cover
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU" : 7 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KERAHASIAAN DOKUMEN TERHADAP PENGHADAPNYA -, Surono -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTJabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai pejabat yang telah diberi kepercayaan, Notaris berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan para penghadap, baik yang terkait dengan akta maupun dokumen yang telah diserahkan kepadanya. Hal ini terkait dengan UUJN Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f dimana seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk menjaga segala sesuatu yang terkait dengan akta yang dibuatnya termasuk dokumen yang telah diserahkan kepadanya. Notaris tidak dapat dipaksa untuk membuka dokumen dalam pembuatan akta yang dibuatnya dengan alasan untuk pembuktian formil maupun materiil. Sekarang ini banyak pemanggilan Notaris oleh pengadilan maupun pihak kepolisan untuk dimintai keterangan terkait dengan dokumen yang dijadikan sebagai dasar pembuatan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan. Akibat pembukaan dokumen yang dilakukan seorang Notaris menjadikan dirinya mendapat sanksi dan kehilangan kepercayaan dimata masyarakat yang tidak bisa menjaga rahasia dokumen yang telah ia terima.Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Rahasia dokumen.
PENERAPAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG PENOLAKAN EKSTRADISI KEJAHATAN POLITIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN POLITIK Fauziah, Anisa -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.007 KB)

Abstract

ABSTRACTTulisan dengun judul Penerapan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 (Tentang Penolakan Ekstradisi Kejahatan Politik) Terhadap Pelaku Kejahatan Politik ini berisi tentang alasan- alasan dan sebab-sebab ditolaknya ekstradisi kejahatan politik dalam setiap perjanjian ekstradisi. Tulisan ini juga bertujuan untuk memahami dan mengetahui lebih jauh lagi tentang penolakan ekstradisi kejahatan politik dengan ditinjau dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi dan dari berbagai buku referensi dan sumber sumber buku lainnya baik dari penulis dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu tulisan ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan yang oleh penulis dianggap penting dan merupakan suatu hal yang masih mengganjal dalam pemikiran penulis. Diantara yang menjadi perhatian dan pertanyaan penulis adalah tentang esensi dan substansi kejahatan politik dalam ekstradisi dan penerapannya terhadap pelaku kejahatan. berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa suatu kejahatan politik pada dasarnya dapat dimintakan ekstradisinya dengan melalui jalur diplomatik dan berdasarkan asas timbal balik (Reciprocity). Walaupun pada kenyataannya dalam Undang Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 dan dalam setiap perjanjian ekstradisi disebutkan bahwa kejahatan politik tidak dapat diekstradisi. Masih menurut pemikiran penulis juga, dalam setiap pejanjian ekstradisi maupun Undang Undang Ekstradisi Nomor 1 Tahun 1979 sebaiknya ada suatu amandemen atau modifikasi dari undang undang tersebut supaya dalam penanganan kasus-kasus yang teradi dalanm hal kejahatan politik dapat diselesaikan dengan berdasarkan undang undang yang ada dan tidak ada perbedaan interpretasi dan dapat diterapkan tanpa ada suatu kesalahpahaman tentang kejahatan politik tersebut.Kata Kunci : Penerapan Undang-undang, Penolakan ekstradisi, Kejahatan Politik.
PRAKTEK PENGAWASAN PERBURUHAN DALAM KONTEKS PENEGAKAN HUKUM PERBURUHAN HETERONOM Hadistianto, Mohammad Fandrian
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.644 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan bahwa di dalam hubungan kerja, posisi buruh lebih lemah dibandingkan dengan pengusaha. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakan melalui Pengawas Perburuhan sebagai bentuk nyata affirmative action guna memberikan perlindungan terhadap buruh. Hal ini didasari pada Negara Indonesia sebagai Negara Kesehjahteraan. Sementara saat ini fungsi penegakan hukum pada Pengawas Perburuhan belum dapat melakukan fungsinya secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum, sehingga menyebabkan terpengaruhinya perwujudan kesejahteraan buruh di Indonesia. Penilitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan mengambil sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian hukum ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) guna menelaah materi muatannya, mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang, dan pendekatan historis (historical approach) guna memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dan perubahan serta perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada penegakan hukum perburuhan heteronom pada Pengawas Perburuhan terdapat pembatasan yang menyebabkan tidak dapat terealisasinya perwujudan kesejahteraan buruh yang menjadi tanggung jawab Negara Indonesia sebagai Negara Kesejahteraan.Kata Kunci : Pengawasan, Penegakan Hukum, Perburuhan
MENCARI KEADILAN DAN KEBENARAN HUKUM PROGRESIF PADA MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI RANAH PEMERSATU BANGSA Aliana, Erma Hari
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.984 KB)

Abstract

ABSTRACTPenelitian ini hendak membahas pencarian keadilan dan kebenaran hukum progresif pada Mahkamah Konstitusi Republik. Sudah 14 tahun dari sejak berdirinya telah memberikan banyak kontribusi di dalam sistem ketatanegaraan. Putusan-putusan yang telah dikeluarkannya menjadi rujukan peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dapat dijawab oleh hukum positif. Apresiasi positif dan negatif dikemukakan oleh para ahli hingga menjadi bahan examinasi mahasiwa dan dosen. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis normatif kualitatif berdasarkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan Pertama, teori Negara hukum mengharuskan Negara berdasarkan hukum taat kepada konstitusi, kedua, Mahkamah kontitusi telah mengedepankan aspek tujuan-tujuan hukum keadilan, kebenaran dan kemanfaatan dengan menggunakan hukum progresif serta mengesampingkan hukum positif sebagai salah satu instrumen pemersatu bangsa. Kata Kunci : Keadilan, Hukum Progresif, Mahkamah Konstitusi, Pemersatu Bangsa
IMPLEMENTASI MEREK TERDAFTAR SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Wulandari, Fanny -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.08 KB)

Abstract

ABSTRAKPengaturan Intellectual Property Right (Hak Kekayaan Intelektual) terkait Merek diatur dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam undang-undang tersebut tidak secara tersurat diatur tentang perlindungan konsumen tetapi tersirat dalam konsiderans bahwa Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization) mempunyai konsekuensi untuk meratifikasi Konvensi Internasional dalam  menjaga perlindungan konsumen. Hal ini yang hendak dicapai dengan konsep Hak Kekayaan Intelektual yang secara internasional tercantum dalam WTO Agreement/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 huruf c, hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini yang harus diperhatikan para pelaku usaha atau produsen ketika memproduksi barang dan/atau jasa yang kemudian akan didaftarkan hak mereknya.  Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Merek, Perlindungan Konsumen
PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SYARIAH COMPLIANCE PADA PERBANKAN SYARIAH Kurrohman, Taufik -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.857 KB)

Abstract

ABSTRAKBerdasarkan pada penjelasan umum Undang-undang Perbankan Syariah, dapat dikatakan bahwa dasar pemikiran dibentuknya Undang-undang Perbankan Syariah adalah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. implementasi ini dilaksanakan dalam rangka kepatuhan syariah (syariah compliance).Implementasi penetapan prinsip-prinsip syariah pada masing-masing bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing bank syariah. Peran Dewan Pengurus Syariah di dalam kepatuhan syariah compliance sangat fundamental, yang secara substansial memberikan tanggungjawab penuh untuk memastikan berjalankan syariah compliance dalam setiap operasional perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukan Pertama, aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan syariah compliance belum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan syariah compliance oleh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah. Kata Kunci : Syariah Supervisory Board, Syariah Compliance, Islamic    Bank
PENGAWASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG Dasrizal, Dasrizal -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 2 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.865 KB)

Abstract

ABSTRACTPengawasan yang dilakukan Dinas pendidikan Kabupaten Tangerang untuk Mencegah tindak pidana korupsi di Lembaga Pendidikan tetap berdasarkan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pelaksanaan dari pengawasan tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Daerah (PEMDA) di samping itu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang juga menjalankan pengawasan horizontal, pengawasan Vertikal, pengawasan Eksternal, pengawasan Internal,pengawasan preventif, pengawasan a-Priori, pengawasan a-Posteriori, serta prinsip-prinsip dari pengawasan serta melaksanakan sistem pengawasan. yang dijalankan terus menerus dalam pelaksanaan tugas-tugas kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Dengan adanya keterbatasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi di bidang pendidikan, sementara semakin berkembangnya, kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan, maka penulis perlu menyarankan pada Pemerintah dan DPR. Untuk membuat undang-undang khusus tentang tindak pidana korupsi di bidang pendidikan. Dalam pembuatan undang-undang tersebut. Dengan ikut memperdayakan pakar-pakar hukum dari Perguruan Tinggi dan kalangan pakar hukum lainnya serta mengikut sertakan toko-toko dari masyarakat yang ahli dalam pembuatan undang-undang tersebut. Kata Kunci : Pengawasan, Tindaka Pidana Korupsi, Lembaga Pendidikan

Page 1 of 1 | Total Record : 7