Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 24422282     EISSN : 26210274
Al-Iqtishadiyah : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, E-ISSN: 2621-0274; P-ISSN: 2442-2282, published by Islamic Economic Department and Islamic Economic Law Department of Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin Indonesia. It is a peer-reviewed journal of Islamic Economic and Islamic Economic Law. The journal is published Biannually; June and December.
Articles 22 Documents
INTEREST DAN MARGIN PERDAGANGAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH Syantoso, Arie
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 3 No. 1 Tahun 2017
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.009 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v3i1.1011

Abstract

Kegiatan ekonomi termasuk bab muamalah. Berlaku kaidah fiqh al-ashl fi al-mu`amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafihi. Secara umum, batasan berupa larangan yang meliputi tindakan yang bersifat menzhalimi orang lain yang antara lain dapat terjadi pada riba (bunga/interest), sisi permintaan (bay` najasy), sisi penawaran (ihtikar), tadlis dan taghrir. Namun, peringatan yang sudah beradab-abad itu mulai terlupakan. Ada yang sebagian tahu menjadi ragu-ragu melihat fenomena yang ada, dimanainterest, bunga atau riba dianggap sebuah kemestian. Interest, bunga atau riba adalah smacam charge yang wajar dan dipersamakan dengan margin perdagangan.Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menyandarkan pada logika dengan menggambarkan data-data yang diperoleh, sehingga memungkinkan memperoleh kedalaman kepada data atau temuan lebih terbuka dan longgar, sifat luwes dan tidak kaku serta menyeluruh (holistik).Interest adalah tambahan dari pinjaman (ziyadah al-qurudh)”.Sedangkan setiap tambahan pinjaman termasuk kategori riba, kullu qardhin jarra manfa’atan fahuwa ar-riba. Margin dalam perdagangan merupakan ziyadah al-buyu’ (tambahan dari hasil penjualan) yang menegaskan bahwa keuntungan jual beli, bukanlah termasuk interest (bunga/riba). Baik keuntungan tersebut diperoleh dari pembayaran secara tunai (cash) ataupun diperoleh melalui pembayaran tidak tunai (credit). Pemastian untung dalam praktek interest, adalah salah satu contoh nyata praktek mal bisnis yang melanggar etika bisnis. Terlarang karena tidak etis melakukan transaksi yang meng-eksploitasi pihak lain.
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA Abdushshamad, Saifullah
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 4 No. 1 Tahun 2018
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.232 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v4i1.1597

Abstract

Wacana HAM dalam studi kajian Islam bukanlah hal yang asing dan sudah ada sebelum berkembangnya ilmu sosial yang membicarakan masalah HAM dalam kajian Barat. Bersamaan dengan diutusnya nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul, al-Qur’an banyak membicarakan tentang hak asasi manusia. HAM yang dikemukakan PBB tidak seluruhnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim walaupun didalamnya ada unsur unsur anti diskriminasi dalam hal ras, jenis kelamin maupun agama. Salah satu dilema yang menjadi masalah di kemudian hari apabila tidak dipecahkan dalam penerapan HAM dalam negara mayoritas Muslim adalah paham sekulerisme yang bagian dari penetapan HAM. Beberapa prinsip hak asasi manusia yang pertama dalam al-Qur’an adalah persamaan, kebebasan beragama, kebebasan dari penganiayaan dan menuntut hak, kebebasan dari rasa takut, kebebasan berbicara atau berpendapat, perdamaian dan keadilan. Tujuan dari penelitian ini diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam hal ilmu pengetahuan dan membuka peluang yang baru kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkembangan hukum Islam di bidang HAM. Metode yang digunakan peneliti adalah metodologi kualitatif dalam bentuk penelitian tematik atau library research. Hasil dari penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa point atau kesimpulan, diantaranya sumber penetapan HAM yang jauh berbeda antara kajian Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan ḥadith dan Barat dengan pedoman filsafat tanpa arahan wahyu.
REVITALISASI WAKAF SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI MASYARAKAT Budi, Iman Setya
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2015): Juni
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.579 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v2i2.373

Abstract

Menggerakkan sektor ekonomi masyarakat dengan instrument wakaf adalah sangat rasional.Menurut data yang dihimpun Departemen Agama RI, jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656, 68 meter persegi (dua milyar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam koma enam puluh delapan meter persegi) atau 268.653,67 hektar (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga koma enam tujuh hektar) yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.Dengan lahan seluas itu, tentunya akan sangat konstributif dalam pemberdayaan social ekonomi jika di dapat dikelola dengan manajemen yang tepat dan profesional. Inilah hal yang paling urgen untuk dibenahi dalam pengelolaan wakaf adalah profesionalisme nadzir, karena ia merupakan kunci pengelolaan wakaf agar lebih focus, produktif dan strategic. Sebagai salah satu instrument syariah, wakaf memang seharusnya dioptimalkan pengelolaannya untuk proyek peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, agar kontribusi wakaf lebih nyata dirasakan masyarakat.
PERUSAHAAN SEBAGAI SUBJEK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANGAN Komarudin, Parman; Hidayat, Muhammad Rifqi
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 4 No. 1 Tahun 2018
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.229 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v4i1.1598

Abstract

Para ulama Indonesia dalam menyikapi zakat perusahaan belum mencapai kesatuan pemikiran (unity of thought). Kelompok pertama memilih untuk mendefinisikan zakat dalam arti sempit, bahwa subyek zakat (muzakki) secara umum hanya diwajibkan kepada seorang muslim yang sudah mukallaf, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah dan syarat-syarat tertentu. Sementara kelompok kedua mengatakan bahwa zakat harus diartikan secara luas, bahwa perusahaan bisa memiliki arti syakhṣiyyah i‘tibāriyyah (badan yang disetarakan dengan individu/orang), dan dapat diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Zakat perusahaan sendiri telah diakomodir di dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Bahkan Baznas sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menerima dan mendistribusikan zakat juga telah memfasilitasi perusahaan yang ingin mengeluarkan zakatnya. Oleh karena itu perlu diperjelas tentang bagaimana sebenarnya kedudukan perusahaan sebagai subjek zakat menurut tinjauan fikih maupun peraturan perundangan.
MEKANISME PEMBAYARAN FIDYAH DENGAN EMAS UNTUK ORANG YANG YANG SUDAH MENINGGAL DI DESA GAMBAH LUAR KECAMATAN KANDANGAN Hulaify, Akhmad; Zakiyah, Zakiyah; Syahrani, Syahrani
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 3 No. 1 Tahun 2017
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.168 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v3i1.1005

Abstract

Mekanisme pembayaran fidyah dengan emas untuk orang yang telah meninggal di desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan pokok pembahasan untuk penelitian ini.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan dan menanisme pelaksanaan pembayaran fidyah serta pandangan hukum Islam prektek fidyah yang berlaku di masyarakat.Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Historis, Normatif dan penomenologi. Metode ini digunakan untuk mengungkap praktek fidyah dari sisi sejarah pelaksanannya kemudian dipadukan melalui pendekatan hukum agar pengungkapan permasalahan tersebut dapat menemukan titik temu permasalahan yang menjadi acuan dari penelitian ini. Praktek fidyah merupakan phenomena yang berbeda dari praktek fidyah yang pada umumnya terjadi di daerah lain. Dengan munggunakan ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban hukum yang kemudian bermuara kepada sebuah solusi baru dalam pelaksanaan praktek fidyah di Desa Gambah Luar.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa praktek tersebut kalau dilihat dari sisi sejarah telah berjalan secara turun temurun dan berjalan cukup lama. Sedangkan kalau dilihat dari sisi hukum Islam praktek tersebut dibolehkan namun ada permasalah yang perlu penelitian lebih dalam lagi berkenaan dengan penggantian bentuk pembayaran fidyah dari berupa memberi makan dirubah menjadi emas. Hal tersebut menimbulkan kesamaran hukum yang berujung kepada ketidakjelasan dari status hukumemas yang dijadikan barang pengganti tersebut. Kemudian kalau dilihat dari sisi prakteknya penerima fidyah juga harusnya fakir dan miskin diganti menjadi para alim ulama yang boleh dikatakan sukup berkecukupan. Permasalahan tersebut memerlukan kajian lebih mendalam menyangkut status keabsahan hukum dalam mengqiyaskan hukum Islam.
Time Value of Money Perspektif Syariah Purnamasari, Shofia
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.818 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v1i1.135

Abstract

Penggunaan uang sebagai alat tukar dari masa ke masa sangatlah membantu manusia dalam konsumsi maupun produksi yang berkaitan dengan keperluan pribadi maupun kolektif manusia. Bahkan ada yang menggunakan uang sebagai alat bisnis yang berfungsi untuk mencari profit semata tanpa memperhatikan realitas normative dan etika kemanusian, sebab mereka menganggap bahwa uang merupakan suatu power yang harus ditumpuk dan di maksimumkan dalam mempergunakannya serta uang sudah dianggap sebagai komoditi yang senantiasa mendatangkan keuntungan. Sehingga jika waktu bertambah, maka uang juga akan bertambah. Dalam hal ini bunga adalah nilai tambah daripada bertambahnya waktu terhadap penggunaan uang tersebut. Pandangan seperti ini sangat mencerminkan ketertautan dengan prinsip nilai waktu terhadap uang (time value of money), atau bahkan merupakan salah satu dari grand idea penyebab munculnya konsep seperti itu. Landasan atau keadaan yang digunakan oleh ekonomi konvensioal inilah yang ditolak dalam ekonomi syari'ah, yaitu keadaan mendapatkan hasil tanpa memperhatikan suatu resiko (algunmu bi al ghurni) dan memperoleh hasil tanpa mengeluarkan suatu biaya (al kharaj bi la dhaman). Sehingga kezaliman yang lazim jika kemudian term Time Value of Money menjadi alat legitimasi (literature legitimate) sebagian pengusaha dalam memperkokoh dinasti bisnis multi dimensinya. Padahal di dalam ekonomi Islam, uang bukanlah modal. Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan. Akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Penggunaan dasar mekanisme bagi hasil dan return usaha yang terjadi secara riil inilah yang menegaskan bahwa di dalam Islam yang ada hanyalah Economic Value of Time bukan Time Value of Money. Ini sesuai ajaran Islam dalam QS. At-Takatsur: 1-5 dimana Islam mendorong pemeluknya untuk selalu menginvestasikan tabungannya. Disamping itu Islam juga mengajarkan  pada QS. Luqman : 34 bahwa dalam melakukan investasi tidak menuntut secara pasti akan hasil yang akan datang. Adapun rumus/formula investasi menurut pandangan Islam adalah Y        = (QR) vW dan sebagai pengganti metode Pay back (balik modal) sebagai salah satu cara untuk mengukur atau mengevaluasi investasi suatu proyek, yaitu dengan alternatif penggunaan metode ISM (Investible Surplus Method atau metode kelebihan barang yang bisa diinvestasikan) sebagai metode evaluasi suatu proyek dalam kerangka bebas riba.
PENERAPAN KONSEP ’URF DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al-Banjari) Mayangsari Rofam, Galuh Nashrullah Kartika
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 4 No. 1 Tahun 2018
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.262 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v4i1.1594

Abstract

Dalam perspektif hukum Islam, Muhammad Arsyad al-Banjari merupakan ulama Banjar yang banyak menghasilkan karya, baik di bidang Tauhid, Akhlak maupun Fiqh. Melalui salah satu karya monumentalnya Sabilal Muhtadin, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait pemikiran beliau tentang ‘urf. Penulis memfokuskan penelitian ini pada: 1) Konsep ‘Urf dalam hukum Islam. 2) Penerapan ‘Urf dalam kitab Sabilal Muhtadin karya Syeih Muhammad Arsyad Al Banjari. 3) Relevansi antara konsep ‘urf  dalam perspektif Muhammad Arsyad al-Banjari dengan pembaharuan hokum Islam. Dengan pendekatan filsafat hukum Islam, penelitian yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif ini berupaya untuk mengungkap secara sistematis pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan ‘urf untuk menentukan lahirnya keputusan hukum. Adapun filsafat hukum Islam yang dimaksud adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam melalui pemikiran para pakar hukum Islam beserta konsep-konsep hukumnya secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat dan Ushul Fiqh sebagai alatnya. Selanjutnya konsep ‘urf tersebut dikaji melalui pemikiran beliau dalam kitab Sabilal Muhtadin dan sumber-sumber lain tentang ‘urf dalam buku, jurnal, serta media lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ‘Urf dalam adalah kebiasaan yang telah berulang-ulang dan berlaku secara terus-menerus dalam masyarakat. Dengan demikian, maka tercipta patokan hukum yang mengakomodir perubahan hukum, sehingga hukum dapat dijalankan dengan baik, tanpa mengurangi nilai ibadah dalam menjalankannya. Pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari terkait ‘‘Urf  dalam kitab Sabilal Muhtadin di antaranya adalah, 1) Memakan anak wanyi (anak lebah), 2) Adab buang hajat dalam kakus (jamban), 3) Mengubur jenazah menggunakan peti mati (tabala), 4) Zakat.
AYAT TENTANG DISTRIBUSI SERTA RELASI KAUM KAYA & MISKIN Abdusshamad, Saifullah
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2015): Juni
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (701.505 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v2i2.376

Abstract

Distribusi kekayaan adalah salah satu hal yang menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Selama ini distribusi seringkali hanya diartikan sebatas kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen saja, bukan distribusi kekayaan. Al-Qur’an sendiri sangat menekankan pentingnya distribusi kekayaan tersebut, dimana dari ayat-ayat tersebut dapat diketahu prinsip-prinsip dalam distribusi kekayaan yang diinginkan oleh Islam.
Analisis Konsep Hak dan Kewajiban Outsoursing dalam Perspektif Ekonomi Syariah Budi, Iman Setya; Syantoso, Arie
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2018): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 4 No. 1 Tahun 2018
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.482 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v4i1.1691

Abstract

Abstrak
KLAUSUL OVERMACHT DALAM AKAD MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH Hidayat, Muhammad Rifqi; Komarudin, Parman
Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2017): Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 3 No. 1 Tahun 2017
Publisher : Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.314 KB) | DOI: 10.31602/iqt.v3i1.1006

Abstract

Overmacht merupakan salah satu klausul yang selalu dicantumkan dalam berbagai kontrak ataupun akad perbankan, sebab klausul overmacht memiliki fungsi preventif sebagai pedoman tanggap bencana atau musibah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara prinsip overmacht telah sesuai dengan jiwa hukum Islam karena overmacht tersebut memiliki similaritas dengan konsep taysir dan masyaqqah dalam teori fiqh muamalat kontemporer, serta ketentuan al-Jawa’ih dalam fiqh klasik. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan kajian khusus mengenai overmacht tersebut dari sisi praktisnya, khususnya dalam akad murabahah di perbankan syariah.

Page 1 of 3 | Total Record : 22