cover
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU" : 8 Documents clear
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERZINAHAN Kartono, Kartono
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.168 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3181

Abstract

Perbuatan persetubuhan dalam KUHP termasuk kategori kejahatan terhadap kesusilaan yaitu salah satu kejahatan yang dikenal dengan perzinahan atau mukah (overspel). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Hakim mempertimbangkan dasar-dasar hukum materiil dalam putusan Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG menerapkan dakwaan Pasal 284 ayat 1 ke-1, dan hakim dalam memutus perkara perzinahan Nomor 1952/Pid.B/2014/PN.TNG terkait pasal 27 BW, sudah tepat dalam penerapannya. Metode penelitian yuridis normatif berdasarkan data kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan unsur-unsur tindak pidana perzinahan dalam putusan ini telah terpenuhi dan penerapan pasal 284 ayat 1 yang dijadikan dasar hukum pertimbangan hakim kurang tepat karena salah satu terdakwa tidak tunduk pada pasal 27 BW mengingat di dalam ayat 5 Pasal 284 harus adanya putusan cerai terlebih dahulu. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perzinahan perkara Nomor: 1952/Pid.B/2014/PN.TNG lebih didasarkan pertimbangan dari sisi psikologis terdakwa untuk perbaikan diri, hal ini terlihat dalam pemberian hukuman didasarkan unsur Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP tidak terpenuhi sehingga unsur Pasal kabur dan dipaksakan.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK PEKERJA PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM KETENAGAKERJAAN Azis, Abdul; Handriani, Aan; Basri, Herlina
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.796 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3175

Abstract

Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban perusahaan. Hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja yang salah satunya bersifat waktu tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Jaminan Hak Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perlindungan Hukum Pekerja Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder kepustakaan yang dianalisis secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan  Pertama, Jaminan Hak Pekerja oleh perusahaan terhadap pekerta Atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu belum memberikan kepastian karena perusahaan belum sepenuhnya menerapkan aturan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan; kedua, Perlindungan hukum dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum, termasuk perlindungan terhadap pekerja yang melakukan perjanjian kerja waktu tertentu belum dilakukan sepenuhnya.
YURISDIKSI KONTENTIOSA DALAM PENANGANAN PERKARA PERMOHONAN PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS Fahmi, Irfan
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.849 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3176

Abstract

Pemeriksaan terhadap perseroan terbatas adalah salah satu bentuk upaya hukum di dalam pasal 138 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian bertujuan untuk mengetahui proses mendapatkan ?data? atau ?keterangan? berkaitan adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi, dan Dewan Komisaris, yang menimbulkan kerugian bagi perseroan, ?Pemegang Saham? atau  ?Pihak Lain? dan penerapan yurisdiksi di pada pemeriksaan permohonan di pengadilan Negeri. Metode penelitian yuridis normatif dengan teknik analisis data normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertama, upaya hukum ini diajukan kepada Pengadilan Negeri oleh pihak yang memiliki legal standing, yaitu pemegang saham, pihak  lain, dan kejaksaan; kedua, Dalam mengadili permohonan jenis ini, Pengadilan Negeri memberlakukan hukum acara perdata yang tidak seragam. Ada yang mengadili dengan menerapkan yurisdiksi voluntair, dan ada pula menerapkan yurisdiksi kontentiosa. Perbedaan penerapan hukum acara perdata oleh Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara permohonan jenis ini, dapat berpotensi menciptakan tiadanya kepastian hukum acara dalam mengadili perkara Pemeriksaan Perseroan Terbatas.
SUPERVISION MODEL TO THE PROSECUTORS AND EMPLOYEES OF PROSECUTORS BY DEPUTY ATTORNEY GENERAL FOR SUPERVISION Setyowati, Sulis; Widodo, Guntarto
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.961 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3172

Abstract

Supervision of the performance and behavior of prosecutors and prosecutors' offices both inside and outside the office is the authority of 2 (two) supervisory body, namely the internal supervisorybody and the external supervisorybody. The supervisory model implemented by the Deputy Attorney General for Supervision is repressive that have weaknesses. The formulations of the problem in this research are How is the prosecutor and prosecutor?s employee supervision model by the Deputy Attorney General for Supervision ? How is the new construction of the supervision model for prosecutors and prosecutors' employee by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This type of research is a sociological legal research, with a qualitative research approach. Qualitative data in the form of primary data obtained through observation and interviews, while secondary data obtained through literature study, especially Law No. 16 of 2004 concerning the Indonesian Attorney General's Office and Presidential Regulation No. 18 of 2011 concerning the Attorney Commission of Republic of Indonesia. The results showed that there was a dualism of supervision of prosecutors and prosecutors' employees, therefore internal supervisors and prosecutors' external supervisors need to work together to improve the quality of the performance and behavior of Prosecutors and Prosecutors' Employee.
EFEKTIVITAS PERMOHONAN PRAPRADILAN DALAM UPAYA HUKUM TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA Waldo, Risky
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.701 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3177

Abstract

Dasar kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka sebagaimana ketentuan pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP pada putusan Nomor 09/Pid.Pra/2015/PN.Jak.Bar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Permohonan prapradilan upaya hukum terhadap penetapan tersangka; dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Praperadilan pada perkara (No.09/Pid.Prap/2015/PN. Jak.bar). Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kajian literatur dianalisis dengan normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan Pertama, upaya hukum prapradilan cukup efektif dalam melindungi hak tersangka karena mempunyai kekuatan hukum mengikat; Kedua, hambatan yang dihadapi justifikasi masyarakat terhadap hakim pemutus dan teknis berperkara yang tidak konsisten dalam penerapannya.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GEOPARK NASIONAL CILETUH SEBAGAI KAWASAN GEOWISATA DI KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT Siregar, Hendrik Fasco; Nurhayati, Nurhayati; Nurwullan, Siti
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.166 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3173

Abstract

Taman bumi Geopark nasional Ciletuh Provinsi Jawa Barat merupakan kawasan Geowisata yang di dalamnya harus ada pelestarian geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity apalagi syarat utama sebuah Geopark Internasional harus ada pelestarian terhadap geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Oleh karena itu jaminan keamanan kenyamanan dan bebas dari ancaman pengrusakan serta terciptanya jaminan pengembangan ekonomi kawasan Geowisata harus diciptakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Pemerintah Daerah Sukabumi terhadap Geopark Nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata dan upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat dalam melindungi Geopark nasional Ciletuh sebagai kawasan Geowisata. Metode Penelitian yuridis emperis, analisa data yang digunakan dengan cara normatif kualitatif dengan penguatan pada data lapangan. Hasil penelitian menunjukan Pertama, perlindungan hukum pemerintah daerah terhadap Geopark Nasional Ciletuh sudah ada upaya namun belum maksimal, Kedua, Upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah pembentukan badan pengelola kawasan Geopark Nasional Ciletuh dalam upaya pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan. Upaya masyarakat melakukan gerakan pelestarian secara mandiri bersinergi dengan pemerintah daerah.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DAN BERSTATUS TENAGA KERJA ASING Iskandari, Yuli
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.418 KB) | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3178

Abstract

Globalisasi telah menimbulkan tuntutan dunia kerja baik didalam negeri maupun diluar negeri, hal ini memberikan dampak terhadap lalu lintas orang diantara negara-negara di dunia dan tentu berimplikasi terhadap bagaimana sebuah negara mengatur orang asing yang ingin tinggal di negara tersebut. Terlebih lagi jika warga negara asing tersebut melakukan pernikahan campur dengan warga negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap Warga negara asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia  dan pengaturan hukum terhadap orang asing yang melakukan kawin campur dengan warga negara Indonesia dan memiliki hak bekerja di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang merupakan kajian normatif dengan dengan dekskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan Pertama, pemerintah belum secara nyata dalam mengimplementasikan politik hukum tentang orang asing sebagai tenaga kerja asing. Kedua, Aturan hukum warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran banyak disimpangi secara hukum.
PENYELESAIAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN ANTARA PELAKU DAN KORBAN TINDAK PIDANA Justitia, Airlangga
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2019): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v10i1.3174

Abstract

Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), harus dikaji ulang guna melihat kepentingan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana saja, akan tetapi juga kepentingan korban tindak pidana sudah selayaknya di perhatikan. Perlindungan yang ada dalam KUHAP lebih banyak melindungi hak asasi pelaku tindak pidana dari pada hak asasi/kepentingan korban tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hakikat penyelesaian perkara di luar pengadilan antara pelaku dan korban kejahatan; dan reformulasi kebijakan Hukum Pidana dalam mengimplementasikan hakikat penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan antara korban dan pelaku kejahatan. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan hukum dan kajian kepustakaan yang dikuatkan data lapangan. Hasil penelitian menunjukan  Hakikat penyelesaian di luar pengadilan adalah restoratif justice. sistem yang dianut oleh KUHAP adalah retributive justice yang titik perlindungannya adalah pelaku tindak pidana (offender oriented) bukan restorative justice. Rekonseptualisasi dan Rekoordinasi dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) perlu dan sangat mendesak untuk dilakukan, agar tercipta suatu penegakkan hukum yang berlandaskan keadilan semua untuk semua.

Page 1 of 1 | Total Record : 8