Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi
ISSN : 20859945     EISSN : 25793520
Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Investasi telah terakreditasi Peringkat 4 Sinta berdasarkan Keputusan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek Dikti Nomor: 21/E/KPT/2018.
Articles 54 Documents
Kebijakan Sekaya Maritim dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Lampung Timur: Analisis Tantangan dan Peluang

Indriyani, Rachma, Satriyo, Ayub Torry, Sari, Diah Apriani Atika

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Volume 7 Nomor 1 November 2015
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.443 KB) | DOI: 10.28932/di.v7i1.704

Abstract

Fishing has been a traditional occupation for millennia, supporting a plethora of communities, both along the sea coast and inland. However, traditional fishermen are under pressure from large scale unregulated industrialization, export-oriented, mechanized fishing and aquaculture. Therefore, it’s community faced with deprivations of many kinds. The Ministry of Marine Affairs and Fisheries has been launching Sekaya Maritim program since early 2015, as an effort to improve the welfare of traditional fishermen. Considering that every region has different culture and problems to each other, then it should be a policy which appropriated to the real needs of local fishing communities. Nevertheless, one fits for all could not always fix all. Through descriptive approach and case study analysis, this paper reviews the Sekaya Maritim program applied in East Lampung, as well as map out the challenges and opportunities that should be a reflective matter for the government, so that the program could be optimally implemented and precisely targeted.

Akses Mendapatkan Keadilan (Access to Justice): Hak Konsumen Atas Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Permanasari, Ai

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.539 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1532

Abstract

Access to justice is a mechanism for every person, whose rights are violated, including consumers who are in dispute, to find effective solutions provided by the justice system. The mechanism shouldt be accessible, affordable and easy to understand. This mechanism must be able to provide justice fairly, speedy and without discrimination, and must also provide an alternative dispute resolution. In the case of consumer alternative dispute resolution outside the court, it should provide a great benefit to the community, because the avaibility of the choice to access justice in a way that can be adapted to their needs and abilities. But what is the meaning of the alternative or choice if in the end it cannot be implemented or cannot be executed to what has become decision or agreement of the alternative institution. This is related to the contradiction of the strength of BPSK decisions, in order there are still legal remedies against the BPSK decision, and the execution of the BPSK verdict still relies on the existence of 'fiat' executions from the court. Therefore to ensure access to justice for the consumers, harmonization between courts and consumer alternative disputes resolution system is unavoidable.  

PENGATURAN PENGESAHAN PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN PADA PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 543 TAHUN 2018 DAN KONSISTENSITNYA TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ATASNYA

Januar, Ocky, Setiawan, Agus, Sewu, Pan, Lindawaty Suherman

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.803 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1530

Abstract

Abstrak Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat hierarkis, oleh sebab itu ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018, khususnya yang mengatur tentang pengesahan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi antara Peraturan Walikota Bandung No.543 Tahun 2018 dengan peraturan di atasnya dan juga mengetahui bagaimana keberlakuannya bila terjadi inkonsistensi, serta mengetahui tindakan hukum bila terjadi inkonsistensi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan mengenai pengesahan P3SRS dalam Peraturan Walikota Bandung No.543 tidak konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori, dan oleh karena itu tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya penyelesaiannya guna mencapai kepastian hukum adalah dengan melakukan judicial review atau executive review. Kata Kunci : Konsistensi Vertikal, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, dan Pengesahan P3SRS

HIPOTIK KAPAL LAUT DALAM MENCAPAI NEGARA KESEJAHTERAAN

Indriati, Fera

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.055 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1475

Abstract

Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tidak akan secara otomatis membawa kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga akan menimbulkan kesenjangan diantara masyarakat yang satu dengan lainnya.Untuk mengurangi kesenjangan tersebut maka Negara-negara maju termasuk Indonesia menerapkan sistem Negara Kesejahteraan (Welfare State) yaitu suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada Negara atau pemerintah dalam hal mengatur  pembangunan ekonomi yang terencana, melembaga, dan berkesinambungan. Dengan memperhatikan letak geografis Indonesia sebagai Negara Bahari dan kepulauan terbesar di dunia, lembaga hipotik sangat menunjang perekonomian di bidang ekonomi kelautan, khususnya di bidang transportasi dan pengangkutan laut. Untuk memenuhi kebutuhan akan  transportasi atau pengangkutan laut nasional maka peranan perbankan atau lembaga keuangan sangatlah diperlukan. Lembaga keuangan maupun bank masih kurang tertarik menyalurkan kreditnya kepada perorangan maupun badan usaha yang menjaminkan kapal laut sebagai objek jaminan, dikarenakan aturan mengenai Hipotik kapal laut masih tersebar secara partial di berbagai peraturan dan sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang hipotik  kapal laut sehingga menyebabkan rendahnya pembiayaan kapal laut dari lembaga keuangan atau bank.              Kata Kunci : Hipotik; Negara Kesejahteraan; Kapal laut.

PENERAPAN PRINSIP FAIR-TRADE DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI KOPI DI JAWA BARAT

Nasution, Ryan Harris

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.992 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1238

Abstract

Indonesia is currently one of the largest coffee exporters country in the world. Coffee from Indonesia often scores highest in various international coffee auctions. Along with the development of the Indonesian coffee industry, it is expected to improve the lives of farmers as well. But in the end there were still many coffee farmers whose lives were less prosperous. There are problems experienced by farmers and countries that help provide protection. On this basis the Republic Indonesia Government made Law Number 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers who are expected to overcome various problems experienced by farmers. This study aims to find and discuss fair trade conditions in laws in Jawa Barat (Indonesia), especially for coffee farmers so that they can improve the welfare of farmers. The study also found findings and discussions about laws related to improving the welfare of coffee farmers in Indonesia. This research is expected to provide practical and practical uses, namely those that can be used in the development of agricultural law and provide criticism and suggestions for making laws on agriculture that specifically achieve the independence and welfare of coffee farmers. This research is also expected to inform a public about fair trade, both the owners of coffee outlets, coffee roaster and coffee farmers as the main producers.

KUMULASI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM KAJIAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Mantili, Rai, Sutanto, Sutanto

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.683 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1210

Abstract

This article describes the integration of lawsuits in breach of law or breach of contract which often found in court examination practice. First issue will analyze whether the integration of lawsuits can be conducted between breach of law and breach of contract claims pursuant to Indonesian Civil Procedures. The second issue will analyze the legal consideration of judges who reject the integration of lawsuits between breach of law and breach of contract claims pursuant to Indonesian Civil Procedures   There are some of opinions of judges or expert against the integration of lawsuits between breach of law and breach of contract claims. A jurisprudence states that the integration of lawsuit between breach of law and breach of contract claim in lawsuit is violating the code of conduct since both shall be examined respectively. HIR, RBG and RV does not strictly stipulate and prohibit the integration of lawsuit, however, pursuant to Jurisprudence of The Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1875K/Pdt/1984 dated April 24, 1986, “the integration of lawsuits between the breach of law and breach of contract claims cannot be conducted since it is violating the civil procedures and accordingly it shall be examined respectively. In accordance with such jurisprudence, the Judex Jurist is authorized to declare that the integration of lawsuits between the breach of law and breach of contract claims is unacceptable lawsuit (NO/niet oontvankelijk verklaard).     

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN DELISTING OLEH BURSA EFEK INDONESIA DAN PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM (STUDI KASUS: PT. BERAU COAL ENERGY, Tbk.)

Sitorus, Louise Ruselis

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.528 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1131

Abstract

A public-listed company essentially is required to be aware of all of its consequences and obligations inter alia protecting the interests of minority shareholders, conducting information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. If such obligations are neglected, the company may jeopardize its existence in the stock exchange listing. It may be delisted. A delisted company has obligations to convey delisting decision to their investors as information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. However, a delisted company does not automatically turn its status from public-listed company to Private Company. As long as the company runs with fulfilled requirements to become a public-listed company, it still bears the aforementioned obligations. There is a wrong assumption that a delisted company will be harm the shareholders. delisting company prevents an even greater loss of investors from letting investors invest in unprofitable companies. Whereas investors invest their shares with the aim to gain profits. Investors can also make various efforts to get protection. Keywords: Capital Market, Delisting, Public-Listed Company

Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat di Indonesia

Manahaar, Pamonaran

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 2 (2019): Volume 10 Nomor 2 April 2019
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.521 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i2.1126

Abstract

The development of the economy and business world is always followed by the development of the need for business capital and additional facilities for business capital needed to accommodate the needs needed for the development and development of modern society. ) In Indonesia and the benefits of Sharia Pawn (Ranh) compared to other Institutions to Support the Community Economy. This research was conducted by normative juridical method. The primary legal material is a regulation and legal analysis with steps of deductive reasoning. In conclusion, the implementation of Indonesian Islamic pawnshop has been very developed in line with the times and the rise of financial institutions in accordance with the practice of sharia began to be carried out. This Islamic sharia practice or what is called rahn is very brave, there is no imposition of usury or interest on loans given. Besides that sharia provision is very beneficial for the community, judging from its benefits, Islamic mortgage is a solution for the community in helping to increase the occurrence of various activities needed, which in essence is in the mortgage to help the community.

LEGAL PROTECTION TO PEOPLE'S SALT FARMER'S RELATED TO THE APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 YEAR 2018 CONCERNING PROCEDURES FOR IMPORT CONTROL FOR FISHERIES COMMODITY AND SALTERN AS RAW MATERIALS AND INDUSTRIAL HELPING MATERIALS

Pangestu, Rizky Gelar, Pangestu, Rizky Gelar

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.224 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1064

Abstract

The length of the Indonesian coastline is based on calculations from the Work Team Standardization of the Island Name reaching 99,000 (ninety nine thousand) Kilometers which indicates that there is potential for salt production in Indonesia. But not all coastlines in Indonesia can be used as salt production centers because of several factors that influence them. However, the salt production sector in Indonesia has become a means of living for businesses in the salt sector, especially the Salt Farmers, so that the salt produced is called people's salt. At present, the people's salt production has not been able to meet industrial needs because the salt specifications and quantity cannot meet the industry's needs so the solution is to import industrial salt. The enactment of Government Regulation Number 9 of 2018 concerning Procedures for Import Control for Fisheries Commodities and Concentration as Raw Materials and Industrial Assistance provides an entry way for imported salt for industrial needs. But on the other hand, people's salt production is currently in the stage of increasing quality and quantity due to weather factors that support and the application of technology that is empowered to support industrial needs are being implemented. In this case a problem arises when people's salt is unable to compete with the presence of imported salt because the industrial needs have been met by the presence of imported salt, so that with this problem the community salt farmers need legal protection in the process of marketing their salt in Indonesia.Keywords: People’s Salt; Salt Import; Protection.

URGENSI PERAN DAN FUNGSI PERBANKAN DALAM MENINGKATKAN USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA

dharmajaya, agung

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Vol 10 No 1 (2018): Volume 10 Nomor 1 November 2018
Publisher : Maranatha Christian University

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.797 KB) | DOI: 10.28932/di.v10i1.1059

Abstract

Abstrak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan stimulan perekonomian pada negara berkembang, khususnya pada saat krisis ekonomi. UMKM memegang peranan penting dalam meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pada konteks tersebut, maka dukungan terhadap UMKM khususnya dalam pembiayaan oleh perbankan menjadi hal yang sangat krusial sebagai usaha meningkatan UMKM di Indonesia.Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dan fungsi apa saja yang telah dilakukan perbankan dalam meningkatkan UMKM di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.Kontribusi Perbankan dalam meningkatkan UMKM telah menjadi fokus bersama antara sektor pemerintah, perbankan dan pelaku UMKM. Berbagai regulasi dalam rangka mendukung penyaluran pembiayaan kepada UMKM dipermudah melalui perbantuan kebijakan Bank Sentral terhadap perbankan. Hal yang menjadi persoalan yaitu terkait peran dan fungsi perbankan terhadap UMKM dalam memenuhi tanggung jawabnya, khususnya kaitan penyaluran kredit dalam operasionalisasi UMKM. Persoalan yang terjadi yaitu ketika NPL yang masih di atas 3% menjadikan Perbankan berhati-hati dalam pemberian kredit pada UMKM. Pada konteks tersebut penelitian ini menemukan pentingnya sinergiritas antara seluruh pelaku dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi perbankan dalam rangka meningkatkan kualtias dan kuantitas UMKM di Indonesia. Kata Kunci: Kredit, UMKM dan Perbankan