cover
Contact Name
Jamaluddin
Contact Email
jamaluddin@uinbanten.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alahkam@uinbanten.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al-Ahkam
ISSN : 19781970     EISSN : 26563096     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Al-Ahkam adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2 kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki visi yang terdepan dalam menyebarluaskan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Al-Ahkam menerima naskah artikel berupa hasil penelitian, resensi buku, pemikiran hukum yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Fokus jurnal ini rumpun ilmu hukum, hukum Islam, politik hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 15 No 1 (2019): Januari-Juni 2019" : 6 Documents clear
Dinamika dan Sistem Hukum Penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia Rosadi, Aden
Al-Ahkam Vol 15 No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v15i1.2024

Abstract

Sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Badan Peradilan Agama mengalami perubahan, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi implementasinya dalam menegakan hukum dan keadilan. Ia berdampak berdampak signifikan terhadap substansi, struktur, dan kultur hukum di lingkungan Peradilan Agama, terutama setelah diundangkannya UU No.50 Tahun 2009. Diantara faktor perubahannya adalah sistem politik yang berkembang pada saat itu dan berdampak pada sistem hukum Indonesia. Dalam konteks sistem hukum, undang-undang tersebut dituntut untuk serasi dengan peraturan perundang-undangan baik yang sejajar maupun yang lebih tinggi.  Kata Kunci : Sistem, Peradilan Agama, Hukum Islam, Reformasi
Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia Fakhrudin, Muhamad
Al-Ahkam Vol 15 No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v15i1.1896

Abstract

Qanun al-Ahkam pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk memilih pendapat yang lebih mashlahat tentang suatu hukum pada suatu negara dan waktu tertentu yang dianggap memiliki daya mashlahat yang lebih besar demi kepentingan masyarakat secara luas. Untuk itulah peran penguasa dalam hal ini adalah para pembuat konstitusi negara yang mempunyai wewenang untuk membuat qanun tersebut. Dalam hukum Islam hal tersebut diatur dalam ilmu siyasah dusturiyah yakni siyasah yang mengatur hubungan warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lainnya dalam batas-batas administrasi negara. Qanun al-Ahkam merupakan wilayah dalam permasalahan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemashlahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.
Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia Atikah, Ika
Al-Ahkam Vol 15 No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v15i1.1894

Abstract

This article is focusing for copyright objects that can be made collateral for loans that have economic values ??according to get in fiduciary collateral. After Amendment Act No. 24/2002 became Act No. 28 / 2014 concerning copyright, it provided convenience for creators to be able to request credit collateral (collateral) and object of fiduciary collateral. The rules for copyright as collateral for credit are in accordance with the provisions in the contract, in accordance with the provisions in the imposition, registration and transfer of related Fiduciaries in Act No. 42/1999 concerning Fiduciary Guarantees. The Copyright Law also approves article 16 paragraph 3 of the creator to guarantee his work through fiduciary guarantees. It is possible to be able to politicize the results of his creation, it is the creator of copyrighted work that can improve the quality of creation. Key word : copyright, collateral, fiduciary
Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional Anggraeni, Nita
Al-Ahkam Vol 15 No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v15i1.1967

Abstract

Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Perang dagang Amerika Serikat berdampak terhadap ekonomi global, karena kedua negara tersebut merupakan negara ekonomi raksasa. Dampak perang dagang hampir dialami berbagai negara terutama negara yang sedang berkembang. Walaupun berdampak terhadap ekonomi global, dalam GATT WTO tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perang dagang adalah bentuk pelanggaran, karena merupakan konflik ekonomi antar negara dan berdasarkan prinsip resiprositas.. Selain dampak negatif, perang dagang merupakan suatu peluang dan tantangan bagi negara Indonesia untuk mengambil alih ekspor kepada kedua negara tersebut. Kata Kunci: perang dagang, GATT-WTO, bea masuk, tarif
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Pada Produk Halal Fartini, Ade
Al-Ahkam Vol 15 No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v15i1.2027

Abstract

Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa ?Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya?. Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, perlu adanya perhatian dari pemerintah terhadap produk makanan yang beredar bebas. Hal ini bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal serta pentingnya pencantuman labelisasi halal dalam produkPerlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas terhadap kandungan makanan yang dijual kehalalan produknya.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Produk, halal,  dan Konsumen Muslim
Eksistensi Peraturan Presiden Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Sistem Perundang-Undangan di Indonesia Husen, Ahmad
Al-Ahkam Vol 15 No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v15i1.1853

Abstract

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, istilah Peraturan Presiden tidak dikenal. Istilah yang digunakan adalah Keputusan Presiden. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Bentuk penelitian ini ialah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan guna mengatasi masalah. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keputusan presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945. Pasca undang-undang tersebut diberlakukan maka implikasi yuridis dari peraturan presiden terhadap sistem perundang-undangan adalah harus di judicial review melalui Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah Agung dengan catatan pengujian tersebut dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas peraturan presiden.Kata kunci: Eksistensi; Peraturan Presiden; Implikasi Yuridis Terhadap Sistem Perundang-Undangan

Page 1 of 1 | Total Record : 6