cover
Filter by Year
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 2355987X     EISSN : 2622061X
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law
Articles
61
Articles
Penggunaan Surat Keterangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017

Faridhi, Adrian ( Universitas Lancang Kuning Pekanbaru )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (659.039 KB)

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun termasuk juga dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Pilkada), memilih merupakan hak asasi yang mesti dilindungi sebagai hak dasar warga negara. Syarat untuk memilih dalam perkembangannya mengalami perluasan makna demi dapat menggunakan hak politik berupa memilih dan dipilih, pada awalnya syarat memilih menunjukkan surat undangan memilih, dengan putusan Mahkamah Konstitusi cukup menunjukkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), timbul permasalahan ketika proses penerbitan KTP bermasalah, namun penggunaan KTP sebagai dasar identitas untuk memilih, maka terbitlah ketentuan penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP yang belum selesai. Metode penelitian ini mengunakan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian yaitu penggunaan surat keterangan sebagai pengganti KTP didapatkan jumlah yang cukup besar saat Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017 dan surat keterangan yang digunakan sebagai pengganti KTP diberikan tidak melampirkan foto sebagaimana yang terdapat didalam KTP yang berpotensi menimbulkan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada.

Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Suparta, Endang ( Universitas Islam Riau )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.55 KB)

Abstract

Membahas euthanasia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hal yang sangat menarik mengingat dalam dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia memaknai hak hidup sebagai salah satu hak yang sangat prinsipil, bahkan hak ini masuk dalam kategori non derogable right, yakni hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun dan oleh siapapun. Persoalan euthanasia memang pada dasarnya adalah suatu bentuk menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak menimbulkan rasa sakit dengan maksud meringankan beban penyakit dari yang bersangkutan, namun dalam perspektif HAM, hak hidup sama sekali tidak boleh dihilangkan, sekalipun atas izin dari yang bersangkutan, sehingga segala bentuk penghilangan hak hidup seseorang jelas merupakan sebuah pelanggaran HAM yang tentu saja memiliki konsekuensi hukum bila hal tersebut dilakukan. Dari berbagai macam perdebatan mengenai euthanasia, mulai dari sudut pandang HAM, Agama dan prakteknya dibeberapa Negara, alangkah baiknya Indonesia tetap melarang perbuatan euthanasia, dengan menuangkannya ke dalam suatu ketentuan hukum yang lebih tegas dan yang jauh lebih baik dari pengaturan euthanasia sebagaimana terdapat dalam KUHP saat ini.

Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016

Chan, Syapri ( Universitas Al-Azhar Medan )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.154 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan dengan mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Permasalahan yang akan diteliti: Pertama, apakah korporasi perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya? Kedua, bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana korporasi perbankan? Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa perbankan dapat dimintakan pertanggungjawabanatas tindak pidana yang dilakukannya, Kedua, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan adalah melalui restitusi atau melalui gugatan perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan dapat memperoleh suatu perlindungan hukum berupa ganti kerugianberupa restitusi dan gugatan perdata.

Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi

Silalahi, Dian Herdian ( Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.122 KB)

Abstract

Permasalahan yang diteliti disini adalah upaya penanggulangan, hambatan dan upaya ke depan pada tindak pidana narkotika di wilayah Polres Tebing Tinggi, Metode yang digunakan pada penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua pendekatan, yaitu: Pendekatan yuridis normtif dan Pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan narkoba melalui tiga cara yaitu preemtif, prefentif, dan refresif.

Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat

Rangkuti, Afifa ( UIN-SU Medan )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.226 KB)

Abstract

Dalam praktek kehidupan bernegara sejak masa awal kemerdekaan hingga hari ini, ternyata pemahaman demokrasi saat ini di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang berbeda satu dengan lainnya. Sejak era reformasi, ada perubahan politik yang signifikan di Indonesia. Melihat implementasi demokrasi di era reformasi ini sering disebut sebagai masa-masa euforia kebebasan, kita harus jujur dan rela merupakan cara untuk mengembangkan demokrasi kita yang tidak sehat, sehingga konsep demokrasi yang berulang kali kita kembangkan itu dapat meningkatkan situasi dan segera membawa bangsa ini keluar Dari krisis multidimensi yang terjadi, bahkan ada tanda-tanda semakin memperburuk situasi. Ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan demokrasi adalah QS.Ali Imran 159. Sementara di dalam Al Qur'an membahas musyawarah di QS.Ash-Shuraa: 38. Diskusi tentang konsep demokrasi pada akhirnya menuntun umat Islam untuk bergerak maju dan mengimplementasikan garis besar Qur'an dan Sunnah Nabi dan praktek masyarakat yang ada di zaman Nabi dan Sahabat-Sahabatnya. Penggalian demokrasi itu penting dan relevan karena dalam Al Qur'an dan kehidupan Nabi dan Muslim sebelum kita ada dalam kehidupan masyarakat yang adil, beradab dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Analisis Yuridis Perjanjian Usaha Waralaba Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Nasution, Rina Suryana ( Universitas Al-Azhar )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.799 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha waralaba dan karakteristik bisnis waralaba, sehubungan dengan menjamurnya bisnis waralaba di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bisnis waralaba masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu usaha yang lebih menguntungkan dan relatif membutuhkan lebih sedikit modal dibandingkan jika harus memulai bisnis baru. Bisnis waralaba ini dapat segera dijalankan setelah disepakatinya perjanjian antara pihak pemilik hak waralaba dengan pemegang hak waralaba, dengan hak dan kewajiban tertentu yang diemban oleh masing-masing pihak, dengan berpedoman pada syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Namun selain peraturan dasar perjanjian tersebut, peraturan perundang-undangan spesifik yang disediakan oleh Pemerintah sebagai payung hukum bagi berkembangnya bisnis waralaba ini masih relatif kurang memadai, sehingga banyak pengusaha yang masih merasa “takut” untuk memulai bisnis semacam ini, dan lebih memilih mengembangkan bisnisnya sendiri.

Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan HidupPertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup

Naldo, Rony Andre Christian ( Universitas Simalungun, Pematangsiantar ) , Purba, Mesdiana ( Universitas Simalungun, Pematangsiantar )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (685.776 KB)

Abstract

Absolute Accountability Corporations because Land Fire Causes Pollution / Environmental Damage. As a legal subject, in carrying out business activities, each corporation is obliged to maintain the sustainability of environmental functions, by preventing pollution / damage from exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. In fact, there are various corporations whose land is burned, resulting in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. This study discusses the absolute responsibility of corporations because land fires result in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. In connection with this, this study discusses further about the application, constraints, and solutions to the application of absolute responsibility to corporations because land fires result in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. This study uses a type of normative legal research, with a holistic normative juridical method, and is descriptive analytical. The results of the study concluded that not all Judges of the public justice institutions applied absolute responsibility to corporations because land fires resulted in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage. There are 4 (four) constraints and 7 (seven) solutions to the application of absolute responsibility to corporations because land fires result in pollution / damage exceeding the quality standards / standard criteria for environmental damage.

Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak dan Orang Dewasa

Ginting, Haryanto ( Universitas Medan Area ) , Muazzul, Muazzul ( Universitas Medan Area )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.54 KB)

Abstract

The Role of the Police in the Application of Restorative Justice to Perpetrators of Criminal Offenses Conducted by Children and Adults The rise of cases of brawl between high school students and even not only between high school students, but also has hit up to campuses, this often happens in big cities such as Jakarta, Surabaya, and Medan. This study aims to determine the role of the Police in implementing Restorative Justice against perpetrators of criminal acts of beating carried out by children and adults that occurred in the District of Namo Rambe District of Deli Serdang. The research method is done by using descriptive qualitative method that is normative. Based on the data obtained in the results of this study, the authors draw conclusions as follows: The criminal justice system must always promote the importance of law and justice. But there is a false view that the measure of the success of law enforcement is only marked by the success of bringing a suspect to court and then being sentenced. The measure of success of law enforcement by law enforcement officers should be characterized by the achievement of values of justice in the community. The police as a state tool that plays a role in enforcing the law is expected to be able to respond to this by implementing a Restorative Justice mechanism.

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/pid.sus/2014PN.Mdn

Sidabutar, Risna ( Universitas Medan Area ) , Suhatrizal, Suhatrizal ( Universitas Medan Area )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.881 KB)

Abstract

Legal Protection for Children Conducting Crimes of Harassment on Decision No.2 / pid.sus / 2014PN.Mdn Legal protection, for children can be interpreted as an effort to protect the law on various rights and freedoms of children and various interests related to child welfare. So, all children are protected, including children who are dealing with the law (ABH). The purpose of protection is to ensure the full rights of children to live, grow and participate optimally in accordance with human dignity and dignity, and to be protected from violence and discrimination, in order to realize quality Indonesian children who are noble and prosperous. Criminal action is a term commonly used in Indonesian law, where the term criminal act emphasizes an action that includes the meaning of doing or acting actively and not doing passively which is closely related to an attitude of someone who acts or acts. The actions or actions referred to contain elements or unlawful nature of an existing legal rule that prohibits such actions so that these actions can be punished.

Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja Yang Dibuat Secara Lisan

Sumardi, Fauzi ( Universitas Medan Area ) , Mubarak, Ridho ( Universitas Medan Area )

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 1 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.182 KB)

Abstract

Juridical Review Of Work Agreements Made OrallyA verbal work agreement is a work relationship that is made without the signing of a work agreement, a verbal work agreement is sufficient with a statement that is mutually agreed upon by both parties and should be witnessed by at least two witnesses. The purpose of this study was to find out how the legal strength of work agreements made verbally and how legal protection for workers whose employment relationships are based on verbal work agreements. The research method used is the library research method, namely by conducting research on various written reading sources, and the Field Research method, which is a juridical review of workers whose work relations are based on verbal work agreements. The purpose of this study is to find out the answers to the problems discussed. The results of the study indicate that the legal strength of the work agreement made orally is not specifically regulated in the Civil Code or in other laws and regulations so that the arrangement of oral agreements only follows the arrangement of work agreements in general