cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan
Published by Bank Indonesia
ISSN : 14108046     EISSN : 24609196     DOI : -
Core Subject :
The Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan/Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) is an international peer-reviewed journal. This is a quarterly journal, published in January, April, July and August. The BMEB focuses on a broad range of topics covering monetary economics, banking, macro-prudential, payment systems, financial stability, financial markets, and economic growth (including policy coordination) that are of global relevance. This BMEB’s scope is global and the journal endeavors to publish high quality research that makes a contribution to the literature and/or has an impact on policy making. In this regard, the BMEB welcomes research papers from both central bank and non-central bank economists, academics and policy makers.
Arjuna Subject : -
Articles 485 Documents
EVALUASI KINERJA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DAN THAILAND Sumarta, Nurmadi H.; HM, Dr. Yogiyanto
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 3 No 2 (2000): SEPTEMBER 2000
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.232 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v3i2.293

Abstract

The objective of this research is to evaluate the performance between Indonesia and Thailand public banks before crisis year 1997, with research period 1994-1996. CAMEL is used as proxy the banking performance, which consists of: CAR as represent of Capital, RORA as represent of Assets quality, NPM as represent of Management, ROA and BOPO as represent of Earnings, CML and KDN as represent of Liquidity. SKOR is calculated from weighted average of all aspects as represent of CAMEL entirely.Based on sampling criteria, all of the public banking population consists of 22 banks in Indonesia and 16 banks in Thailand comply with a request, so the sample are 38 banks. Financial data are drawn from Published Bank Financial Statements on PACAP database. Kolmogorov-Smimov Test is used to test the normality of data distribution. For normally distributed data consists of BOPO, CML, and KDN, test are conducted using t-Test as parametric test. Meanwhile, CAR, RORA, NPM, ROA, and SKOR which non normally distributed, test are conducted using Mann-Whitney Test, as a non parametric test to compare the difference between two countries banking performance.The result indicate that on average the public banking performance in Indonesia is better than that in Thailand. CAR, RORA, ROA, CML, and KDN are statistically significant difference from two countries. Meanwhile, the test toward the NPM, and BOPO are not statistically significant difference, although the mean of both ratios relatively Indonesia are better. The test toward the SKOR as represent of CAMEL indicates there is statistically significant difference of banking performance in Indonesia and Thailand. From the research can be summed that there is significant difference of banking performance in Indonesia and Thailand, and entirely the Indonesian banking performance is better than that in Thailand. Keywords: Assets Quality, CAMEL, Earnings, Banking Performance
Kinerja dan Fungsi Intermediasi Perbankan Pasca Krisis dan Era Otonomi Daerah : Overview Agung, Juda
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 3 No 2 (2000): SEPTEMBER 2000
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.134 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v3i2.294

Abstract

Kinerja perbankan saat ini, walaupun telah mulai membaik yang tercermin dari meningkatnya penghimpunan dana, membaiknya kecukupan modal dan menurunnya non-performing loans, masih ditandai dengan masih belum pulihnya fungsi intermediasi.  Hal ini tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi baik oleh perbankan itu sendiri maupun kondisi sektor riil yang oleh perbankan masih dianggap mempunyai risiko yang tinggi. Di sisi perbankan, belum pulihnya fungsi intermediasi tidak terlepas dari konsolidasi yang dilakukan oleh perbankan dalam memenuhi berbagai ketentuan prudensial Bank Indonesia dan akibat masih lambatnya restrukturisasi kredit perbankan. Di sektor riil,  lambatnya proses restrukturisasi perusahaan dan konsolidasi internal perusahaan dalam rangka mengurangi tingkat leverage, menyebabkan pertumbuhan perekonomian tidak dapat berlajan lebih cepat karena perusahaan yang masih dalam proses restrukturisasi memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian. Perkembangan tersebut telah menyebabkan penyaluran kredit baru belum optimal. Akibatnya, perbankan secara umum mengalami kelebihan likuiditas dan dana yang dimobilisasi dari masyarakat lebih banyak ditempatkan dalam bentuk surat-surat berharga yang risk-free seperti SBI dan obligasi pemerintah.
PERAN PERBANKAN SULAWESI TENGGARA DENGAN DIBERLAKUKANNYA OTONOMI DAERAH Santoso, Timbul Budi; Cahyanto, Dedi Noor; Nur, Kamaruddin; Tandiarrang, Leo R.
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 3 No 2 (2000): SEPTEMBER 2000
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.178 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v3i2.295

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pada hakekatnya pemerintahan suatu negara mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi alokasi, yang meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa layanan masyarakat; fungsi distribusi yang mencakup pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan; dan fungsi stabilitas yang mencakup pertahanan-keamanan, ekonomi dan moneter. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah pusat sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan Pemerintah Daerah karena daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat.Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda di masing-masing wilayah, dengan demikian pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam pembentukan UU No. 22 dan No. 25 Tahun 1999 masingmasing tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah mengganti UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah.Implentasi secara menyeluruh atas UU di atas dirasakan masih membutuhkan waktu mengingat proses penyusunan aturan pendukung yang sampai sekarang masih berjalan, di sisi lain upaya sosialisasi keberadaan kedua UU tersebut juga terus diupayakan sehingga nantinya akan tercapai kesamaan persepsi yang sangat bermanfaat bagi percepatan pembangunan daerah sebagaimana yang diinginkan. 
STRUKTUR PEMBENTUKAN SUKU BUNGA DARI SISI PERBANKAN Hakim, Ridho; Kusmiarso, Bambang; Gunawan, Gunawan; Hutapea, Erwin Gunawan; Pramono, Bambang; Abdul Azis, Masagus
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 3 No 2 (2000): SEPTEMBER 2000
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.997 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v3i2.296

Abstract

Salah satu alternatif dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah melalui pendekatan price channel yaitu menggunakan suku bunga jangka pendek sebagai sasaran operasional. Dalam hal ini, kebijakan moneter Bank Indonesia dapat diarahkan untuk mempengaruhi suku bunga pasar melalui instrumen suku bunga SBI untuk kemudian diharapkan dapat direspon secara baik dan ditransmisikan secara efektif ke suku bunga lainnya, baik yang berjangka menengah maupun berjangka panjang dan pada gilirannya akan mempengaruhi laju inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga sangat tergantung kepada kemampuan sektor perbankan dalam merespon kebijakan Bank Indonesia, yang tercermin dari perilaku perbankan dalam penentuan suku bunga penghimpunan dan penyaluran dana. Untuk dapat direspon dengan baik, disamping mempertimbangkan faktorfaktor pembentukan suku bunga perbankan, perumusan kebijakan moneter juga perlu memahami pembentukan term structure suku bunga yang menjadi salah satu domain dari transmisi kebijakan moneter.
KEMUNGKINAN PENERAPAN KEBIJAKAN ARUS MODAL JANGKA PENDEK DAN DAMPAKNYA BAGI STABILITAS NILAI TUKAR Kurniati, Yati
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 3 No 3 (2000): DECEMBER 2000
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.952 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v3i3.297

Abstract

Krisis di Asia diwarnai dengan arus modal keluar netto (net capital outflows) dalam jumlah yang sangat besar dan dalam waktu yang relatif singkat telah mendorong perhatian internasional yang lebih besar pada destabilizing effect dari arus modal jangka pendek terhadap perekonomian. Arus modal dalam bentuk pinjaman bank-bank komersial ke negara-negara kawasan Asia pada periode krisis mengalami penurunan drastic dari arus masuk bersih (net inflows) sebesar US$ 80,1 milyar tahun 1996 menjadi arus modal keluar bersih (net outflows) sebesar US$14,5 milyar pada tahun 1997 dan net outflows sebesar US$59,6 miliar pada tahun 1998. Krisis tersebut telah mendorong beberapa negara berkembang mulai meninjau kembali kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan control devisa dan aliran modal (exchange and capital control) dalam rangka mengantisipasi dan meminimumkan resiko yang akan dihadapi dalam transaksi modal, khususnya arus modal jangka pendek yang diduga sebagai pemicu terjadinya kekacauan dalam sistem keuangan global. Pemberlakuan kontrol modal menjadi perdebatan di kalangan ekonom domestik dan internasional, terlebih kini IMF tengah dalam proses mempersiapkan ketentuan mengenai capital account convertability.
PENGARUH ALIRAN MODAL SWASTA JANGKA PENDEK TERHADAP PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH DAN LAJU INFLASI DI INDONESIA PERIODE 1990.I – 2000.IV Hamdani, Rahadian Agus
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 6 No 1 (2003): JUNE 2003
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.652 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v6i1.321

Abstract

Aliran modal swasta jangka pendek merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negaranegara yang sedang berkembang. Disisi lain, aliran modal dapat mempengaruhi nilai tukar dan laju inflasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Aliran Modal Swasta Jangka Pendek Terhadap Perubahan Nilai Tukar Rupiah dan Laju Inflasi Di Indonesia Periode 1990.I – 2000.IV”.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis keterkaitan antara aliran modal swasta jangka pendek dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan laju inflasi menggunakan pendekatan moneter. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah persamaan simultan dengan pendekatan Two Stage Least Squares (TSLS).Kenyataan yang terjadi di Indonesia selama periode penelitian ialah aliran modal swasta jangka pendek sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia hanya menjadi objek spekulatif para spekulan valuta asing. Sedangkan nilai tukar rupiah sendiri dipengaruhi secara signifikan oleh aliran modal swasta jangka pendek, laju inflasi dan impor ditambah defisit neraca jasa. Dari kenyataan ini bisa diambil kesimpulan bahwa aliran modal swasta jangka pendek memiliki hubungan yang timbal balik dengan perubahan nilai tukar rupiah. Terakhir laju inflasi secara signifikan dipengaruhi oleh aliran modal swasta jangka pendek, perubahan nilai tukar dan tingkat suku bunga sertifikat Bank Indonesia. Sedangkan perubahan produk domestik bruto riil walaupun mempengaruhi inflasi secara signifikan, tetapi memiliki arah yang berlawanan dengan teori yang ada. Di duga hal ini berhubungan dengan pesimisme masyarakat terhadap inflasi di masa yang akan datang.
PERKEMBANGAN MONETER, PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN TRIWULAN I-2003 Bank Indonesia, Tim Penulis Laporan Triwulanan
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 5 No 4 (2003): MARCH 2003
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.457 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v5i4.320

Abstract

Kondisi moneter selama triwulan I-2003 tetap stabil dan terkendali meskipun belum sepenuhnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin pada relatif stabilnya indikator moneter sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkembangan nilai tukar rupiah yang tetap terkendali dan uang primer yang masih di bawah target indikatifnya, sementara kecenderungan penurunan inflasi juga terus berlangsung. Seiring dengan membaiknya kondisi moneter tersebut, ruang gerak bagi Bank Indonesia untuk terus menurunkan suku bunga masih terbuka. Kegiatan ekonomi cenderung mengalami sedikit perlambatan meskipun kegiatan ekspor dan investasi mengalami perkembangan yang terus membaik.
MARKET RISK ASSESSMENT DI PERBANKAN NASIONAL Santoso, Wimboh; Hariantoro, Enrico
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 5 No 4 (2003): MARCH 2003
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.559 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v5i4.319

Abstract

Paper ini disusun sebagai hasil penelitian berupa assessment terhadap perhitungan permodalan bank dengan memasukkan unsur market risk. Sejak BIS mengeluarkan dokumen “Amendment to the Capital Accord to Incorporate Market Risk” pada bulan Januari 1996 yang disusul implementasinya oleh perbankan internasional mulai Desember 1997, terjadi perubahan yang signifikan dalam perhitungan CAR bank. Perhitungan CAR yang semula hanya memperhitungkan credit risk diperluas dengan memasukkan unsur market risk.Namun demikian hingga saat ini perhitungan CAR bank di Indonesia masih mengacu pada Basel Capital Accord 1988 yang hanya memperhitungkan credit risk. Oleh sebab itu peneliti bermaksud melakukan exercise perhitungan CAR bank secara individual terhadap beberapa bank devisa besar untuk mengetahui besarnya exposure market risk yang dihadapi bank-bank tersebut. Sampel penelitian adalah 11 bank devisa dengan posisi neraca 30 Juni 2000 dan data historis yang digunakan untuk menghitung volatilitas adalah periode 1 Juni 1999 sampai dengan 31 Mei 2000.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang menjadi sampel menghadapi market risk yang signifikan dalam kegiatan operasinya yang seharusnya dibackup dengan modal yang cukup. Mengingat kondisi perbankan nasional yang masih dalam tahap pemulihan setelah krisis, maka menurut hemat peneliti penerapan aspek market risk dalam perhitungan CAR belum saatnya diterapkan dalam waktu dekat. Namun demikian untuk keperluan risk management dan pengendalian intenal maka peneliti merekomendasikan agar perbankan nasional perlu mengakomodasi aspek market risk. 
KAJIAN KINERJA INDUSTRI BPRS DI INDONESIA Buchori, Ahmad; Himawan, Bambang; Setijawan, Edi; Rohmah, Nyimas
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 5 No 4 (2003): MARCH 2003
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (174.499 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v5i4.318

Abstract

Keberadaan bank syariah di Indonesia telah diakui secara formal dengan diberlakukannya Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), BI memiliki peran yang sangat strategis yaitu sebagai pengatur sekaligus pengawas bank, termasuk BPRS. Sebagai pelaksanaan salah satu fungsi pengawasan, Bank Indonesia telah menerapkan standar tingkat kesehatan berdasarkan CAMEL yang berlaku bagi bank umum syariah maupun BPRS. Penggunaan CAMEL yang lazim diterapkan terhadap bank umum (commercial bank) dalam menilai kinerja BPRS, tampaknya kurang sesuai mengingat terdapat kekhususan tujuan pendirian dan operasional BPRS.Tujuan pendirian BPRS adalah untuk melayani masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan yang umumnya tidak terjangkau oleh bank umum. Sedangkan dari sisi operasional, berdasarkan undang-undang, terdapat beberapa pembatasan bagi BPRS seperti tidak diperkenankannya menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dan penyertaan modal. Lebih jauh dilihat dari karakteristiknya yang relatif sama dengan lembaga keuangan mikro (LKM), terdapat pendapat yang menyatakan bahwa BPRS dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis LKM. Beberapa ahli dalam bidang lembaga keuangan mikro telah mengungkapkan suatu kerangka pengukuran kinerja tersendiri bagi LKM, antara lain penggunaan metode Performance Indicators (PI). Kerangka pengukuran tersebut terdiri dari kumpulan rasio keuangan yang secara operasional sangat signifikan dalam menilai kinerja suatu LKM.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran deskriptif yang komprehensif mengenai kinerja BPRS di Indonesia dengan menggunakan metode Performance Indicators (PI), guna pengembangan BPRS yang lebih sesuai dengan visi dan misi Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas bank. Disamping itu, penggunaan PI sebagai alat ukur penilaian kinerja BPRS diharapkan akan memberikan wacana pemikiran atas adanya alternatif metode penilaian kinerja BPRS untuk penyempurnaan perangkat pengawasan BPRS.
BASELINE SURVEY MENGENAI KONDISI INTERNAL, PERSAINGAN DAN SISTEM PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI JAWA TIMUR Sutrisno, Djoko; Amin, Tjahjono Mohamad; Marsius, Johny
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Vol 3 No 2 (2000): SEPTEMBER 2000
Publisher : Bank Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.483 KB) | DOI: 10.21098/bemp.v3i2.292

Abstract

Keberadaan lembaga keuangan mikro dalam perekonomian Indonesia, sebagaimana juga di negara-negara berkembang lainnya, cukup penting karena selama ini lembagalembaga keuangan mikro tersebut (termasuk Bank Perkreditan Rakyat) sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat kecil dan menengah. Walaupun kontribusinya terhadap volume kegiatan perbankan secara nasional kurang siqnifikan, namun dilihat dari luasnya transaksi yang dilakukan peranan lembaga keuangan mikro, sebagai mesin penggerak roda perekonomian di daerah-daerah khususnya daerah terpencil tidak diragukan.

Page 1 of 49 | Total Record : 485


Filter by Year

1998 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 21 (2019): 12th BMEB Call for Papers Special Issue : January 2019 Vol 20 No 4 (2018): APRIL 2018 Vol 20 No 3 (2018): JANUARY 2018 Vol 19 No 4 (2017): APRIL 2017 Vol 19 No 2 (2016): OCTOBER 2016 Vol 19 No 1 (2016): JULY 2016 Vol 18 No 4 (2016): APRIL 2016 Vol 18 No 3 (2016): JANUARY 2016 Vol 18 No 2 (2015): OCTOBER 2015 Vol 18 No 1 (2015): JULY 2015 Vol 17 No 4 (2015): APRIL 2015 Vol 17 No 3 (2015): JANUARY 2015 Vol 17 No 2 (2014): OCTOBER 2014 Vol 17 No 1 (2014): JULY 2014 Vol 16 No 4 (2014): APRIL 2014 Vol 16 No 3 (2014): JANUARY 2014 Vol 16 No 2 (2013): OCTOBER 2013 Vol 16 No 1 (2013): JULY 2013 Vol 15 No 4 (2013): APRIL 2013 Vol 15 No 3 (2013): JANUARY 2013 Vol 15 No 2 (2012): OCTOBER 2012 Vol 15 No 1 (2012): JULY 2012 Vol 14 No 4 (2012): APRIL 2012 Vol 14 No 3 (2012): JANUARY 2012 Vol 14 No 2 (2011): OCTOBER 2011 Vol 14 No 1 (2011): JULY 2011 Vol 13 No 4 (2011): APRIL 2011 Vol 13 No 3 (2011): JANUARY 2011 Vol 13 No 2 (2010): OCTOBER 2010 Vol 13 No 1 (2010): JULY 2010 Vol 12 No 4 (2010): APRIL 2010 Vol 12 No 3 (2010): JANUARY 2010 Vol 12 No 2 (2009): OCTOBER 2009 Vol 12 No 1 (2009): JULY 2009 Vol 11 No 4 (2009): APRIL 2009 Vol 11 No 3 (2009): JANUARY 2009 Vol 11 No 2 (2008): OCTOBER 2008 Vol 11 No 1 (2008): JULY 2008 Vol 10 No 4 (2008): APRIL 2008 Vol 10 No 3 (2008): JANUARY 2008 Vol 9 No 4 (2007): APRIL 2007 Vol 9 No 3 (2007): JANUARY 2007 Vol 10 No 2 (2007): OCTOBER 2007 Vol 10 No 1 (2007): JULY 2007 Vol 9 No 2 (2006): OCTOBER 2006 Vol 9 No 1 (2006): JULY 2006 Vol 8 No 4 (2006): MARCH 2006 Vol 8 No 3 (2005): DECEMBER 2005 Vol 8 No 2 (2005): SEPTEMBER 2005 Vol 8 No 1 (2005): JUNE 2005 Vol 7 No 4 (2005): MARCH 2005 Vol 7 No 3 (2004): DECEMBER 2004 Vol 7 No 2 (2004): SEPTEMBER 2004 Vol 7 No 1 (2004): JUNE 2004 Vol 6 No 4 (2004): MARCH 2004 Vol 6 No 3 (2003): DECEMBER 2003 Vol 6 No 2 (2003): SEPTEMBER 2003 Vol 6 No 1 (2003): JUNE 2003 Vol 5 No 4 (2003): MARCH 2003 Vol 5 No 3 (2002): DECEMBER 2002 Vol 5 No 2 (2002): SEPTEMBER 2002 Vol 5 No 1 (2002): JUNE 2002 Vol 3 No 3 (2000): DECEMBER 2000 Vol 3 No 2 (2000): SEPTEMBER 2000 Vol 3 No 1 (2000): JUNE 2000 Vol 2 No 4 (2000): MARCH 2000 Vol 2 No 3 (1999): DECEMBER 1999 Vol 2 No 2 (1999): SEPTEMBER 1999 Vol 2 No 1 (1999): JUNE 1999 Vol 1 No 4 (1999): MARCH 1999 Vol 1 No 3 (1998): DECEMBER 1998 Vol 1 No 2 (1998): SEPTEMBER 1998 Vol 1 No 1 (1998): JULY 1998 More Issue