cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi
ISSN : 20859945     EISSN : 25793520     DOI : -
Core Subject : Social,
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Investasi telah terakreditasi Peringkat 4 Sinta berdasarkan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek Dikti Nomor: 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Volume 9 Nomor 2 April 2018" : 8 Documents clear
POLITIK HUKUM KENOTARIATAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS BAGI NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATANNYA Arliman S, Laurensius
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.565 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i2.976

Abstract

Notary is a public official who has the authority to make the authentic act and have other powers, as mentioned in the post of notary regulations or by other rules. That is, the notarial deed relates directly to the value of the dignity of the parties that promise. Appointments are expressed in deed, is the will submitted by the parties. Notary born as a result of legal needs in the community, can be seen by the increasing number of agreements set forth in a notarial deed. Law Politics greatly affect the existence of Notary. It can be seen from the legislation that had been out, to adjust the position of Notary in the running position. With the growing strengthening of existence Notary position, it will bring a better impact to Notary.
PENERAPAN SISTEM DARING TERPADU DALAM PROSES PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK Lasmana, Lanny
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.992 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i2.975

Abstract

Each person has different means to handle and to settle disputes. Dispute settlement can be conducted through various means, among others non-litigation and litigation. Non-litigation is conducted through the method of negotiation, mediation and consiliation, while litigation is conducted by going through the lane of civil lawsuit to the court. A dispute settlement process through the lane of civil lawsuit to the court requires a long process. Conventionally, civil lawsuit is submitted by the plaintiff against the defendant through the Chairperson of the Court at the domicile of the defendant. However, in the development, with the increase of cases submitted and registered with courts has led to long processes of lawsuit registration. Therefore, a breakthrough is needed for the registration processes of civil lawsuits at the courts to make registration more effective and efficient. On-line lawsuit registration could become a way out.This research is conducted by using the normative juridical method, supported by the sociological juridical method to complement it. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. While primary data are used as supporting data.The progress in technology and information opens the possibility to reduce and to optimize the integration of several functions, particularly the functions of the court registrar into one function. For instance, the receipt of dossiers of civil lawsuits can be conducted by online means, such is also with the registration of civil lawsuits. All those could be conducted without the need of meeting with the court registrar, dossier completion could be done online by by means of marking list of necessary matters (checklist) so that work efficiency can be achieved starting with the processof examination, summons, examination, and the making of minutes.
Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sujamawardi, Lalu Heru
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.469 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i2.974

Abstract

penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian yang digunakan  adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (,statute approach Pendekatan konseptual (statute approach), Pendekatan Analitis (Analytical Approach)  dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Sehingga dapat ditarik hasil penelitian bahwa  Penerapan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di dalam praktek penegakan hukum di wilayah hukum Polres Mataram selalu melihat perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang cukup dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijatuhkan baik dalam kapasitasnya sebagai orang perorangan maupun sebagai korporasi dengan pidana penjara dan/atau denda. 
Urgensi Fungsionalisasi Teori Hukum Dalam Proses Pembentukan Hukum Pidana di Indonesia Octora, Rahel
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.755 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i2.973

Abstract

Criminal law is a means for regulating public orders. Criminal law is prevailed by applying written law, because criminal law is bounded by legality principle. Formulation of legal substance in criminal law system is influenced by how the lawmaker formulate words to be communicated to the society.  It’s not only about a technical stage, but also related to theoretical aspect of law, about how rules enforceability, and how logical principles and legal reasoning applied in lawmaking process.  Formulation of rules in RKUHP still facing several problems. It’s interesting to know how legal theories should be applied in criminal law-making process. This research was done with normative juridical method.Primary legal materials such as regulations and secondary legal materials such as literature and legal theories were analyzed with deductive reasoning steps.  The conclusions, legal theories have corelation with lawmaking process,  as doctrine of  method. By understanding and performing it, hopefuly lawmakers can formulate ideal legal norms. Legal theories also required for preserving rationality of how criminal actions are formulated in the Code and avoiding fallacies in formulation of criminal conducts.  
NOTARIS YANG MELAKUKAN RANGKAP JABATAN SEBAGAI DOSEN Setiawan, Agus
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.291 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i2.972

Abstract

Notaris merupakan pejabat publik yang menjalankan Profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( selanjutnya disingkat UUJN ) dan diatur juga dalam Kode Etik Notaris. Notaris wajib mematuhi aturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Advokat, Legal Officer dan lain-lain. Salah satu profesi yang biasanya dirangkap oleh notaris adalah dosen namun pengembanan jabatan rangkap sebagai Notaris dan juga sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut terkadang menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut dilakukan. Keraguan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan yang terkadang berujung pada kondisi ketidak-pastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah rangkap jabatan sebagai dosen/tenaga pengajar dapat dikategorikan sebagai Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Ikatan Notaris Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengembanan jabatan rangkap baik sebagai Notaris maupun juga sebagai dosen atau tenaga pengajar di suatu perguruan tinggi atau fakultas hukum atau program pasca sarjana dapat dibenarkan atau tidak melanggar UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sepanjang perguruan tinggi tersebut berbentuk atau didirikan oleh badan hukum Yayasan (bukan didirikan atau berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta) dan/atau Notaris tersebut tidak merangkap jabatan sebagai (dosen yang berstatus) pegawai negeri.
TARIK ULUR KOMPETENSI ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE (Kajian Terhadap Prinsip Niet van Openbaar Orde dan Pacta Sunt Servanda Dalam Klausul Arbitrase) Dewi, Ayu Atika
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.056 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i2.971

Abstract

Arbitration is an institution of dispute settlement based on arbitration agreements. An arbitration agreement may be an arbitration clause incorporated by a standing agreement or an arbitral agreement independent of its principal agreement. Based on the arbitration agreement, there are two principles named Niet van Openbaar Order and Pacta Sunt Servanda. Based on the principle of the arbitration clause of the Niet van Openbaar Order, the arbitration clause does not necessarily provide the competence of the arbitration body to resolve the dispute under arbitration agreements. Instead the principle of clause is Pacta Sunt Servanda provides absolute competence for the arbitration body to resolve the dispute. The existence of these two principles leads to a lack of interpretation of the absolute competence of arbitration among law practitioners. This study aims to find out how exactly the competence of arbitration institutions in settling disputes that have been bound arbitration agreement is based on the duality principle of Niet van Openbaar Order and Pacta Sunt Servanda arbitration clause in Indonesian law. The results of the study explained that the legislation in the legal system of Indonesia as stipulated in Law no. 30 of 1999 has expressly stated that absolute competence for arbitration institution as the institution of dispute settlement which is bound by arbitration agreement. Therefore, the legal practitioners should return to the legal norm in order not to happen again the tug of competence to adjudicate disputes between the arbitration institution and the court institution. With this it is expected that the legal certainty in the arbitration order can be enforced.
IMPLEMENTASI PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI KOTA MATARAM Widi, Ali Kurnia
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.636 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i2.970

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan perizinan penanaman modal di Kota Mataram yang mana merupakan daerah yang sangat berpotensi menjadi tempat para pelaku penanaman modal untuk melakukan investasi. Hal tersebut terlihat semakin banyaknya jumlah para pelaku penanaman modal yang mengurus perizinan kegiatan penanaman modalnya di Kota Mataram. Akan tetapi, tidak semua ketentuan perizinan penanaman moda tersebut dapat dilakukan secara lancar dan baik oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram terkait adanya kendala dalam pelayanan perizinan, Penelitian ini mengkaji tentang kendala-kendala dalam kegiatan penanaman modal dan mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membuat masyarakat mengerti tentang pentingnya pengurusan izin terkait dengan legalitas usahanya. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi bagi pengembangan ilmu, memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai implementasi kegiatan perizinan penanaman modal kepada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil  penelitian membahas tentang implementasi perizinan kegiatan penanaman modal  klasifikasi izin sesuai dengan jenis kegiatan usaha, kendala perizinan kegiatan penanaman modal antara lain adanya tim koordinasi teknis yang membuat birokrasi dianggap  lama oleh pelaku usaha, kegiatan percaloan yang menghambat kegiatan perizinan, keterbatasan fasilitas kerja, mutasi pejabat yang memunculkan kebijakan berbeda-beda dan juga membahas upaya pemerintah untuk menarik simpati masyarakat dalam hal mengurus legalitas usahanya, Pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan beberapa upaya diantaranya diluncurkannya program Sehari Pasti Jadi, program Izin Paket, dan menciptakan Standar Operasional Pelayanan.
Judicial Review Towards Financial Status and Levies Management Mechanism of the Financial Services Authority (FSA) within the Republic of Indonesia's Financial System Tiopan, Demson
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.245 KB) | DOI: 10.28932/di.v9i2.969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji status keuangan OJK dalam sistem keuangan Negara Republik Indonesia, serta untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pengelolaan pungutan yang dilakukan oleh OJK dikaitkan dengan asas akuntabilitas dan proporsionalitas. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian empiris untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer digunakan untuk mendukung penelitian data sekunder. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter dan wawancara langsung.Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan; Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa status keuangan OJK dilakukan melalui pungutan terhadap industri keuangan merupakan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keuangan negara dalam UU Keuangan Negara dibandingkan dengan sistem keuangan yang dilakukan OJK. Kedua, mekanisme pengelolaan keuangan OJK dalam pungutan dan pengawasan sudah memenuhi asas akuntabilitas dan proposionalitas. Akan tetapi mengenai pelaporan belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas karena masih belum terserapnya anggaran OJK secara maksimal yang menunjukkan masih banyak kewajiban OJK yang seharusnya dilakukan belum terlaksana.  

Page 1 of 1 | Total Record : 8