cover
Contact Name
Dr. Taufikkurrahman,
Contact Email
taufik.qman@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 20852339     EISSN : 26547252     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bula Maret dan Oktober.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU" : 8 Documents clear
POLITIK HUKUM PIDANA MELALUI SARANA NON PENAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN DI BIDANG PENDIDIKAN Kartono, Kartono -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.18 KB)

Abstract

ABSTRAKPolitik Hukum Pidana Melalui Sarana Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Di Bidang Pendidikan. Tindak pidana yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesi keguruannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Data-data yang relevan dengan penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (literate studi), yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: pertama, jenis-jenis tindak pidana di bidang pendidikan secara umum, dan tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas/profesinya. Kedua, Kebijakan hukum pidana saat ini yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugasnya, terbatas pada KUHP dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang dikaitkan dengan tindak pidana murni dan tindak pidana refleksi kedisiplinan. Ketiga, upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya non penal ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non penalKata Kunci : Politik Hukum Pidana, Non Penal, Pendidikan
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PILOT TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT TERBANG KOMERSIL Sumarna, Dadang -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.933 KB)

Abstract

ABSTRACTDadang Sumarna, “Pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian pilot terhadap kecelakaan pesawat “ Kecelakaan adalah suatu peristiwa di luar kemampuan manusia yang terjadi selama berada di dalam pesawat udara dari bandar udara keberangkatan ke bandar udara tujuan, di mana terjadi kematian atau luka parah atau kerugian yang disebabkan oleh benturan dengan pesawat udara atau semburan mesin jet pesawat udara atau terjadi kerusakan struktural atau adanya peralatan yang perlu diganti atau pesawat udara hilang sama sekali” .Dengan diajukanya atau diminta pertanggungjawaban pidana atas perkara jatuhnya pesawat serta mengkriminalisasi pilot sudah merupakan kesalahan karena tidak mematuhi regulasi Internasional, walau pun keberlakuan secara teritorial hukum pidana Indonesia luas tetapi dalam KUHP hanya menyebutkan masalah-masalah terorisme dalam penerbangan serta perusakan-perusakan fasilitas penerbangan. Asas legalitas menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa diatur oleh undang-undang, maka masalah kecelakaan pesawat terbang tidak termuat dalam KUHP hanya seputar terorisme saja. Dalam pembuktian untuk menetukan kesalahan perlu mengungkap data rekorder BLACK BOX sedangkan data yang tersimpan dalam Black Box merupakan rahasia internaional maka dengan tidak di bukanya percakapan antara pilot dengan ATC selaku pemandu lalulintas penerbangan maka tidak dapat membuktikan sipa yang salah dalam penerbangan tersebut, berkenaan dengan situasi ada  2 (dua) ukuran yang pertama adalah tidak bisa diukur sama rata atas setiap peristiwa, jadi satu peristiwa dilihat masing-masing setiap  peristiwa  itu  karena  situasi  yang  mengikuti  orang  melakukan perbuatan   itu bisa berbeda-beda sedang yang kedua adalah tindakan yang wajar untuk mencapai tujuan, jadi kalau ia memiliki kompetensi  ia sudah melakukan  analisis kemudian tidak mengikuti SOP tapi itu dilakukan dalam situasi yang tidak mungkin lagi mengikuti SOP maka apapun hasil dari perbuatan itu tidak bisa dianggap lalai, ini tekanannya pada kompetensi oleh karena itu tidak sama dengan menilai kelalaian pada orang perorangan biasa yang  untuk  melakukan perbuatan  itu  tidak  diperlukan  adanya  suatu kompetensi tertentu, kompetensi ini Kata Kunci : Undang-Undang Tindaka Pidana Korupsi, Undang-Undang Telekomunikasi,  Azas Lex Specialis Derogat Lex Generali dan Kejaksaan RI.
PENERAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW (Studi Kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) Nasution, Abdul Hayy
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.893 KB)

Abstract

ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan asas Logische Specialiteit dan Lex Specialis Systematis Derogat Lex Generali dalam penerapan hukum, akan tetapi pada faktanya dalam kasus PT. Indosat dan PT. Indosat Mega Media (IM2) mestinya diterapkan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 Tahun 1999 yang berdimensi administrasi hukum pidana bukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penelitian ini, metode yang ini digunakan dalan adala likuid penelitian Studi kasus dengan mengkaji, menelaah, memperbandingkan dan atau analisis agar dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang proses memperoleh keadilan bagi setiap orang ataupun Korporasi yang didakwa dengan pasal 2 juncto pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini tidak sesuai dengan asas lex Specialis derogat lex Generali dan terkesan dalam penerapan hukum dipaksakan untuk tindak pidana korupsi oleh Kejari. Kata Kunci : Undang-Undang Tindakan Pidana Korupsi, Undang-Undang Telekomunikasi,  Azas Lex Specialis Derogat Lex Generali.
UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 Suhendar, Suhendar -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.356 KB)

Abstract

ABSTRAKUnsur kerugian keuangan Negara dalam hukum pidana: tindak pidana korupsi, sebagaimana pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengalami pada mulanya merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 menguatkan konsepsi demikian. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah secara radikal makna konstitusional unsur kerugian keuangan Negara tersebut menjadi delik materil: menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian hilangnya unsur (bestandeel) “dapat” pada kata “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi akan berdampak signifikan terhadap penuntutannya, sehubungan unsur sebagai nama kumpulan bagi apa yang disebut bestandeel (bestanddelen van het delict) adalah bagian-bagian yang terdapat dalam rumusan delik yang harus dibuktikan, harus dicantumkan di dalam surat tuduhan dan bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan kata lain hakim harus memutuskan suatu vrijspraakKata Kunci : Unsur Kerugian Keuangan Negara, Putusan Mahakamah Konstitusi dan Hukum Pidana.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SUATU GAGASAN UNTUK KORPORASI SEBAGAI LEGAL PERSON YANG MANDIRI DALAM PERTANGGUNGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Tuanaya, Halimah Humayra
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.283 KB)

Abstract

ABSTRACTPenelitian ini menjelaskan konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana yang merekonstruksi teori dan doktrin hukum lama untuk diterapkan dalam korporasi. Hukum pidana mengesampingkan untuk mengadaptasi prinsip personalitas korporasi menyebabkan  konsep pertanggungjawaban korporasi bergantung pada konsep personalitas dalam hukum pidana.Tatanan praktis dalam pertanggungjawaban pidana korporasi akan selalu lepas dari jeratan hukum oleh karena penerapan konsep personalitas pada penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berbasis data kepustakaan serta emperis dengan melihat fakta-fakta kasus yang terjadi. Penelitian ini menunjukan pertama, dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, korporasi dianggap sebagai entitas yang sama dengan personal yang ada didalamnya, sehingga korporasi tidak dapat menjadi subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Kedua, melalui kritik kesalahan dalam ajaran normatif seyogyanya korporasi dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengaitkan korporasi dengan pengurus yang mengelola korporasi. Kata Kunci : Pertanggungjawaban pidana, Legal Person, Pidana Korporasi
SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK PERMOHONAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN Eliana, Eliana -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.602 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengenai bagaimana sistem administrasi pelayanan publik yang efektif dan efesien seharusnya dilakukan Kantor Pertanahan bagaimana konsep efesien efektifitas sistem administrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 22 April 2013 Nomor 6 tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. BPN sebagaimana standar prosedur operasional pengaturan pelayanan (SPOPP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, fungsi yang dilaksanakan belum optimal, keberpihakan pelayanan terutama dibidang pertanahan, proses penyelesaian berbelit-belit dan mahal, Kesadaran pegawai Kantor pertanahan tentang Sapta Tertib Pertanahan masih kurang, sosialisasi prosedur pelayanan dan jenis-jenis pelayanan kurang di mengerti masyarakat, Apakah Kantor Pertanahan melaksanakan pelayanan Hak Atas Tanah yang efektif dan fesien. Penelitian ini menggunakan Metode dengan pendekatan socio-legal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer data sekunder, kemudian dianalisi dengan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa pelaksanaan sistem adminitrasi pelayanan publik terhadap permohonan hak atas tanah di kantor pertanahan masih banyak yang belum diketahui masyarakat, bagaimana kemudahan dan pelayanan yang telah tersedia, sumber daya manusia pada setiap pegawai dengan persoalan persoalan terkait permohonan hak atas tanah belum semuanya mumpuni sementara Kantor Pertanahan telah melakukan inovasi pelayanan dengan tehnologi dan inovasi sehingga proses pendaftaran permohonan hak atas tanah yang efektif dan efesien dapat terwujud melalui layanan Prima Excellent Service yaitu pelayanan One day Service, Quick Wins Service, Weekend Service, Non stop Service, dan One line Service. Saran dari penelitian ini kepada pemerintah agar selalu melakukan ceck and balance pada kantor kantor pertanahan mengenai pelayanan, kepada kantor pertanahan agar lebih solid dan inovatif demi mewujudkan sistem pelayanan publik yang efektif dan efesian, dan masyarakat agar datang sendiri ke kantor pertanahan untuk melakukan pengurusan tanahnya sendiri, tanpa perantara atau calo. Kata Kunci:  Sistem Administrasi pelayanan publik, Permohonan hak atas tanah, Kantor pertanahan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH PENGHADAPNYA DARMAWAN, I MADE -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (645.047 KB)

Abstract

ABSTRACTSalah satu modus pencucian uang yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan Notaris dan PPAT yang dilakukan oleh penghadapnya. Notaris dan PPAT dari sudut pandang Undang-Undang Pencucian Uang belum secara khusus dikategorikan sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Dengan demikian bagaimana perlindungan hukum dari bagi Notaris dan PPAT serta bagaimana cara mengantisipasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan pertama, bahwa Notaris dan PPAT dapat bertindak sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang terhadap penghadapnya. kedua dengan mempertegas dan menambahkan kategori Non-Financial Business and Professions seperti Notaris dan PPAT ke dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah salah satu cara pencegahan tindak pidana pencucian uang. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Notaris, Pencucian uang
EFEKTIFITAS EKSEKUSI TERHADAP BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET BERDASARKAN FORMAL LEGAL DAN COLLECTION Ibrohim, Ibrohim -
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2017): SURYA KENCANA SATU
Publisher : Kampus Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.054 KB)

Abstract

ABSTRAK                                           Eksekusi jaminan fidusia berdasarkan undang-undang jaminan fidusia nomor 42 tahun 1999, pasal 29 ayat 1 menyebutkan “Apabila Debitor atau Pemberia  Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan”. Terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 merupakan sebuah jawaban untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberia Jaminan Fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan atau keselamatan jiwa. Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia secara legal formal telah memiliki kekuatan hukum sebanding dengan keputusan pengadilan yaitu hak eksekutorial, faktanya dilapangan mengeksekusi objek jaminan fidusia terhadap Debitor yang bermasalah tidak semudah apa yang telah dituangkan dalam peraturan, Oleh karenanya, collection hadir sebagai alternatif selain pendekatan legal formal, agar Kreditor dapat mengelolah piutang dagang (Account Receivable) dengan baik yang menghasilkan profit. Kata Kunci : Eksekusi, Legal Formal dan Collection

Page 1 of 1 | Total Record : 8