cover
Contact Name
M. Nazir Salim
Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 1 (2017): BHUMI" : 11 Documents clear
Tantangan Masalah Pertanahan Era Presiden Joko Widodo (Review Buku) Arizona, Yance
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1710.747 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.93

Abstract

Buku ini bukan saja memberikan suatu penilaian awal mengenai situasi pertanahan di Indonesia dalam berbagai dimensi, tetapi sekaligus manawarkan berbagai respons yang relevan menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu, buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang hendak mendalami permasalahan pertanahan yang sedang dihadapi Indonesia hari ini, terutama para pengambil kebijakan dan semua pihak yang akan terlibat dalam perubahan agraria kedepan.
Konflik Tata Ruang Kehutanan Dengan Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan Tidak Prosedural Untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah) Maryudi, Ahmad; Lele, Gabriel
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1060.08 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.226

Abstract

AbstractLaw No. 26 Year 2007 on Spatial Planning (UUPR) mandated that all levels of government administration, ranging from the national, provincial, district/ city are obligated to prepare Spatial Plan (RTR). Until 2012, Central Kalimantan is one of the provinces which have not completed its Spatial Plan; one of the reasons was the lack of spatial integration of forestry spatial planning and provincial spatial planning of Central Kalimantan.The absence of spatial integration of forestry and provincial spatial planning of Central Kalimantan has the implication in triggering conflicts of land use. Forest areas were converted into oil palm plantations without any official procedures. There are 282 units of oil palm companies, occupying 3.9 millions hectares of forest area, with non-procedural procedures to convert forest area into oil palm plantation.To resolve this problem, the Government has revised the regulation of forest conversion by issuing PP No. 60/2012, provides opportunities for oil palm plantations, which under the Law of Forestry located in forest area but based on RTRWP of Central Kalimantan lies on APL or cultivation area, given the opportunity to re-apply the permit/license.  IntisariUndang- Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) mengamanatkan bahwa semua tingkatan administrasi pemerintahan, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Tata Ruang (RTR). Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2012 merupakan salah satu Provinsi yang belum menyelesaikan Tata Ruang, salah satu penyebabnya karena belum adanya padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah.Implikasi dari tidak adanya padu serasi antara tata ruang kehutanan dengan tata ruang provinsi Kalimantan Tengah adalah terjadinya konflik dalam penggunaan ruang, dimana terjadi penggunaan kawasan hutan tidak prosedural untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 282 unit perusahaan sawit seluas 3,9 juta hektar.Upaya penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah diakukan dengan revisi kebijakan tentang alih fungsi hutan PP nomor 60 tahun 2012 yang memberikan kesempatan bagi perkebunan sawit yang berdasarkan Undang-Undang Kehutanan berada di dalam kawasan hutan namun berdasarkan RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah berada di kawasan APL maupun budidaya, diberikan kesempatan untuk mengurus perijinannya.
Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1452.635 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.228

Abstract

Abstract :Law Nr.6/2014 on Village has brought expectations of the opportunities of the villages to manage their natural resources independently with the support of Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa – ADD) from central government. Nonetheless, it is commonly known that village’s natural resources have long been monopolied and dominated by non villagers. This condition caused agrarian cryses in village area. Joko Widodo regime has the plan to set up land redistribution program for 9 millions hectares of land and 12.7 millions hectares of social forestry. These two types of land redistribution are called as Agrarian Reform Program. The combination of village development program and agrarian reform is presented as the concept of “Desa Maju Reforma Agraria - Damara” (Advance Villages Agrarian Reform) as the proposal from the civil society.Intisari: Kehadiran UU No.6/2014 tentang Desa telah membawa sejumlah harapan tentang kemungkinan adanya pengelolaan sumber daya alam di desa dilakukan secara mandiri oleh desa dengan dukungan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Pusat. Namun, kita tahu bahwa sumber daya alam di desa telah lama dikuasai oleh aktor-aktor diluar desa. Hal yang mengakibatkan krisis agraria di pedesaan. Pemerintah Joko Widodo berencana menjalankan program redistribusi tanah seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar. Keduanya disebut sebagai program Reforma Agraria. Kombinasi pembangunan pedesaan dan reforma agraria tersebut disajikan dalam konsep Desa Maju Reforma Agraria sebagai usulan dari masyarakat sipil.
Pengantar Redaksi Pelaksana, Redaksi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1781.885 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.86

Abstract

Pengantar Redaksi Volume 3 Nomor 1 Mei 2017
Uji Akurasi Klasifikasi Penggunaan Lahan Dengan Menggunakan Metode Defuzzifikasi Maximum Likelihood Berbasis Citra Alos Avnir-2
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1769.308 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.233

Abstract

Abstract :Information of landuse plays an important role in spatial planning and monitoring development in order to optimize the landuse data and to minimize land conflict. Remote sensing technology can be used to derive landcover information for landuse. The aim of this research was to study the accuracy level and how efficient the fuzzy logic is, with defuzzification  method  using  maximum  likelihood and its landuse map from classification result, using spectral data from ALOS AVNIR-2. The method used in this research was fuzzy logic approach with defuzzification  method  using  maximum  likelihood. Sample plots in area were used for modelling and accuracy assessment using stratified random sampling method. In overall,  the research process worked  well, although from the standpoint of accuracy and thoroughness resulted in overall kappa index was less good or less feasible, however, the results were still acceptable. The 14 landuse classes (57% overall accuracy and kappa index was 0,53). Time execution using maximum likelihood algorithm for about 10 seconds.Intisari :  Informasi data penggunaan lahan sangat berperan penting diantaranya untuk melakukan perencanaan maupun pengawasan perkembangan suatu wilayah, sehingga penggunaan lahannya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap menjaga kelestariannya, serta meminimalkan terjadinya konflik terhadap lahan. Teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan data penutup lahan sebelum akhirnya diterjemahkan menjadi informasi penggunaan lahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa akurat dan efisien metode pendekatan berbasis logika samar ( fuzzy logic ) dengan defuzzifikasi menggunakan algoritma maximum likelihood serta peta hasil klasifikasi penggunaan lahannya, yang melibatkan input data spektral dari Citra ALOS AVNIR-2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan berbasis logika samar (fuzzy logic) dengan defuzzifikasi menggunakan algoritma maximum likelihood . Penentuan sampel untuk training area dan uji akurasi menggunakan metode plot area sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling. Secara keseluruhan proses penelitian berhasil dengan baik, walaupun dari sudut pandang ketelitian menghasilkan overall accuracy dan indeks kappa yang kurang baik atau kurang layak, namun demikian hasilnya masih dapat diterima.Untuk 14 kelas penggunaan lahan ( overall accuracy 57%, nilai indeks kappa 0,53). Hasil pencatatan waktu untuk proses eksekusi menggunakan algoritma maximum likelihood sekitar 10 detik. Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: klasifikasi penggunaan lahan, Citra ALOS AVNIR-2, logika samar, maximum likelihood .
Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.518 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.227

Abstract

Abstrack: Pluralism of agrarian law is a consequence of the choice of society law that has a diversity of culture, ethnicity, customs and religion. This condition creates the selection to use legal norms beside national laws defined by the state. The philosophy is to find and to acquire the most appropriate legal order and provide justice for the people. This concept consistent with the progressive nature of the law that led to a dynamic legal system and was processed  following the dynamics of the community responsive to the needs and aspirations of justice in society. By using non state law as a complement of the state law, the chance of the state to quickly respons every dynamics of the community is possible, making the law progressive and responsive. This paper is a normative article with descriptive analytic  from the perspective of philosophy of jurisprudence.Intisari :Intisari Intisari Intisari IntisariPluralisme hukum agraria adalah sebuah kondisi yang menjadi konsekuensi atas pilihan hukum masyarakat yang memiliki keragaman budaya, suku, adat istiadat serta agama. Kondisi ini menciptakan adanya pilihan norma hukum yang digunakan selain hukum nasional yang ditetapkan negara. Filosofinya adalah menemukan dan memperoleh tatanan hukum yang paling sesuai dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan hakikat hukum progresif yang mengarah pada sebuah sistem hukum yang dinamis dan berproses mengikuti dinamika masyarakat sehingga responsif terhadap kebutuhan dan cita keadilan dalam masyarakat. Dengan menempatkan hukum masyarakat sebagai pelengkap hukum negara, maka peluang negara untuk merespon setiap dinamika dalam masyarakat secara cepat dapat dilakukan sehingga terwujud hukum progresif dan responsif. Kajian ini bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif analitis dari perspektif filsafat ilmu hukum.
Pembentukan Wilayah Pertahanan Dan Persoalan Agraria Di Pesisir Selatan Kebumen-Cilacap
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1709.08 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.87

Abstract

AbstractThis paper describes the formation of defence area that often triggers agrarian questions at local level. The determination of defence area frequently aroused conflicts with local community having evidence of land ownership and cultivating the land for productive purposes. Ironically, military power, as an instrument for national defence claimed those land and use it for economic interests. This research uses qualitative method. Data collection was conducted by literature study, in-depth interviews and observation. This paper concludes that military defence was used as a tool to secure economic interests of the Colonial Government in colonial era. Furthermore, Indonesian military following this pattern in post-reform era. This means that there is a dislocation of authority when the Military uses public assets for their private interests.    Intisari Tulisan ini menjelaskan mengenai pembentukan wilayah pertahanan yang sering kali memicu persoalan agraria di ranah lokal. Penentuan wilayah pertahanan sering kali memunculkan persoalan dengan masyarakat lokal yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan menggunakan tanah tersebut untuk kegiatan produktif. Militer sebagai alat pertahanan negara secara ironis melakukan klaim tanah dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan ekonomi mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melaluistudi pustaka, wawancara mendalam dan observasi. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pertahanan menjadi alat untuk mengamankan kepentingan ekonomi pemerintah kolonial dan diikuti oleh militer Indonesia pasca reformasi. Artinya terjadi dislokasi wewenang ketika militer menggunakan aset publik untuk kepentingan privat. 
Analisis Pan-Sharpening untuk Meningkatkan Kualitas Spasial Citra Penginderaan Jauh dalam Klasifikasi Tata Guna Tanah Hidayati, Iswari Nur; Susanti, Eni
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.594 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.95

Abstract

Pan-sharpened transformation methods improve the quality of spatial resolution remote sensing imagery. This study used pan-sharpened analysis to improve the quality of image. Pan-sharpening method was used to increase spatial quality of each research object. The aims of reserach were to study image sharpening using Quickbird imagery (multispectral band and pancromatic band) and to calculate overall accuracy of land use classification base on pan-sharpened imagery classification. This study used Brovey transformation and Gram-Schmidt transformation for pan-sharpened process. The classification system used Suharyadi Classification scheme (2001) for urban areas. The results showed that Brovey transformation better than gram-schmidt transformation for the elements of texture, shape, pattern, height, and shading. Gram-Schmidt method was more suitable for the analysis concerned to its original color combination associated with the color or hue of the elements of visual interpretation. The accuracy of the study is  90.70%.Sebagian besar proses citra pan-sharpened yang diperoleh dengan formulasi berbagai algoritma yang sudah ditentukan merupakan representasi antara hubungan karakteristik dari resolusi spektral untuk meningkatkan kualitas secara visual dari citra itu sendiri. Hasil dari beberapa citra pan-sharpened tersebut menjadikan salah satu alternative untuk analisis visual citra penginderaan jauh. Penelitian ini mencoba melakukan analisis pan-sharpened untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam berbagai kenampakan untuk setiap tata guna tanah perkotaan. Pemanfaatan pan-sharpening untuk meningkatkan kualitas spasial dari tiap objek penelitian akan dikaji agar mendapatkan masukan dalam pengembangan metode pan-sharpening untuk klasifikasi tata guna tanah di perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode transformasi Brovey dan Gram-Schimdt untuk proses pan-sharpened. Sistem klasifikasi yang digunakan adalah sistem Klasifikasi Suharyadi (2001) untuk daerah perkotaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Brovey lebih baik dalam penyajian untuk tekstur, bentuk, pola, tinggi, dan bayangan. Metode Gram-Schimdt lebih cocok untuk analisis yang lebih mementingkan perpaduan warna (komposit) aslinya terkait dengan warna ataupun rona dalam unsur interpretasi visual. Hasil akurasi penelitian penggunaan tanah yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90,70%.  
Akuisisi Tanah-Tanah Rakyat: Problem HGU PT. BMS DI Rejang Lebong Dan Jalan Penyelesaiannya Dellah R., Rezky; Salim, M Nazir
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.04 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.224

Abstract

Abstract :  In 1988, PT. BMS Acquired Cultivation Rights Title (CRT/HGU) for 6.925 acres in Kabupaten Rejang Lebong. The land acquisition process after CRT has been given through land relinquishment, however PT. BMS only able to relinquish people’s land for 2.046 acres. This condition caused uncertainty of land rights upon community. Later on, the condition caused overlapping of land ownership and authorization of PT. BMS CRT, ended by the reclaiming and cancellation upon the land right. Formal legal perspective and descriptive analytic study describe several issues related to the constraints of the right and status of land for the farmers. This study found some fundamental issues, first related to objects of CRT as state land. Legally, it was considered flawed because the company only released less than half of the rights, triggering reclaimings by the residents who assumed that it was their land. Therefore, the state should seek ways to strengthen the rights of peasants with the scheme of redistribution or the reinforcement of the right to avoid land right conflicts. This review offers main alternative policy solution scheme: Redistribution, the granting of a Right License, or a plasma core plantation scheme. Intisari: Pada tahun 1988, PT BMS memperoleh Hak Guna Usaha seluas 6.925 Ha di Kabupaten Rejang Lebong. Proses perolehan tanah HGU-nya lewat pembebasan lahan masyarakat, namun PT BMS hanya mampu membebaskan tanah masyarakat 2.046 Ha sehingga menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah masyarakat. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah pada areal HGU PT BMS yang berakhir dengan reklaiming dan pembatalan hak atas tanah. Perspektif legal formal dan deskriptif analitis kajian ini menjelaskan beberapa hal terkait kendala kedudukan hak dan status bagi petani penggarap. Kajian ini menemukan beberapa hal mendasar, pertama terkait obyek HGU sebagai tanah negara yang cacat hukum karena perusahaan hanya membebaskan kurang dari separo hak yang diberikan, sehingga menimbulkan gelombang reklaiming oleh warga yang merasa lahan tersebut adalah miliknya. Oleh karena itu, negara semestinya berupaya memberikan penguatan hak bagi petani penggarap dengan skema redis atau penguatan hak untuk menghindari konflik ketidakpastian hak garapannya. Kajian ini menawarkan skema solusi alternatif kebijakan utamanya: Redistribusi, pemberian Surat Izin Hak Garap, atau skema perkebunan inti plasma.
Rekayasa Ulang (Reengineering) Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional dengan Pendekatan Unified Modelling Language (UML) Wahyuni, w
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 3, No 1 (2017): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3115.344 KB) | DOI: 10.31292/jb.v3i1.94

Abstract

The quality of decisions, including in land management, need sufficient, precise and accurate data and information. Land Information System at national level become strategic instruments in providing data and information of land, that nowadays not only needed to provide legal certainty of land ownership, but also to support decision making in land management in term of restructuring land tenure and ownership, land value arrangement, land use planning and arrangement, and permit/license related to land development. The existing Land Management Information System (SIMTANAS) was considered irrelevant with current needs. In its database organization, the existing SIMTANAS only account on land registration. Land information that considered as strategic information, such as restriction of land use and arrangement, and responsibilities related to land right and ownership have not been integrated into the system. Regarding this condition, reengineering of SIMTANAS is considered crucial. Reengineering can be implemented using model driven approach with Unified Modeling Language (UML). UML is able to model reengineering from organizational model, functional model, static model and dynamic model of SIMTANAS. Kualitas keputusan, termasuk di dalamnya keputusan-keputusan dalam manajemen pertanahan sangat memerlukan data dan informasi yanng memadai, tepat, dan akurat. Sistem Informasi Pertanahan Nasional menjadi intrumen strategis dalam penyediaan data dan informasi pertanahan yang dewasa ini tidak hanya untuk kepentingan jaminan kepastian hukum penguasaan dan pemilikan tanah, namun sudah harus mampu mendukung keputusan-keputusan manajemen pertanahan dalam hal penataan penguasaan dan pemilikan tanah (land tenure), pengaturan yang terkait dengan nilai tanah (land value), pengaturan dan perencanaan penggunaan dan pemanfatan ruang (land use), dan pengaturan perizinan yang terkait dengan kegiatan pembangunan di atas bidang tanah (land development). Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional atau disebut  SIMTANAS yang sudah ada tidak relevan lagi dengan kebutuhan karena disamping penyusunan basis data hanya berdasarkan pendaftaran tanah, informasi-informasi strategis bidang tanah, berupa pengaturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (restriction) serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada bidang tanah (servitude) atau disebut aspek responsibility belum terintegrasi didalamnya. Rekayasa ulang (reengineering) SIMTANAS menjadi urgen dilakukan. Rekayasa ulang dapat menggunaka pendekatan model driven menggunakan unified modelling language (UML) UML dapat memodelkan rekayasa ulang mulai dari model organisasional, fungsional, model statis maupun model dinamis SIMTANAS.

Page 1 of 2 | Total Record : 11