cover
Contact Name
Supardi
Contact Email
maspard28@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
p3m@aaykpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
ISSN : 14108224     EISSN : -     DOI : -
Wahana merupakan Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi yang diterbitkan oleh Akademi Akuntansi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara sebagai media untuk mengkaji berbagai fenomena atau permasalahan maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi dalam arti luas. Jurnal WAHANA terbit setahun 2 kali, setiap bulan Februari dan Agustus.
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 14, No 2 (2011)" : 6 Documents clear
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA ., Krismiaji
Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35591/wahana.v14i2.52

Abstract

Pembangunan ekonomi di sebuah negara tidak bisa dilepaskan dengan aspek hukum. Tanpa kepastian hukum yang jelas, maka investasi asing tidak akan masuk ke sebuah negara. Dukungan dari bidang hukum bagi pembangunan ekonomi sebuah negara sangat diperlukan. Hukum memiliki peran yang sangat sentral dalam keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara, khususnya dalam memberikan kepastian usaha dan investasi. Di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensirf, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan. Agar hukum dapat tetap memainkan peranannya dalam menunjang perekonomian suatu negara, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.Kata kunci: hukum, pembangunan ekonomi, kepastian hukun, kepastian usaha/investasi.
PERENCANAAN PAJAK UNTUK PENYUSUTAN Tjandra, Ronowati
Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.917 KB) | DOI: 10.35591/wahana.v14i2.53

Abstract

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan bagaimana perencanaan pajak dapat dilakukan melalui biaya penyusutan. Perencanaan pajak adalah upaya minimalisasi beban pajak secara benar, teliti, dan tepat waktu yang dapat dilakukan dengan berbagai cara yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan aset selama umur manfaatnya. Besarnya biaya penyusutan ditentukan oleh biaya perolehan, nilai sisa, masa manfaat, metode penyusutan. Dalam perencanaan pajak, penentuan metode penyusutan secara tepat penting dilakukan, terutama untuk perusahaan yang padat modal. Menurut UU Pajak Penghasilan, metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap aset tetap bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam tulisan ini, dengan menggunakan metode penyusutan yang tepat, biaya penyusutan dapat digunakan untuk melakukan perencanaan pajak.Kata Kunci: perencanaan pajak, penyusutan, biaya perolehan, nilai sisa, masa manfaat, metode penyusutan.
PENGARUH JUMLAH SSP, JUMLAH SPT, DAN JUMLAH PKP TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL Pramono, Abi Dwi; Legowo, Herman
Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.413 KB) | DOI: 10.35591/wahana.v14i2.54

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menguji pengaruh Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan terhadap penerimaan PPN, (2) menguji pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN, (3) menguji pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar terhadap penerimaan PPN, dan (4) menganalisis manakah di antara ketiga variabel bebas yang telah disebutkan sebelumnya yang memiliki pengaruh terbesar dalam penerimaan PPN. Penelitian ini menggunakan desain analitik observasional yang bersifat retrospektif dengan metode cross sectional. Data dianalisis dengan melalui uji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, danmultikolonearitas) dan uji hipotesis (analisis regresi linear, uji statistik t, uji statistik F, dan koefisien determinasi). Pada uji asumsi klasik tidak didapatkan adanya abnormalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, maupun multikolonearitas pada data. Pada uji statistik t didapatkan tidak adanya hubungan signifikan antara SSP yang disetorkan terhadap penerimaan PPN namun terdapat hubungan yang signifikan antara SPT masa yang dilaporkan dan jumlah PKP terdaftar dengan penerimaan PPN. Pada uji statistik F didapatkan bahwa SSP, SPT, dan PKP jika secara bersama dapat mempengaruhi penerimaan PPN secara signifikan. Jumlah SSP yang disetor tidak mempengaruhi jumlah penerimaan PPN secara signifikan sementara jumlah SPT masa yang dilaporkan dan jumlah PKP terdaftar secara signifikan mempengaruhi jumlah penerimaan PPN.Kata kunci. SSP, SPT, PKP, dan PPN.
KETIDAK SINKRONAN PSAK 16 REVISI 2011 DENGAN PMK NOMOR 79/PMK.03/2008 ., Handayani
Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35591/wahana.v14i2.51

Abstract

Since 1994 Indonesia revised some it’s PSAK. One of them is PSAK 16 revised 2007 replacing PSAK 16 (1994). The main changed PSAK 16 revised 2007 from PSAK 16 (1994) is how to report fixed asset in financial report. In PSAK 16 revised 2007 Cost model and revaluation model can be used to measure fixed asset after early recognize. PSAK 16 revised 2007 recently was replaced by PSAK 16 revised 2011. In the topic of revaluation of fixed assets there is no differences between PSAK revised 2007 with PSAK 16 revised 2011. From taxation side, releasing PSAK 16 revised 2007 causing government release Regulation of Minister for Finance No.79, 2008 about revaluation of fixed asset for the purpose of taxation. Although Regulation of Minister for Finance No. 79, 2008 released after PSAK 16(revised 2007 some differences of fixed asset accounting treatment still exist. This article describe in what condition company is better to revaluate its fixed asset in order to gain tax saving. Further more this article also makes recommendation to synchronize PSAK 16 revised 2007 with Regulation of Minister for Finance No. 79, 2008. By synchronizing those two regulations both Company and Government of Indonesia will have some advantages. . Keywords: Fixed asset, revaluation, taxation
TELAAH KONSEPTUAL TRANSFER PENGETAHUAN MELALUI KOLABORASI UNIVERSITAS DAN INDUSTRI Anatan, Lina
Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35591/wahana.v14i2.50

Abstract

This paper reviews the conceptual and empirical literatures concerned on knowledge transfer through university-industry collaboration. Resource- and knowledge-based theorists claim that firms should focus on the creation and accumulation of knowledge-based competencies in order to yield long-term survival. Firm’s knowledge can include technological knowledge as well as knowledge about how to function in global markets, work with local laws, how to protect intellectual property and how to operate successfully in various forms of partnerships. These knowledge resources known as firm’s source of competitive advantage because of its role as critical factors for the successful development and maintaining competitive advantage through creating value for the company’s stakeholder.Keywords: knowledge transfer, university-industry collaboration, key success factors, competitiveness
PEMAHAMAN PERILAKU SEBAGAI DASAR PENENTUAN REWARD YANG TEPAT AGAR KINERJA INDIVIDUINDIVIDU DALAM PERUSAHAAN MENINGKAT Harjanto, Nung
Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 14, No 2 (2011)
Publisher : Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35591/wahana.v14i2.55

Abstract

Proper rewards usually are used to stimulate employees in the organization to give their best effort in order to support the organization goal. When rewards are given, their types and amounts should be considered and related to the different level of staffs and managements in the organization which also impacts to the differences in organization individuals’ motivations. The management has to fine how to determine proper rewards so by it the employee performance hopefully also can be increased. When the employee performance increases, the organization can achieve its goal effectively and efficiently. To determine proper reward, the management has to understand employee’s behaviors because they usually reflect their satisfaction of the result of their efforts and their current condition. It also should be understood that employees’ behaviors usually also reflect employees effort to try to achieve their better life.

Page 1 of 1 | Total Record : 6