Jurnal Masyarakat dan Budaya
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol. 20 No. 3 (2018)" : 9 Documents clear
KEHIDUPAN ORANG ASLI PAPUA DI DISTRIK TIOM SETELAH PEMEKARAN KABUPATEN LANNY JAYA

Sitorus, Yannice Luma Marnala ( Uniersitas Sains dan Teknologi Jayapura )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.424 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.698

Abstract

Pembangunan pada era otonomi khusus di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan sumber daya yang digunakan dalam pembangunan ini difokuskan pada sumber daya yang berasal dari luar Papua, terutama pada dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Sumber daya yang berasal dari dalam Papua sendiri, seperti misalkan modal sosial dan budaya orang asli Papua, cenderung diabaikan. Setelah sekian lama pelaksanaannya, pembangunan di sana masih belum banyak meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua terutama yang berada di wilayah pegunungan tengah di Papua. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode kualitatif (analisa deskriptif). Studi dilakukan pada orang asli Papua di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, salah satu kabupaten di daerah pegunungan tengah. Hasil studi menunjukkan bahwa mulai ada perubahan sosial, budaya dan ekonomi orang asli Papua di Tiom setelah 9 tahun pembangunan yang intensif di sana atau sejak pemekaran Kabupaten Lanny Jaya dari Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2008 tetapi mereka belum berada pada tingkat peradaban yang setara dengan kelompok masyarakat pendatang di sana.

LANGUAGE AND RELIGION: THE USE OF LANGUAGE IN CHRISTIAN LITURGY ON SOME BORDER AREAS OF INDONESIA

Tondo, Fanny Henry ( P2KK - LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.318 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.593

Abstract

In sociolinguistic perspective, the language use could be studied in various domains. One of them is religious domain. The use of language in religious practice, in this case Protestant Christianity in areas where the research location is relatively uniform from one place to another. Bahasa Indonesia (BI) is the dominant language in all liturgy elements. In six areas studied Indonesian hegemony is very strong, not only on state activities and education, but also on religious activities, especially Protestant Christianity. Meanwhile, local languages or local languages fill only a few liturgical elements within a limited scope, ie at 'sermons' and 'chants and choirs'. In some cases, however, the use of local languages can occur during most of these religious occasions, for example in the ceremony of thanksgiving (new gratefulness of the rice). This paper aims to explain the language use in Christianity, especially in some churches in some border areas of Indonesia namely in Alor (East Nusa Tenggara), South Sorong (West Papua), Halmahera (North Maluku), Nunukan-Sebatik (North Kalimantan), Enggano (Bengkulu), and Banda Aceh (Aceh). The data provided is based on the field researches during 2005 – 2014 (for the areas of Alor, South Sorong, Halmahera, dan Nunukan-Sebatik) and it has been enriched by related current secondary data. Meanwhile, on Enggano and Banda Aceh use respectively the data collected in 2015 and 2016. Dalam perspektif sosiolinguistik, pemakaian bahasa dapat dikaji dalam berbagai ranah. Salah satu ranah di antaranya yaitu agama. Pemakaian bahasa dalam praktik keagamaan, dalam hal ini Kristen Protestan di daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian relatif seragam dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahasa Indonesia (BI) merupakan bahasa dominan dalam semua elemen liturgy. Pada enam daerah yang diteliti hegemoni bahasa Indonesia sangatlah kuat, tidak hanya pada kegiatan-kegiatan kenegaraan dan pendidikan, tetapi juga pada kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya agama Kristen Protestan. Sementara itu, bahasa daerah atau bahasa lokal hanya mengisi beberapa elemen liturgi saja dalam lingkup terbatas, yakni pada saat ‘khotbah’ dan ‘nyanyian dan koor’. Kendatipun demikian, pada beberapa kasus tertentu pemakaian bahasa lokal dapat terjadi pada hampir sepanjang acara keagamaan tadi, misalnya dalam acara ibadah pengucapan syukur (syukuran padi baru). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pemakaian bahasa dalam liturgi Kristen khususnya pada beberapa gereja di wilayah perbatasan Indonesia yakni di Alor (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Sorong Selatan (Provinsi Papua Barat), Halmahera (Provinsi Maluku Utara), Nunukan-Sebatik (Provinsi Kalimantan Utara), Enggano (Provinsi Bengkulu) dan Banda Aceh (Provinsi Aceh). Data yang digunakan didasarkan pada penelitian yang dilaksanakan selang tahun 2005 – 2014 (untuk wilayah Alor, Sorong Selatan, Halmahera, dan Nunukan-Sebatik) dan dilengkapi juga dengan data sekunder terkini. Sementara itu wilayah Enggano dan Aceh masing-masing menggunakan data 2015 dan 2016.

Menancapkan Tiang-Tiang “Kayu Besi”: Adat dan Strategi Para Elit di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat

Suryawan, I Ngurah ( Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.215 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.644

Abstract

Memperkuat adat bisa bermata dua jika hanya terfokus pada romantisasi “ideologi harmoni” tanpa memeriksa relasi produksi dan kelas dalam masyarakat adat kontemporer. Merespon kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh negara dan investasi, gerakan masyarakat adat di Tanah Papua harus mampu merefleksikan diri dalam hubungan dengan perubahan di internal diri mereka merespon perubahan yang diangkut oleh pembangunan dan investasi. Hanya dengan memahami konteks inilah masyarakat adat di Papua akan mampu untuk mengambil langkah-langkah aksi dalam menegakkan martabatnya.

Papua dari Masa ke Masa: “Zaman Batu” hingga Masa Kini

Sukmawati, MA, Anggy Denok ( Research Center of Society and Culture - Indonesian Institute of Sciences )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.544 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.768

Abstract

Judul : From ‘Stone-Age’ to ‘Real-Time’ Exploring Papuan Temporalities, Mobilities and Religiosities Penulis : Martin Slama dan Jenny Munro (ed.) Penerbit : Australian National University Press Tahun Terbit : 2015 Jumlah Halaman : xiii + 270

Analisis Strata Sosial-Ekonomi-Politik Dalam Program Pembangunan Berbasis Masyarakat (PNPM Respek) di Kabupaten Merauke

Yuniarto, Paulus Rudolf ( PSDR - LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.472 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.722

Abstract

Strata (sosial/ekonomi) masyarakat dan hubungan antar strata dalam kegiatan pemberdayaan berbasis komunitas (Community Driven Development/CDD) seperti contoh dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) memberikan pembelajaran penting tentang bagaimana: 1) Menentukan tatacara dan keseimbangan dalam mengambil keputusan publik; 2) Membuat kita awas terhadap ketergantungan, kekuasaan dan sumber-sumber dari kekuasaan; dan 3) Menentukan mudah dan sulitnya proses yang demokratis atau keberpihakan ke bawah. Hasil penelitian pada kelompok masyarakat suku asli Papua di Kabupaten Merauke (Suku Yei dan Suku Marind-anim) memperlihatkan bahwa strata sosial pada lapisan masyarakat paling atas (elit kampung/marga mayoritas/warga yang cakap) sangat mendominasi jalannya program—dari tingkat perencanaan hingga implementasi program—dan menjadi perwakilan harapan-harapan yang muncul dari kelompok lapisan bawah (marga kecil/kelompok perempuan/non elit). Lapisan masyarakat bawah yang (masih) biasa berburu dan meramu dan berorientasi hidup adalah ‘panen setiap hari’ (kemudahan akses makanan dari alam) tidak mudah (tidak rela) ikut berpartisipasi memberikan usulan atau kerja, kecuali di imingi imbalan sejumlah uang. Oleh karenanya lapisan atas yang menjalankan dan menguasai bantuan dana kemudian mengadopsi sistem ‘berbagi uang, berbagi ruang’ dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Di satu sisi, program kegiatan berusaha adil memberikan kemanfaatan pada seluruh masyarakat, di sisi yang lain, bantuan dana dipandang sebagai insentif material kepada masyarakat dan pengurus atas partisipasi yang dilakukannya. Akibat dari keseluruhan proses yang berjalan ini, memunculkan trend alokasi kegiatan dan lokasi pembangunan yang seringkali saling bertabrakan kepentingan, disertai kecenderungan biaya kegiatan yang lebih mahal (korupsi), dan akhirnya mempersulit penguatan proses demokratisasi.

The Invention of Territories and Hopes in the Era of Ecotourism in West Papua

Kadir, Hatib ( Universitas Brawijaya )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (909.455 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.758

Abstract

This paper examines people from the bottom in responding new policies on nature conservation. They create their own territory based on the memories about their ancestors. The goal to preserve the nature and culture is even to be more integrated to the market exchanges. The research is conducted in Raja Ampat. A new kabupaten that defines their entire area as a protected place from natural exploitation. This approach is different from the previous treatment to nature of Raja Ampat. To earn cash means to destroy the forest. Rather, through ecotourism, the project expects to give a hope to the people. While preserving the nature, people even can get economic advantage. This paper is based on an ethnographic account. I hiked to the several important spots that also become the place of local people's ancestor. The aim was to get to know people's interaction with the nature and animals. Also, their social relations with other family clan and international NGO's.

PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA 2018: POLITIK IDENTITAS, TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN DAYA HIDUP ORANG PAPUA

Pamungkas, Cahyo ( Pusat Penelitian Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR-LIPI) ) , Triindriasari, Devi ( LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (976.363 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.721

Abstract

Indonesia sekarang ini sedang menghadapi gelombang politik identitas baik di Pusat maupun di daerah-daerah. Selama ini, pemilihan kepala daerah sering menjadi arena politik identitas baik oleh kelompok yang dominan maupun yang tersubordinat, terutama dengan menggunakan isu agama. Kebanyakan pengamat politik identitas memfokuskan kajian pada penggunaan isu agama dalam ranah Pilkada seperti yang terjadi di DKI pada tahun 2017. Berbeda dengan studi-studi tersebut, artikel ini mengkaji penggunaan identitas etnik dalam Pilkada serentak di Provinsi Papua pada tahun 2018. Tujuan yang bersifat konseptual dari penelitian ini adalah sejauhamana penggunaan politik identitas dalam pilkada di Papua memperkuat atau memperlemah tata kelola pemerintahan dan daya hidup orang asli Papua pada masa mendatang. Sumber data dari penulisan artikel ini adalah pengamatan, wawancara, diskusi kelompok terpumpun di Jayapura pada bulan Mei dan Juni 2018 serta studi pustaka. Argumentasi yang dibangun dalam artikel ini adalah politik identitas sudah melekat pada pengalaman orang Papua dalam masa kolonial, Orde Baru, maupun Otonomi Khusus. Setelah Otsus, identitas kesukuan menguat kembali mengalahkan ke-Papua-an dalam ranah baru politik lokal. Sebagai akibatnya, Pemilu ditempatkan sebaai strategi dan siasat elit untuk memperebutkan sumber daya daripada membangun tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya hidup orang Papua. Indonesia is currently dealing with a wave of identity politics both at the national and at the regional level. During this time, the election of governor or regencies’ head was often the arena of identity politics by both dominant and subordinate groups, mainly by using religious issues. Most present studies of identity politics focus on the use of religious issues in the 2017 Jakarta gubernatorial election. Different from these studies, this research investigates the use of ethnic identity in the 2018 Papua gubernatorial election. Conceptual objectives of this research are how far the use of identity politics in the elections in Papua strengthens or weakens local governance and the life forces of indigenous Papuans in the future. This research uses observations, interviews and focuses group discussions in Jayapura and Wamena, between May and June 2018s. The argument of this study is that identity politics is inherent in the experience of Papuans in the colonial period, the New Order, and Special Autonomy. After Special Autonomy of Papua, tribal identity strengthens to defeat Papua in the new realm of local politics. As a result, most Papuan political elite place elections as a strategy for fighting over resources rather than building governance and improving the life forces of the indigenous Papuans.

Akses dan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat di Kabupaten Manokwari

Siburian, Robert ( Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.683 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.727

Abstract

Hutan bagi masyarakat yang tinggal di Papua umumnya dan Kabupaten Manokwari khususnya, tidak lepas dari kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai bagian dari masyarakat tradisional, hutan menjadi tempat hidup, tempat mencari makan, tempat bermain dan tempat belajar. Dengan kata lain, hutan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus tempat terjadinya proses sosial budaya. Agar tujuan itu tercapai seiring keterlibatan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan, akses masyarakat lokal terhadap sumber daya hutan menjadi penting. Penanaman pengetahuan ekologi tradisional tentang sumber daya hutan harus tetap dilakukan agar kawasan hutan tetap terjaga. Hubungan hutan dengan masyarakat, praktek pengetahuan ekologi tradisional itu, dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan yang dapat memberi pendapatan pada mereka, saya ulas dalam tulisan ini.

PAPUA DALAM MEDIA (Analisis Framing Media Lokal Radar Sorong dan Antara Papua Barat Terhadap Pemberitaan Otonomi Khusus di Papua Barat)

Rubawati, Efa ( Universitas Airlangga )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol. 20 No. 3 (2018)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.258 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v20i3.671

Abstract

Konstruksi realitas masyarakat Papua dalam media menghadirkan sebuah realitas baru di tengah masyarakat yang dianggap sebagai realitas sebenaranya. Realitas media tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan realitas sesungguhnya yang terjadi pada masyarakat Papua. Framing setiap media tentu berbeda meskipun memberitakan permasalahan yang sama, yakni mengenai otonomi khusus di Papua Barat. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, tulisan ini berupaya untuk memaparkan alasan dibalik konstruksi realitas yang dilakukan oleh media serta melakukan analisis terhadap framing yang dilakukan oleh media lokal Radar Sorong dan Antara Papua Barat terhadap pemberitaan otonomi khusus. Teori konstruksi sosial dan metode analisis framing milik Robert N. Entman menjadi pisau analisis dalam tulisan ini. Hasilnya menunjukkan bahwa framing Radar Sorong menekankan otonomi khusus di Papua Barat perlu dievaluasi, sementara itu berbanding terbalik dengan framing Antara Papua Barat yang justu mendukung penerapan otonomi khusus, meskipun dengan penekanan pada skema baru. Selain itu, terjadinya konstruksi realitas Papua dalam media serta framing terhadap pemberitaan otonomi khusus terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu kepentingan ekonomi dan politik, adanya hegemoni media dan rezim representasi juga pengaruh strukturasi dalam sebuah institusi media.

Page 1 of 1 | Total Record : 9