cover
Contact Name
Jamaluddin
Contact Email
jamaluddin@uinbanten.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alahkam@uinbanten.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al-Ahkam
ISSN : 19781970     EISSN : 26563096     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Al-Ahkam adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2 kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki visi yang terdepan dalam menyebarluaskan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Al-Ahkam menerima naskah artikel berupa hasil penelitian, resensi buku, pemikiran hukum yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Fokus jurnal ini rumpun ilmu hukum, hukum Islam, politik hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017" : 7 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK-HAK TAHANAN DALAM PANDANGAN KUHAP Karomah, Atu
Al-Ahkam Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v13i2.1763

Abstract

Penahanan merupakan salah satu bentuk tindakan penghentian kemerdekaan seseorang, yang dalam penerapannya seringkali berbenturan dengan hak asasi manusia. Sering kali terjadi tindakan sewenang-wenang oleh penyidik dalam melakukan upaya paksa dilakukan tanpa prosedur yang tepat sehingga tersangka pelaku tindak pidana seperti sudah divonis dihukum bersalah sebelum dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum yang tetap. Pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik (polisi), seringkali dilakukan dengan tindakan kekerasan dan intimidasi serta bentuk-bentuk pemaksaan lainnya hanya untuk mendapatkan keterangan dan bukti keterlibatan tersangka dalam sebuah perkara. Tulisan ini berusaha mengelaborasi tentang pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memandang penahanan yang dilakukan oleh penyedik (penegak hukum). Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, hak tahanan, hukum pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA Sumirat, Iin Ratna
Al-Ahkam Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v13i2.1809

Abstract

Perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan exploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.Kata kunci: Kekerasan, trafficking,ekploitasi
M. Zainor Ridho Etnosentrisme: Ideologi Dalam Ilmu Pengetahuan Ridho, M Zainor
Al-Ahkam Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v13i2.1756

Abstract

Dalam perspektif analisis pengetahuan, orientalisme sebagai suatu wacana yang menciptakan tipologi-tipologi yang di dalamnya sifat-sifat dapat didistribusikan; orang Barat yang penuh semangat lawan orang Timur yang membangkitkan berahi, orang Barat yang rasional lawan orang Timur yang tak dapat diprediksikan, orang kulit yang gagah lawan orang kulit kuning yang kejam. Pandangan tentang orientalisme sebagai sebuah wacana kekuasaan yang muncul dalam konteks perjuangan geopolitik antara Eropa dan Timur Tengah memberikan dasar bagi salah satu studi yang paling berpengaruh akhir-akhir ini. Orientalisme merupakan sebuah wacana yang membagi dunia secara jelas menjadi Barat dan Timur; yang terakhir (yakni Timur) secara esensial bersifat asing, eksotik, dan misterius, namun juga sensual, irasional, dan secara potensial berbahaya. Tugas orientalisme adalah mereduksi kompleksitas masyarakat dan kebudayaan Timur yang membingungkan ke dalam tingkat yang dapat dipahami dan dapat diatur. Arti penting orientalisme adalah untuk menimurkan dunia Timur dan itu dilakukan dalam konteks ketidaksamaan kolonial yang mendasar. Orientalisme didasarkan atas fakta bahwa kita mengethau atau berbicara tentang orang-orang Timur, sementara mereka cukup tahu tentang diri mereka sendiri, dan juga tidak mampu berbicara tentang kita. Hubungan antara orientalisme, postmodernisme dan globalisasi dalam perdebatan teori sosial postmodern, telah melahirkan kontes budaya baru dalam budaya global untuk mentransformasikan hakikat karya intelektual. Kata Kunci Orientalisme, Postmodern, Globalisasi
Ade Fartini Fenomena Common Law Pertarungan Hukum Nasional Dan Hukum Adat Dalam Sanksi Pidana Fartini, Ade
Al-Ahkam Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v13i2.1757

Abstract

Adanya wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan dan wawasan bhineka tunggal ika maka idealnya Hukum Positif yang berlaku, baik yang tertulis, maupun yang tidak tertulis, tidak boleh membedakan golongan, keturunan, suku bangsa dan agama yang dianut-nya karena pembangunan hukum nasional juga harus memperhatikan wawasan kebangsaan dan wawasan bhineka tunggal ika. Asas hukum adalah ide yang mewakili sekalian bahan kultural yang dimasukkan ke dalam hukum sebagai landasan operasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pandangan hidup bangsa yang diperlukan dalam pembentukan, penerapan, pelayanan, penegakkan maupun pengembangan akademik suatu tata hukum nasional, yang terdiri dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Asas hukuk menyerap ide dan mewadahi ide dan pengalaman dan kekayaan kultur suatu bangsa. Maka asas Hukum Nasional (Indonesia) ditarik dari kekayaan kultural serta pengalaman  bangsa Indonesia. Hukum Adat adalah Hukum Indonesia Asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana sini mengandung unsur agama.Hukum Pidana Adat adalah Hukum Indonesia Asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat.Oleh sebab itu bagi pelanggaran diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Sebagaimanan halnya bidang hukum yang lain, Hukum Pidana Adat juga memiliki sumber hukumnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum yang tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang timbul, diikuti dan ditaati secara terus menerus dan turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Sedangkan sumber tertulis dari Hukum Pidana Adat adalah semua peraturan-peraturan yang dituliskan baik diatas daun lontar, kulit,batu atau bahan lainnya. Hukum Adat akan terus tetap berlaku selama masyarkat hukum adat masih tetap ada dan tetap mempertahankannya. Kata Kunci Hukum, Adat,Pidana
METODE SYARI’AT ISLAM DALAM MENGHAPUSKAN PERBUDAKAN Hajani, Hajani
Al-Ahkam Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v13i2.1806

Abstract

Tidak ada satu ayatpun dalam al-qur?an yang menyuruh melakukan perbudakan terhadap para tawanan.Perbudakan hanya dapat diletakkan atas budak-budak yang ditawan belum sampai umurnya.Islam menganggap bahwa manusia itu adalah sama menjadi ummat yang satu memperlakukan dengan perlakuan yang sama, karena Islam dasarnya yang agung berdasarkan prinsip tersebut, maka Islam memperkecil sumber-sumber terjadinya perbudakan, pada sisi lain memperlakukan dengan baik terhadap para budak, bahkan Islam berusaha untuk memerdekakannya.Sebagaimana diketahui dalam sejarah, sebelum Islam datang dikalangan bangsa Arab sudah ada budak, dan budak pada waktu itu diperlakukan dengan cara keji dan hina, bahkan budak dianggap sebagai benda yang tidak bergerak, seperti pada zaman kerajaan Romawi.Kerajaan Romawi menganggap bahwa budak adalah benda yang tidak mempunyai ketentuan-ketentuan dan hak-hak sebagai manusia, mereka diharuskan bekerja di sawah dengan kaki rantai, diberi makan sekedar bisa hidup dan bisa bekerja untuk majikan.Makan itupun bukan hak mereka meskipun binatang dan tumbuh-tumbuhan berhak mendapat makanan yang secukupnya, ketika bekerja mereka dihalau dengan cambuk, bukan karena suatu sebab semata-mata untuk menyenangkan tuan-tuan atau wakil-wakil mereka yang bertugas menanganinya.Perlakuan budak semacam itu tidak berbeda jauh baik di Yunani, Yahudi dan German Kuno. Jika ditinjau dar segi penghapusan status kemanusiaan para budak secara total, pembinaan mereka dengan kewajiban-kewajiban berat tanpa pemberian hak apapun sebagai imbalannya, Maka Islam datang untuk menetapkan kesatuan kesatuan azali; kesatuan pertumbuhan secara kesatuan tempat kembali manusia, dengan demikian adanya budak dalam Islam tidaklah dianggap sebagai benda, akan tetapi budak diperlakukan dengan secara baik.       Islam membuka pintu seluasnya terhadap para budak untuk menjadikannya merdeka. Kata Kunci : Budak, Syariat Islam.
URGENSI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PERUSAHAAN Zaini, Ahmad
Al-Ahkam Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v13i2.1807

Abstract

Problem keselamatan kerja masih menjadi isu penting dewasa ini.Dalam kasus kecelakaan kerja, factor yang paling dominan adalah masih abainya perusahaan dalam penerapan system Keselamatan dan Ksehatan Kerja (K3). Penerapan K3 merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 1970 dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Keselamatan dan Kesehatan kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang membawa serta penggunaan berbagai alat, mesin, instalasi dan bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaannya kerap justru menimbulkan peningkatan risiko kerja dalam proses penggunannya. Risiko yang langsung berakibat bagi pekerja umumnya adalah risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada tingkat tertentu dapat menyebabkan putusnya hubungan kerja sehingga lelangsungan pekerjaan/penghidupan pekerja dan keluarganya tidak dapat dipertahankan. Di sisi lain, terdapat risiko bagi pengusaha berupak kemungkinan terjadinya berbagai kerusakan di lingkungan kerja dalam kaitannya dengan kelangsungan set dan alat-bahan produksi serta timbulnya biaya-biaya kompensasi.Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Tujuan dibuatnya aturan ini adalah untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan kerja dan penyakit  akibat hubungan kerja. Namun, patut disayangkan tidak semua perusaaan memahami arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan kerja. Aturan penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan kerja pada hakekatnya adalah pembuatan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasanagan, pemakaian,, penggunan, pemeliharaan peralatan dalam bekerja, serta pengaturan dan penu=yimpanan bahan, barang produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan, sehingga potensi bahaya kecelakaan kerja dapat dieliminir.Kata kunci : Kesehatan kerja, Keselamatan kerja, Hubungan kerja, Risiko kerja.
Pemikiran Hukum al-Zanjani Tentang ‘Illah al-Hukm dan al-Ziyadah ‘Ala al-Nash Sebuah Refleksi Kontroversial antara Pemikiran Mazdhab Mutakallimin Versus Mazdhab Hanafiah Musthofa, Usman
Al-Ahkam Vol 13 No 2 (2017): Juli-Desember 2017
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32678/ajh.v13i2.1808

Abstract

Untuk memahami persoalan illat hukum danal-Ziyadah ?Ala al-Nash dalam pemikiran al-Zanjaniyperlu dijelaskan terlebih dahulu kontroversi dua madhab besar usul fikih, mazdhab Haditsdi Madinah versus mazdhab Ra?yudiIrak yang menjadi latar historisnya.Karenanya, diperlukan unifikasi prinsip (metodologi) hukum, untuk menyelamatkan pertentangan yang amat mendasar ini. Tokoh yang mampu menyatukan hukum dari ancaman disentegrasi itu adalah Imam al-Shafi?i.Dalam karya, al-Risalah, ia merumuskan empat sumber  hukum Islam: Qur?an, Sunnah, ijma? dan qiyas. Rumusan ushul fiqh al-Shafi?i ini mendapat pembenaran dan diamini oleh ulama ushul lainnya. Hal itu terbukti dari tidak adanya pertentangan atas teori al-Shafi?i ini dari mereka. Malahan, mereka menerima dan hanya menambah pada rumusan itu sesuai dengan ciri khas masing-masing mazdhab sebelum al-Shafi?i membangun teori ushul fiqhnya. Seperti mazdhab Hanafi menambahkan urf dan istihsan dalam ushul fiqihnya.Mereka yang tetap mempertahankan apa yang telah dirumuskan oleh al-Shafi?i dikenal dengan mazdhab Mutakallimin; dan mereka yang mengadakan penambahan tanpa mengurangi rumusan al-Shafi?i disebut mazdhab Hanafiah.Artikel ini membuktikan bahwa pembahasan illat hukum danal-Ziyadah ?Ala al-Nashdalam pemikiran al-Zanjaniy dengan pendekatan kebahasaannya, mampu menghasilkan rumusan yangmemiliki kedalaman makna dan metodologi, terutama dalam topik illat hukum. Namun dalam membahas substansi metodologi topik al-Ziyadah ?Ala al-Nash, ia ternyata menurut penulis belum mampu mengurai dengan baik. Karena kasus ini tampaknya bukan hanya problem kebahasaan (lafdhiyah)tetapimelibatkan problem ?epistem historik?. Inilah mungkin, saya tidak bermaksud merendahkan al-Zanjaniy, kelemahan dari pendekatan bahasa yang dipakai al-Zanjaniy.Kata Kunci:Imam al-Shafi?i, al-Risalah, mazdhab Mutakallimin, mazdhab Hanafiah.al-Zanhaniy, ?illah dan al-ziyadah ?ala al-nash.

Page 1 of 1 | Total Record : 7