cover
Contact Name
Oki Sumiyanto
Contact Email
binamulia.hukum@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
oq.sumiyanto@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
BINAMULIA HUKUM
ISSN : 14100088     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
BINAMULIA HUKUM journal contains several types of research and reviews of disciplines chosen in several branches of legal studies, including Criminal Law, Civil Law, Business Law, Constitutional Law, and International Law. In addition, Journal also includes several studies of law in a broader sense
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM KONSTRUKSI UUD NRI 1945 Sinaga, Parbuntian
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.311 KB)

Abstract

The amendment of the 1945 Constitution has brought fundamental changes to the regional head election system in Indonesia. The substance of the amendment relates to the filling of the position of the regional head as regulated in Article 18 paragraph (4) of NRI Constitution of 1945, that “Governors, Regents, and Mayors respectively as a provincial, district and municipal government heads are elected democratically”. The phrase “chosen democratically” has been interpreted as a direct election by the people through Law (UU) No. 8 of 2015. In Article 1 number 1 of Law No. 8 in 2015 stated, “...elections are the implementation of the sovereignty of the people in provincial and district/city areas to elect the Governor and Vice Governor, Regent and Deputy Regent, and Mayor and Deputy Mayor directly and democratically”. The direct election of head regional (pilkada) by the people is one of the efforts to create a democratic government. Viewed from sovereignty people, direct election is a manifestation that the people have sovereignty, responsibility, rights and duties to democratically vote leaders who will form a government to administer and serve the whole layers of society in the region. In this case, the people have a chance to determine their leaders directly, freely, confidentially, without any interference from the parties anywhere. The ideal goal of direct election is the elected regional head is trusted, skillful, good personality and morals.  Thus, pilkada has a number of benefits, related to the improved quality of local government’s responsibility to brings into a fair, prosperous, and safe society. Abstrak Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Substansi perubahan itu berkaitan dengan pengisian jabatan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Frase “Dipilih secara demokratis” telah dimaknai sebagai pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui UU No. 8 Tahun 2015. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 disebutkan, “…pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis. Ditinjau dari kedaulatan rakyat, pilkada secara langsung merupakan perwujudan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat di daerah. Dalam hal ini rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, bebas, rahasia, tanpa intervensi dari pihak mana pun. Tujuan idealnya pilkada langsung antara lain, terpilihnya kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, berkepribadian dan moral yang baik. Dengan demikian, pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakatnya dalam upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Keywords: pemilihan kepala daerah, pilkada, kepala daerah, demokrasi.
KEDAULATAN DAN YURISDIKSI NEGARA DALAM SUDUT PANDANG KEIMIGRASIAN Santoso, Imam
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.117 KB)

Abstract

Sovereignty comes from the English language “sovereignty”, which is derived from the Latin “Superanus” which means in the Indonesian “highest”. The state is said to be sovereign or sovereign because sovereignty is an essential feature of a country. If it says that the country is sovereign, it is intended that the state has supreme authority. Nevertheless, the highest authority has its limit, that is, the country's territory. In the implementation of the sovereignty of the state, the state has jurisdictional territory, this jurisdiction is derived and sourced from the sovereignty of the state, namely the authority or state power under international law to regulate everything that occurs within the borders of the state and each state also have the authority to extend its criminal jurisdiction to criminal offenses throughout the implementation of the extension of the criminal jurisdiction are not inconsistent with the general principles recognized by the international community. Each sovereign state has an exclusive right that is the power to govern it’s the government, to open diplomatic relations with other countries, to accept or reject the arrival of foreign nationals and the full jurisdiction of crimes committed in the territory of the state. Since the announcement of the “Juanda Declaration” in 1957 and the adoption of the declaration into the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS in 1982, the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia becomes an inseparable unity of 12 nautical miles from the point the outermost tide differs from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia by “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” or TZMKO of 1939 concerning Maritime Territorial and Maritime Regulations of the Dutch East Indies Environment. In addition to change state boundaries “UNCLOS” has also established the Additional Zones, Exclusive Economic Zones, and the Free Seas. The immigration function has additional authority to enforce the law in the Exclusive Economic Zone along with other functions of tax, custom, and sanitary. Abstrak Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris “sovereignty”, yang asal-usulnya dari bahasa latin “superanus” yang artinya dalam bahasa Indonesia “teratas”. Negara dikatakan berdaulat atau “sovereign”, karena kedaulatan merupakan suatu ciri hakiki dari sebuah negara. Bila dikatakan bahwa negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian kekuasaan tertinggi itu ada batasnya, yaitu sebatas wilayah negara tersebut. Dalam mengimplementasikan kedaulatan negara, negara memiliki wilayah yurisdiksi. Yurisdiksi ini diperoleh dan bersumber pada kedaulatan negara, yaitu kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negara dan setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminalnya terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui masyarakat internasional. Setiap negara berdaulat memiliki hak eksklusif atau “exclusive right” yaitu kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, menerima atau menolak kedatangan orang asing ke negaranya dan yurisdiksi penuh atas tindak pidana yang terjadi di wilayah negara. Sejak diumumkannya “Deklarasi Juanda” pada tahun 1957 dan diterimanya deklarasi tersebut ke dalam “United Nations Convention on the Law of Sea” atau UNCLOS pada tahun 1982, maka luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan seluas 12 mil laut dari titik pasang surut terluar yang berbeda dengan luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” atau TZMKO tahun 1939 mengenai Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim Hindia Belanda. Di samping perubahan batas wilayah Negara, “UNCLOS” juga telah menetapkan Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Laut Lepas. Fungsi imigrasi mendapat kewenangan tambahan untuk melakukan penegakan hukum pada Zona Ekonomi Eksklusif bersama dengan fungsi lainnya yaitu pajak, cukai, dan sanitary. Keywords: kedaulatan, yurisdiksi, kewenangan fungsi imigrasi.
AKIBAT HUKUM BAGI ANAK LUAR KAWIN DALAM PEMBAGIAN WARISAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Kusumadewi, Yessy
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.5 KB)

Abstract

The award Number 46/PUU-VIII/2010 about illegitimacy by the Constitutional Court in 2012 brought drastic changes to Civil Code and the Law Number 1 of 1974 about the Marriages in relation to the law issue of the hereditary for illegitimate children, wherein the decisions of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 stated that the provision of Article 43 Paragraph 1 of the Marriage Law is contradictory to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as long interpreted elimination of the relationship with men that can be proved by science and technology and/or other evidence evidently have blood relationship as his father. This means that the illegitimate children get the right to inherit the estate of inheritance belonging to the heir along evidenced by using science and technology that is DNA. If associated with the civil code, an illegitimate child may have the right to inherit if the heir or biological father recognizes the illegitimate child, and the division of the inheritance is based on the use of the legitieme portie as stipulated in the civil code. Abstrak Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin oleh Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2012 membawa perubahan besar dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam kaitannya dengan masalah hukum pewarisan bagi anak luar kawin, dimana dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hal ini berarti bahwa anak luar kawin tetap mendapatkan hak untuk mewarisi harta warisan milik pewaris sepanjang dapat dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu DNA. Apabila dikaitkan dengan KUH Perdata, anak luar kawin dapat memiliki hak untuk mewarisi apabila pewaris atau ayah “biologisnya” mengakui anak luar kawin tersebut, dan pembagian besarnya harta warisan didasarkan pada penggunaan legitieme portie seperti yang diatur dalam KUH Perdata. Keywords: anak luar kawin, warisan, ayah biologis, putusan mahkamah konstitusi.
ETIKA MORAL BERJALAN, HUKUM JADI SEHAT Djoko S, FX. Warsito
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.461 KB)

Abstract

Ethics is a branch of the philosophy talk about human practices or about the act or conduct man as a human being. Ethics aims to show the essence of good and evil and helping us to deal with those social and cultural critically and objectively. The general norm which consists of the norm manners, legal norms, and moral standard moral norms apply to all people wherever and whichever status they are in, whereas the specific norm is for them in special status situations whether they choose themselves or because of their circumstances. When Moral Ethics is Associated with Law Enforcement, then moral Ethics becomes important for law enforcers to enforce the law to be sound. Abstrak Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang berbicara tentang praktik manusiawi, atau tentang tindakan atau perilaku manusia sebagai manusia. Etika bertujuan untuk menerangkan hakikat dari kebaikan dan kejahatan dan membantu kita untuk dapat menghadapi perubahan sosial budaya secara kritis dan objektif. Norma umum yang terdiri atas norma sopan santun, norma-norma hukum, dan norma moral berlaku untuk semua orang dimana pun dan dalam status apa pun mereka berada, sedangkan norma khusus ialah untuk mereka dalam status situasi yang khusus baik mereka pilih sendiri ataupun karena keadaan mereka. Ketika Etika Moral dihubungkan dengan penegakan hukum, maka etika moral menjadi sesuatu yang penting untuk diterapkan oleh penegak hukum agar hukum menjadi sehat. Keywords: etika, etiket, norma umum, norma khusus, moral, etika moral
GANTI RUGI DALAM METODE PROMOSI YANG MENYESATKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Sharon, Grace
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.36 KB)

Abstract

In the early history of marketing is done by exchange of goods (barter) and continues to grow into using money up to modern marketing. Marketing must be a tool of the organization to know what human’s needs, just become an opportunity to create the fulfillment of business itself. In economics, the scope of marketing is simplified into four main activities known as 4P namely: product, price, place, promotion. The promotion itself is a process of communication or delivery of news about products of goods and/or services from business actors to consumers who are informing, persuading, and/or influencing consumers to use the product. But often the implementation of such promotional activities is done unproperly. Just as in misleading promotional methods, which ensnare consumers in a state of weakness and powerlessness with psychic pressure from business actors, as well as the use of standard clauses containing exoneration clauses, and these things are the serious disadvantage for consumers. Abstrak Pada awal sejarah pemasaran dilakukan dengan cara pertukaran barang (barter) dan terus berkembang menjadi perekonomian dengan menggunakan uang sampai dengan pemasaran yang modern. Pemasaran haruslah merupakan sarana dari organisasi untuk mengetahui kebutuhan manusia yang tak terpenuhi, baru menjadi peluang usaha menciptakan pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Dalam ilmu ekonomi, ruang lingkup pemasaran disederhanakan menjadi empat kegiatan utama yang dikenal dengan 4P yakni: product (produk), price (harga), place (tempat), promotion (promosi). Promosi itu sendiri adalah proses komunikasi atau penyampaian berita tentang produk barang dan/atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen yang sifatnya memberitahukan, membujuk, dan/atau mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk tersebut. Namun, seringkali pelaksanaan dari kegiatan promosi tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam metode promosi menyesatkan, yang menjerat konsumen dalam keadaan lemah dan tak berdaya dengan tekanan psikis dari pelaku usaha, atau penggunaan klausula baku yang mengandung klausula eksonerasi, dan hal-hal tersebut sungguh merugikan konsumen. Keywords: perlindungan konsumen, kontrak baku, metode promosi menyesatkan.
PEREMPUAN, HAM DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA Krisnalita, Louisa Yesami
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.92 KB)

Abstract

Equality and elimination of discrimination against women are often the centers of attention and a shared commitment to implement them. However, in social life, the achievement of equality of women's dignity still has not shown significant progress. The issues of human rights and women have not been taken seriously by the state. The issue of systematic gender-based violence, political rights, and the right to work for women are often violated. Many women's rights to occupations still face many of the clashes either because of inconsistent legal implementation issues or different perceptions of the role of women in the public sector. Abstrak Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspons secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan yang masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan di sektor publik. Keywords: perempuan, hak asasi manusia.
PEMERINTAHAN DESA Sugiman, Sugiman
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.33 KB)

Abstract

The Village Government is the Village Head or the so called other name, assisted by the village apparatus as an element of the Village Administration. In Law Number 6 the year 2014, the village explicitly assigns duties to the village administration, namely the government, the implementation of development, community development, and community empowerment based on Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and Bhinneka Tunggal Ika. The basic purpose of protecting the whole nation of Indonesia nation and entire Indonesia's blood spill, promoting the common prosperity, educate the nation and participate in a world order based on freedom, eternal peace, and social justice. Abstrak Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keywords: pemerintah, kepala desa, pemerintahan desa.
PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Yusnita, Ummi
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 1 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.183 KB)

Abstract

This research has been backgrounded by the sea boundary disputes between Indonesia and Malaysia and there are still many potential possibilities of sea boundary disputes between Indonesia and Malaysia. The problem systematic in this research was about the causal of the lawsuit and the determination of sea border (delimitation) between Indonesia and Malaysia as well as the most proper ways to solve them. This research is normative law research which had been done through a literature study. The problem approach was conducted by juridical and normative ways to see how the normative rules concerning international sea law especially those which regard to sea border (delimitation)’s problem between countries. The result of research showed that the sea border (delimitation) between the countries. The result of research indicate that the sea border determination (delimitation) problem between the countries was caused by the differences in conception of sea border determination and the inconsistency of Malaysia to UNCLOS and the lack of Indonesian government’s attention to the sea border as well as the small islands especially for those located at the border regions. The dispute settlement that is considered appropriate in maritime boundary disputes between Indonesia and Malaysia is negotiation and if through negotiation is not successful, and then the next step is to bring the dispute to the International Tribunal for the Law of the Sea. Abstrak Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia dan masih banyak potensi kemungkinan timbulnya sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini mengkaji penyebab munculnya permasalahan dalam penentuan delimitasi laut antara Indonesia dan Malaysia, dan alternatif penyelesaian sengketa yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana peraturan-peraturan secara normatif mengenai hukum laut Internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah perbatasan (delimitasi) laut antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam penentuan delimitasi adalah adanya perbedaan konsep dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia, inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982, dan kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia terhadap laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Keywords: hukum laut, KHL 1982, batas laut, sengketa batas laut.
PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN Sinaga, Niru Anita
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 2 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.803 KB)

Abstract

Article 1313 of the Civil Code states that an agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people. In general, the agreement is the agreement of the parties about a matter that creates a legal relationship, raises the rights and obligations and if not executed as promised it will impose sanctions. The purpose of the agreement is to be the basis of a settlement if problems arise later in order to protect the parties, obtain legal certainty and justice. This study discusses the things that must be considered or fulfilled in making agreements and how the role of the principles of a legal agreement in realizing the objectives of the agreement. The settlement of the dispute of the agreement shall be settled not solely on the basis of what is written in the agreement but to consider the harmony of all the principles of the law of the agreement, namely the principle of contractual freedom, the principles of consensualism, the principles of legal certainty (pacta sunt servanda), good faith principles, personality principles, trust principles, principles of equality of rights, moral principles, The principle of propriety, customary principle, equilibrium principles, and The principle of protection. Abstrak Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi. Tujuan dibuatnya perjanjian adalah sebagai dasar penyelesaian apabila timbul masalah di kemudian hari agar para pihak terlindungi, mendapatkan kepastian hukum, dan keadilan. Penelitian ini membahas hal-hal yang harus diperhatikan atau dipenuhi dalam membuat perjanjian dan bagaimana peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. Penyelesaian sengketa perjanjian hendaklah diselesaikan tidak hanya didasarkan pada apa yang tertulis dalam perjanjian tetapi memperhatikan keselarasan dari seluruh asas-asas hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sunt servanda), asas itikad baik (good faith), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hak, asas moral, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas kepastian hukum, asas keseimbangan, dan asas perlindungan. Keywords: perjanjian, asas perjanjian, tujuan perjanjian.
TINDAKAN HUKUM BAGI PENYUSUP DI BIDANG NARKOBA Andreas, Andreas; Calvin, John; Kresna, Viony
BINAMULIA HUKUM Vol 7 No 2 (2018): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.649 KB)

Abstract

Intruders have an important duty to dismantle a violation of the law in the field of criminal acts of drugs which causes a lot of harm to the state and public. There are various ways to unload the problem one way, the central use technique cover agent (undercover agent). Things are needed rules law to protect all actions carried out by intruders to carry out their duties. Abstrak Penyusup mempunyai tugas penting untuk membongkar suatu pelanggaran hukum di bidang tindak pidana narkoba yang banyak menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Ada berbagai cara untuk membongkar permasalahannya salah satu cara yaitu dengan menggunakan teknik agen terselubung (undercover agent). Hal tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum untuk melindungi semua tindakan yang dilakukan oleh penyusup untuk melakukan tugasnya. Keywords: tindakan, penyusup, narkoba, aturan hukum.

Page 1 of 3 | Total Record : 24