cover
Contact Name
La Ode Achmad Suherman
Contact Email
ldasuherman91@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
volkgeistjournal@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bau bau,
Sulawesi tenggara
INDONESIA
Jurnal Hukum Volkgeist
ISSN : 2528360X     EISSN : 26216159     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Jurnal Hukum Volkgeist has a focus to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. It is an open access and peer-reviewed journal, published by Faculty of Law, Muhammadiyah University of Buton. The journal is a biannual which is published on April and December. Articles submitted might cover topical issues in Constitutional Law, Human Rights, Criminal Law, Islamic Law, Civil Law, International Law, Agrarian Law, Adat Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Administrative Law, Environmental Law and so forth which related to the Science of Law
Arjuna Subject : -
Articles 49 Documents
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENENTUKAN HARGA JUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN ATAU BANGUNAN Afriyandi, Tis’at
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (872.169 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.112

Abstract

Bisnis properti tanah, rumah, dan bangunan merupakan suatu aktivitas bisnis yang mulai banyak diminati oleh masyarakat. Mengingat tanah dan bangunan merupakan benda tidak bergerak, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh para pihak sebelum proses peralihan haknya. Dalam proses jual beli tanah dan atau bangunan menimbulkan kewajiban pajak bagi masing-masing pihak. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang No. 28 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pihak pembeli dibebankan BPHTB sebesar 5% dari harga transaksi yang telah disepakati. Kesepakatan para pihak dalam menentukan harga transaksi harus pula memperhatikan nilai wajar yang berpedoman pada nilai NJOP tanah dan atau bangunan pada saat terjadi transaksi. Pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dapat melakukan proses validasi perhitungan BPHTB yang telah dibayarkan oleh pembeli. Dengan adanya proses validasi BPHTB ini pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melakukan penelitian perhitungan dan penelitian lapangan terkait objek jual beli tersebut. Proses validasi BPHTB ini dapat mempengaruhi harga transaksi jual beli karena dianggap harga transaksi yang disepakati masih terlalu rendah dari harga pasar.
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Manohara, Ida Bagus Made Putra
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 3 No 1 (2018): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.801 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v3i1.111

Abstract

Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kematian ibu. Sebagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah perdarahan, infeksi, dan eklampsia namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu dalam bentuk komplikasi perdarahan sepsis. Dibeberapa negara seperti di Amerika Serikat memperbolehkan aborsi dengan alasan medis tertentu, aborsi ini disebut sebagai aborsi terapeutik di negara Jepang dan Eropa Timur memperbolehkan aborsi dengan alasan terbatasnya jumlah penduduk sehingga praktik aborsi di negara tersebut dilegalkan. Namun di Indonesia melarang keras praktik aborsi dalam bentuk apapun, namun menurut Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 praktik aborsi diperbolehkan dengan indikasi medis, namun dalam ketentuan yang tertera dalam Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 menjadi dilematis antara memperbolehkan atau melarang tindakan aborsi tersebut. Setelah mengalami gejolak yang sangat panjang pemerintah mencabut peraturan tentang Undang-Undang Kesehatan Tahun 1992 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seiring dengan perkembangan jaman dan banyak penolakan terhadap peraturan yang lama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri perbuatan aborsi merupakan tindakan kriminal atau dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa, Pasal yang mengatur terhadap kejahatan terhadap nyawa adalah Pasal 229, Pasal 346, Pasal 349, dan Pasal 535. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Serta menggunkan sumber bahan hukum sekunder sebagai sumber data utama, yang didasarkan pada bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, catatan-catatan ilmiah dan sumber bahan hukum lainnya.. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hanya Undang-Undang Kesehatan yang memperbolehkan seorang wanita melakukan aborsi dengan alasan faktor penyakit bawaan, dimana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya mengalami cacat secara fisik sehingga apabila bayi tersebut lahir akan mengancam jiwa ibu maupun bayi yang akan dilahirkan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU PENGGUNA HELM DI UNIVERSITAS HALUOLEO Widiasih, Ni Putu Sri
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 2 (2018): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.394 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i2.106

Abstract

Violations committed by motorists with not using a helmet shows compliance (compliance) are low traffic rules as regulated in section 57 subsection (2) of Act No. 22 of year 2009 about traffic Transport and streets. This type of research is conducted with the normative-legal research efforts are empirical. The research results showed that the factors cause motorists not wearing a helmet at the cross roads and surrounding A H.E. Mokodompit still in Kecamatan Kambu is a factor of consciousness and behavior, because almost all violations and traffic accidents on the road sekitasrnya and H.E. à Mokodompit that Kecamatan Kambu is still in its primary cause is the rider. These factors gave rise to differences of level of knowledge and/or understanding of the people against the prevailing rules resulted in a disparity that potentially gave rise to traffic problems in particular knowledge of the importance of the benefits the use of helmets for motorbike riders of vehicles that do not wear a helmet, both between road users themselves as well as between road users with apparatus that served to carry out law enforcement on highways, environmental factors contribute active in creating behavior-behavior that deviates. The citizens of the society like the breach of rules that have been set out in the legislation are likely to form a bad or aberrant personality on the individual efforts being done Satlantas Polres Kendari in tackling traffic offences caused by motorcyclists not wearing a helmet at the cross streets of H.E. à Mokodompit is by way of enforcing methods of pre-emptif, is an effort or prevention efforts against irregularities.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I A MAKASSAR SULAIMAN, HERLINA
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.482 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.105

Abstract

The perpetrator of the criminal act of the child cannot be equated with criminal adults. Therefore it needs more attention in the case of children. However, the child is the successor Nations that should be developed physically and mentally. The purpose of this research is to analyze the role of the Ombudsman in the performance of Marisa Polres versioned as well as analyze constraints are faced by Investigators in Marisa Polres versioned. This type of research is research used empirical research focus i.e. normative on secondary data sources (research libraries). This research uses the main data source i.e. secondary data, backed up with primary data sources. Secondary data is used that is derived from legislation such as the ACT on the criminal justice system of the child, the child protection ACT, Act No. 8 Of 1981 Year Book of the Police Act, Police ACT and some of the literature-literature as well as the results of his research,  and books related to the role of the Ombudsman in conducting versioned on criminal act committed by the child. Research results show that Marisa Polres in performing the investigation is a criminal act committed by the child by women and children protection Unit (UPPA). Starting from the stage of investigation, arrest, detention up at the stage of investigation conducted in accordance with the mandate of the ACT on the criminal justice system. Investigators in conducting versioned, get consideration from BAPAS. In addition, the investigators also act as mediator to conduct deliberations involving the child and the parent/guardian, the victim and the parent/guardian, supervisor of community, social professional pekera based on approach restorative. Obstacles faced by Investigators in the conduct of Marisa Polres diversion that is not yet the existence of BAPAS in counties Marisa so complicate investigators to coordinate-in terms of asking for consideration in doing versioned. In addition the party victims sometimes do not want to make peace so that the attempted diversion by Investigators was not achieved.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA ATAS PENGHENTIAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PALILING, DIMAS TEGAR
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.231 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.104

Abstract

From the juridical standpoint that there are issues that are not acomodate in the technical regulations for the procurement of goods and services, in this presidential regulation Number 54 year 2010 along with the revised document. In an implementation of the contract for the procurement of goods and services, such as the implementation of the construction made possible the occurrence state of kahar.  the goal of the research in this paper is analyzing the meaning of termination of contracts in the procurement of goods and services and analyze the legal consequences of termination of the contract against the execution of a contract for the procurement of goods and services .Research methods used in the writing of scientific papers using normative legal research methods. Research results show that the meaning of termination and termination of Contracts for the procurement of goods and services differs. Termination of the contract is a contract that is caused by the suspension not work power force of the implementation of the contract, but the contract still exist, such as the circumstances of the termination of legal consequences whereas kahar contract is the Provider is entitled to payment for the work that has been done and the user must make payment upon receipt of the goods/services; and the provider is entitled to financial compensation, in unison with the user having to provide financial compensation for the delay in payment, include the clause of the contract to change the determination of the length of time until when the contract is terminated and payout system.  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2014 DALAM PENETAPAN LABUNGKARI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN BUTONTENGAH WIRIDIN, DARMAWAN
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (781.325 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.103

Abstract

The Law’s Observation Of Regulation Number 15th 2014 Related With The Establishment Of Labungkari as The Capital City Of Middle Buton Districk..The aim of this research is to find out the advisability of Labungkari as the Capital City of Middle Buton Districk observed from a law’s side and to find out a background, a weakness, and surplus of established Labungkari as the Capital City of Middle Buton Districk. This research was done in Labungkari, exactly in a government of Middle Button Districk.The method was applied in this research is the descriptive method and purposed to describe anything that have forms the background of establishment Labungkari as the Capital City Of Middle Buton Districk. The writer use a qualitative analysis based on a reports and a documentation in the field. A data collecting technique in this research includes by a profound interview and a secondary data and a tertiary data a study book, a document, and the articles.From the research, the writer concluded that the establishment Labungkari as the Capital City of Middle BurtonDistrict is not advisable because the establishment is not based on a mechanism that have permanently in a law and the establishment is just based on a collective consensus between a societies element.
PELAKSANAAN WEWENANG WAKIL PRESIDEN N DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN HERMAWAN, BAMBANG
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 2 No 1 (2017): DECEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.712 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v2i1.102

Abstract

No details the authority owned by the Vice President could potentially lead to legal uncertainty. Whereas in the construction of the position incumbent of the position of the Vice President has a position that is very fundamental research purposes in writing this is to know the authority of the Vice President in the Organization of the Government and To knowing the implementation authority Vice President in organizing the Government. In this study the normative legal research using methods based on relevant legislation and other legal materials related to the substance of the research, then connected with problems in This research. Research results show that the authority of the Vice President is not set explicitly in the legislation. Authority of the Vice President are only found by analyzing the legislation. ' Where there are 3 Vice Presidential Authority: the authority of the Vice President as the representative of the President, the powers of the Vice President As President, the Maid Authority of the Vice President as successor to the President whereas the implementation authority Vice President subject to the authority of the source.  Source  from authority of the attribution of the implementation authority Vice President gained the authority directly by the 1945 Constitution and its implementation without going through intermediaries. For the delegation of authority then the implementation authority in advance must there is a delegation of authority that has the force of law so that the execution of the authority of the Vice-president can be strengthened by positive law in order to set up and defend it.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Putra, L. M. Ricard Zeldi
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.981 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.101

Abstract

The Organization of the Government of the village of terpisakan no peyelenggaraan autonomous region. Through law No. 6 Year 2014 about villages, each village given discretion to set its own kewenanganya, either the authority based on the origin of the local scale, the powers and authority of the village, in the transferred by the Central Government/provinces//kota in accordance with government legislation. This research uses the normative-empirical type. The data used in this research is the primary data, namely data obtained directly from the field in the form of interviews and questionnaires and secondary data, namely data obtained from graphical documents (tables, notes, meeting, meetings, etc), photographs, films, video recordings, and other things that can enrich the primary data.  Research results show that implementation of the allocation of Funds in the village of Banabungi Village have been implemented but in pelaksanaanya is not effective. It is based on is Not dilaksanakanya the principle of transparency and participatory in its own ruling, a factor pelaksanaanya i.e. the absence of legal sanctions or force power for the Government when the village does not implement legal norms. While the position of Permendagri NO. 113 Year 2014 about financial management is in compliance as regulations, although the above provision does not mention explicitly the type of legislation in the form of a regulation of the Minister, but the phrase rules set by Ministers at the top, reflecting the existence of ministerial regulation as one of the types of legislation.  
PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM JABATAN PUBLIK TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI Amrullah, Muhammad Salam
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.502 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.99

Abstract

Revocation of the right to vote and be elected in public office as an additional penalty applied to the defendant allows corruption cases. This research aimed (1) to investigate and analyze the relevance of the annulment of the vote right for the public position election of the corruption prisoners as seen from the perspective of the criminal aims; and (2) to investigate and analyze the factors effecting the annulment of the vote rights for the public positions  of the corruption prisoners. The research was conducted in Jakarta city by choosing the institutions relevant to the problem s of this thesis; they were the corruption eradication commission (KPK), Jakarta first thesis instance court, constitutional court, and the supreme court. The method used was the empirical study of the normative law. The nature of the research was descriptive using the primary and secondary data collected from the documents and interview techniques as well as reading the materials related to the exixting problems. The collected data were the analyzed using the qualitative descriptive analysis. The research result revealed that the imposition of the right to vote and to be voted for the public positions as the additional penalty was considered relevant to the purpose of the punishment,  I,e. to give retaliation and deterrent effect against the perpetrators of corruption. The law enforcement continued to expect that this additional punishment could prevent further corruption actions in the future. The factors effecting the implementation of the annulment of the right to vote and be voted for the public positions were already stated  clearly in the  law No. 31 of 1999 about the amendment of the criminal action corruption Jo the law  No. 20 of 2001 about the amendment of the law No. 31 of 1999 about the eradication of the corruption criminal  action, and the code of criminal law. As for its legal material, the conditions and mechanism of the annulment of the right to vote and be voted for public positions should be stated more clearly.
PRINSIP CHECKS AND BALANCES DITINJAU DARI SISI DAN PRAKTIK FAHARUDIN, FAHARUDIN
Jurnal Hukum Volkgeist Vol 1 No 2 (2017): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.684 KB) | DOI: 10.35326/volkgeist.v1i2.97

Abstract

The purpose of this research is to get a full description about the parliament concept in Indonesia that no clear enough use Threecameralism system (MPR, DPR, DPD) Bicameralism (DPR and DPD), or Unycameralism (MPR). Similarly, if use Bicameralism form (DPR and DPD) so is not make check and balances of character between DPR and DPD make Bicameralism concept in Indonesian only Weak Bicameralism not Strong Bicameralism. Result of this research is power phenomenal more arbitrarily that’s why the power must be limited and restriction of the power must be regulated and limited in certainty of legislation or constitution that purpose no happen accumulation power to one branch of power. Trias Politica doctrine divide three branch of power that is Legislative as make the rule, executive to ride of it, and Judicative to investigate that follow with checks and balances mechanism, so that it’s impress the arbitrarily or maybe make escaped from arbitrarily.