cover
Contact Name
M. Nazir Salim
Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 2 (2016): BHUMI" : 10 Documents clear
Penyajian Informasi Spasial Pertanahan Berbasis Bencana Tanah Longsor di Gedangsari, Gunungkidul
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6380.301 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.74

Abstract

Abstract : Indonesia is in the region with high potential threat of natural disasters. Landslides is the largest and most deadly threat in Indonesia (Gema BNPB 2015). Therefore, disaster risk reduction is needed to minimize the impact of disaster, by encouraging collection, management and access to the risk information using location-based database. To support these efforts, this research sought to describe the distribution of the level of threat, vulnerability, capacity and risk of landslides in the district of Gedangsari through decisive element of risk weighting, which are threats, vulnerabilities and capacities for 67 hamlets in study area. The result were presented as Threat Map, Vulnerability Map, Capacity Map and Landslide Risk Map. Furthermore, these maps were overlayed with Land Registry Map and Technique Base-Map. The results were analyzed using spatial and quantitative descriptive methods to provide land information-based landslides in Kecamatan Gedangsari. This information is useful to support the work of National Land Agency in providing safe land relocation near to the disaster site and to maintain Cadastral Control Points. Keywords : landslide, land relocation, contol pointsIntisari : Wilayah Indonesia berada pada potensi tinggi ancaman bencana alam. Bencana tanah longsor merupakan ancaman terbesar dan paling mematikan di Indonesia (Gema BNPB 2015). Oleh karena itu perlu upaya pengurangan risiko bencana untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan dengan mendorong pengumpulan, manajemen dan akses informasi risiko menggunakan dasar data berbasis lokasi. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, penelitian ini mencoba menggambarkan sebaran tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari melalui pembobotan unsur penentu risiko yaitu ancaman, kerentanan dan kapasitas pada 67 dusun. Hasilnya, disajikan dalam bentuk Peta Ancaman, Peta Kerentanan, Peta Kapasitas dan Peta Risiko Bencana Tanah Longsor. Selanjutnya, peta-peta tersebut dipadukan dengan Peta Pendaftaran Tanah dan Peta Dasar Teknik. Hasil overlay kemudian dianalisis secara spasial dan deskriptif kuantitatif untuk menyajikan informasi pertanahan berbasis bencana tanah longsor di Kecamatan Gedangsari. Informasi tersebut bermanfaat dalam rangka melaksanakan fungsi Badan Pertanahan Nasional seperti kegiatan penyediaan tanah relokasi yang aman dan dekat dengan lokasi bencana dan pemeliharaan TDT. Kata Kunci : tanah longsor, relokasi tanah, TDT
Konflik Tanah Surat Ijo di Surabaya (Sebuah Perspektif Teoretik-Resolutif)
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3870.568 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.68

Abstract

Abstract : The control/ownership of land in Surabaya is marked by the unique phenomenon of surat ijo ; many residents in the municipalities life on state land. Entering Reform Ere (1999), most of the occupants were no longer abide to the existing regulations. Furthermore, solidarity within community of “tanah surat ijo” arises, and has led them to establish their own mass organization and fight for hak milik (HM, land ownership rights) over the land they occupy. It is thus unsurprising that conflict of interest has occurred between the two. Various efforts to resolve this conflict have been undertaken, including mediation and a civil suit, but these have been unsuccessful to date. Similarly, the enactment of Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014 (Surabaya Municipal By law No. 16 of 2014) was unable to resolve the conflict. This paper attempts to understand and explain the context of land control, ownership, and conflict over “tanah surat ijo” in Surabaya. As conclusion, that the system of “tanah surat ijo” -is a transformation of the colonial land rent system-has affected all aspects (be they social, economic political, cultural, or psychological) of its residents lives. Besides that, to promote conflict resolution, there must be a transformation in “tanah surat ijo” system; this requires the involvement, cooperation, and coordination between relevant ministries. Keywords : surat ijo, state land, resolution, conflict, SurabayaIntisari : Penguasaan/pemilikan tanah di Surabaya ditandai fenomena unik tanah surat ijo, yakni permukiman sebagian warga kota di atas tanah negara. Memasuki era Reformasi (1999) sebagian besar warga penghuni tidak lagi patuh pada peraturan yang berlaku. Bahkan, timbul solidaritas komunitas warga pemukim tanah surat ijo yang kemudian membentuk organisasi massa melakukan upaya untuk memperoleh hak milik atas tanahnya. Tak pelak, terjadilah konflik sosial antara keduanya. Berbagai upaya resolusi telah dilakukan mulai mediasi hingga di meja peradilan tertinggi belum bisa menyelesaikan. Demikian pula, pemberlakuan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2014 tentang pelepasan asset pun belum dapat mewujudkan resolusi konflik. Tulisan ini mencoba untuk memahami dan menjelaskan konteks penguasaan, kepemilikan, dan konflik atas tanah surat ijo di Surabaya. Sebagai simpulan, keberadaan tanah surat ijo –sebagai jelmaan sistem sewa tanah pada era kolonialtelah menimbulkan dampak di semua segi kehidupan warga penghuni, mulai aspek sosial, ekonomi, politik, hingga budaya/ psikologi. Selain itu, di dalam kerangka upaya mencapai resolusi konflik diperlukan perubahan system tanah surat ijo, untuk itu perlu keterlibatan, kerjasama, dan koordinasi antara beberapa kementerian yang terkait. Kata Kunci: surat ijo , tanah negara, resolusi, konflik, Surabaya
Kebijakan Pertanahan pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.447 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.73

Abstract

Abstract : ASEAN Economic Community (AEC) has the aims to transform ASEAN into a stable, prosperous, and highly competitive region through equitable economic development, poverty reduction and socio-economic disparities. As a consequence, since 2015, ASEAN becomes region with free trade of goods, services, investment, and skilled labor. The impact of the implementation of MEA is shown by the price and quality of goods and services that become competitive, affecting domestic products and services from Small and Medium Enterprises (SMEs), as well as farmers. The government has sought to support SMEs and farmers through direct and indirect assistance. Land is the sector that has the most influential effect among other sectors to provoke economic growth of SMEs and farmers, because land has the function as natural resource as well as work location. To optimize this, land policies are needed to regulate land use arrangement, land asset legalization, control of land utilization and community empowerment through access reform. Asset legalization for SMEs and farmers, as well as asset legalization for infrastructures. Land use and land utilization control was implemented to optimize large-scale agricultural area by set up cooperation scheme with local people. Community empowerment was implemented through access reform, prioritized to the regions that have leading commodities or products. Keywords : competition, land use arrangement, assets legalization, land utilization, community empowermentIntisari : Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan untuk mentransformasikan ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif melalui ekonomi pembangunan yang adil, berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Sebagai konsekuensinya, ASEAN menjadi daerah dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal sejak tahun 2015.Dampak pemberlakuan MEA adalah terjadinya persaingan harga dan kualitas barang dan jasa yang berpengaruh terhadap produk dan jasa domestik yang umumnya dilakukan oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan petani. Pemerintah telah berupaya membantu pelaku UKM dan petani melalui bantuan langsung dan tidak langsung. Sektor pertanahan adalah sektor yang paling berpengaruh terhadap tumbuhnya perekonomian pelaku UKM dan petani. Hal tersebut karena tanah merupakan sumberdaya alam sekaligus ruang tempat berusaha. Agar dapat membantu pelaku UKM dan petani diperlukan langkah–langkah kebijakan pertanahan berupa penatagunaan tanah, legalisasi aset, pengendalian pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat melalui akses reform. Legalisasi aset bagi pelaku UKM dan petani serta legalisasi aset untuk infrastruktur. Pengendalian pemanfaatan tanah adalah untuk mengoptimalkan tanah pertanian berskala besar melalui kerjasama dengan penduduk sekitar. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan menfasilitasi UKM dan petani untuk memperoleh akses permodalan dimana prioritas ditujukan pada lokasi–lokasi yang memiliki produk atau komoditi unggulan. Kata Kunci : kompetisi, penatagunaan tanah, legalisasi aset, pemanfaatan tanah, pemberdayaan masyarakat
Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir Mujiburohman, Dian Aries
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.942 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.67

Abstract

Abstract : One voidance HGU, HGB and HP is because the rights that have expired, debate and legal interpretations always appear on the status of land and objects on it after the rights expire, the abolition of the right of the status of the land into state land. Termination of rights does not necessarily remove the civil rights / priority rights, civil rights / right of priority was still attached, do not disappear or end up on the former rights holders, although the time period has expired, all the buildings, plants and objects on it are still needed. If the buildings, plants and objects on it is not required then by itself remove civil rights / priority to the former holders of land rights. Keywords: Land State, priority rights, civil rightsIntisari : Salah satu hapusnya HGU, HGB dan HP adalah karena haknya yang telah berakhir, perdebatan dan tafsir hukum selalu muncul tentang status tanah dan benda-benda di atasnya setelah haknya berakhir, hapusnya hak maka status tanahnya menjadi tanah negara. Berakhirnya hak tidak serta merta menghapus hak keperdataan/hak prioritas, hak keperdataan/hak prioritas itu masih melekat, tidak hilang atau berakhir pada bekas pemegang hak, meskipun jangka waktunya telah berakhir, sepanjang bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya masih diperlukan. Jika bangunan, tanaman dan benda-benda diatasnya tidak diperlukan maka dengan sendirinya hapus hak keperdataan/prioritas terhadap bekas pemegang hak atas tanahnya. Kata Kunci: Tanah Negara, Hak Prioritas, Hak Keperdataan
Sampai Kapan Pemuda Bertahan di Pedesaan? Kepemilikan Lahan dan Pilihan Pemuda Untuk Menjadi Petani Pujiriyani, Dwi Wulan; Suharyono, Sri; Azzahra, Fatimah
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1053.522 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.72

Abstract

Abstract : Nowadays, regeneration crisis of manpower for farming has become an alert for many countries, both poor and developing countries. In Indonesia, this crisis is seen in the decreasing number of agriculture labour, especially for the youth age. Cikarawang is one of many villages which experienced crises of youth employments in farming sector. This research was aimed to explore possible aspects for the youth to allow them remain working in farming sector. Bonding and pushing factors for the youth to remain working in farming sector are the main aspects that were focused in this research. This research used the concept of “gerontocracy and land access for the youth” by Ben White. This research was conducted using mixed method, by integrating quantitative and qualitative approaches. Qualitative approach was performed by observation and an in-depth interview. Quantitative approach was conducted by implementing survey of 40 youths in Cikarawang Village as respondents, with the age of 16 – 35 as the samples. Qualitative data were analysed using Nvivo, while quantitative data were analysed using cross tabulation technique. The results show that land possession, farming skill and marital status were the main factors for the youth to remain working in farming sector. Whilst, factors that eliminates the youth to leave agricultural sector were education and the capabilities of non-farming skills. Keywords : Youth, Farming, Land Possession, Gerontocracy, Regeneration, laborIntisari : Krisis regenerasi tenaga pertanian menjadi persoalan di banyak negara saat ini, baik negara-negara miskin maupun negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, krisis regenerasi tenaga pertanian di desa secara nyata terlihat dari penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang terjadi pada kelompok umur pemuda. Cikarawang merupakan salah satu desa yang mengalami krisis tenaga muda di sektor pertanian. Penelitian ini diarahkan untuk menggali aspek yang memungkinkan pemuda untuk tetap tinggal dan terjun di sektor pertanian. Aspek-aspek ini secara khusus difokuskan pada faktor pengikat dan pendorong bagi pemuda untuk bertahan di sektor pertanian. Perspektif teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep gerontokrasi dan akses lahan untuk pemuda dari Ben White. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode campuran yaitu dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menggunakan observasi dan metode wawancara mendalam terhadap informan. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei dengan mengambil 40 responden berusia 16-35 tahun sebagai sampel dari seluruh pemuda di Desa Cikarawang. Teknik analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan Nvivo dan kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kepemilikan lahan, keahlian bertani, dan status perkawinan adalah faktor yang mengikat pemuda untuk bertahan di sektor pertanian. Sementara itu faktor yang mendorong pemuda untuk keluar dari sektor pertanian adalah pendidikan dan keahlian non pertanian. Kata Kunci: pemuda, pertanian, kepemilikan lahan, gerontokrasi, regenerasi, tenaga kerja
Strategi Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.572 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.66

Abstract

Abstract: Arizona (2015b) reported that in the last mid-2015, there were lots of local regulation products intended as instruments to recognize the rights of indigenous people. Eventhough 40% of these products contain arrangements of the area, lands and communal forests, in reality, total area that have been effectively possessed by local communities were insignificant. According to Arizona (2015a), this condition occurred because the advocacy agenda trapped by the complexity of the diversity of the subjects and objects of the indigenous rights to be recognized and protected. This article was not about to argue that conclusion. However, this paper believes that the trap of complexity and diversity of the subjects and objects of the recognition of indigenous rights was enabled by three factors. First, the stakeholders within those complexity of definition came from generic concepts; second, failed to approach subjects and objects of the rights as a socio-antrophology reality at field level; and third, this problem was worsen by the stakeholders that barely have a proven instrument in finding sociological-anthropological reality. This article aims to fill those gaps. Keywords : Strategy, Recognition, Indigenous Peoples, socio-anthropologicalIntisari: Arizona (2015b) melaporkan bahwa tengah tahun 2015 lalu ada banyak produk hukum daerah yang dimakudkan sebagai instrument hukum pengakuan hak-hak masyarakat adat. Namun, meski 40% produk hukum daerah itu berisi pengaturan tentang wilayah, tanah dan hutan adat, di tingkat lapangan, total luas yang telah benar-benar efektif dikuasi masyarakat adat relatif sangat sedikit. Menurut Arizona (2015a), hal itu terjadi, antara lain, agenda advokasi terjebak oleh kerumitan keragaman subyek dan obyek hak-hak adat yang akan diakui dan dilindungi. Tulisan ini tak hendak membantah kesimpulan itu. Namun, tulisan ini percaya bahwa jebakan kerumitan keragaman subyek dan obyek pengakuan hak-hak masyarakat adat itu dimungkinkan oleh tiga hal. Pertama, para-pihak terjebak dengan perdebatan definisi dari beberapa konsep yang memang bersifat generik; kedua, alpa mendekati subyek dan obyek hak itu sebagai realitas sosio-antropologis di tingkat lapangan; dan ketiga, masalah ini diperumit oleh para-pihak nyaris tidak memiliki instrument yang teruji dalam menemukan realitas sosiologis-antropologi dimaskud. Tulisan ini disusun untuk mengisi kekosongan-kekosongan itu. Kata Kunci: Strategi, Pengakuan, Masyarakat Hukum Adat, sosio-antropologis
Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bukit Indah, Bulukumba: Batasan dan Kemungkinan Tangngareng, Tasmin; Ridha, Muhammad
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.043 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.71

Abstract

Abstract : This paper describes the policy of the implementation of Community-Based Forest Management program (CBFM) in Bulukumba district. CBFM Program consists of policies regarding Forest Villages, Community Forests and Community Plantation Forests. In these schemes, CBFM concept is applied in different region and different case. Research location for this paper is in Bulukumba, the location of the implementation of Community Forest to some Forest Farmers Group. The results found that CBFM scheme, which is the process of power transfer, devolution of forest resources to local users, has its own limitations and possibilities. The program was running well within the context of improvement of tenure security of forest communities, but on the other hand, this scheme does not have the authority to reform the structure of forest land tenure that has already crippled and been confirmed by this CBFM scheme. Keywords : Community Base Forest Management, Comunity Forest, DevolutionIntisari : Tulisan ini ingin menggambarkan kebijakan pelaksanaan program Community Base Forest Manajement (CBFM) dalam pengelolaan hutan di kabupaten Bulukumba. Program CBFM ini terdiri dari kebijakan mengenai Hutan desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Dalam skema-skema inilah konsep CBFM ini diaplikasikan di masing-masing wilayah dan case yang berbeda-beda. Lokasi penelitian untuk tulisan ini dilakukan di Kabupaten Bulukumba, lokasi penerapan Hutan Kemasyarakatan kepada beberapa Kelompok Tani Hutan. Hasil penelusuran yang dilakukan menemukan bahwa skema CBFM, yang merupakan proses transfer kekuasaan, devolusi sumberdaya hutan kepada pengguna lokal, memiliki keterbatasan dan kemungkinannya sendiri. Program ini baik dalam konteks perbaikan tenurial security masyarakat pengelola hutan, tetapi disisi yang lain skema ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perombakan struktur penguasaan lahan hutan yang sudah timpang dan dikukuhkan oleh skema CBFM ini. Kata Kunci : Community Base Forest Management, Hutan Kemasyarakatan, Devolusi
Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria Sembiring, Julius
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.856 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.65

Abstract

Abstract: State’s possession of agrarian resources , called as State’s right of control is the authority of the State attained through the atribution principle of the 1945 Constitution. In the National Land Law, the State’s right of control is the delegation of the public’s right to the State to manage resources, and was called as the highest right of the nation. Based on this delegation, the State has the authority to formulate policies, execute regulations, and also to arrange, manage, and control agrarian resources. To avoid misconducts on the implementation of the State’s right of control, the State authorities are limited by 3 (three) aspects, which are: the objective of the right itself for the greatest prosperity of the people; individual right and legal entity; and ulayat right of land of traditional society. On the implementation, State’s right of control was delegated to particular authorities (agrarian/land, forestry, and mining agencies), in which these authorities issuing civil rights such as ‘land right’ and ‘land permit’. K K K K Keywor eywor eywor eywor eywords ds ds ds ds: state’s right of control, agrarian resources, delegation of authority.Intisari: Penguasaan negara atas sumber daya agraria (SDA) yang disebut dengan hak menguasai negara (HMN) merupakan wewenang yang diperoleh negara berdasarkan prinsip atribusi dari UUD 1945. Dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, HMN tersebut merupakan pelimpahan hak publik berupa amanat untuk mengelola dari Hak Bangsa – sebagai hak yang tertinggi – kepada negara. Atas dasar pelimpahan tersebut, negara berwewenang untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap SDA.  Untuk menghindari kesewenang-wenangan dari HMN tersebut, maka kewenangan negara dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu: oleh tujuan dari HMN itu sendiri yaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat; oleh hak perseorangan dan badan hukum; serta oleh hak ulayat masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya HMN itu dilimpahkan pada otoritas tertentu (pertanahan, kehutanan, dan pertambangan) dan kemudian oleh otoritas tersebut diterbitkan hak yang berkarakter perdata seperti ‘hak atas tanah’ dan ‘izin’ kepada pihak tertentu. Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: hak menguasai negara, sumber daya agraria, pelimpahan wewenang
Hutan Kemasyarakatan Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan Pradityo, Randy
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1547.173 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.75

Abstract

Buku yang ditulis oleh Mora Dingin ini diangkat dari tesisnya, yang sebelumnya berjudul “Solusi Konflik Kehutanan dan Rasionalitas Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan sebagai Solusi Konflik Kehutanan antara Pemerintah dengan Kaum Datuk Imbang Langit)”. Dikarenakan buku ini diangkat dari sebuah tesis, maka sistematika penulisannya sedikit banyak menyerupai tesis pada umumnya. Buku ini terdiri dari sembilan bab, dimulai dari Pendahuluan, Gambaran Umum Daerah Penelitian, Relasi Sumber Daya Hutan, Konflik Penguasaan Kawasan Hutan, Masyarakat Adat Mengajukan Hutan Kemasyarakatan, Alasan Pemerintah Memilih Hutan Kemasyarakatan, Pandangan Para Pihak Terhadap Status Kepemilikan Tanah, Implikasi Teoritis dan Penutup.
Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 2 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (998.274 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i2.69

Abstract

Abstract : Agrarian Reform is one of nawacita program and become national priority. The aim of agrarian reform is to improve people’s welfare. However, its implementation has not yet able to realize local economic independence of middle and low class society, and has not yet able to address the issue of food security. This study was intended to analyze the scheme that should be improved to implement agrarian reform, that able to support local economic independence for middle to low classes, as well as to support food security. The results show that those objectives can be achieved through 2 (two) changes of agrarian reform scheme. First, change in emphasizing of crop and livestock cultivation to support the fulfillment of community needs to reduce food and meat import. Second, the change of access reform scheme that does not involve interest capitalization system and penalty fines. That system can be replaced by cluster integration system initiated by Bank Indonesia into agrarian reform program. Keywords : agrarian reform, economic self-reliance, small communities, food security.Intisari : Reforma Agraria adalah salah satu bagian nawacita yang menjadi prioritas nasional yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, pelaksanaan reforma agraria belum mampu mewujudkan kemandirian ekonomi lokal masyarakat kelas menengah ke bawah dan juga belum mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Oleh karena itu dalam kajian ini dilakukan analisis mengenai skema apa yang perlu diperbaiki agar kegiatan reforma agraria kedepan mampu untuk mendukung kemandirian ekonomi lokal masyarakat kelas menengah ke bawah sekaligus mendukung ketahanan pangan. Berdasarkan hasil analisis, bahwa kedua tujuan tersebut dapat dicapai melalui 2 (dua) perubahan skema reforma agrarian, Pertama, perubahan pada penekanan budidaya tanaman dan peternakan yang mendukung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi import pangan dan daging. Kedua, perubahan skema akses reform yang tidak melibatkan pemodalan sistem bunga dan denda pinalti. Hal ini digantikan dengan integrasi sistem klaster yang diinisisiasi oleh Bank Indonesia ke dalam program reforma agraria. Kata Kunci : reforma agraria, kemandirian ekonomi, masyarakat kecil, ketahanan pangan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10