cover
Contact Name
Jamaluddin
Contact Email
jamaluddin@uinbanten.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.alahkam@uinbanten.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Al-Ahkam
ISSN : 19781970     EISSN : 26563096     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Jurnal Al-Ahkam adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2 kali dalam setahun yaitu setiap bulan Juni dan Desember. Jurnal ini memiliki visi yang terdepan dalam menyebarluaskan hasil pemikiran di bidang hukum. Redaksi Al-Ahkam menerima naskah artikel berupa hasil penelitian, resensi buku, pemikiran hukum yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan oleh pihak redaksi. Fokus jurnal ini rumpun ilmu hukum, hukum Islam, politik hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 14 No 1 (2018): Januari - Juni 2018" : 6 Documents clear
Politik Konstitusi: Implikasi Politik Terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan UU No. 42 Tahun 2008 Oleh Mahkamah Konstitusi Ridho, M Zainor
Al-Ahkam Vol 14 No 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.547 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i1.1483

Abstract

Secara teoritik, terdapat dua akibat hukum lanjutannya yang bisa diidentifikasi, pertama, akibat hukum pra Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah gugatan terhadap keputusan-keputusan KPU meliputi: penetapan tahapan Pilpres,  penetapan pasangan calon, dan pengadaan barang dan jasa; kedua, akibat hukum pasca Pilpres  adalah gugatan terhadap keabsahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.                Implikasinya keputusan Mahkamah Konstitusi harus diminimalisir sehingga tidak ada peluang bagi mereka yang kalah dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden untuk menggugat hasil pemilu karena Pemilu 2014 masih dianggap ilegal. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi ini akan berimplikasi pada lahirnya gerakan nasional yang menolak hasil Pemilu 2014 dari elit politik parpol peserta Pemilu 2014 yang gagal dalam kompetisi pemilu ini, karena merasa bahwa UU No. 42/2008 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum, tetapi kenyataannya masih digunakan sebagai dasar untuk pemilihan presiden 2014 mendatang. Kedua, keputusan Mahkamah Konstitusi akan berimplikasi pada perlunya DPR dan pemerintah untuk segera menyiapkan berbagai produk rancangan undang-undang tentang pemilu serentak untuk Pemilu 2019 karena pemilihan serentak membutuhkan peraturan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dikodifikasi. Lebih dari sinkronisasi, harmonisasi dan korespondensi antara dua UU ini dan undang-undang organik lainnya yang mengatur bidang politik, yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu, UU MPR, DPR, DPD dan DPRD dan UU Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi akan menghasilkan pelebaran berbagai revisi undang-undang lainnya. Ketiga, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan memicu kebutuhan pemilihan daerah secara serentak di seluruh Indonesia. Karena sistem pemilihan eksekutif nasional dan legislatif harus selaras dengan model eksekutif dan pemilihan legislatif lokal.                Keempat, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi ini juga akan mendorong peningkatan kinerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) karena pilkada digelar serentak, baik secara nasional maupun lokal. Akibatnya, sengketa hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi harus meningkat 100%. Kelima, implikasi dari keputusan ini adalah kebutuhan untuk meninjau kembali masa kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua level. Konsekuensinya adalah bahwa kerja KPU dan Bawaslu menjadi ringan dan periode kerja lima tahun menjadi terlalu panjang.  Key words: transitional constitution, presidential election, and Law
HUKUM DAN FUNGSI NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Fartini, Ade
Al-Ahkam Vol 14 No 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (878.959 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i1.1427

Abstract

Hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Sebab, di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang beng lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara yang satu dengan yang lainnya. Asas hukum nasional (Indonesia) ditarik dari kekayaan kultural serta pengalaman bangsa Indonesia sendiri. Konsep negara hukum pancasila dengan ciri kerukunan dikemukakan juga oleh Philipus M. Hadjon bahwa yang menjadi titik sentral negara Indonesia adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang dengan subyek hukum dalam masyarakat. Kata Kunci: Sistem Hukum, Asas hukum Nasional, Prinsip Negara Hukum
KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DARI PERNIKAHAN INCEST DALAM PERSPEKTIF FIQIH Maimunah, Maimunah
Al-Ahkam Vol 14 No 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (981.879 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i1.1480

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini memberikan pengetahuan tentang kedudukan hak waris anak dari pernikahan incest dalam perspektif fiqh. Pernikahan Incest merupakan pernikahan sedarah yang dilarang dalam agama Islam sehingga perlu dibatalkan pernikahan tersebut sebagaimana diatur dalam surat an-Nisa ayat 23. Di dalam Undang-Undang Perkawinan, larangan perkawinan incest diatur pada pasal 8, sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 39. Akibat dari pernikahan incest itu, tentu memiliki akibat hukum terhadap status kewarisan anak dari perspektif fiqih. Anak yang dilahirkan pernikahan incest tidak memiliki kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, sehingga perlu dilakukan perlindungan atas hak-haknya. Anak perlu mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam al-Qur’an dan perundang-undangan. Bila terjadi suatu sengketa dalam rumah tangga, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata demi kepentingan si anak meskipun anak tersebut anak yang lahir dari hasil hubungan incest. Hak waris anak incest tidak diatur dalam hukum Islam, karena hukum Islam hanya mengenal anak sah dan anak tidak sah (anak zina). Jika keduanya sama-sama tidak mengetahui hubungan sedarah mereka, maka hukum yang berlaku adalah seperti konsep hilangnya beban hukum atas tiga orang, orang yang khilaf (QS. Al Ahzab: 5), lupa dan orang yang dipaksa. Jika keduanya tidak mengetahui adanya cacat nikah dari aspek larangan pernikahan, maka hubungan suami-isteri yang lalu adalah sah dan tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Dan anak hasil perkawinan mereka tetap bernasab kepada bapaknya dan juga berhak mewaris kepada bapak dan ibunya. Kata Kunci: hak waris, anak, pernikahan, Incest
URGENSI ASTROLABE DALAM PERADABAN ASTRONOMI ISLAM Sayehu, Sayehu
Al-Ahkam Vol 14 No 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.661 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i1.1484

Abstract

Mengutip Republika melalui Khazanah berupa artikel online yang diambil dari Ensiklopedi Oxford, bahwa astronomi adalah satu-satunya ilmu alam yang tidak dikecam oleh kaum Muslim di abad pertengahan yang menentang ilmu-ilmu sekuler. Tidak hanya sampai di situ, astronomi juga memperoleh tempat terhormat di masjid-masjid sebagai pembahasan yang menarik dan dihormati oleh kalangan agama arus utama, dan dari sini pula dunia Islam modern mulai digagas.Astronomibagian dari ilmu pengetahuan alam, di dalam peradaban Islam masih bertahan hingga sekarang. Di zamannya astronomi berguna sebagai penentu arah kiblat, perhitungan waktu shalat, dan sarana pembuat almanak, bahkan termasuk mengamati benda angkasa. Berangkat dari pengetahuan ini, dalam perspektif ilmiah, astronomi berjasa memunculkan ilmu pasti yang lainnya, seperti ilmu trigonometri, yang kemudian dalam ilmu matematika melahirkan teknik kuantitatif dan geometri. Kata Kunci: astronomi, triginometri, geometri
METODE TAKHRIJ HADITS DIGITAL DAN APLIKASINYA PADA HADITS SPIONASE Hidayat, Ahmad
Al-Ahkam Vol 14 No 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1877.13 KB) | DOI: 10.32678/ajh.v14i1.1481

Abstract

Proses penelusuran secara digital terhadap hadits spionase memperoleh hasil bahwa hadits tersebut terdapat dalam mashadir ashliyah sebagai berikut: Shahîh Bukhâri, Shahîh Muslim, Shahîh Ibn Hibban, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasâ’i, Sunan Baihaqi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad Syâfi’i, Musnad Abu Ya’lâ al-Moushili, Musnad Bazzâr, Musnad Humaedi, Mushannaf Ibnu Abi Syaebah, Mu’jam Aushat Thabrani.  Hadits spionase yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib dari segi jumlah rawi masuk kategori hadits ahad karena rata-rata rawi perthobaqohnya adalah satu. Dari segi matan, termasuk hadits marfu’ fi’li karena merupakan hadits perilaku/tindakan. Dari segi sanad, merupakan hadits muttashil karena sanadnya tersambung, yakni rawi murid dan rawi guru pada sanad bertemu (liqa') karena hidup sezaman, setempat, dan pofesional hadits.    Kata kunci: Hadits, sumber primer hukum Islam, takhrij hadits, takhrij digital, spionase.
PENERAPAN METODE HYPNOTEACHING UNTUK MENGEMBANGKAN MAHAROH AL-KALAM Setiadi, Agung Heru
Al-Ahkam Vol 14 No 1 (2018): Januari - Juni 2018
Publisher : Faculty of Sharia State Islamic University of Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1293.391 KB)

Abstract

Keterampilan berbicara (kalam) adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Bahkan menurut Tarigan berbicara merupakan kombinasi faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial Oleh karena itu, sebagai guru bahasa sebaiknya peduli tentang keterampilan ini, akan tetapi pada kenyataannya banyak guru yang tidak mengetahui pentingnya “alat bantu” mengajar berupa metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Beberapa diantaranya menggunakan desain metode yang kurang relevan dengan kondisi para siswa dan esensi materi ajar. Dengan demikian masalah yang coba dimunculkan dalam riset ini adalah kurangnya metode efektif dan menarik serta relevan yang digunakan oleh guru bahasa Arab sehingga siswa merasa bosan dan jemu dalam belajar bahasa Arab. Metode hypnoteaching adalah salah satu solusi alternatif yang dianggap dapat mendorong siswa untuk belajar serta mengusir bosan dan jemu ketika belajar bahasa Arab. Hipotesa penelitian ini adalah, kemampuan siswa dalam keterampilan berbicara meningkat setelah menggunakan metode hypnoteaching, dan penggunaan metode hypnoteaching dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara dapat berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penggunaan metode hypnoteaching, serta untuk mengetahui seberapa efektif penggunaannya pada mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berbicara. Penelitian ini menggunakan prosedur eksperimen di mana peneliti mendesain Pre-Test dan Post-Test terhadap dua kelompok (Eksperimen dan Kontrol). Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan untuk sampelnya adalah 70 mahasiswa-mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dari dua kelas A dan B pada Fakultas Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) kemampuan berbicara mahasiswa pada kelompok Eksperimen, baik, dengan hasil rata-rata 86, dan (2) kemampuan berbicara mahasiswa pada kelompok Kontrol, cukup, dengan hasil rata-rata adalah 80, dan (3) tingkat efektifitas penggunaan metode hypnoteaching dalam pengajaran bahasa Arab untuk mengembangkan keterampilan berbicara adalah mencapai nilai t-hitung (2,66) yang lebih besar daripada nilai t-tabel pada tingkat 0,05 (2,00) dan pada tingkat 0,01 (2,65), { 2,00 < 2,66 > 2,65 }. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan metode hypnoteaching dalam pengajaran bahasa Arab untuk mengembangkan keterampilan berbicara adalah efektif. Kata Kunci:  Metode Hypnoteaching, Keterampilan Berbicara.

Page 1 of 1 | Total Record : 6