cover
Contact Name
M. Nazir Salim
Contact Email
nazirsalim@stpn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal_bhumi@stpn.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue " Vol 1, No 1 (2015): BHUMI" : 10 Documents clear
PETA P4T HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF SEBAGAI INSTRUMEN IDENTIFIKASI TANAH ABSENTEE Mujiati, Mujiati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.048 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.41

Abstract

Abstract: An absentee land is one of the pieces of land for a Land Reform Object Tanah needed for distribution. Data of landsderived from absentee lands have not been available up to the present moment. The government needs to publish a policy toidentify and enlist the above mentioned absentee lands. Those lands can be identified by Maps on Land Ownership, LandTenure, Land Use and Land Utilization (P4T) made through Participative Mapping on Community-based Land Management(MPBM)..The data base of the MPBM activity are in the forms of Book A on land Register, Book B on spatial data resulted fromparcel measurement, Book C on notes of transfer and cases, Book D on spatial planning, land use, water use and buildingconstruction planning. The main data needed for IP4T mapping is Book A. The change of Article 3 on The GovernmentRegulation No. 224 of 1961 is required to make the identification more effective.Keywords: participative mapping, absentee lands, IP4T maps.Abstrak: Tanah absentee merupakan salah satu Tanah Obyek Landreform yang diperlukan dalam rangka kegiatan redistribusitanah. Data tanah obyek landreform yang berasal dari tanah absentee sampai saat ini belum tersedia. Pemerintah perlu melakukankebijakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir data tanah absentee tersebut. Tanah absentee dapat diidentifikasi melaluiPeta Pemilikan Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang dibuat melalui Pemetaan Partisipatif kegiatanManajemen Pertanahan Bernbasis Masyarakat (MPBM). Data base kegiatan MPBM berupa Buku A tentang daftar tanah, BukuB tentang data spasial hasil pengukuran bidang tanah, Data C tentang catatan mutasi dan masalah tanah, Buku D tentangpenataan ruang, penggunaan tanah, tata guna air dan tata bangunan. Sedangkan data pokok yang diperlukan dalam membuatpeta IP4T adalah Buku A yang berisi daftar tanah dan data spasial mengenai bidang tanah di Buku B. Berdasarkan peta P4Ttersebut dapat diidentifikasi tanah pertanian absentee. Perlu perubahan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961agar identifikasi tanah absentee dapat lebih efektif.Kata kunci: pemetaan partisipatif, tanah absentee, peta IP4T
REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN JARINGAN REFERENSI SATELIT PERTANAHAN Wahyono, Eko Budi; Nugroho, Tanjung
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1730.727 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.45

Abstract

Abstract: ORS is a GNSS station operating continuously for 24 hours. It is also used as a reference for determining a, both asa real time and as post-processing. Cors in BPN RI is known as Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RI has notyet optimized the use JRSP to reconstruct parcel boundaries. The research is aimed at examine the JRSP in reconstructingparcel boundaries. The analysis on lateral displacement tolerance and the difference on the area of parcles was based ontechnical guidance of PMNA/KBPN No. 3 of 1997 and the t test using the level of significance of ( )=5%. The resultswere:1)The reconstruction of parcels using JSRP can be done by firstly implementing the coordinate transfer and the mostaccurate Helmert coordinate transfer method using a posteriori variance of ( ) = 1.143020313; 2) The lateral transformationand the difference on parcel areas using JRSP suited the tolerance and the result of the t test did not show anysignificance level of ( ) = 5% .Keywords: reconstruction, parcel boundaries, JRSPAbstrak: CORS merupakan stasiun GNSS yang beroperasi secara kontinyu selama 24 jam sebagai acuan penentuan posisi, baiksecara real time maupun post-processing. CORS di BPN RI dikenal sebagai Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RIbelum mengoptimalkan pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP. Tujuan dalam penelitian ini adalahuntuk menguji JRSP dalam pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah. Analisis terhadap toleransi pergeseran lateral danperbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP berdasarkan Juknis PMNA/KBPN No 3tahun 1997 dan uji t dengan taraf signifikansi ( )=5%. Hasil penelitian ini adalah : 1)Rekonstruksi batas bidang tanah tanahmenggunakan JRSP dapat di laksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan transformasi koordinat dan metode transformasikoordinat yang paling teliti adalah metode Helmert dengan varian posteriori ( ) = 1.143020313; 2)Pergeseran lateral danperbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP memenuhi syarat toleransi dan dari uji tdengan taraf signifikansi ( ) = 5% tidak terdapat perbedaan yang signifikan.Kata Kunci: Rekonstruksi, Batas Bidang Tanah , JRSP
MASA DEPAN ANAK MUDA PERTANIAN DI TENGAH LIBERALISASI PERTANAHAN
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.24 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.40

Abstract

Abstract: The opitimism and persistence of small farmers, such as Alexander Chayanov’s view, need to be thoroughly exploredby examining the demographic composition of the farmers’ families, especially those of their younger genarations. The paperis aimed at finding the critical existance of the Indonesian agricultural regeneration caused by the structural constraints. Theycan be in the form of political large-sacle land alocation for corporates; and other stuctural patriarchal and grontocraticconstraints; instead of the young generations’ motivation. If the above constraints are able to be eliminated, as two cases inHalmahera islands and one village in Kulonprogo regency, Yogyakarta, there will be large opportunity for them. The youths’enthusiasm will grow if there is an open access for them. The access can be in the form of land, work opportunity, knowledge onagriculture as well as agricultural policy for household-scale.Keywords: youth farming generation, alocation policy, patriarchal and grontocratic cultures, access.Abstrak: Optimisme peran dan persistensi petani kecil sebagaimana pandangan Alexander Chayanov perlu lebih didalami denganmelihat komposisi demografis keluarga masyarakat tani, khususnya generasi muda mereka. Tulisan ini mengkaji adanya krisisregenerasi pertanian Indonesia yang lebih disebabkan adanya kendala-kendala struktural berupa politik pengalokasian tanahskala besar untuk korporasi; dan kendala kultural yang bersifat patriarkis dan grontokratis; alih-alih absennya motivasi generasimuda. Ketika kendala-kendala tersebut dapat dihilangkan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kasus di dua desa di kepulauanHalmahera dan satu desa di Kulonprogo, Yogyakarta, maka terbuka peluang besar keterlibatan mereka. Antusiasme generasimuda akan tumbuh ketika segenap akses terbuka luas bagi mereka, yakni berupa tanah, keterbukaan tenaga kerja, pengetahuanpertanian, serta kebijakan pertanian skala rumah tangga.Kata kunci: generasi muda pertanian, politik alokasi, budaya patriarkis dan grontokratis, akses
PENGATURAN ZONING SEBAGAI PENGENDALI PEMANFAATAN RUANG (Studi Kasus Kawasan Preservasi Budaya Kotagede) Wahyuningtyas, Ayu
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7260.324 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.44

Abstract

Abstract: The development of a historic and aesthetic region such as Kotagede need controlling and managing in order not todegrade its regional image. One of the efforts to maintain the region is that planning the conservation of old bulidings in theform of blocks or zoning. The method used in plaaning the zone is called evaluative method. The result of the evaluation willbe the base of directing the development at Kotagede. Therefore, the space utilization and land use would be optimal. This willsuit with the the function of sustainable environment. The result of the research showed that Kotagede has undergone changesso that it replaces the originality of Kotagede. The formulated concept was blocks which include land use, land parcels, buildinginfrastructures, environments, as well as the elements supporting the buildings.Keywords: spatial planning, blocks, building constructions, preservation, KotagedeAbstrak: Perkembangan kawasan yang bernilai historis dan estetis seperti Kawasan Kotagede perlu dikontrol dan dikendalikanagar tidak menurunkan citra kawasan. Salah satu upaya mempertahankan kawasan adalah rencana penataan pengaturan konservasibangunan kuno yangdituangkan dalam bentuk penataan blok atau zoning.Metode yang digunakan dalam perencanaan adalahmetode evaluatif. Hasil dari evaluasi menjadi dasar untuk melakukan arahan bagi pengembangan di Kotagede, sehingga pemanfaatanruang dan penggunaan tanah dapat dioptimalkan sesuai dengan fungsi kawasan dan keberlanjutan lingkungan.Hasil dari penelitianmenunjukkan bahwa Kotagede telah mengalami banyak perubahan yang mengakibatkan pudarnya karakter asli Kotagede. Konsepyang dirumuskan meliputi blok yang berkaitan dengan penggunaan tanah, perpetakan tanah, infrastruktur bangunan dan lingkungan,dan unsur penunjang bangunan.Kata kunci: perencanaan tata ruang, blok, bangunan, preservasi, Kotagede
MEMAHAMI REORGANISASI RUANG MELALUI PERSPEKTIF POLITIK AGRARIA Rachman, Noer Fauzi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.261 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.39

Abstract

Abstract: The article bases on agrarian politic perspective to show the significance to consider the changing forces of “spatialreorganization” to expand capitalists mode of production for producing global commodities. Urbanized Indonesians are accustomedto fill their needs through market transaction. They take for granted that the transaction is natural. Moreover, for thosewho have interest to get profit, the transaction is the normalized mechanism. Different from the general view which assumingthat the market mechanism is treated as opportunity, the article considers a market as an imperative force. Referring to Wood(1994, 2002) which promote market-as-imperative approach, the paper shows various mechanisms of deploying violence,including to change property relations in terms of land, natural resource, and territory.Keywords: spatial reorganization, capitalist production, market as imperativeAbstrak: Naskah ini mempergunakan perspektif politik agraria ini untuk menunjukkan pentingnya kita mempertimbangkan perubahandari waktu kewaktu kekuatan-kekuatan pembentuk “reorganisasi ruang” untuk perluasan cara/ system produksi kapitalis yangmenghasilkan komoditas-komoditas global. Banyak orang kota Indonesia sudah terbiasa dan dibiasakan memenuhi kebutuhanhidupnya melalui transaksi jual beli. Semua cenderung menganggap transaksi jual-beli itu adalah alamiah. Lebih dari itu, untukberhasil memenuhi kepentingan memperoleh pendapatan atau keuntungan, cara jual beli merupakan sesuatu yang sudah lazimditempuh. Berbeda dengan pandangan umum bahwa pasar sebagai penyedia kesempatan, naskah ini menganggap pasar sebagaikekuatan yang memaksa. Merujuk pada karya Wood (1994, 2002) yang promosikan pendekatan market-as-imperative (pasarsebagai-paksaan), naskah ini menunjukkan berbagai mekanisme operasi-operasi paksa reorganisasi ruang tersebut, termasukmekanisme pemutusan hubungan kepemilikan rakyat terhadap tanah, sumberdaya alam dan wilayahnya.Kata Kunci: reorganisasi ruang, produksi kapitalis, pasar sebagai pemaksa
INTERAKSI KEPENTINGAN DALAM PENENTUAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.478 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.43

Abstract

Abstract: Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan atau (BPHTB) is a tax given by the Central Government to the Local Government.This is based on the Law No. 28 of 2009. Magelang Regency, as a local government, which was given the duty, hasprepared regulations in the form of Regional Regulation (Perda) No 13 of 2010. In collecting the taxes, the Magelang Regencydelegates to Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKAD). Based on the above order, the verification processof the deeds made by the Land Deed Officials was done. It was proved that the process took a longer time than that of theprocess before it was delegated. The determination of NJOP at the beginning of the year was also late. This causes the processof making the deeds was done later than the time already determined. The dual interest in determining BPHTB in Magelangregency needs to be cooperated so that both parties are accommodated.Keywords: BPHTB, dual interest.Abstrak: Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan atau (BPHTB) merupakan pajak yang telah dilimpahkan oleh Pemerinatah Pusatkepada Pemerintah Daerah berdasarkan Undang Undang No 28 Tahun 2009, Kabupaten Magelang sebagai daerah yang menerimapelimpahan kewenagan tersebut telah mempersiapkan perangkat peraturan perundang-undangan berupa Perda No 13 Tahun2010, Dalam melakukan pemungutan pajak Pemerintah Kabupaten Magelang mendelegasikan kewenangannya kepada DinasPengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKAD), Kabupaten Magelang untuk melakukan pemungutan pajak. Atas dasarhal itu maka dilakukan proses verifikasi atas akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Verifikasi yang dilakukanternyata mememerlukan waktu yang lebih lama dari pada waktu sebelum ada pelimpahan, sementara itu dalam penentuan NJOPdi awal tahun juga mengalami keterlambatan. Hal ini menyebabkan pengunduran tanggal dalam pembuatan akta. Interaksikepentingan yang terjadi di dalam penentuan BPHTB di Kabupaten Magelang, mmerlukan sinergi agar kepentingan seluruhpihak terakomodir..Kata kunci: BPHTB, Interksi kepentinganA. PengantarDengan berlakunya Undang- Uundang
MANUSIA DAN TANAH: KEHILANGAN DAN KOMPENSASI DALAM KASUS LAPINDO Novenanto, Anton
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.019 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.37

Abstract

Abstract: The paper is trying to discuss on how land forms social relation and what happens when the relation is forced to beended. Two types of social relationship will be discussed. They are human-human and human-land relationship. The tworelations are getting more sophisticated due to the lost of land. Based on Lapindo case, the discussion on how the compensationis given to those undergoing the lost of land. This causes a new problem. There is a unique relation between man and hisland- that is not only the relation on economic value but also on cultural value. This paper, later on, is offering the agrarianreflective thinking on the lost of land and its compensation.Keywords: land, compensation, lost, sense of belongs, Lapindo caseAbstrak: Artikel ini membahas bagaimana tanah membentuk relasi sosial dan apa yang terjadi bila relasi itu diputus paksa. Artikelini mengangkat dua jenis relasi sosial, yaitu relasi antar-aktor manusia dan antara manusia dengan tanah. Kedua relasi tersebutsemakin kompleks seiring dengan hilangnya tanah secara paksa. Berangkat dari kasus Lapindo, artikel ini mendiskusikan bagaimana“kompensasi” yang diterapkan untuk mengganti “kehilangan” yang dialami manusia justru memunculkan permasalahan baru.Argumen yang diangkat sangat umum, bahwa relasi manusia dengan tanahnya sangat unik karena pada tanah manusia tidakhanya melekatkan nilai ekonomi tapi juga nilai sosial dan budaya. Dengan demikian, artikel ini hendak menawarkan bahan refleksibagi studi agraria untuk memikirkan kembali tentang konsep “kehilangan” dan “kompensasi” atas tanah.Kata kunci: tanah, kompensasi, kehilangan, rasa memiliki, kasus Lapindo
PENTINGNYA PETA DESA
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.352 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.42

Abstract

Abstract: The making of Village Boundary Map is mandated by the Law No 6 0f 2014 on Village. The map of Village Boundaryshould not only present the boundary of the area but should also present the data and information included in the village..Theactivity of listing done by P4T should result a village map.. The implementation of the activity is suggested to change—that isby applying the participatory Mapping Model. There should be a comprehensive understanding of society, the Local Government,together with the ministry of ATR/BPN on a Village map as the map will show not only parcels of lands but also potentialof land as well as problems related to the existence of lands. This will make us aware of the importance of a village map. Themodel will also benefit the ministry of ATR/BPN. One the benefits are that the map presents objects of Agrarian reform of 9million hectares of within 2015- 2019.Keywords: Village map, Participative Mapping.Abstrak: Pembuatan Peta Batas Wilayah Desa merupakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. PetaBatas Wilayah Desa seyogyanya tidak hanya menyajikan batas wilayah desatetapi juga menyajikan data dan informasi yang adadalam desa tersebut.Kegiatan inventarisasiP4T merupakan kegiatan pertanahan yang salah satu hasilnya adalah Peta Desa.Pelaksanaan kegiatan inventarisasi P4T kedepan disarankan diubah dengan menerapkan Model Pemetaan Partisipatif. Partisipasimasyarakat, Pemerintah Daerah bersama Kementerian ATR/BPN akan Peta Desa yang komprehensif dan berdayaguna karenamenyajikan batas wilayah desa plus data dan informasi P4T setiap bidang tanah serta kondisi, potensi dan permasalahan yangada dalam desa tersebut.Dengankondisi seperti ini, kita akan menyadari betapa pentingnya Peta Desa. Bagi Kementerian ATR/BPN, model kegiatan seperti ini mempunyai banyak keuntungan. Salah satunya adalah menyediakan potensi obyek ReformaAgraria sebanyak 9 juta hektar sesuai RPJMN Bidang Pertanahan 2015-2019.Kata kunci: Peta Desa, Pemetaan Partisipatif
ANALISIS KRITIS SUBSTANSI DAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM BIDANG PERTANAHAN Antoro, Kus Sri
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.201 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.38

Abstract

Abstract: The structure of land tenure and ownership in Special Province of Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta/DIY) haschanged radically since The Law No 13/2012 on Yogyakarta’s Special Status (UUK DIY) was enacted.. The changes include 1)establishment of both the Sultanate (Kasultanan) and Pakualaman Regency as special legal bodies allowed to possess lands,according to this article by the name of Culture Heritage Legal Body (Badan Hukum Warisan Budaya/BHWB); 2) establishmentof the existence of lands categorized as Sultan’s (Sultanaat Grond/SG) and Pakualaman’s (Paku Alamanaat Grond/PAG). Thispaper is the result of a community desk study conducted from September 2014 to February 2015, and is aimed at showing:1) the legal position of SG and PAG; 2) the legal position of state-controlled lands; 3) the legal position of lands belonging tosociety, either individual or communal (village-owned lands), 4) the position of agrarian law to UUK DIY. The analysis of officialdocuments carried out using historical; legal; and social-cultural approaches to critically analyze the substance and implementationof UUK DIY.Keywords: UUK DIY, Kasultanan, Pakualaman, Sultanaat Grond, Paku Alamanaat GrondAbstrak: Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami perubahanmendasar sejak UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK DIY) disahkan. Perubahan tersebut meliputi 1)penetapan Kasultanan/Kadipaten (Pakualaman) sebagai badan hukum khusus yang dapat memiliki tanah, dalam tulisan ini disebutBadan Hukum Warisan Budaya (BHWB); 2) pengukuhan eksistensi tanah-tanah yang digolongkan sebagai Sultanaat Grond (SG)dan Paku Alamanaat Grond (PAG). Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian pustaka oleh komunitas masyarakat yang dilakukandari September 2014 hingga Februari 2015, dan bertujuan untuk menunjukkan 1) kedudukan hukum dari tanah dengan statusSG dan PAG; 2) kedudukan hukum dari tanah yang dikuasai negara, 3) kedudukan hukum dari tanah yang dimiliki masyarakat,baik individu maupun komunitas (tanah desa), 4) kedudukan hukum agraria terhadap UUK DIY. Analisis terhadap isi dokumendokumenresmi dilakukan dengan pendekatan sejarah, hukum, dan sosial budaya untuk menelaah secara kritis substansi danimplementasi UUK DIY.Kata kunci: UUK DIY, Kasultanan, Pakualaman, Sultanaat Grond, Paku Alamanaat Grond
REVIEW BUKU KAPITALISME PEDALAMAN DAN PRAKTIK POLITIK ETNOGRAFI Darmanto, Darmanto
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.16 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.47

Abstract

Karya etnograf i mengenai penduduk pedalamancenderung didominasi oleh pandanganhitam-putih mengenai suku-suku terpencil berbudayaunik dan peduli lingkungan yang menghadapikekuatan merusak dari luar. Buku Land’s End: CapitalistRelations on an Indigenous Frontier (selanjutnyadisebut LE) mengisahkan penduduk pedalamantetapi tidak menghadirkan cerita sederhanapahlawan-pecundang. Sebaliknya, LE berisi kisahpenduduk Lauje di pedalaman Sulawesi Tengahyang aktif terlibat dalam perubahan, mengagumigaya hidup konsumtif dan aktif memanfaatkanpeluang pasar. Berdasar penelitian dua dekade(1990-2009) di dataran tinggi Lauje, antropologTania Li mendeskripsikan dan menganalisis hubungansosial orang Lauje setelah terlibat denganproduksi kakao. Produksi kakao menghasilkanhubungan kapitalis yang tidak hanya menawarkanharapan dan kemakmuran namun juga menciptakanhubungan sosial baru berdasar kelas sosialdan kepemilikan sarana produksi.

Page 1 of 1 | Total Record : 10