Kosmik Hukum
ISSN : 14119781     EISSN : -
Kosmik Hukum adalah jurnal peer reviewed dan Open-Acces yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kosmik Hukum mengundang para peneliti, dosen, dan praktisi di seluruh dunia untuk bertukar dan memajukan keilmuan di bidang hukum yang meliputi berbagai aspek hukum seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara, Hukum Bisnis, dan sebagainya.
Articles 88 Documents
KARAKTERISTIK YURIDIS PERJANJIAN WARALABA Widodo, Selamat
Kosmik Hukum Vol 16, No 1 (2016): Vol 16, No 1 (2016), Januari 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1305

Abstract

Waralaba didasarkan pada suatu perjanjian yang disebut perjanjian waralaba. Bentuk perjanjian waralaba ini melibatkan minimal dua pihak yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Hubungan antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba merupakan suatu hubungan timbal balik sehingga harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Waralaba yang baru dikenal di akhir tahun 1990 di Indonesia sehingga harus dipahami dengan jelas karateristik yurudis perjanjiannya untuk memberikan kepastian ataupun perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Kata kunci: Waralaba, karakteristik yuridis, perjanjian.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana Sebagai Bentuk Mendukung Penegakan Hukum di Indonesia S., Laurensius Arliman
Kosmik Hukum Vol 19, No 1 (2019): VOL 19, NO 1 (2019), JANUARI 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4081

Abstract

Abstract The indictment has a very important role in examining a criminal case in court by a judge, which is the basis for the judge in deciding a case and examine the case within the limits contained in the indictment. It is like that contained in Article 143 paragraph (1) Code of Criminal Procedure states prosecutor delegate a case to the District Court with a request to immediately try the case along with the indictment. In the Criminal Procedure knowledge there is no explanation of the purpose of this indictment. Keywords: Code of Criminal Procedure, Obstacles, Indictment Abstrak Surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memeriksa suatu perkara pidana di persidangan oleh seorang hakim, dimana merupakan dasar bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara dan memeriksa perkara dalam batasan-batasan yang termuat di dalam surat dakwaan. Sebagaimana dimuat di dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Akan tetapi pengetahuan Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai maksud dari surat dakwaan tersebut. Kata kunci: Hukum Acara Pidana, Kendala, Surat Dakwaan
TANGGAPAN ATAS KAJIAN PEMETAAN PEMBANGUNAN STRUKTUR HUKUM DI INDONESIA (FOKUS PADA PEMBANGUNAN LEMBAGA PERADILAN) Irsyad, Syamsuhadi
Kosmik Hukum Vol 13, No 2 (2013): KOSMIK HUKUM, JUNI 2013
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i2.760

Abstract

Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pembangunan hukum adalah “mewujudkan fungsi dan peran hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Sebagai benteng terakhir harapan para pencari keadilan, maka lembaga peradilan ke depan diharapkan benar-benar mandiri, independent dan imparsial, sehingga dapat memberikan pelayanan keadilan yang lebih baik kepada masyarakat pencari keadilan tanpa kekhawatiran akan adanya intervensi pihak manapun terhadap proses peradilan. Namun, dalam praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya perbaikan/ pembaruan terhadap perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yg ada dalam masyarakat, meng-amandemen UUD oleh lembaga legislative, uji materiil UU dengan UUD 1945 di MK, ataupun uji materiil peraturan yang ada di bawah UU dengan UU di MA. Kata Kunci :Pembangunan Hukum dan Struktur Hukum
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH PERADILAN AGAMA Irsyad, Syamsuhadi
Kosmik Hukum Vol 11, No 2 (2011): KOSMIK HUKUM, JUNI 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i2.807

Abstract

Bagian terbesar dari perkara-perkara yang diajukan dan kemudian diselesaikan oieh Pengadilan Agama adalah perkara perceraian dengan faktor-faktor penyebabnya yang sangat bervariasi dan ini menjadi problematika bagi peradilan agama.Tugas dan misi Peradilan Agama adalah mewijudkan suasana perikehidupan yang aman dan tertib terutama dalam kehidupan rumah tangga umat Islam, karena ia merupakan unit terkecil masyarakat. Hakim atau majelis hakim Pengadilan Agama hanya menjatuhkan putusan cerai, bilamana menurut mereka segala ketentuan hukum telah dipenuhi dan setelah usaha perdamaian pada setiap hal sidang dirasakan tidak berhasil. Hakim berkewajiban secara optimal mengusahakan perdamaian tersebut. Keterbukaan dan kejujuran para pihak (Pemohon/penggugat dan termohon/tergugat), para saksi dan para pengacara jugasangat berperan dalam penyelesaian perkarra secara seadil-adil, sebenar-benarnya , dan sebaik-baiknya. Kata Kunci: Problematika, Peradilan Agama
Keberlakuan Normatif Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Hernawan, Hernawan; Anshari, Mihwar
Kosmik Hukum VOL 18, NO 1 (2018): VOL 18, NO 1 (2018), JANUARI 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v18i1.2339

Abstract

Pada Tahun 2016, Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengampunan pajak dengan memakai instrumen undang-undang sebagai dasar hukumnya, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan pengampunan pajak karena pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir mengalami perlambatan, dan karena banyak harta Warga Negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia. Kebijakan Pengampunan Pajak dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlakuan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak setelah tanggal 31 Maret 2017 tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan asas perubahan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. Sedangkan implikasi Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang berlaku ialah ketentuan pidana yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena mengatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016 tentang Uji Materi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tidak membebaskan peserta Pengampunan Pajak dari sanksi hukum lain di luar sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kata kunci: Ketentuan Pidana, Pengampunan Pajak, Tindak Pidana Pencucian Uang
DESAIN KETATANEGARAAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PEMILUKADA YANG BERSIH, DEMOKRATIS DAN BERMARTABAT Nasihuddin, Abdul Aziz
Kosmik Hukum Vol 14, No 2 (2014): KOSMIK HUKUM, JUNI 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v14i2.746

Abstract

Pemilihan kepala daerah langsung ternyata tak kunjung menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di daerah secara otomatis. Pemilihan kepala daerah secara langsung justeru memicu masalah-masalah baru yang pelik seperti: pertama, munculnya sengketa horizontal di tingkat lokal dan kedua banyak anggaran yang dibuang percuma tanpa jaminan terpilihnya pemimpin yang komitmen kepada rakyat. UUD 1945 maupun UU No.32/2004 telah mengakui bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Bupati – UU No. 15 Tahun 2011 Pasal 1 angka 4) adalah Pemilihan Umum. Untuk menjamin dan memastikan suatu pemilu yang demokratis, selain diterapkannya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, juga diperlukan pemisahan yang tegas antara rezim hukum pemilu dengan rezim hukum pemerintahan. Pemisahan ini penting agar proses pemilu dan proses pemerintahan tidak saling mempengaruhi, sehingga hasil pemilu maupun kebijakan pemerintahan mencerminkan proses demokrasi yang murni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana digariskan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat . Oleh karena itu diperlukan desain ketatanegaraan untuk menjamin pemilikada yang bersih, demokratis dan bermartabat. Kata Kunci: Desain Ketatanegaraan dan Pemilikada. .
PENERAPAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MELAMIN IMPOR CHINA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI DI KABUPATEN BANYUMA Suyadi, Suyadi; Puntoadji, Hendro
Kosmik Hukum Vol 12, No 2 (2012): KOSMIK HUKUM, JUNI 2012
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i2.778

Abstract

Akibat globalisasi ekonomi perdagangan dan pasar bebas, permasalahan yang dihadapi konsumen semakin komplek.Lebih dari itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika) semakin membuat pesat dan luasnya ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa yang ditawarkan ke tengah pasar baik produk dalam negeri maupun luar negeri (baran import). Lahirnya UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberi perlindungan dengan mendasarkan pada adanya sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang mungkin merugikan yang dlakukan oleh pihak lain. Produk wadah makanan dan minuman yang berbahan melamin dan dijual murah diklaim mengandung bahan kimia urea formaldehyde. Bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan, karena jika terkena panas dapat langsung mengeluarkan zar formalin yang melebihi ambang batas kesehatan. Produk ini biasa disebut dengan melamin palsu dan banyak diimpor dari negeri China. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) terhadap produk melamin impor China khususnya di Kabupaten Banyumas. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen dan Melamin Impor
Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi Hukum Amarini, Indriati
Kosmik Hukum VOL 17, NO 2 (2017): VOL 17, NO 2 (2017), JUNI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2326

Abstract

Tulisan ini didasari perlunya revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee) harus dijadilan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Evaluasi aktualisasi Pancasila dalam perumusan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum sebagai upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan diantara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum dalam satu kesatuan kerangka sistem hukum nasional. Apabila ada dugaan pelanggaran oleh dan di dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) maka harus diuji dan diawasi sesuai dengan instrumen hukum yang tersedia seperti pembatalan oleh pemerintah, judicial review, legislative review dan instrumen hukum lain yang menyangkut seleksi perencanaan yaitu Prolegnas dan Prolegda. Kata kunci: Revitalisasi, Pancasila, Harmonisasi Hukum
PENDAFTARAN MEREK DAGANG MAKANAN TRADISIONAL DI KABUPATEN BANYUMAS Suyadi, Suyadi
Kosmik Hukum Vol 11, No 1 (2011): KOSMIK HUKUM, JANUARI 2011
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v11i1.733

Abstract

Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan dan menjaga terjadinya persaingan usaha. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk mengkaji tentang bekerjanya Undang–Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dan kendala yang ditemui pelaku usaha selama proses pendaftaran Merek Dagang Terdaftar Berdasarkan data dilapangan pelaksanaan pendaftaran merek dagang terdaftar Makanan Tradisional bagipelakuusaha di kabupatenBanyumasdilaksanakandengantiga model yaitu :(1)MurnimenggunakanHukum Negara yaituUndang-UndangMerek No. 15 Tahun 2001(2)SebagianmenggunakanHukum Negara yaituUndang-UndangMerek No. 15 tahun 2001 dan (3) MenolakmenggunakanHukum Negara YaituUndang-UndangMerek No. 15 Tahun 2001.Kendala yang dihadapipelakuusahadalampendaftaranMerekDagangTerdaftarMakananTradisiona adalah birokrasi yang lama, Disperindagkoptidakmendukungpelakuusahakecilmenengahdalampengalokasiantransaksipemasaran, masihberlakunya perbedaanpemberianpelayananantarapelakuusaha yang bonafiddenganpelakuusahakecil,biayapendaftaranyang cukup tinggi, dan kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha karena kurangnya komunikasi hukum. Kata Kunci: Merk Dagang dan Makanan Tradisional
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM PERUSAHAAN PADA PT TELKOM PURWOKERTO Wardani, Susilo; Setiawan, Bayu
Kosmik Hukum Vol 13, No 1 (2013): KOSMIK HUKUM, JANUARI 2013
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v13i1.766

Abstract

Sejak diaturnya Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam Pasal 15 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), muncul banyak polemik diantara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Salah satu perusahaan BUMN yang melaksanakan CSR adalah PT Telkom Purwokerto Kandatel Purwokerto. Bahwa dari berbagai peraturan perundangan yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) menunjukan bahwa isu-isu yang terkait dengan CSR sesungguhnya telah banyak diwajibkan, sehingga cukup menjadi dasar yuridis penerapan kewajiban hukum terhadap CSR. Sebagai BUMN besar di Indonesia PT Telkom telah menerapkan kewajiban CSR dengan baik dan telah ada dana yang dianggarkan dan diputuskan melalui RUPS. Melalui tujuh pilarnya, Telkom CSR telah menanamkan kesadarannya tentang pentingnya CSR ini menjadi tren global dengan selalu memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup di sekitar kegiatan usahanya antara lain Pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kemitraan, layanan umum, lingkungan, bantuan kemanusiaan. Konsep dan mekanisme pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan dengan pendekatan konsep yakni pemerintah mengemban amanat konstitusi untuk menyelenggarakan Negara dan pendekatan mekanisme yaitu sistem pengawasan dengan menggunakan lembaga dan birokrasi, berdasarkan peraturan yang telah ada sebelum CSR diwajibkan oleh UUPT dan UU penanaman Modal. Peraturan yang telah ada tersebut terkait dengan isu-isu mengenai ruang lingkup CSR. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility dan Kewajiban