cover
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 9, No 2 (2018): Dinamika Masalah Hukum" : 6 Documents clear
PEMAKZULAN TERHADAP PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Prayitno, Herman Bastiaji
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): Dinamika Masalah Hukum
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.892 KB)

Abstract

ABSTRAK Batas minimum kuorum dan persetujuan anggota DPR itu tidak sejalan dengan konstitusi, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak menetapkan batas minimalnya. Soalnya, ada pasal pada UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengusulkan pemakzulan presiden dan wakil presiden kepada Mahkamah Konstitusi, yang prosesnya pasti bermula dari penggunaan hak tersebut. Usulan pemakzulan itu, menurut Pasal 7-B ayat 3 UUD 1945, harus didukung sekurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna dan diikuti oleh sekurangkurangnya dua pertiga anggota DPR. Maka sudah seharusnya batas minimal kuorum dan persetujuan DPR untuk memakai hak menyatakan pendapat dalam UU Nomor 27 tidak lebih berat dari syarat pemakzulan yang ditetapkan UUD 1945. Kata Kunci : Pemakzulan, Presiden, Undang-undang Dasar 1945
PERJANJIAN LEASING DAN IJARAH SUATU KAJIAN KOMPARATIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM Mulyanto, Edy
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): Dinamika Masalah Hukum
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.464 KB)

Abstract

Abstrak Masyarakat ekonomi di Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang diantaranya berlatar belakang religious di mana yang berlatar belakang muslim sebagai mayoritas, di mata pelaku bisnis khususnya di bidang lembaga pembiayaan memandang hal ini sebagai suatu segmen pasar yang sangat besar dan potensial yang harus digarap dengan serius, hal ini dapat kita lihat dari semakin menjamurnya lembaga keuangan bank dan bukan bank berbasis syariah yang didirikan oleh pelaku bisnis untuk mengakomodasi keinginan dan kebutuhan yang semakin berkembang dari segmen ini, yaitu berupa bank umum syariah, bank pembiayaan syariah, unit usaha syariah, pegadaian syariah, dan sebagainya. Kata Kunci : Leasing, Ekonomi, Hukum Islam
KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP PRILAKU HAKIM PASCA JUDICIAL REVIEW Octavian, Verri
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): Dinamika Masalah Hukum
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.184 KB)

Abstract

Abstrak Dalam struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia di bentuk sebuah Komisi Yudisial agar warga masyarakat diluar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Putusan MK yang telah mengamputasi kepengawasan Komisi Yudisial adalah sebuah keputusan yang melampaui batasan yang diminta atau ultra petita, putusan itu juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Hal itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri yakni Jimly Asshiddiqie bahwa “ keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini dibentuk tersendiri di luar Mahkamah Agung. Kata Kunci : Judicial Review, Konstitusi
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN TEORI NEGARA HUKUM Azis, Abdul
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): Dinamika Masalah Hukum
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.428 KB)

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Negara Hukum.
PERANAN SERIKAT PEKERJA DALAM MERUBAH SISTEM KERJA OUTSOURCHING MENJADI SISTEM KERJA KONTRAK (PKWT) Rahman, Fathur
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): Dinamika Masalah Hukum
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.009 KB)

Abstract

ABSTRAKAspek kehidupan tentang Hak Asasi Manusia khususnya berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terdapat dalam Pasal 28 D ayat 2 UUD RI 1945. Pengaturan lebih sistematis diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan justifikasi terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, yang populer di sebut outsourcing.Pengertian Outsourcing adalah hubungan kerja dimana pekerja/buruh yang dipekerjakan di suatu perusahaan dengan sistem kontrak, tetapi kontrak tersebut bukan diberikan oleh perusahaan pemberi kerja, melainkan oleh perusahaan pengerah tenaga kerja. Namun faktanya kehadiran Negara yang semula diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru terjadi sebaliknya, kehadiran Negara lebih terkesan represif bahkan eksploitatif terhadap kepentingan pekerja/buruh. Kata Kunci : Serikat Pekerja, Outsourching, kerja Kontrak (PKWT)
PEMBENTUKAN DAN KEWENANGAN KANTOR STAF PRESIDEN (KSP) DALAM STRUKTUR LEMBAGA KEPRESIDENAN REPUBLIK INDONESIA Suyadi, Asip
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2 (2018): Dinamika Masalah Hukum
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.006 KB)

Abstract

AbstrakKantor Staf Presiden (KSP) merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk  dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden  (Perpres No. 26 Tahun 2015). Pembentukan KSP ini bertujuan untuk memberi  dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan tiga kegiatan strategis yaitu pelaksanaan program-program prioritas nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis sebagaimana tersebut dalam konsideran Perpres No. 26 Tahun 2015 tersebut. Namun, di sisi lain kehadiran KSP menimbulkan beberapa masalah salah satunya terkait dengan proses pembentukannya yang tidak sesuai dengan konsep pembentukan lembaga negara dan kewenangannya yang dianggap tumpang tindih dengan lembaga negara di lingkup lembaga kepresidenan di Republik Indonesia yaitu Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara dan Kementrian Koordinator.    KataKunci: Kantor Staf Presiden, Lembaga Negara, Lembaga Kepresidenan 

Page 1 of 1 | Total Record : 6