cover
Contact Name
Kamarudin
Contact Email
kamarudin@hangtuah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
kamarudin@hangtuah.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif Hukum
ISSN : 14119536     EISSN : 24603406     DOI : -
Core Subject : Social,
Scope coverage perspektif hukum journal meliputi kajian hukum mengenai: Kelautan dan Perikanan (Maritime Issues) Keperdataan (Civil Issues) Pidana (Criminal Issues) Ketatanegaraan (Constitutional Issues) Tata Pemerintahan (Administrative Issues) Lingkungan (Environmental Issues) Teknologi (Technological Issues).
Arjuna Subject : -
Articles 94 Documents
ASPEK HUKUM PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK Kristanti, Cyntia Yudha; Hudi, Nurul
Perspektif Hukum Vol 18, No 1 (2018): Mei 2018
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/phj.v1i1.131

Abstract

This thesis titled "Legal Aspects Of Lifting Of Foster Child Rights In Crime neglect of children". This thesis aims to better understand that any actions of parents who abandon their children dangerous for his son's life in the future. There are several factors that make it more and make children dikhawatiran. Because it will have an impact on the psychology of the child. Therefore Indonesia is still lacking in terms of supervision of child neglect. Most of the problems came from the parents of each family. There are families that are the cause of the onset of delinquency, can be a family that is not normal, state the number of family members who are less profitable.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGOBAT TRADISIONAL DENGAN CARA PEMIJATAN URAT DAN SYARAF Aftabuddin, Wakhid Utbah
Perspektif Hukum Vol 14, No 2 (2014): November 2014
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.941 KB) | DOI: 10.30649/phj.v14i2.37

Abstract

Pelaksanaan pengobatan tradisional memiliki konsekuensi hukum yang patut diketahui oleh para pengobat, sehingga mereka dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat pencegahan atau preventif. Oleh karena itu, muncul masalah yang menarik untuk diteliti, yaitu bagaimana hubungan hukum antara pasien dan pengobat tradisional dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pengobat tradisional apabila melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pasien. Tipe penelitian ini adalah doctrinal legal research dengan conceptual approach yang didukung deengan bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan lain-lain. Metode analisis yang digunakan adalah normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pasien dengan pengobat tradisional adalah inspannings-verbintenis. Kedudukan pasien dengan pengobat tradisional sama secara hukum, namun pertanggungjawaban hukum bagi pengobat tradisional diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam lingkungan hukum perdata dan hukum pidana. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni melalui mekanisme penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Ini merupakan bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan.
ASAS KEADILAN DAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM PRAKTIK KEWARISAN MASYARAKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM DIKECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS Basri, Hasan; Azani, Muhammad
Perspektif Hukum Vol 17, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/phj.v17i1.80

Abstract

This article analyzes the inheritance practices carried out by the community in Bantan District, Bengkalis Regency Based on Islamic Law. The research method used is a sociological legal research that discusses the application of positive law regarding the practice of community inheritance in Bantan District, Bengkalis Regency. The results showed: a. The community in Bantan Subdistrict turned out to be wrong in understanding the principle of balanced justice which was considered to be contrary to the sense of justice for the heirs. They understand the principle of balanced justice must be in the same sense. Whereas the meaning of the principle is that each heir, both male and female, has the same rights in obtaining inheritance rights. Men get more rights which do not mean unfair, but in Islamic law it stipulates that men are responsible for the burden of the family; b. The community in Bantan District in understanding radd in Islamic law does not fully refer to the KHI which is a reference in determining the law. They divide radd based only on habits that can be shared with the heirs who want it or the mosque; c. The community in Bantan Subdistrict considers that the heirs who passed away first from the heir, cannot be replaced by the heir's child. Whereas based on Article 185 paragraph (1) the KHI position of the heir can be replaced by the offspring of both male and female.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI ATAS HAK MILIK TANAH DALAM MENIKMATI FUNGSI DAN MANFAAT TANAH SEBAGAI PEMEGANG HAK MILIK Sagita, Bayu
Perspektif Hukum Vol 17, No 2 (2017): November 2017
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/phj.v17i2.166

Abstract

Abstract : In the process of buying and selling land as the basis for the transition of land rights from the seller to buyers in the area of Bolaang Mongondow, especially in Lolak Village District Lolak is done in two ways, namely the process of buying and selling as in general the sale and purchase of land ownership is a unity of land and buildings and plants above it and the process of buying and selling of land is not a unity between the land and buildings and plants above it or the sale and purchase by using the principle of separation horizontal is separate sale and purchase. However, in the development of the practice of the process of buying and selling land that is considered as part of the process of buying and selling property rights on customary land or customary law, it raises legal problems, the process of buying and selling property rights on land that can not provide legal protection of the status of property in full for the buyer in the land and enjoy the benefits and functions of the land itself.
RUTE PENERBANGAN DI ATAS ALUR LAUT KEPULAUAN; PERSPEKTIF INDONESIA Purwanto, Harry
Perspektif Hukum Vol 14, No 1 (2014): Mei 2014
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.391 KB) | DOI: 10.30649/phj.v14i1.28

Abstract

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002, Pemerintah Indonesia telah menentukan alur laut kepulauan dan telah disetujui oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO). Namun, belum disetujui oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) sejak Pemerintah Indonesia belum menyerahkannya. Penelitian ini mengkaji beberapa masalah: pertama, apakah bagian jalur laut udara akan diumumkan sejak bagian jalur laut diputuskan dalam kaitannya dengan kewajiban Indonesia di bawah UNCLOS 1982, dan kedua, upaya apa yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga aman keselamatan transportasi udara di atas alur laut kepulauan? Untuk itu, penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk sumber daya primer, sekunder dan tersier hukum yang relevan bagi masalah itu. Data dianalisis dengan pemikiran hukum kualitatif. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah Indonesia telah memutuskan alur laut kepulauan yang disetujui oleh IMO, secara faktual tidak ada lintas udara di atas bagian alur laut kepulauan Indonesia. Kongesti penerbangan sipil, ketepatan persimpangan alur udara sejalan dengan berlalunya alur laut kepulauan Indonesia, keselamatan navigasi udara dan keamanan nasional harus dipertimbangkan sebelum pemerintah Indonesia menyebarluaskan lintas udaranya. Untuk menjaga keselamatan udara, pemerintah Indonesia juga harus memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga seperti dengan Singapura dan Malaysia.
PEMBINAAN KESADARAN HUKUM BAGI ANAK DAN REMAJA Bola, Mustafa; Ashri, Muhammad; Aspan, Zulkifli; Arisaputra, Muh. Ilham; Librayanto, Romi; Djafar, Eka Merdekawati; Bakar, Dian Utami Mas
Perspektif Hukum Vol 16, No 2 (2016): November 2016
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.548 KB) | DOI: 10.30649/phj.v16i2.68

Abstract

The Act No. 23 of 2003 on Children Protection obligates the state and government to ensure children protection, maintenance, and welfare. A child who obtains criminal sentence has been protected by the government based on the Act No. 12 of 1995 on Children Immurement. The Act pays attention to their interests in order to not eliminate the child's future. The children criminal sanction is given as a process of building children awareness to understand the better future. A form of the government protection to children is legislation on children welfare, juvenile justice, human rights, children immurement, and children protection. The children and adolescents committing the criminal acts are very serious issues to immediately overcome by the concerned parties i.e. the parents, police, and teachers that have many direct contact with children and adolescents. The police are expected to take action against any perpetrators of crimes, including those committed by children and adolescents. Meanwhile, the parents and the teachers are expected to give serious guidance in order that they are able to be the pride of, not the ‘dregs of society’.
HAK KEPEMILIKAN TEMPAT TINGGAL BAGI WNA DI BIDANG PROPERTI Suwardi, Suwardi
Perspektif Hukum Vol 17, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/phj.v17i1.157

Abstract

Abstract : The residential property sector in Indonesia remains attractive even though there are several factors that have hampered growth over the past two years. The ownership for singles related to property refers to Government Regulation Number 40 of 1996 concerning Building Use Rights, Business Use and Use Rights to Land; Government Regulation Number 41 of 1996 concerning Housing or Residential Houses by Foreigners Domiciled in Indonesia; Law Number 25 of 2007 concerning Investment. Secondly, foreigners can buy or own a house in Indonesia above usufructuary rights, but the maximum time period given is 10 years for land under 2000 square meters. At present, more than 50% of Indonesia's population lives in urban areas. This means that there will be more houses, apartments and condominiums to be built in Indonesian urban areas to meet growing demand. This situation also implies that due to lack of land availability in urban areas, prices tend to rise rapidly, while developers need to increasingly focus on vertical property development such as apartments and condominiums.  Keywords: Residential, Ownership Right by Foreigners, Property
PENJADWALAN KEMBALI (RESCHEDULING) TAGIHAN MURABAHAH DI BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRIS) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN HUKUM ISLAM Hulam, Taufiqul; Azani, Muhammad
Perspektif Hukum Vol 16, No 1 (2016): Mei 2016
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.614 KB) | DOI: 10.30649/phj.v16i1.7

Abstract

Rescheduling Murabaha bill on Islamic banking is suspected to add the amount of remaining bill that is unclearly allocated and categorized as usury. The research is a socio-legal study by using primary, secondary and tertiary data sources. The data are collected through observation, interview and documentation. The results of the research show that firstly, rescheduling the murabaha bill in Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Pekanbaru City branch is to make a new contract of the rescheduling, while the previous contract is declared null and void. Secondly, in fact, BRIS Pekanbaru City branch does not fully apply the provision that the amount of Murabaha bill can not be increased. In practice, BRIS only calculates the amount of months that become the customer’s responsibility by reducing the amount of installments, and does not calculate the amount of Murabaha remaining bill before rescheduling. Thirdly, if the party does not fulfill his/her obligations or if there is a dispute between the parties, the dispute will be settled through mutual consultation, the National Sharia Arbitration Board and  the Religious Courts. The parties can primarily conduct deliberations to solve the problems.
KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Huda, M. Khoirul
Perspektif Hukum Vol 13, No 1 (2013): Mei 2013
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (748.886 KB) | DOI: 10.30649/phj.v13i1.51

Abstract

State protects religion, adherent religion, even put tenets and the law profess Islamic in life be of noble birth and stateless. Islamic law is based on the teaching of Islamic and ifjudging by the terms of the materials it Islamic include the law of worship and law of muamalat. It Characterizes the law Islamic that is sourced from Islamic relating to the priest, and belief have two term shariah and fiqih.
PENENTUAN GARIS BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI PULAU SENTUT BERDASARKAN UNCLOS 1982 Ma’arif, Ma’arif; Soepadi, Soepadi
Perspektif Hukum Vol 12, No 2 (2012): November 2012
Publisher : Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.072 KB) | DOI: 10.30649/phj.v12i2.42

Abstract

Indonesia sebagai Negara kepulauan ( Archipelagic State ) terbesar di dunia dengan luas wilayah 5.193.252 km² dimana dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia merupakan lautan yang diperkirakan seluas 3.288.683 km² . Jumlah 17.504 pulau-pulau yang tersebar di seluruh perairan Indonesia, ditambah dengan panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah kanada yaitu lebih kurang 81.791 km. ¹Selain Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang menduduki urutan pertama di kawasan Asia seluas 1.577.300 mil. Dengan luas wilayah perairan yang dimiliki Indonesia tentunya ini tidak terlepas dari permasalahan dengan Negara tetangga. Permasalahan yang sangat krusial dan hingga sekarang belum mendapatkan penyelesaian yang tegas berkaitan dengan batas laut dengan beberapa Negara diantaranya adalah penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sentut. Penelitian hukum yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori hukum internasional yang berkaitan dengan pengaturan subjek hukum internasional dan kedaulatan suatu negara. Data yang telah terkumpul dikategorisasi sesuai dengan tujuan penulisan hukum ini kemudian dianalisa dengan metode deduktif dan disajikan dalam uraian yang bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori, dan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat diberikan untuk saat ini adalah tidak adanya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap kondisi keberadaan Pulau sentut yang dinyatakan sebagai garis pangkal pengukuran batas laut antara Indonesia dan Malaysia berupa langkah nyata yaitu rekonstruksi dan pemeliharaan Titik Referensi dan Titik Dasar, pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta rekonstruksi pelindung pantai.

Page 1 of 10 | Total Record : 94