cover
Contact Name
Jamaluddin
Contact Email
jamaluddin@uinbanten.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alahkam@uinbanten.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al-Ahkam
ISSN : 19781970     EISSN : 26563096     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Al-Ahkam adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2 kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki visi yang terdepan dalam menyebarluaskan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Al-Ahkam menerima naskah artikel berupa hasil penelitian, resensi buku, pemikiran hukum yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Fokus jurnal ini rumpun ilmu hukum, hukum Islam, politik hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 14 No 2 (2018): Juli - Desember 2018" : 5 Documents clear
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKEMBANGAN HAK AZASI MANUSIA DI INDONESIA Sumirat, Iin Ratna
Al-Ahkam Vol 14 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.896 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i2.1490

Abstract

Hak asasi manusia yang dipahami sebagai natural right merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Berdasarkan sudut pandang ini, sangat wajar sekali apabila hak asasi manusia telah berkembang sebagai suatu tatanan yang semula hanya sebatas negara tertentu saja, sekarang telah mendunia dan merupakan cerminan dari bermacam-macam norma perilaku yang diterima secara khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Asumsi inilah sebenarnya yang dijadikan sebagai dasar dari diterimanya pernyataan hak asasi manusia sedunia pada tahun 1948 oleh suatu badan internasional yaitu PBB. Namun harus disadari pula, salah satu masalah pokok yang dihadapi setiap upaya untuk melembagakan ide-ide pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah soal penegakan berbagai instrumen hak asasi manusia dalam praktek di negara-negara yang beranekaragam, baik dalam kondisi-kondisi sosial ekonomi dan budayanya maupun dalam tingkat perkembangannya masing-masing. Karena itu, sering muncul perbedaan yang kerap kali diawali dari adanya perbedaan pandangan, baik mengenai universalitas konsep hak asasi manusia itu maupun mengenai relativitas prosedural upaya-upaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal Kata Kunci: Hak asasi manusia, hak perempuan, perlindungan
KONSEP NEGARA MENURUT IHKWANUL MUSLIMIN Sanusi, Ahmad
Al-Ahkam Vol 14 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1067.586 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i2.1426

Abstract

Tulisan ini ingin mengungkapkan konsep bernegara menurut sebuah kelompok yang berdiri di Mesir yang bernama ikhwanul muslimin. Kelompok ini bermula bertujuan  untuk mendidik rakyat, meningkatkan standard hidup mereka, dan menyebarkan pesan “pranata Islam (al nizham al-Islami)”. Gerakan yang didirikan oleh Hasan al banna ini  menegaskan kembali visi Islam yang komprehensif, yang meliputi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi: “Islam adalan iman dan ritual, negara (wathan) dan kebangsaan, agama dan negara, spiritualitas dan amal, Alquran dan pedang”. Pada saat yang sama, mereka mengungkapkan kembali, sebagai cita-cita mereka, institusi Kekhalifahan selaku kepala seluruh umat Islam didunia. Sebelum cita-cita itu tercapai, mereka cukup puas dengan pandangan modernis tentang demokrasi kontitusional bagi negara-negara Islam yang berlainan Al-Banna memandang patriotisme (membela tanah air) sebagai kewajiban suci, dan menetapkan Mesir sebagai negara pillihan mereka untuk mewujudkan cita-cita itu. Namun kemudian kelompok ini tidak puas hanya dengan gerakan social tetapi ia merambah ke gerakan politik, maka mulailah mereka menguasai beberapa jabatan-jabatan penting di Mesir dan akhirnya terjadilah insiden berdarah yaitu Pada bulan Desember 1948, diantaranya pembunuhan atas kepala kepolisian Kairo, pemerintah Mesir di bawah raja Faruk akhirnya memutuskan melarang kegiatan al-Ikhwan al- Muslimin dan menangkap tokoh-tokoh utama organisasi itu selain Hasan al-Banna.hal itu sebagai reaksi terhadap terjadinya serentetan insiden berdarah. Konsep negara menurut ikhawanul muslimin sebagaiman yang diungkpakan oleh salah seorang tokoh ikhwanul muslimin Sayid Qutub dalam bukunya Al- Adalah al-Itjima’iyah fi al-Islam adalah sebagai berikut pertama: Pemerintah Supra Nasional kedua: Persamaan Hak Antara Para Pemeluk Berbagai Agama ketiga: negara harus berdasar tiga asas, yakni keadilan penguasa, ketaatan eakyat dan permusyawaratan antara pengusaha dan rakyat.selain itu menurutnya bahwa pemerintah atau negara harus melaksanakan syariat Islam secara keseluruhanKata kunci: ikhwanul muslimin, konsep, negara, pemikiran
DEMOKRASI: PEMERINTAH OLEH RAKYAT DAN MAYORITAS Zaini, Ahmad
Al-Ahkam Vol 14 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.302 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i2.1485

Abstract

Demokrasi hampir selalu berkonotasi dengan kekuasaan rakyat. Namun demikian, apakah rakyat benar-benar berkuasa dalam demokrasi layak dipertanyakan. Saat ini demokrasi boleh dikatakan sebagai sebuah sistem politik yang paling dominan. Namun demikian, banyak orang memahami demokrasi secara serabutan. Kata “demokrasi” pertama kali muncul pada mazhab politik serta filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Kekuasaan tersebut dipimpin oleh Cleisthenes yang merupkan “bapak demokrasi Athena”. dan pada saat itulah warga Athena mendirikan negara demokrasi pertama yang terjadi pada tahun 508-507 SM. Zaman Kuno ini tentunya terjadi pada negara kota Yunani yaitu Athena. Negara kota Athena pada saat itu memakai jenis dasar kekuasaan demokrasi langsung. Dan juga hal tersebut memiliki dua ciri utama.Ciri utama yang pertama yaitu pemilihan acak warga yang biasa mengisi jabatan administratif serta yudisiala di dalam pemerintahan. Kedua, bahwa majelis legislatif terdiri dari semua warga negara Athena. Demokrasi dicirikan oleh kesejahteraan umum individu. Keputusan dibuat sesuai keinginan mayoritas. Kadang-kadang, kondisi demokrasi ini dapat mempengaruhi minoritas yang tidak setuju dengan apa yang diinginkan mayoritas. Namun, demokrasi juga dicirikan dengan menghormati hak-hak minoritas, karena alasan ini, kebutuhan dan pendapat mereka diperhitungkan dan pada beberapa kesempatan dapat mencegah keputusan yang diambil oleh mayoritas dijalankan. Saat ini bentuk demokrasi yang paling umum di dunia adalah perwakilan, di mana warga memilih wakil untuk membuat keputusan politik, merumuskan undang-undang dan mengelola program yang mempromosikan kebaikan bersama.Kata kunci : Demokrasi, Pemerintah, Rakyat, Mayoritas
SISI GELAP DEMOKRASI: ETNISITAS, KEADILAN, DAN PLURALITAS Ridho, M Zainor
Al-Ahkam Vol 14 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.204 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i2.1487

Abstract

Demokrasi telah dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang menuntut adanya perubahan masyarakat menjadi sebuah konsep peradaban. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengharmonisasikan hubungan kita dan pengkelompokannya sehinggga semua itu akan dengan sendiri menjadi lebih cepat berkembang menjadi gagasan kebebasan, kesamaan, dan keadilan. Dimana berhasil dijalankan, demokrasi dapat disebut sebagai pemerintahan dari rakyat yang dibuktikan oleh perwakilan atas pilihan sendiri terhadap kepentingan dan keinginan mereka untuk mengkontrol. Ketika Woodrow Wilson, seorang Presiden Amerika Serikat selama perang dunia pertama, gagasan tenang “selamatkan demokrasi”, dia berfikir terhadap kebutuhan untuk menjaga sebuah lingkungan yang dapat membantu terhadap tumbuhnya peradaban demokrasi yang matang. Kata Kunci: Demokrasi, Etnisitas, Pluralitas
TEORI-TEORI BERLAKUNYA HUKUM ISLAM DI INDONESIA Jarir, Abdullah
Al-Ahkam Vol 14 No 2 (2018): Juli - Desember 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.538 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i2.1489

Abstract

Kecenderungan untuk senantiasa mancapai jalan rekonsiliasi yang aman antara hukum adat dan hukum Islam mendorong kepada suatu situasi dalam masyarakat Indonesia di mana dua sistem hukum saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. sekedar contoh saja dalam szuhat thalaq, di mana bolehnya si isteri untuk mengambil inisiatif dalam kasus tersebut, maka dapatlah dil:atakan bahw, - hukum Islam telah mengadaptasikan dirinia kepada hukum adat. Contoh di atas adalah suatu bukti bahwa di antara hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan-perbedaan namun bukan berarti tertutup bagi terjadinva suatu rekonsiliasi. Karena nampaknya kita tidak mungkin menggunakan hanya salah satu hukum saia dengan serta merta meninggall:an yang lainnya.Kata Kunci: hukum Islam, hukum adat, teori hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 5