cover
Contact Name
Satrio Ageng Rihardi
Contact Email
hukum@untidar.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
hukum@untidar.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota magelang,
Jawa tengah
INDONESIA
Literasi Hukum
Published by Universitas Tidar
ISSN : 25980769     EISSN : 25980750     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel ilmiah yang mengedepankan pada nilai-nilai riset dalam mengembangan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KEHUTANAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING Mamu, Karlin Z
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.481 KB)

Abstract

Penelitian mengenai kejahatan illegal logging ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo, serta faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Provinsi Gorontalo. Sumber data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menangani kasus illegal logging. Data yang telah diperoleh akan di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil yang telah dicapai adalah implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap pelaku kejahatan illegal logging di Provinsi Gorontalo belum optimal, sehingga belum memenuhi aspek kepastian dan keadilan. Faktanya bahwa dalam penegakkan hukum terhadap kasus illegal logging khususnya dalam bentuk modus operandi maupun terhadap pelaku tidak hanya dalam bentuk upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi upaya refresif juga tidak berjalan efektif. Hal ini disebabkan sulitnya petugas menjangkau semua hutan yang ada di Gorontalo dan sulitnya menemukan barang bukti serta ringannya sanksi yang diberikan kepada pelaku, sehingga tidak dapat memberikan efek jera. Hal inilah yang menyebabkan belum seimbangnya antara sanksi pidana yang diterima dengan akibat perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian diperlukan peningkatan personil aparat penegak hukum (PPNS Kehutanan dan Polisi Hutan). Oleh karena itu, diharapkan agar pemerintah menerapkan sistem satelit di tempat yang dianggap rawan. Dengan adanya sistem tersebut, secara otomatis akan merekam siapa saja yang merusak hutan, sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam menangkap pelaku tanpa harus melakukan patroli lapangan.
THE DECLINE OF GOLKAR PARTY’S HEGEMONY. GOLKAR’S PERFORMANCE IN FACING THE SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS IN SOUTH SULAWESI Syamsuri, Muhammad Reza; Eko Wardani, Sri Budi
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.657 KB)

Abstract

After the era of decentralization and democratization, Golkar entered the era of direct regional elections. Golkar in its participation in regional elections in South Sulawesi in 2005-2013 was relatively successful in most regions in South Sulawesi. Entering the regional elections simultaneously in 2015 and 2018, Golkar valued a significant reduction of votes. In some regions, Golkar showed poor performance. Ironically, out of eleven regional elections, Golkar only nominated its candidates in six regions and only won in one region. At present Golkar is facing a serious challenge if it wants to maintain its position in South Sulawesi as the largest base in the region. This qualitative research found the weakening factor of Golkar's power in South Sulawesi in the 2015 simultaneous elections. This factor was the existence of elite factionalization that occurred inside Golkar party after the 2014 presidential election which had an impact on the creation of Golkar internal conflicts and factions in simultaneous elections in South Sulawesi
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN SIMPAN PINJAM DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM Prabowo, Wahyu
Literasi Hukum Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (452.354 KB)

Abstract

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai perjanjian simpan pinjam dalam Koperasi Simpan Pinjam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mempunyai tujuan memahami masalah sosial secara holistik dan mendalam atas fenomena yang terjadi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi harus dapat menampung kebutuhan ekonomi anggotanya melalui lapangan usaha yang akan dipilih, sehingga lapangan usaha koperasi tergantung dari tujuan koperasi tersebut dalam memberikan pelayanan kebutuhan kepada anggotanya. Koperasi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi mengatur bahwa : “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit simpan Pinjam (USP). Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam harus memenuhi pasal 1320 KUHPerdata.
KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM Kumalasari, Rosa
Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.358 KB)

Abstract

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum pidana. Makna Pancasila harus menjiwai tujuan hukum pidana. Karena itu, tujuan pidana terhadap Bangsa Indonesia bukan saja harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia saja melainkan harus juga berurat akar dalam batang tubuh Bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus pula diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya ditengah maraknya perdebatan terkait eksistensi pidana mati. Pro dan kontra yang selalu muncul mengenai pidana mati tidak lain selalu dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.Kata kunci: Kebijakan Pidana Mati, Perspektif HAM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL Rihardi, Satrio Ageng
Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.896 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak perempuan yang merupakan korban dari ekploitasi anak dan hak-hak apa saja yang akan di peroleh korban eksploitasi anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara represif adalah dengan menerapkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan melalui penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomidan/atau seksual. Sedangkan perlindungan secara preventifnya adalah Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Anak, Hak-Hak Eksploitasi Anak
The Conflict of Private-National Interests in the Divestation of PT. Newmont Nusa Tenggara’s Shares (The Study on Newmont Divestation 2008-2016) Hasiman, Ferdi; Pasha, Julian aldrian
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.146 KB)

Abstract

The 1945 Constitution mandates that strategic mining must be controlled by the state. Not by foreign corporations. Based on that mandate, Indonesian government is struggling for the shares divestment of Newmont Nusa Tenggara (NNT), an American based mining company. NNT operates the Batu Hijau and the Elang Dodo Rinti mine. NNT’s Contract of Work mandates NNT to divest shares of 51 percent. NNT disobeyed the divestment order. In the divestment process, there is a conflict of private-national interests. The divestment process becomes an event to seize the oligarchy. In some term, a new oligarchy regulates Newmont
RAHASIA DAGANG DALAM USAHA FRANCHISE DI BIDANG KULINER Gama Bhakti, Indira Swasti
Literasi Hukum Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.694 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul "Rahasia Dagang dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana apabila ada usaha waralaba di bidang kuliner yang dalam mewaralabakan usahanya dengan tidak mempunyai rahasia dagang akan resep masakannya. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan, dengan pendekatan yuridis normatif. Penganalisaan data dari hasil penelitian ini, menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanHak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya rahasia dagang, seperti diketahui merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Oleh karena memiliki manfaat ekonomi maka suatu kekayaan intelektual dapat menjadi aset perusahaan.Unsur rahasia dagang memegang peranan sangat penting terutama dalam waralaba, yaitu biasanya mengenai resep pembuatan seperti dalam waralaba di bidang kuliner. Berdasarkanundang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang menpunyai aset HKI diperbolehkan untuk memberikan hak atas aset HKI yang dimiliki kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnya sebagai suatu aset HKI berdasarkan lisensi atau waralaba. Waralaba merupakan salah satu bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang disebut franchisor memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut franchisee untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor. Pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement).Rahasia dagang merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh franchisor yang diberikan kepada franchisee akibat ditandatanganinya perjanjian waralaba diantara mereka.
SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NO 2 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UNDANG UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Hakim, Sholihul
Literasi Hukum Vol 1, No 1 (2017): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.183 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji sinkronisasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dalam sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data dikumpulkan dengan teknik riset kepustakaan. Hasil penelitian yang mendasarkan pada, teori hierarki perundang-undangan, dan teori asas pembentukan perundang-undangan yang baik menunjukkan bahwa Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 tentang pengendalian lingkungan hidup tidak sinkron dengan ketentuan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan muatan dalam aturan inilah yang menjadikan terbengkalainya beberapa permasalahan lingkungan hidup di daerah, Kota Solo sendiri belum melakukan penyesuaian terhadap UU No 32 Tahun 2009 dikarenakan belum munculnya peraturan pelaksana dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan di daerah.  Perda Kota Surakarta No 2 Tahun 2006 seharusnya melakukan penyesuaian terhadap peraturan yang baru yakni Undang-undang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan amanah UU No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tugas dan kewenangan daerah dalam hal pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Pemerintah Kota Surakarta bersama DPRD dapat melaksanakan revisi dengan mendasarkan pada UUD RI Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan pasal 33 ayat (4) serta UU-PPLH No 32 Tahun 2009. Apabila terjadi ketidaksesuaian dengan aturan pelaksana dikemudian hari, maka harus dilakukan  penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
AKTUALISASI NILAI NILAI PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA Hadji, Kuswan
Literasi Hukum Vol 2, No 1 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.107 KB)

Abstract

Indonesia saat ini dalam kondisi sangat memprihatinkan, banyak masalah menimpa bangsa kita, dalam bentuk krisis multimensional baik bidang POLEKSOSBUD Hankam, Pendidkan dll, yang sebenarnya berhulu pada krisis moral. Korupsi yang telah terjadi sejak lama, belum juga mampu terselesaikan hingga saat ini. Tragisnya, sumber krisis justru berasal dari Institusi pemegang amanah rakyat, baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Setiap hari kita disuguhi berita-berita Mal- Amanah yang dilakukan oleh orang-orang yang dipercaya menjalankan pemerintahan. Beragam upaya pencegahandan penyelesaian masalah korupsi telah dilakukan.Korupsi ternyata juga telah merasuk keberbagai lini kehidupan,tak terkecuali dunia pendidikan. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan pemberantasan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Angka korupsi di Indonesia yang cukup tinggi perlu dilakukan pemberantasan korupsi secara serius di Indonesia. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara melakukan gambaran serta menguraikan dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi berdasarkan fakta yang ada dilapangan, adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dan analisa data dilakukan secara diskripsi kualitatif. Kata Kunci  : Aktualisasi,  Nilai Pancasila, Norma, Korupsi
PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/2016) Wardah, Wardah
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.504 KB)

Abstract

Adat Law knows no sale and purchase of land with rights or promises to buy back. The existence of this provision overrides the terms of sale and purchase which are regulated in the Civil Code that allow the sale and purchase with the right to buy back. Although the sale and purchase of land with the right to buy back has been declared prohibited in the National Land Law, in practice there are still many such conditions resulting in land disputes as occurred in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3191 K / Pdt / 2016. The author in this study wants to examine and analyze further the Decidendi Ratio of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3191 K / Pdt / 2016 and the validity of the Deed of Sale and Purchase Agreement which contains the right to repurchase. The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a legal approach and conceptual approach. The results showed that the enactment of the Agrarian Basic Law which made Adat Law as a National Land Law removed the existence of buying and selling institutions with the right to repurchase. Legal actions carried out by the parties in the form of an Agreement to Bind Sale and Purchase and a Proxy of Selling accompanied by a clause on the right to buy back are null and void. The Notary Deed containing the Agreement on the Binding of Sale and Purchase and Selling Authorization accompanied by the right clause to repurchase is still valid and binding on the parties until the Deed is canceled based on the Court Decision

Page 1 of 3 | Total Record : 24