cover
Contact Name
Eka Cahya Prima
Contact Email
ekacahyaprima@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ekacahyaprima@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Peradaban Islam
ISSN : 26543974     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Kajian Peradaban Islam (ISSN 2654-3974 - JKPIs - Journal of Islamic Civilization Study) is motivated by lack of moslem-spiritual values to understand the contribution of islam to the development of many scientific disciplines for modern civilization. Hence, JKPIs attempts to integrate such kind science disciplines to Islam as a way of life on the modern civilization. For this purpose, JKPIs is designed as a unique peer-reviewed open access on-line scientific journal that provides an interdisciplinary, natonal, international and interfaith forum for scientist from any discipline areas.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
URGENSI PERUBAHAN POLA PIKIR DALAM MEMBANGUN PENDIDIKAN BERMUTU Kodrat, Dr. Denny
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Kajian Peradaban Islam
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.714 KB)

Abstract

Harapan untuk menghasilkan keluaran yang bermutu sesuai dengan keinginan masyarakat merupakan dambaan semua pihak. Institusi pendidikan seiring dengan tantangan dan persaingan global berlomba untuk memberikan nilai tambah dari lulusan yang dibinanya dan memberikan pengaruh positif (outcome) terhadap kemajuan peradaban masyarakat. Berturut-turut pendidikan Indonesia belum dapat berbicara banyak dalam kompetisi regional dan internasional sebagaimana rilis PISA. Begitu pula guru sebagai ujung tombak dalam pelayanan pendidikan dipandang belum memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan jaman. Pengguliran konsep pendidikan abad 21 dipandang menjadi jalan keluar (way out) dalam mengakomodasi potensi pembelajar yang adaptif dengan perubahan dan digital. Keterampilan dalam berpikir kritis, kolaborasi serta penajaman kemampuan literasi diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Tentu saja perubahan pola pikir (mindset) terhadap hakikat pendidikan menjadi prasyarat mutlak dalam upaya menghadirkan pendidikan bermutu di tengah masyarakat. Hope for creating a qualified outcome which meets people need is every person expectation. Educational institution in the era of global competition attempts to give added values and positive outcome towards its graduation in enhancing civilization. Education of Indonesia has not got achievement in regional and international competition as PISA released. At the same time, a teacher as a front liner in giving educational service is regarded not to have an adequate qualification in up to date teaching activity. The concept of education in the 21 century is considered as a way out in accommodating a learner which is adaptive with a change and digital. Skills in critical thinking, collaboration, and shaping literacy competence are expected to improve the quality of education. The change of mindset towards the nature of education is an important requirement in presenting a good education in society.    
Keberlanjutan Keberkahan pada Komunitas Bisnis Kuliner: CDA Nugraha, Tubagus Chaeru
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Kajian Peradaban Islam
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (947.459 KB)

Abstract

Tujuan penelitian  ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai religius sebagai sebab keberkahan bisnis.  Orientasi bisnis biasanya hanya  pada tujuan profit, benefit,  pertumbuhan, dan keberlanjutan/ keberlangsungan. Dalam artikel ini diungkapkan konsep keberlanjutan bisnis yang berkah. Data diambil dari komunitas bisnis kuliner sebagai contoh empiris yang terdapat di kabupaten Bandung, kecamatan Cileunyi.  Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis. Agar hasil penelitiannya akurat, maka ditempuh dalam tiga langkah. Pertama, penyediaan data dengan metode simak-cakap dengan teknik kuisioner dan wawancara. Kedua, metode analisis  yang digunakan secara eklektik antara  Critical Discourse Analysis (CDA) pada tataran makro dan analisis prosentase. Ketiga, hasil analisis disajikan dalam tabel dan diberikan penjelasan secara deskriptif pada  istilah-istilah ekonomi berbasis nilai-nilai religius. Nilai-nilai religious penyebab keberkahan adalah keimanan dan ketaqwaan. Dalam Al-Qur'an ada empat  tema  'keberkahan', yaitu: (1) Mengimani Al-Qur'an dan mengamalkannya; (2)  semua tempat orang yang beriman-bertaqwa, dan saling mendoakan; (3) Mu'jizat para Nabi; dan (4) mengikuti Sunnatu Allah.   Rekomendasi dalam penelitian ini adalah perlunya revitalisasi nilai-nilai religious dalam aplikasi bisnis di masyarakat kabupaten Bandung, antara lain  pada komunitas bisnis Cipacing, Cileunyi.   The purpose of this study is to describe religious values as a factor of business blessing. Business orientation is usually only for profit, benefit, growth, and sustainability goals. In this article, the concept of business sustainability is revealed. The data is collected from the culinary business community as an empirical example found in Bandung regency, Cileunyi district. This study also applies descriptive analysis method. In order to have accurate results, the steps of method are conducted in three steps. First, the provision of data with the method of conversation with questionnaire and interview techniques. Second, the analytical method used eclectically between Critical Discourse Analysis (CDA) at the macro level and percentage analysis. Third, the results of the analysis are presented in a table and given a descriptive explanation on economic terms based on religious values. The religious values that cause blessing are faith and devotion. In Qur'an there are four themes of 'blessing', namely: (1) Believing in Qur'an and practicing it; (2) all places are faithful, and pray for one another; (3) Miracles of the Prophets; and (4) following the Sunnatu Allah. The recommendation in this study is the need to revitalize religious values in business applications in Bandung regency community, including business community in Cipacing, Cileunyi.
Prinsip Dasar Falsafah Akhlak Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany dan Implikasinya dalam Pendidikan di Indonesia Bin Tata Rosita, Tatang Hidayat; Syahidin, Syahidin; Rizal, Ahmad Syamsu
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Kajian Peradaban Islam
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.042 KB)

Abstract

Tulisan ini bertujuan membahas prinsip-prinsip dasar falsafah akhlak Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany dan implikasinya dalam pendidikan di Indonesia. Pendekatan pembahasan menggunakan metode kualitatif dan studi literatur. Berdasarkan hasil pembahasan, prinsip dasar akhlak Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany terdiri dari 6 prinsip. Pertama, percaya  pentingnya akhlak dalam hidup. Kedua, percaya bahwa akhlak itu sikap yang mendalam dalam jiwa. Ketiga, percaya bahwa akhlak ialah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi individu dan masyarakat. Keempat, percaya tujuan akhlak ialah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi individu dan masyarakat. Kelima, percaya akhlak itu sesuai dengan fitrah manusia. Keenam, percaya teori akhlak tidak sempurna kecuali ditentukan sebagian konsep-konsep asas seperti akhlak hati nurani, paksaan akhlak, hukum akhlak, tanggung jawab akhlak, dan ganjaran akhlak. Implikasinya, pendidikan akhlak sangat penting untuk dijadikan instrumen pokok dalam menentukan kebijakan pada semua jenjang pendidikan di berbagai institusi pendidikan. This paper aims to discuss the basic principles of akhlaq philosophy of Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany and its implications in education in Indonesia. The discussion approach uses qualitative methods and literature studies. Based on the results of the discussion, Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibany’s basic prinsiples of akhlaq consist of 6 principles. First, believe in the importance of akhlaq in life. Second, believe that akhlaq is a deep attitude in the soul. Third, believe that akhlaq are to achieve world and the hereafter happiness for individuals and society. Fourth, believe the goal of akhlaq is to achieve happiness of the world and the hereafter for individuals and society. Fifth, believe akhlaq is accordance with human nature. Sixth, believe akhlaq theory is imperfect unless it is determined in part by basic concepts such as akhlaq conscience, akhlaq coercion, akhlaq law, akhlaq responsibility, and akhlaq rewards. The implication is that akhlaq education is very important to be used as the main instrument in determining policy at all levels of education in various educational institutions.
Kewajiban Adanya Kepemimpinan Politik dalam Perspektif Fikih Muthohar, Yasin
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 1 No 1 (2018): Telaah Kritis dan Komparatif Implementasi Sistem Demokrasi
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1193.777 KB)

Abstract

Islam merupakan Din yang Allah turunkan mengatur segala aspek kehidupan manusia, dengan seperangkat aturan yang agung dan paripurna, mencakup perkara akidah maupun hukum syari’ah. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan disusun dengan maksud untuk mengkaji fakta politik Rasulullan dan Khulafaurrasyidin, bagaimana islam yang merupakan sebuah kepemimpinan yang harus ditegakkan. Oleh karena itu, dapat kita saksikan bahwa Khilafah, terang benderang sebagai bagian dari ajaran Islam yang mulia, memuliakan mereka yang mengemban dan memperjuangkannya seterang mentari terbit tak terhalang awan bagi ia yang teguh meniti jalan Rasul-Nya. Secara praktis, penegakan konsep khas kepemimpinan Islam ini sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Saw, ‎yang menegakkan institusi politik Islam berpusat di Madinah al-Munawwarah, diteruskan oleh ‎para sahabat al-khulafâ’ al-râsyidûn pada periode yang disebut Rasulullah Saw dalam hadits hasan riwayat Imam Ahmad, sebagai periode al-khilâfah ’alâ minhâj ‎al-nubuwwah. Ditegaskan para ulama dalam turats mereka yang menguraikan kewajiban ‎menegakkan institusi Khilafah ini dalam kehidupan, sebagai ajaran Rasulullah Saw dan disepakati para sahabat dengan konsensus (ijma’) mereka.
Urgensi Transformasi Pemerintahan Demokrasi Menuju Pemerintahan Islam Suteki, Suteki
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 1 No 1 (2018): Telaah Kritis dan Komparatif Implementasi Sistem Demokrasi
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (686.427 KB)

Abstract

Transformasi sering dipakai dalam arti suatu upaya perubahan agar terjadi penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakatnya. Mentransformasikan hukum baik dalam bentuk sistem maupun Peraturan Perundang-undangan yang baik dibutuhkan sekurang-kurangnya empat landasan yakni: landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Di Indonesia, pergolakan pemikiran tentang hukum sebenarnya sudah dimulai pada saat berdirinya kerajaan-kerajaan primitif di nusantara. Namun demikian, hal ini sulit dilacak keberadaannya, kecuali dengan pendekatan arkeologi yang ketat dan memakan waktu tak sedikit itu. Penelitian deskriptif ini akan memaparkan bagaimana implementasi hukum positif di indonesia pada pra dan pasca kemerdekaan untuk dikomparasikan dengan hukum Islam. Meskipun hukum adat yang mencirikan khas keindonesiaan pernah menjadi salah satu tawaran terbaik, pada kenyataannya juga masih mudah terjebak pada paradigma yang lama, yakni positivisme hukum. Hukum tersebut tidak semestinya terjebak pada paradigma positivistik-legalistik-formalistik, yang menempatkan hukum sebagai benda mati. Secara teoretis memang sangat dimungkinkan hukum Islam sebagai sumber hukum utama dalam pembangunan dan pengembangan hukum di Indonesia, namun secara praktis hukum Islam hanya dijadikan landasan untuk mengatur hukum keluarga saja. Hukum Islam akan menjadi sumber utama hukum bila negara itu memiliki sistem pemerintahan Islam, tidak lain sistem khilafah.
Peran Sains dan Teknologi dalam Membangun Peradaban Islam Amhar, Fahmi; Puri, Anas; Ardiansyah, Ardiansyah
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 1 No 1 (2018): Telaah Kritis dan Komparatif Implementasi Sistem Demokrasi
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (779.878 KB)

Abstract

Peradaban adalah suatu susunan masyarakat yang kompleks yang dicirikan oleh pembangunan perkotaan, stratifikasi sosial yang diterapkan oleh elit budaya, sistem komunikasi simbolik (misalnya, sistem penulisan), dan pemisahan yang dirasakan dari dan dominasi atas lingkungan alam.  Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun di atas dasar aqidah Islam, bertujuan sesuai maksud-maksud (maqashid) syariah, dan diwujudkan dengan mencontoh perbuatan (sunnah) Nabi Muhammad, para shahabatnya serta rambu-rambu halal dan haram.  Islam berada di puncak peradaban saat sistem Khilafah masih tegak, meski mengalami pasang surut.  Pada tulisan ini dibahas kondisi dunia sains dan teknologi terkini di Indonesia dan dunia, komparasinya dengan sistem Islam saat berada di puncak peradaban, dan tawaran solutif pengembangan sains dan teknologi saat ini.
Potensialitas Transformasi Nilai, Asas, dan Kaidah Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Yusuf, Asep Warlan
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 1 No 1 (2018): Telaah Kritis dan Komparatif Implementasi Sistem Demokrasi
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.821 KB)

Abstract

Penodaan, penistaan, dan pelecehan terhadap ajaran Agama Islam yang benar kian marak dan berani. Aktivitas tersebut kemudian dan terkesan dibiarkan, diabaikan, dan dilalaikan oleh pihak yang berwenang.  Walaupun demikian, Negara RI memang tidak disebut sebagai Negara Islam, tetapi dasar Negara kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (dasar ketauhidan/Iman kepada Allah SWT), sehingga menuntut penegakan hukum yang berkeadilan terhadap penista Agama bukan semata-mata hak yang terlekat sebagai warga negara, tetapi lebih dari itu adalah perintah Agama yang secara tegas dan eksplisit tercantum dalam Kitab Suci Al Quran dan Al-Hadist. Artikel ini akan mengulas tentang potensi transformasi nilai, asas, dan kaidah hukum islam  ke dalam  hukum nasional. Pertama, bagaimana  mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME; suatu masyarakat Pancasilais yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan. Kedua, bagaimana mewujudkan masyarakat yang didambakan adalah masyarakat demokratis berkeadaban (democratic civility), Ketiga, bagaimana mewujudkan masyarakat baru yang merupakan bagian dari masyarakat global, yang memiliki semangat, keahlian kompetensi yang tinggi, dan keterampilan kompetitif, dengan tetap mempunyai semangat solidaritas kemanusiaan universal.
Sistem dan Politik Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Kesejahteraan Nasim, Arim
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 1 No 1 (2018): Telaah Kritis dan Komparatif Implementasi Sistem Demokrasi
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.675 KB)

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran pemahaman tentang kegagalan sistem ekonomi kapitalis dalam menyejahterakan umat manusia dan memberikan gambaran bagaimana sistem ekonomi islam mampu mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Makalah ini disusun dengan metode kualitatif dengan pendekatan Critical Theory. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan kegagalan sistem ekonomi kapitalis dalam menyejahterakan umat manusia disebabkan karena  kesalahan yang mendasar dari sistem tersebut yaitu, pandangan tentang konsep kelangkaan (scarcity) barang dan jasa,  pandangan tentang konsep nilai (value) suatu barang dan jasa yang dihasilkan serta  pandangan tentang konsep harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Politik Ekonomi Islam melalui mekanisme langsung dan tidak langsung mampu memberikan jaminan kesejahteraan kepada umat manusia dan zakat maupun pajak dalam Sistem Ekonomi Islam bukan merupakan sumber utama pemasukan negara.
Transformasi Politik Islam di Indonesia dalam Sistem Demokrasi Lukman, Fahmy
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 1 No 1 (2018): Telaah Kritis dan Komparatif Implementasi Sistem Demokrasi
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (790.571 KB)

Abstract

Ada persoalan mendasar dalam demokrasi yang memberikan pengaruh sangat kuat terhadap perilaku penguasa, pengusaha, dan masyarakatnya. Demokrasi sebagai derivasi dari ideologi kapitalisme-sekularisme-liberalisme menumbuhkan praktik yang jauh dari keberadaban sebuah masyarakat karena nilai kebenaran ditentukan oleh manusia. Dampaknya adalah kebenaran dalam demokrasi bersifat relatif dan berubah disebabkan perubahan waktu dan tempat, serta kepentingan. Dalam ideologi ini, nilai keragaman dan ketuhanan diakui keberadaannya (sekularisme), hanya saja ditempatkan sebagai private domain yang tidak berhubungan sama sekali dengan public domain. Islam berbeda dengan ideologi kapitalisme-sekularisme dan sosialisme-komunisme. Islam merupakan sistem yang mengatur kehidupan dengan menyatukan antara urusan mondial dan akhirat. Keduanya berkorelasi kuat mempengaruhi perilaku manusia, karena diyakini kebenaran harus merujuk kepada wahyu Tuhan dan setelah manusia mati diyakini ada kehidupan lain setelah kematian (Akhirat). Oleh sebab itu, kaum muslim terikat dengan nilai-nilai dan hukum Tuhan dalam perilakunya. Inilah aspek mendasar yang menuntun aktivitas muslim menuju keberadaban dan peradaban luhur. Berdasarkan kaca mata kritis, Islam dan demokrasi memiliki perbedaan yang signifikan baik dari segi landasan konsepsi, praktik musyawarah (syura) dan pemilu. Menyamakan Islam dan demokrasi sebagai sesuatu yang sebangun tentu merupakan kesalahan fatal dalam konsepsi berfikir mendasar dan paradigmatik. Oleh sebab itu, proses transformasi politik perlu dilakukan dengan memperhatikan ketentuan nilai dan hukum dalam syariat Islam.
Perhutanan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Islam Gessa, Gamin
Jurnal Kajian Peradaban Islam (Journal of Islamic Civilization Study) Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Kajian Peradaban Islam
Publisher : Penerbit Sinergi Mandiri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.921 KB)

Abstract

Indonesia adalah negara pertanian dengan jumlah petani mencapai 44% dari total angkatan kerja atau sekitar 46,7 juta jiwa pada tahun 2009. Pada 2014 lahan pertanian yang tersedia sekitar 41,5 juta hektar sementara 63% wilayah adalah kawasan hutan. Luas lahan petani pada tahun 2017 rata-rata 0,36 hektar. Hal ini mendorong tingginya kemiskinan Indonesia yang tinggi dengan penduduk miskin sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64 % dari jumlah total penduduk. Indek Pembangunan Manusia pada level 0,685 (kategori menengah). Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Praktek perhutanan sosial telah dimulai sejak tahun 1982 dengan berbagai perubahan skema. Program perhutanan sosial berdasarkan kebijakan yang ada sejak tahun 2007 hingga 2016 adalah Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan, serta Hutan Adat. Perhutanan sosial dirasakan dapat meningkatkan pendapatan baik yang telah dirasakan maupun yang masih potensial di lapangan. Secara kelestarian hutan, perhutanan sosial dapat meningkatkan variasi jenis tanaman dan meningkatkan penutupan lahan. Perhutanan sosial juga dapat mengurangi konflik tenurial melalui  penyerapan tenaga kerja, pemberian rasa aman dan pemberian ketenangan berusaha pada kawasan hutan. Pendampingan kepada pelaku perhutanan sosial dan pemastian tidak terjadi pemindahan hak kelola merupakan pelajaran penting dari penelitian ini.   Indonesia is an agricultural country with a number of farmers reaching 44% of the total workforce or around 46.7 million in 2009. In 2014 the available agricultural land was around 41.5 million hectares while 63% of the area was forested. The land area of farmers in 2017 averages 0.36 hectares. This has led to a high rate of Indonesian poverty with a poor population of 27.77 million people or 10.64% of the total population. Human Development Index at level 0.685 (middle category). Efforts to improve community welfare are carried out through community involvement in forest management. Social forestry practices have been started since 1982 with various schema changes. Social forestry programs based on existing policies from 2007 to 2016 are Community Based Forest Management, Village Forests, Community Forests, Community Plantation Forests, and Partnerships, and Customary Forests. Social forestry is felt to be able to increase both perceived and potential income in the field. In terms of forest sustainability, social forestry can increase variety of crops and increase land cover. Social forestry can also reduce tenurial conflicts through labor absorption, providing security and providing business peace in the forest area. Assistance to social forestry actors and ensuring that there is no transfer of management rights is an important lesson from this research.

Page 1 of 2 | Total Record : 12