cover
Contact Name
M. Nazir Salim
Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 2 (2017): BHUMI" : 11 Documents clear
PENGANTAR REDAKSI Pelaksana, Redaksi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.146 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.131

Abstract

Pada edisi kali ini kami menurunkan 10 artikelterpilih. Ahmad Nashih Luthf i menulis sejarahorganisasi tani berbasis keagamaan dan kontekstualisasinyasaat ini dihadapkan pada tantangantanganmutakhir. Ia menulis dalam judul “Sejarahdan Revitalisasi Perjuangan Pertanian NahdlatulUlama Melawan Ketidakadilan Agraria”. Uraianhistorisnya didasarkan pada telaah arsip dari ANRIdan dokumen militer. Penulis menjelaskan sejarahkelembagaan Pertanian Nahdlatul Ulama (Pertanu)dan perjuangannya dalam membela kaum tanipasca 1965, serta dinamika pelaksanaan landreformdan arus baliknya yang terjadi di Banyuwangi, JawaTimur. Kontekstualisasi peran kelembagaan NUdalam memperjuangkan nasib petani ditunjukkandengan keberadaan ormas keagamaan ini yangmengangkat isu reforma agraria sebagai salah satutopik Munas Nahdlatul Ulama 2017.
Pola Keruangan Nilai Tanah di Kota Madiun Menggunakan Perspektif Ekonomi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (984.402 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.126

Abstract

Abstract: Changing the orientation of land demand from the city center towards the suburbs can alter the physical pattern of spatial and economic pattern in that location. The nominal value of the land within the suburbs is not the same, depending on the quality and quantity of space available, this makes the market different and in the end make the spatial distribution of land values and patterns in every corner of the city. The study was conducted in the city of Madiun where the area is physically not too wide and allows the development of the city. This study aims to describe the structure of land values in the city of Madiun in the form of contours as well as to analyze/explain the pattern of land values from the perspective of spatial economy. The analysis is done by looking at each disparity/ difference between the value of land between objects/samples depicted in the contour line of land values. The value of the various soil contours shows the pattern of soil value which is further examined and studied according to spatial theory. The analysis of the land value pattern from the perspective of spatial economy is done with the spatial economic variables that exist around it, such as public facilities, economic center, land use, quality and road network and so forth. In this case a superimpose / overlap between the land value pattern map (in contour form) with maps of public facilities, road access maps, land use maps, and so on. Spatial pattern of land value in Madiun City tends to spread and in each pattern is not interrelated. There are strong indications that land value patterns in Madiun City are spatial economically influenced by several things, such as accessibility, facilities / services, and economic centers. Intisari: Perubahan orientasi permintaan tanah dari tengah kota menuju ke arah pinggiran kota dapat merubah pola fisik keruangan dan pola ekonomi di lokasi tersebut. Nilai nominal lahan di dalam maupun pinggiran kota tidak sama, tergantung kualitas dan kuantitas ruang yang tersedia, hal ini menjadikan pasarnya pun berbeda-beda dan pada akhirnya menjadikan sebaran maupun pola nilai tanah yang secara spasial berbeda pada setiap sudut wilayah kota. Penelitian dilakukan di Kota Madiun dimana wilayahnya secara fisik tidak terlalu luas dan memungkinkan terjadi perkembangan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan struktur nilai tanah di Kota Madiun dalam bentuk kontur serta untuk menganalisis/menjelaskan pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan. Analisis dilakukan dengan cara mencermati setiap disparitas/selisih nilai tanah antar obyek/sampel yang digambarkan dalam garis kontur nilai tanah. Nilai kontur tanah yang beragam menunjukkan pola nilai tanah yang selanjutnya dicermati dan dikaji sesuai teori keruangan. Analisis mengenai pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan dilakukan dengan variabel ekonomi keruangan yang ada di sekitarnya, seperti fasilitas publik, pusat perekonomian, penggunaan tanah, kualitas dan jaringan jalan dan lain sebagainya. Dalam hal ini dilakukan superimpose/tumpang susun antara peta pola nilai tanah (dalam bentuk kontur) dengan peta fasilitas publik, peta akses jalan, peta penggunaan lahan, dan lain-lain. Secara keruangan pola nilai tanah di Kota Madiun cenderung menyebar dan pada setiap pola tersebut tidak saling berhubungan. Terdapat indikasi yang kuat bahwa pola nilai tanah di Kota Madiun secara ekonomi keruangan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti aksesibilitas, fasilitas/layanan, serta pusat-pusat perekonomian. 
Mendistorsi Hegemoni dan Anti-Esensialisme: Analisa “Mitos Tambang untuk Kesejahteraan” dalam Kerangkeng Liberalisme Novianto, Arif
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1899.834 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.132

Abstract

Konflik antara masyarakat dan PT Semen Indonesia (SI) di Rembang, Jawa Tengah sampai saat ini terus berlangsung. Perlawanan rakyat bersama jaringan aktivis untuk menolak pendirian pabrik semen di atas lahan pertanian terus dilakukan dengan beragam metode aksi. Dari mulai demonstrasi ke pembuat kebijakan, mendirikan tenda sekaligus memblokir kawasan konflik, hingga aksi pasung semen di depan Istana Negara.
Konstruksi Mitos dan Kelokalan Sebagai Alat Eksklusi (Akses Masyarakat Lokal dan Imigran Terhadap SDA di Desa Lempur Kerinci-Jambi)
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.428 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.122

Abstract

Abstract: This paper explains how the community of Lempur Village living in the forest area have a high dependence with nature. The position of the community is considered to interfere with the conservation program, that they must accept losing access to the forest area that has become the state property (TNKS). The loss of access to forest resources, pushed them to be more protective with the land that already allocated to them by the local government. Their openness to migrants began to fade and they did not tolerate new migrants who cleared land, reinforced by the ancestors history to reinforce the concept of localization to see who has the right to access land in Lempur Village. Moreover, other form of their resistance is by reconstruct the myths,  addressed to immigrants, corporations, and tourists. Intisari: Tulisan ini menjelaskan bagaimana masyarakat Desa Lempur yang tinggal berbatasan dengan hutan sangat menggantungkan hidupnya terhadap alam. Posisi masyarakat desa dianggap mengganggu program konservasi sehingga mereka harus menerima kehilangan akses di area hutan yang sudah menjadi milik negara (TNKS). Dengan hilangnya akses mereka terhadap sumber daya hutan yang kini dijadikan area konservasi, menuntut mereka untuk lebih protektif terhadap sisa lahan yang memang sudah diperuntukan bagi mereka oleh pemerintah daerah. Keterbukaan mereka terhadap pendatang mulai pudar dan tidak lagi dapat mentoleransi pendatang membuka lahan. Diperkuat dengan sejarah nenek moyang mereka untuk mengukuhkan konsep kelokalan guna melihat siapa yang memiliki hak untuk mengakses tanah di Desa Lempur ini. Selain itu bentuk lain dari perlawanan mereka ialah dengan merekonstruksi kembali mitos-mitos yang sangat kuat digaungkan kepada pendatang, baik imigran, perusahaan, maupun wisatawan.
Implementasi Regulasi Tentang Surveyor Kadaster Berlisensi dalam Percepatan Pendaftaran Tanah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Wahyono, Eko Budi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.658 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.125

Abstract

Abstract:  This research aim to understand the implementation of the regulation of licensed cadaster surveyor in The Regional Office of National Land Agency of the North Sumatera Province on the acceleration of land registration. The research using qualitative method by describing the results of observation, interview and data of the implementation of accelerated land registration, specifically on the collectors of physical data (PULDASIK – Pengumpul Data Fisik) of the licensed cadastral surveyor, referring to the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Republic of Indonesia Nr. 33 year 2016 and the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency Nr. 11 year 2017. The results show that: the implementation of the regulation of Licensed Cadastral Surveyor has not been fully implemented, caused by the limitation of:  the number of KJSKB and SKB;  ASK graduated from D1 PPK-STPN prefer to do apprenticeship so they did not interested in joining KJSKB, and the limitation of financial capability of the KJSKB/SKB. The implementation of the regulation of Licensed Cadastral Surveyor also inhibited by the requirements mentioned on the regulation itself. Moreover, the competency and quality of the SKB is noticed as above the standard, and have unprofessional work ethic. It is recommended to increase the acceptance of Licensed Cadastral Surveyor, and those who already passed the test should forming KJSKB and improve their professionalism by acquiring certificate of competence when they follow the examination to obtain the license. Intisari: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam percepatan pendaftaran tanah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan dideskriptifkan berdasarkan pengamatan, interview, dan data pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah khusus pengumpul data fisik (PULDASIK) Surveyor Kadaster Berlisensi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 33 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017. Diperoleh hasil bahwa implementasi regulasi tentang Surveyor Kadaster Berlisensi belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah KJSKB dan SKB, ASK lulusan D1 PPK-STPN lebih menyukai magang sehingga tidak mau bergabung dengan KJSKB dan keterbatasan modal keuangan yang dimiliki KJSKB/SKB. Pelaksanakan regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi juga terhambat oleh persyaratan yang ada di dalam regulasi Surveyor Kadaster Berlisensi, kualitas kompetensi SKB rendah, serta sikap kerja tidak profesional. Maka untuk itu direkomendasikan meningkatkan jumlah penerimaan Surveyor Kadaster Berlisensi dan yang telah lulus ujian lisensi untuk segera membentuk KJSKB dan meningkatkan profesionalisme Surveyor Kadaster Berlisensi dengan melengkapi sertipikat kompetensi saat ujian memperoleh lisensi.
Bentuk Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh Kabupaten Padang Pariaman Agustini, Syofia; Dharmawan, Arya Hadi; Putri, Eka Intan Kumala
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.384 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.129

Abstract

Abstract: Based on Minister of Environment and Forests No. P.83 About Social Forestry, which is “to reduce poverty, unemployment and inequality management/utilization of forest areas, it is necessary to establish Social Forestry activities through efforts to provide legal access for local communities with the goal to achieve social welfare and forest resources”. Forests not only provide the advantage of conservation for the environment, but also provide economic benefits for local communities. Not only wood, fruits and honey, other forest products can also be utilized. This research was conducted in Hutan Nagari Sungai Buluh, Padang Pariaman District, West Sumatra Province. The purpose of this research is to understand the management of Hutan Nagari Sungai Buluh. The method used was a combination of quantitative and qualitative approach using indepth interviews and literature studies. The results showed that the existence of Hutan Nagari Sungai Buluh provides benefits for the surrounding community living near the forest, economically, environmentally and sustainability of the forest. However, the future of Hutan Nagari Sungai still has challenge on its management. Center for community forest management (Lembaga Pengelola Hutan Nagari) should be able to involve community in planning process for the benefit of the community. Moreover, community education should be improved, since it has relationship with human resource to manage the forest. Intisari:Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.83 tentang Perhutanan Sosial yaitu “untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/ pemanfaatan kawasan hutan, maka diperlukan kegiatan Perhutanan Sosial melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat dan sumberdaya hutan. Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Nagari Sungai Buluh, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Metode yang digunakan adalah kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya Hutan Nagari Sungai Buluh telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal sekitar hutan baik secara ekonomi maupun secara lingkungan dan keberlanjutan dari hutan tersebut. Walaupun demikian, untuk kedepannya Hutan Nagari Sungai Buluh ini tetap memiliki tantangan dalam pengelolaanya. LPHN harus bisa mengikutsertakan masyarakat dalam hal melakukan perencanaan yang diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, juga perlu ditingkatkan pendidikan masyarakat karena ini berhubungan dengan sumberdaya manusia yang akan mengelola hutan tersebut. 
Pola Adaptasi Ekologi Budaya Tiga Komunitas di Jambi Kristiawan, Nana
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2213.428 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.124

Abstract

Abstract: Pattern  of cultural ecological adaptation of the three group of society in Jambi is considered diverse. The background of this study is the occurrence of traditional cultifation practice, known as shifting cultivation, in Jambi. The first purpose of this study is to analyze pattern of adaptation of Talang Mamak, Malay and Javanese community by the existence of industrial economy of rubber plantation. Secondly, this study aims to analyze economic stability in livelihood system  of the three community groups. This research use qualitative and quantitative methods. Data collection technique use in-depth interview, observation and survey of livelihood system. The results show that adaptation of cultural ecology of Talang Mamak and Java , even though based on forest ecosystem, but Talang Mamak shows the pattern of hunting and gathering. On the other hand, migrants from Java worked in the forest as loggers. The differences of adaptation method from each community show the process to achieve different stability of livelihood. Livelihood stability of Malay migrants is better than the other two, shown by incomes and degree of resilience that considered as better than the other groups. This condition caused by the adaptability of the households to the environment is higher, specifically on the range of available jobsAbstrak: Pola adaptasi ekologi budaya ketiga komunitas menunjukkan keragaman dalam proses pencarian penghidupan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya budidaya tanam pertanian tradisional atau pertanian ladang berpindah. Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk menganalisis pola adaptasi komunitas Talang Mamak, komunitas Melayu dan Pendatang Jawa terhadap sistem ekonomi industrial perkebunan karet. Kedua, Untuk menganalisis tentang stabilitas ekonomi dalam sistem mata pencaharian tiga komunitas. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam, observasi dan survey tentang sistem penghidupan tiga komunitas. Hasilnya menunjukkan bahwa adaptasi ekologi budaya dari Talang Mamak dan Pendatang Jawa sekalipun berbasis pada ekosistem hutan, namun Talang Mamak menunjukkan cara bernafkah hunting and gathering. Di lain pihak, Pendatang Jawa bekerja di hutan sebagai pembalak kayu. Perbedaan cara beradapatasi dari tiap kelompok masyarakat menunjukkan proses  menuju kestabilan nafkah yang berbeda. Stabilitas ekonomi rumahtangga Pendatang Melayu dilihat dari struktur pendapatan dan tingkat kelentingannya jauh lebih baik dibandingkan dua kelompok masyarakat yang lain. Hal ini karena daya adaptasi rumah tangga tersebut terhadap lingkungan lebih tinggi terutama dalam ragam pekerjaan yang lebih banyak. 
Peluruhan Kelembagaan Pertanian di Wilayah Periphery Perkotaan Setiawan, Tomi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2733.16 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.128

Abstract

Abstract: Generally, this paper describe the disintegration of agricultural institution in urban periphery area in Kabupaten Bogor, as a result of the increasing of conversion of agricultural land into non-agricultural area. The study was implemented in Desa Babakan, which characterized by the existence of changing of farmlands. The method used was mixmethod, by combining quantitative and qualitative method. Quantitative and qualitative data collections were conducted simultaneously, and then being analyzed as qualitative sing NVivo and quantitative using Spearman Rank correlation using SPSS. The result shows that shifting land use in Desa Babakan influenced by internal and external factors. Moreover, the change of land use affected on the disintegration of agricultural institutions, that statistically shown by the correlation between land use change and agricultural institutions in the area. Intisari: Tulisan ini secara umum hendak memaparkan terjadinya peluruhan kelembagaan pertanian di wilayah periphery perkotaan, tepatnya di Kabupaten Bogor sebagai dampak dari meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Studi ini dilakukan di Desa Babakan, yang memiliki karakteristik persawahan yang sedang berubah. Metode yang digunakan adalah mixmethod, dengan menggabungkan metode kuantitatif dan didukung metode kualitatif. Pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dilakukan secara simultan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan dengan NVivo dan analisis kuantitatif korelasi Spearman Rank dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan di Desa Babakan dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada lahan telah berdampak pada peluruhan kelembagaan pertanian yang secara statistik juga ditunjukkan dengan adanya korelasi antara antara perubahan lahan dengan kelembagaan pertanian di desa tersebut. 
Esensi Sengketa Administrasi Pertanahan di Peradilan Tata Usaha Negara Simanjuntak, Enrico
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.635 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.123

Abstract

Abstract: The judiciary plays an important role in settling land disputes, nonetheless, the function of the judiciary is still part of the complexity of land/agrarian issues. Settlement of land issues through the General Court, State Administrative Court (TUN) and/or Religious Court is considered not to guarantee legal certainty. The authority of different judicial bodies in the settlement of land cases must be understood on the basis of their respective legal issues. Administrative court authority to adjudicate land disputes with administrative dimensionsIntisari: Badan peradilan memegang peranan penting dalam penyelesaian permasalahan pertanahan, namun selama ini fungsi badan peradilan masih menjadi bagian dari kompleksitas permasalahan pertanahan/agraria. Penyelesaian permasalahan pertanahan melalui Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dan/atau Peradilan Agama dianggap tidak menjamin kepastian hukum. Kewenangan badan peradilan yang berbeda-beda dalam penyelesaian kasus pertanahan tentunya harus dipahami berdasarkan permasalahan hukumnya masing-masing. Kewenangan Peratun adalah mengadili sengketa pertanahan yang berdimensi administrasi
Pengurangan Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Pemetaan HGU dan Pengendalian Pertanahan (Studi Kasus Provinsi Riau)
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 2 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1747.272 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i2.127

Abstract

Abstract:  Oil palm plantation expansion through inappropriate land clearing usually trigger forest fire and peat land fire in Riau Province. The purpose of this paper is to find the method to reduce disaster risk through preventive activities, conducted by mapping the distribution of Cultivation Right, and was overlaid with the map of disaster risk and agrarian control through location permit and control of spatial planning. The method used to produce disaster-prone area map was quantitative scoring and weighting, using Composite Mapping Analysis (CMA) method based on the relationship between factors with the percentage of fire spot (hotspot). The results show that from the distribution of cultivation right based on the level of vulnerability in Riau Province, there are 45 location of cultivation right lies along very high-risk area of forest fire with the total area of 95.260,7 hectares (10,4%); most of the area, counted for 70,4% with the area of 647.140,3 hectares covering 143 Cultivation Right location, located on the vulnerable area of forest fire; while 19,2% of the total cultivation right area are in less vulnerable area, spreading over 25 Cultivation Right location. Intisari: Ekspansi perkebunan sawit melalui land clearing yang tidak tepat seringkali memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di Provinsi Riau.  Pengurangan resiko bencana melalui kegiatan preventif yaitu penyusunan peta sebaran HGU dioverlaykan dengan peta tingkat kerawanan bencana serta pengendalian pertanahan melalui ijin lokasi dan pengendalian melalui RTRW merupakan tujuan dari tulisan ini. Metode yang digunakan untuk menyusun peta kerawanan bencana adalah scoring dan pembobotan dilakukan secara kuantitatif menggunakan metode Composite Mapping Analysis (CMA) berdasarkan hubungan setiap faktor terhadap persentase titik api (hotspot). Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sebaran HGU berdasarkan tingkat kerawanan di Provinsi Riau sebanyak 45 lokasi HGU berada pada daerah sangat rawan bencana kebakaran dengan total luasan 95.260,7 ha (10,4%);  sebagian besar yaitu 70,4%  dengan luasan 647.160,3 ha dengan sebaran sebanyak 143 HGU berada pada kawasan ancaman rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan; sementara 19,2% dari total luasan HGU berada pada kategori kurang rawan yang tersebar pada 25 HGU. 

Page 1 of 2 | Total Record : 11