Jurnal Masyarakat dan Budaya
ISSN : 14104830     EISSN : 25021966
Jurnal Masyarakat dan Budaya (JMB) or Journal of Society and Culture is a peer-reviewed journal that aims to be an authoritative academic source on the study of society and culture. We publish original research papers, review articles, case studies, and book reviews focusing on Indonesian society, cultural phenomena, and other related topics. A manuscript describing society and culture outside Indonesia is expected to be analyzed comparatively with the issues and context in Indonesia. All papers will be reviewed rigorously at least by two referees. JMB is published three times a year, in April, August , and December.
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 9, No 1 (2007)" : 8 Documents clear
THE IMPACT OF THE ADOPTION OF STATE RESPONSIBILITY FOR TRANSBOUNDARY ENVIRONMENTAL HARM PRINCIPLE UPON INDONESIAN ENVIRONMENTAL LEGAL SYSTEM

Nurhidayah, Laely ( PMB-LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.374 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.265

Abstract

Rencana pemerintah mengadopsi prinsip hukum international yaitu tanggung jawab negara terhadap pencemaran lintas batas dalam revisi UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagai konsekuensi peratifikasian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution akan berdampak luas bagi sistem hukum lingkungan Indonesia. Prinsip ini memberi kewajiban kepada Negara Indonesia untuk mengontrol kegiatan dalam negerinya sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap negara lain. Kewajiban ini tentu saja tidak begitu mudah untuk diimplementasikan mengingat banyak persoalan dan ketidakjelasan dalam manajemen pengelolaan lingkungan di Indonesia. Ada tiga persoalan utama yang menjadi tantangan Indonesia yaitu lemahnya UU lingkungan, lemahnya mekanisme penegakan hukum dan buruknya koordinasi antar lembaga yang mengelola lingkungan hidup. Sehingga jawaban untuk persoalan lingkungan hidup di Indonesia adalah menarik semua wewenang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada satu badan yang bertanggung jawab secara penuh untuk membantu agar masyarakat Indonesia menaati hukum dan menegakannya. Key Words: state responsibility; state sovereignty; transboundary environmental harm; Indonesian environmental legal system; Asean Agreement for Transboundary Haze Pollution

PERKEMBANGAN SEBUAH AGAMA BARU DI KALIMANTAN TENGAH

Baier, Martin

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (72.952 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.269

Abstract

Selama kurun waktu empat puluh tahun terakhir, telah diteliti berbagai manifestasi keagamaan di Kalimantan Tengah, baik yang diuraikan dan dipaparkan oleh pengamat asing maupun peminat lain yang berasal dari dalam negeri. Untuk memahami konsep keagamaan tersebut maka perlu adanya suatu sumber yang tepat dan dapat dipercaya. Sebagai contoh, situasi keagamaan saat ini memang harus disikapi dan dipahami dari perspektif para pemangku Adat, pemuka agama, atau dari umat yang dididik oleh suatu komunitas keagamaan, dan tidak dipahami berdasarkan pada pandangan orang awam (di pinggir jalan). Jika suatu peristiwa berjalan sudah demikian lama dan dilewati oleh lebih dari satu generasi, serta para saksi hidupnya pun sudah tidak ada lagi, maka perlu merujuk kepada arsip-arsip sejarah dan sumber-sumber yang ilmiah.3 Sumber-sumber ini dapat diperoleh ketika ada orang Barat yang masuk dan menetap selama beberapa waktu di Kalimantan bagian selatan, dan kemudian mempublikasikan laporan tentang kebudayaan /agama suku-suku Kalimantan.

A REFLECTION ON THE APPLICATION OF CRITICAL THEORY PERSPECTIVE ON LEGAL ANTHROPOLOGY RESEARCH IN BETAWI MUSLIM COMMUNITY

Masnun, Leolita ( PMB-LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.686 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.264

Abstract

Pluralisme hukum sebagai salah satu produk dari modernisasi telah membuka wawasan masyarakat bahwa ada sistem hukum lain di luar tertib sosial yang telah berlaku di masyarakat. Sistem hukum yang plural akan mengkondisikan norma, nilai, dan aturan dari masing-masing sistem hukum tersebut untuk saling berinteraksi. Dengan kondisi tersebut masyarakat “dipaksa” untuk “memikir ulang” konsep-konsep validitas dan justifikasi atas nilai-nilai dan norma-norma yang ada sebelumnya dengan nilai dan norma yang berasal dari luar. Dengan berbekal lifeworld/dunia kehidupan (interaksi antara budaya dan ajaran suatu agama) ketika berhadapan dengan sistem (sistem hukum nasional), bagaimanakah masyarakat melihat dan menempatkan diri mereka dalam upaya mencari penyelesaian konflik yang valid sekaligus menjustifikasinya dengan sistem hukum yang plural? Melalui paradigma teori tindakan komunikatif (communicative action) yang diancang oleh Jűrgen Habermas, makalah ini mengkaji hal-hal sebagai berikut: apakah sistem hukum yang diikuti oleh masyarakat? Mengapa mereka memilih untuk tunduk pada sistem hukum tersebut? dan, Apa yang mempengaruhi perilaku hukum masyarakat yang hidup dalam kondisi sistem hukum yang plural? Pada tataran yang lebih luas, kajian antropologi hukum tidak hanya memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai perilaku hukum suatu masyarakat, bagaimana konsep tentang hukum terbentuk, maupun tentang ada tidaknya batasan-batasan antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain dalam pluralisme hukum, tetapi juga memberikan gambaran mengenai karakteristik masyarakat yang bersangkutan dan relasi antara individu dan masyarakat. Keywords: Legal Anthropology, Critical Theory, Legal Pluralism, Communicative Action, Lifeworld, System, Conflict/Dispute Resolution, Muslim Community, Popular Islam

BAHASA HAMAP DALAM MASYARAKAT MULTILINGUAL DI ALOR DAN UPAYA PELESTARIANNYA

Tondo, Fanny Henry ( PMB-LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.025 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.268

Abstract

This study talks about multilingual communities in the eastern parts of Indonesia, particularly in Alor Regency, East Nusa Tenggara Province. It focuses on Hamap community and its language in the present actual condition in relation to the language existence in Alor which has multi-ethnic with different languages, specifically in Moru, Alor Barat Daya District. At present, the community is surrounded by some other ethnic groups that have their own languages such as Kui, Abui, and Kelon. In addition, the usage of Hamap language is pressed by Alor Malay as lingua franca in the region. It shows that the language is in a certain degree of extinction process called “potentially endangered language”. These are caused by its minority and the language shift which has occurred in the language community of Hamap, especially in the daily life of its young generation. Nowadays, they would rather speak in Alor Malay than in their own ethnic language. Therefore, all attempts both formal and informal have to be done and supported in order to avoid the language from extinction. Keywords: HAMAP, languages, multilingual community, Alor West Nusa Tenggara

PROBLEMATIK DESENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DI PAPUA

Sudiyono, Sudiyono ( PMB-LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (99.955 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.267

Abstract

The decentralization of forestry sector in Papua Province has been executed by the Community Forestry Programme. To support this programme, the Indonesian government issued a series of regulations; Government Regulation (PP No: 6/1999) on the Small Scale Logging Consession Permit, the Ministry of Forestry Decision Letter No: 677/Kpts – II/1998 on Community Forestry Programme, and Forest Reform Act No: 41/1999. However, the implementation of these policies had caused many problems, among athers: (1) inconsistency of government policies, which had caused authority conflict between local governments and central government in managing the forest resource; (2) policies that caused illegal logging activities; (3) an increase of policy manipulation practice. In the end, this policy have failed to create both quality improvement of the local people social economic life as well as a sustainable forest development. This article is focused to discuss questions on how the local government implement these policies, and what are the problems faced by the settlers in and around of the forest. Keywords: decentralization, forestry, Papua, Community Forestry

MENYOAL KEPUNAHAN BAHASA: SEBUAH DIALEKTIKA HISTORIS TANPA SOLUSI

Imelda, Imelda ( PMB-LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.979 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.271

Abstract

Judul Buku: Language in Danger Tahun: 2003 Penulis: Andrew Dalby Penerbit: Penguin Books Tebal: xii + 329 halaman

LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM : SEBUAH LEMBAGA KEUANGAN ADAT HINDU PENGGERAK USAHA SEKTOR INFORMAL DI BALI

Kurniasari, Tri Widya ( PMB-LIPI )

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.01 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.266

Abstract

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) as one of the Micro Finance Institutions has succeded in Province Bali in giving its service to the community. As an alternative finance institution, they have been able to reach the people with low income and small sized and micro business in informal sector. Unfortunatelly, LPD was build without the Governor of Indonesian Bank’s policy letter, which means that LPD has performed informally. This article attempts to analyze, not only about the management system of LPD which based on the Hindu-Bali values as the traditional customs and the major religion in Bali, but also the legal analysis on LPD itself, particularly after the Bali Bombings which have destroyed the economic sector in general. One of the findings in this article is that the service mechanism of LPD in Bali Province, which based on the value of local wisdom has became a major indicator in moving forward the economic growth. Keywords: Lembaga Perkreditan Desa, Bali, Informal Sector

PAGELARAN WAYANG DAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK

Walujo, Kanti

Jurnal Masyarakat dan Budaya Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : P2KK LIPI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.711 KB) | DOI: 10.14203/jmb.v9i1.270

Abstract

Puppet shows (wayang) are usually used as a medium of communication, especially for disseminating of public information. Those messages could be disseminated through dialogue between heroes of puppets, or humors between clown services, or by the songs sing by the sindens (singers). Those wayang is not only performed in the stage but also in the mode of colaboration with the other modern mass media such as radio, television, film and internet. Keywords: wayang, dissemination, public information

Page 1 of 1 | Total Record : 8