cover
Contact Name
M. Nazir Salim
Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2016): BHUMI" : 9 Documents clear
Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2625.294 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.232

Abstract

ABSTRACT Limitations of the existence of natural resources, especially land, is increasingly felt both by the government as the manager of the land and the community as users of the land. Not only due to the increasing number of residents, but its speed of development is always in need of land to make the land users isincreasingly competitive. The object of the research is the use of land at the sites. LANDUSE is further correlated with the RTRW and LP2B for licensing the use of land in order to control the use of land. Instruments used in controlling the use of land consisting of Land Use Map (PT), Map of Spatial Plan (RTRW), and Sustainable Agricultural Land Map (LP2B). Conformity between the land use control instruments can be explained that the PT map with RTRW map, 77.58% rate of compliance in accordance with RTRW and 21.87% mismatch, while 0.55% of roads and rivers fit between PT and RTRW. Among LP2B map with PT map, 75.55% level of compliance in accordance with the LP2B direction, and mismatch much as 24.45%. Among RTRW map with LP2B map, compliance level is 89.45% in accordance with the LP2B direction, and 10.55% is not available.Keyword : Land Use, Spatial Planning, Sustainable Agricultural Land INTISARI: Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap tetapi yang menggunakan tanah, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masalah yang muncul adalah upaya untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan khususnya dalam kaitan dengan penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan arahan dalam RTRW dan LP2B. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung.  Pendekatan spasial dilakukan dengan cara analisis tumpang susun (overlay) peta-peta. Objek penelitiannya adalah Peta Penggunaan Tanah (PT) di lokasi penelitian. Peta PT ini selanjutnya dikorelasikan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hasil penelitian menunjukan bahwa Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Penggunaan Tanah (PT), Peta (RTRW), dan (LP2B). Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan bahwa 78,13 % sesuai. antara RTRW dengan PT, dan 21,87 %  tidak sesuai. Antara LP2B dengan PT 75,55 % sesuai dan 24,45 % tidak sesuai. Antara RTRW dengan  LP2B 89,45 % sesuai dan 10,55 % tidak sesuai.
Review Buku Perjuangan Perempuan Adat Memulihkan Tubuh Alam
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.794 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.35

Abstract

Mollo ada di tanah TimorDulu dijaga Tua adatTapi sekarang menjadi hancurDijamah tangan-tangan yang kotorTanah Mollo tanah yang indahMengapa sekarang mejadi hancurUsif, amaf, meo, feotnay sepertinya berceraiTutur adat harus dimulaiSatukan langkah menjaga MolloUntuk itu Mollo bersatuAgar jangan mudah dihasutBersatulah, bersatulah Mollo pasti Jaya([lagu yang dinyanyikan saat pelatihan analisis dampaklingkungan di Desa Tanua,
Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy”
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.85 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.31

Abstract

Abstract: Land information has important roles in Spatial Data Infrastructure (SDI), as it contains information of land use,utilization, even land value. Land information also has specific characteristic: dynamics and has sensitivity related to the needs ofdifferent parties. Moreover, the “new paradigm of Land Information System (LIS)” should be able to promote spatial based decisionmaking for sustainable development, thus demand the integration of LIS to National SDI (NSDI), to facilitate spatial data accesswithin stakeholders. Nonetheless, this condition has not been met. This research identified and analyzed some “critical points” ofthe integration of LIS to NSDI, based on six elements of SDI, through the implementation of Geo-KKP, a milestone of theimplementation of SDI in the organization of Ministry of Agrarian and Land Use Planning/NLA. The results show that Geo-KKP isdeveloped mainly to support land registration, and has not been developed to support NSDI. Furthermore, the integration of LISto support NSDI can be effectively achieved through the comprehensive development of the six elements of SDI.Key words: LIS, IDS, Geo-KKPIntisari: Informasi pertanahan memiliki peran penting dalam Infrastruktur Data Spasial (IDS), karena menyediakan informasimengenai pemilikan, pemanfaatan sampai informasi nilai tanah. Selain itu, perkembangan “paradigma baru” bahwa Sistem InformasiPertanahan (SIP) harus berperan dalam spatial based decision making untuk terwujudnya sustainable development menjadikantantangan tersendiri dalam menciptakan sistem yang terintegrasi ke dalam Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN), agar informasispasial dapat dengan mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam implementasinya, SIP belum dapat secaraoptimal terintegrasi dalam IDSN. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis berbagai “titik sensitif” dalam pengintegrasianSIP ke dalam IDSN, berdasarkan enam elemen IDS, melalui implementasi Geo-KKP, yang merupakan rintisan IDS di level organisasiKementerian ATR/BPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Geo-KKP masih dikembangkan secara parsial dari konsep IDSN,sebatas untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah, dan belum mencakup kepentingan yang lebih luas sebagaimana yang diinginkanoleh konsep IDS.Untuk dapat mengembangkan SIP yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, keenam elemen IDS tersebut harusdiafiliasi secara komprehensif dan menyeluruh, dan tidak secara parsial.Kata kunci: SIP, IDS, Geo-KKP
Bertani Diantara Himpitan Tambang (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara) Salim, M. Nazir
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1357.708 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.230

Abstract

Abstract: Kutai Kartanegara (Kukar) is an area with quite extensive mining concession. However, Kukar is also the only district in East Kalimantan which experienced rice surplus. Although the amount of rice production is not significant, this condition should be appreciated, because in fact, the official releases  shows its surplus is distinguish, compare to other district in East Kalimantan. Problems arise when  massive mining operations occurred in those region. Some areas suffered real damage, especially agricultural land around the mining area. Damage is no longer a threat, but it has occurred and persisted. This study try to picture Kukar in the context of farming practices in the crush of mining Activities. There are three villages as observational study area, which are, Jembayan Dalam, Sedulang, and Sarinadi. The author's findings show that in the three villages, it is interesting to observe and to describe how exactly the problem of agricultural land degradation surrounding the mining existed, and how the community respond to this condition. Jembayan Dalam village and Sedulang suffer severe damages, even the land can no longer being used for farming. However, in Sarinadi, the author found interesting findings since as a farming village, its system and social structure which was built by the community is able to shield themselves from the onslaught of the mining financiers.Keywords: Kutai Kartanegara, agriculture land, mining Intisari: Kutai Kartanegara (Kukar) adalah sebuah wilayah dengan konsesi pertambangannya cukup luas, akan tetapi, Kukar juga satu-satunya kabupaten di Kalimantan Timur yang mengalami surplus beras. Walaupun tidak terlalu besar namun harus diapresiasi, karena faktanya, rilis angka-angka resmi pemerintah menunjukkan itu. Persoalannya, dengan masifnya operasi pertambangan, beberapa wilayah mengalami kerusakan yang cukup serius, khususnya lahan pertanian sekitar pertambangan. Kerusakan bukan lagi ancaman, namun sudah terjadi. Kajian ini akan mencoba melihat Kukar dalam konteks bertani dalam himpitan tambang. Ada tiga desa yang menjadi observasi kajian yakni Desa Jembayan Dalam, Sedulang, dan Sarinadi. Temuan penulis dalam tiga desa ini cukup menarik untuk melihat dan menggambarkan bagaimana sebenarnya persoalan kerusakan lahan pertanian sekitar pertambangan, baik problem maupun respons masyarakat. Desa Jembayan Dalam dan Sedulang mengalami kerusakan yang cukup parah, bahkan lahannya tidak bisa digunakan untuk bertani. Namun di luar itu, Sarinadi sebagai sebuah desa pertanian cukup menarik untuk dilihat karena sistem dan struktur sosial yang dibangun oleh masyarakat mampu membentengi diri dari serbuan para pemodal tambang.Kata Kunci: Kutai Kartanegara, lahan pertanian, pertambangan
Assessment Sales Ratio, Suatu Alat Pengukur Kinerja Penetapan NPOP (Studi di Desa Ambarketawang, Sleman) Alat Pengukur Kinerja Penetapan NPOP (Studi di Desa Ambarketawang, Sleman)
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (955.048 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.237

Abstract

Abstract: Performance measurement in determining the Tax Object Acquisition Value as the basis for the imposition of duties on Acquisition of Land and Building Rights is conducted by analysis tool using assessment sales ratio (ASR). ASR analysis aims to determine the level of conformity of Tax Object Acquisition Value (NPOP) to land market value to determine whether Tax Object Acquisition Value is in proportion, experienced under assessment, or over- assessment. Moreover, this technique also aims to measure diversity (variability) to account the level of fairness of Tax Object Acquisition Value as the bases of Duty on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). The results shows that the determination of Tax Object Acquisition Value as the bases to determine BPHTB in Ambarketawang is lower compared to its property market value (under-assessment occurred). The variability on the determination of Tax Object Sales Value NPOP as the bases to determine BPHTB in Ambarketawang village is high, implies that it does not indicate good uniformity.Intisari: Pengukuran kinerja dalam penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan alat analisis assessment sales ratio(ASR). Analisis ASR bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian NPOP terhadap nilai pasar tanah apakah dalam penetapan NPOP sudah proporsional, terjadi under assessment, atau over assessment. Selain itu, juga bertujuan untuk mengukur keberagaman (variabilitas) NPOP sehingga diketahui tingkat keadilan penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB di Desa Ambarketawang masih relatif rendah dibandingkan dengan nilai pasar tanahnya (terjadi underassessment).Tingkat keberagaman dalam penetapan NJOP sebagai dasar penentuan BPHTB di Desa Ambarketawang sangat tinggi atau tidak menunjukkan keseragaman yang baik. 
Computer Assisted Mapping (Cam) Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutanguna Mendukung Perlindungannya Sudirman, Senthot
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4453.976 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.231

Abstract

Abstrak: Tujuan penelitian adalah untuk merancang (a) sistem pemetaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) indikatif berbasis bentang lahan pertanian dan pemetaan LP2B Aktual berbasis bidang-bidang lahan pertanian secara komputerisasi, dan (b) menggunakan informasi hasil kerja CAM ini untuk merancang sistem perlindungan LP2B. Lokus yang digunakan untuk kepentingan pemetaan LP2B Indikatif adalah Kecamatan Mlati, sedangkan untuk pemetaan LP2B Aktual adalah Desa Nogotirto di Kabupaten Sleman dan Desa Banjararum di Kabupaten Kulonprogo. Data dikumpulkan melalui survei lapangan dan analisis citra satelit, serta analisis peta-peta tematik lain. Data tekstual dianalisis secara komputerisasi menggunakan software Excell dan data spasial dianalisis secara komputerisasi menggunakan software ArcGIS 10.1. Konektivitas antara data tekstual dan data spasial merupakan kunci dalam perancangan CAM ini. Hasil penelitian meliputi (a) CAM yang memuat langkah pemetaan LP2B Indikatif dan LP2B Aktual secara komputerisasi, (b) informasi spasial dan tekstual tentang  sebaran dan luas LP2B Indikatif, (c) informasi spasial dan tekstual tentang jumlah bidang, luas bidang, dan sebaran bidang-bidang LP2B Aktual, dan  (d)  contoh pemanfaatan informasi hasil CAM untuk kepentingan perencanaan dan pembiayaan perlindungan LP2B.Kata kunci: Computer Assisted Mapping, LP2B Indikatif, LP2B Aktual, Perlindungan LP2B.
Integrasi Penataan Pertanahan Dalam Kerangka “Penataan Wilayah Pesisir Dan Lahan Atas Terpadu
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2483.398 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.28

Abstract

Abstract: Indonesia has the second longest coastline in the world. This condition is considered as a potential to promote thedevelopment of the nations. Nevertheless, some issues emerged related to the development of coastal areas; one of them is thearrangement of the coastal region. The concept of Coastal Zone Planning and Integrated Upper Land Management’is the conceptof sustainable arrangement, integrating land spatial planning and marine spatial planning. This concept is set up to organize anintegrated and comprehensive coastal areas management, including the elements of land and marine water. However, CoastalZone Planning and Integrated Upper Land Management not yet considering the factor of land use, utilization, tenure andownership. To achieve this, it is necessary to set up land use and spatial planning regulations for coastal area, as well as to set upits potential of coastal area planning.Keywords: Coastal, Planning, LandIntisari: Indonesia merupakan salah satu negara yang menempati urutan kedua wilayah pantainya terpanjang di dunia. Hal ini tentumerupakan potensi yang cukup besar untuk mendorong pembangunan di negara ini. Namun demikian, masih banyak persoalan yangdihadapi dalam pembangunan wilayah pesisir, antara lain masalah penataan wilayah pesisir. Konsep “Penataan Wilayah Pesisir danLahan Atas Terpadu “adalah konsep penataan wilayah masa mendatang yang mencoba mengkompromikan antara Rencana Tata RuangWilayah dengan Perencanaan Ruang Laut. Dengan konsep ini diharapkan penataan wilayah pesisir yang melibatkan unsur daratan danperairan laut menjadi integrative dan komprehensif. Namun demikian, perencanaan Penataan Wilayah Pesisir dan Lahan Atas Terpadubelum mempertimbangkan faktor penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah. Dan untuk melengkapinya diperlukankebijakan penataan pertanahan di wilayah pesisir dan penyusunan potensi penataan kawasan di wilayah pesisir.Kata Kunci: Pesisir, Penataan, Pertanahan
Politik Hukum Pengelolaan Perkebunan Berbasis Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) Pradityo, Randy
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.194 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.229

Abstract

Absctract: The magnitude of the impact of the operation of the corporation, the corporation implies the operation is necessary and should be managed based on the principles of human rights, which aims to provide guarantees for the respect, protection and fulfillment of human rights. Then through the UN Human Rights Council recommends Framework, which is based on three pillars later called guiding principles of human rights. The regulations governing the operation of the corporation in the plantation sector in Indonesian must also formulate the principles of human rights. Therefore it is necessary to examine how policy-based plantation management law principles applicable human rights in Indonesia and weaknesses. Legislations studied the Law No. 18 Year 2004 on Plantation, Law No. 39 of 1999 on Human Rights (HAM), Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agrarian (BAL), as well as various other legislations. Theoretical study of these regulations resulted in several recommendations, one of which is the holding of a regulatory overhaul needed to accommodate the principles of human rights completely.Keywords: Law Politics, Estates Management, Principles of Human Rights. Intisari: Besarnya dampak dari beroperasinya korporasi, mengimplikasikan beroperasinya korporasi perlu dan sudah seharusnya dikelola berdasarkan prinsip-prinsip HAM, yang bertujuan memberikan jaminan bagi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Maka PBB melalui Dewan HAM merekomendasikan Kerangka Kerja yang bertumpu pada tiga pilar yang kemudian disebut panduan prinsip-prinsip HAM. Regulasi yang mengatur tentang beroperasinya korporasi di sektor perkebunan di Indonesia haruslah juga merumuskan prinsip-prinsip HAM tersebut. Maka dari itu perlulah dikaji bagaimana kebijakan hukum pengelolaan perkebunan berbasis prinsip-prinsip HAM yang berlaku di Indonesia beserta kelemahannya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kajian teoritis dari berbagai peraturan ini menghasilkan beberapa rekomendasi, salah satunya ialah perlu diadakannya perbaikan regulasi untuk mengakomodir prinsip-prinsip HAM seutuhnya.Kata Kunci: Politik Hukum, Pengelolaan Perkebunan, Prinsip-prinsip HAM.
Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan) Sitorus, Oloan
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 2, No 1 (2016): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.705 KB) | DOI: 10.31292/jb.v2i1.29

Abstract

Abstract: The legal relations of land tenure, ownership, usage and utilization of agrarian resources still require furtherrestructurization. The economic development during the New Order era abandoned the necessity of the legal differences of landtenure and land ownership, with the legal relations of the collection and utilization of agrarian resources excluding land. Consequently,there are misleading in interpreting the right and permission as a form of legal relationship. These misleading should berectified in the land law draft which will be drafted. The future land law should be able to clearly regulate the legal relations of landtenure, and should be consistently built since the early tenure in the form of occupation, possession, and ownership by the Ministryof Agrarian and Land Use Planning/NLA. Land tenure relationship is mentioned by the concept of land right. Furthermore, it shouldbe confirmed in the Land Law Draft that the relationship between collection and utilization of natural resources are confirmed aspermit, and should not be considered as the basic of land utilization as earth surface. Reclamation set up by the concession holdersfor mining area recovery should not be considered as an “entry point” to legalize land rights.Keywords: legal relation, right, licenseIntisari: Hubungan hukum penguasaan dan pemilikan serta penggunaan dan pemanfaatan Sumberdaya Agraria masih memerlukanpenataan. Perkembangan ekonomi selama era Orde Baru mengabaikan pentingnya pembedaan hubungan hukum tenurial penguasaandan pemilikan tanah dengan hubungan hukum pengambilan dan pemanfaatan sumberdaya agraria selain tanah. Akibatnya, terjadikesesatan berfikir dalam mamaknai hak dan ijin sebagai bentuk hubungan hukum. Kesesatan berfikir ini harus diakhiri di dalam RUUPertanahan yang akan disusun. RUU Pertanahan itu harus jelas mengatur bahwa hubungan hukum tenurial dengan tanah haruskonsisten dibangun sejak penguasaan awal dalam bentuk okupasi (occupation), penguasaan dan pemunyaaan (possession), danpemilikan (ownership) oleh Kementerian ATR/BPN. Hubungan tenurial dengan tanah disebut dengan konsep hak atas tanah.Selanjutnya, perlu dikonfirmasi dalam RUU Pertanahan tersebut bahwa hubungan pengambilan dan pemanfaatan kekayaan alamdikonfirmasi sebagai ijin, yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggunakan tanah sebagai permukaan bumi. Reklamasiyang dilakukan pemegang ijin untuk memulihkan areal tambang, tidak dapat dijadikan sebagai “pintu masuk” bagi terjadinya hak atastanah.Kata kunci: hubungan hukum, hak atas tanah, ijin

Page 1 of 1 | Total Record : 9