cover
Contact Name
Dr. Niru Anita Sinaga, S.H, M.H
Contact Email
fakultashukumunsurya@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
fakultashukumunsurya@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
ISSN : 23553278     EISSN : 26564041     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara adalah merupkan jurnal yang diterbitkan dari Fakultas Hukum UNSURYA, jurnal yang fokus pada permasalahan hukum yang mencakup semua aspek hukum
Arjuna Subject : -
Articles 71 Documents
EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Harahap, Muhammad Syahnan
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 3, No 2 (2013): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.772 KB)

Abstract

Selama ini wacana hak asasi manusia di Indonesia diwarnai oleh paradigma dikotomis antara negara dan masyarakat. Dalam paradigma ini  negara digambarkan sebagai satu-satunya institusi yang mempunyai legalitas untuk memaksa dan mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya nasional oleh karena itu bisa saja negara melakukan penyaalahgunaan kekuasaannya yang mana hal itu akan menjadi ancaman bagi masyarakat sipil secara umum. Untuk itu apapun yang menjadi kebijakan negara melalui institusinya perlu selalu di kritisi dan dievaluasi keberlanjutannya.
PENERAPAN TEORI HUKUM DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA BERBASIS SYARI’AH Darwis, Nurlely; Wiryadi, Uyan
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 2 (2015): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.962 KB)

Abstract

Usaha pembaharuan hukum pidana secara menyeluruh dapat dianggap sebagai pelaksana atas amanat pendiri bangsa yang terkandung dalam pasal II Aturan Peralihan dimana ditegaskan bahwa berlakunya peraturan perundang-undangan yang bersifat sementara sebab belum ada undang-undang baru maka undang-undang lama masih tetap digunakan walaupun produk kolonial, sampai terbentuknya undang-undang baru. Hal ini bermakna bahwa pembaharuan hukum tetap harus diupayakan.  Beberapa teori besar dari pakar hukum ternama ada dikemukakan yang pada prinsipnya secara evolusi dapat menggambarkaan bagaimana masyarakat berkembang pesat sebgaimana digambarkan oleh “Teori Keos”. Oleh karena itu diperlukan dukungan hukum yang sepadan untuk dapat mengimbangi situasi dan kebutuhan atas rasa keadilan di masyarakat. Pembaharuan hukum pidana berbasis Syari’ah adalah suatu alternatif yang ditawarkan guna memenuhi keinginnan masyarakat yang mempunyai tujan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya demi mencapai kebahagian hidup dunia akhirat.
POLITIK HUKUM MENEGAKKAN KONSTITUSI Tinjauan Status Dwi Kewarganegaraan Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Darwis, Nurlely
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 1 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.227 KB)

Abstract

Indonesian political spirit of citizenship law is to ensure the ownership status of citizens for everyone, but exclusively a fixed priority to the interests of the nation and the people of Indonesia. And that is why Indonesia is adopting a single citizenship with dual-citizenship tolerance is limited. That translated into legal politics of Indonesian nationalism nationality Indonesia at that time. Even if nationalism is now regarded as no longer relevant and needs to be repaired again, of course it can be done, because the law is an agreement or in other words the resultant of every situation and condition.
PENGUASAAN DAN PENGHUNIAN FISIK ATAS OBJEK SEWA MENYEWA OLEH PENYEWA YANG TELAH BERAKHIR MASA SEWA MENYEWANYA SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt) Gaol, Selamat Lumban
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 8, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.21 KB)

Abstract

Dalam hubungan sewa menyewa rumah, penyewa tidak mengembalikan rumah objek sewa kepada pemilik rumah dalam keadaan baik dan kosong sementara jangka waktu sewa menyewa telah berakhir meskipun pemilik rumah telah memperingatkan penyewa agar segera mengosongkan dan menyerahkan objek sewa kepada pemiliknya. Permasalahan yang timbul bagaimanakah pengaturan penghunian rumah oleh bukan pemilik berdasarkan sewa menyewa di Indonesia dan apakah penguasaan fisik objek sewa menyewa oleh penyewa yang telah berakhir masa sewa menyewanya sebagai perbuatan melawan hukum?. Untuk menjawab persoalan tersebut dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan data sekunder. Pembuktian adanya hubungan sewa menyewa dapat dibuktikan dengan adanya bukti akta otentik berupa sertipikat hak milik dan Surat dibawah tangan berupa surat somasi. Tindakan penguasaan dan penghunian fisik atas objek sewa menyewa oleh penyewa yang telah berakhir masa sewa menyewanya merupakan perbuatan melawan hukum menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 92/Pdt/2016/PT.DKI. Pembuktian adanya hubungan sewa menyewa rumah serta tindakan penguasaan dan penghunian fisik atas objek sewa menyewa oleh penyewa yang telah berakhir masa sewa menyewanya sebagai perbuatan melawan hukum perlu diatur secara tegas dan jelas melalui penyempurnaan PP No. 44 Tahun 1994 dalam rangka sinkronikasi dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2011. Kata kunci : Sewa Menyewa, rumah, Masa Sewa Menyewa, Perbuatan Melawan Hukum
PERBEDAAN KONSEPSI RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW SERTA PERKEMBANGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Harahap, Muhammad Syahnan
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 5, No 1 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.049 KB)

Abstract

Dua konsepsi negara hukum sama-sama memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan sama-sama membatasi tindakan penguasa melalui hukum. Perkembangan dua konsep negara hukum itu tidak hanya berpengaruh terhadap perkembangan hukum pada negara itu, akan tetapi berpengaruh terhadap perkembangan hukum di dunia dan negara-negara bekas jajahannya. Merealisir negara kesejahteraan, manusia tidak hanya semata-mata menjadi manusia teknokrat, Negarawan , Politisi, Manager dan Ilmuwan. Akan tetapi harus menjadi warga yang baik dan berkesusilaan. Kata Kunci : Recht Staat, The Rule Of Law, dan Hukum Administrasi Negara.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH PELAKU PEDOFIL Sulisrudatin, Nunuk
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 6, No 2 (2016): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.577 KB)

Abstract

Pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak ada alasan yang dapat membenarkan baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan pelaku pedofil. Pedofilia adalah bentuk pelecehan anak yang belum dewasa atau remaja yang menggunakan anak sebagai rangsangan seksual. Pedofilia diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap anak karena dihasilkan efek samping bagi korban. Adapun efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain: depresi, gangguan stres pasca trauma dan kegelisahan. Oleh karena itu adanya kasus penyimpangan seksual seperti pedofilia, maka perlu perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara seksual yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
HAL – HAL POKOK DALAM PEMBUATAN SUATU KONTRAK Sinaga, Niru Anita; Sulisrudatin, Nunuk
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 7, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.068 KB)

Abstract

Today the business is growing, whether small, middle and top. Talking about the business can not be separated from what is called a contract. Almost every day we do a contract. It is therefore necessary understanding of matters relating to a contact, such as: What is a contract, the terms of validity of the contract, the principles of the contract, the object of the contract, the contract period, the contract form, the parties involved, the rights and obligations of the parties, the structure and anatomy of contracting, dispute settlement and expiration of the contract. The purpose of making the same contract with the purpose of the law in general, namely the creation of justice, order and legal certainty. However, in practice often led to problems. To overcome this, hence in making contracts or agreements let first understand about the contract, the consequences and the conditions to be met in the manufacture of the contract. Keywords: Contract and subject matter.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK MEMBAYAR DAN MENYETORKAN IURAN YANG MENJADI TANGGUNGJAWABNYA KEPADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Asri, Ardison
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 9, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.773 KB)

Abstract

Persoalan mendasar berkenaan dengan penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan proses penegakan sanksi pidana terhadap korporasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, terutama dengan melakukan analisis terhadap implementasi penegakan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa baik sebagai subjek hukum maupun perbuatan atas pelanggaran korporasi yang tidak membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya.  Kata Kunci : Implementasi, penegakan sanksi pidana, korporasi, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN HAM Darwis, Nurlely
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.938 KB)

Abstract

Mencermati situasi negara akhir-akhir ini, umumnya orang akan berpendapat bahwa salah satu permasalahan pokok yang belum terpecahkan didalam proses menjadi ”Negara Bangsa Indonesia” yang  telah berusia lebih dari setengah abad, adalah  terbentuknya sebuah sistem politik demokratis yang  berlandaskan pada nilai persatuan dan kesatuan, kebangsaan dan integrasi sosial yang mampu beradaptasi  dengan proses perubahan global dengan memperhatikan  issu hak asasi manusia. Persepsi rakyat  Indonesia sehari- hari terhadap situasi negara  pada dasarnya mengalami  berbagai macam  pendapat, baik secara politis maupun secara  sosial mengingat  begitu banyak terjadi gejolak sosial bahkan  situasi yang mengarah pada  terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, yang seakan- akan hal itu sudah merupakan pemandangan sehari- hari dan lumrah saja
SERTIFIKAT TANAH GANDA AKIBAT LEMAHNYA DATA BASE PERTANAHAN Syah, Mudakir Iskandar
JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA Vol 4, No 2 (2014): JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA
Publisher : JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.968 KB)

Abstract

Sampai saat kini permasalahan sertifikat tanah ganda atau yang lebih dikenal dengan tanah sengketa  masih tetap semarak, dan merupakan  permasalahan lama yang belum terselesaikan. Penyumbang  terjadinya sertifikat tanah ganda  antara lain akibat data base  pada Badan  Pertanahan Nasional tidak valid, sehingga  penyelesaian pembuatan sertifikat yang kedua dan seterusnya bisa dikatakan tidak selektif.   Di pihak masyarakat masalah pertanahan khususnya masalah sertifikat tanah ganda  belum sepenuhnya disadari, dan  baru  sadar setelah ada orang lain yang juga  mempunyai sertifikat tanah  atas tanah yang ia miliki.  Karena ketidaktahuan masyarapat terhadap sertifikat tanah ganda, maka ia tidak bisa mengadakan upaya pencegahan.  Tujuan dari penulisan ini untuk  berusaha  memberikan informasi, mengurangi, dan mencegah  akan terjadinya sertifikat ganda atas tanah.  Untuk pencegahannya,  harus dilakukan secara serentak di semua lini yang ada kaitannya dengan data pertanahan. Pihak pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap terjadinya sertifikat ganda harus mempunyai keberanian dan ketegasan  dalam menegakkan  hukum pertanahan.  Disamping itu, pemerintah harus bisa memberikan informasi  secara rutin tentang sertifikat agar masyarakat tahu  semua kemungkinan yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda.