cover
Filter by Year
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan
ISSN : 24426954     EISSN : 25802151
Bhumi is published twice a year in May and November. Bhumi focuses on the publication of articles result of researchs and book reviews that transcend disciplines, curiously on agrarian and land studies: geodesy, social, humaniora, history, economy, and law.
Articles
121
Articles
Transjawa, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Urbanisasi

Novenanto, Anton

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.663 KB)

Abstract

Abstract: The paper is a critical examination into the nexus of transportation infrastructure development, regional economic growth, and social changes (urbanization and modernization). Relying on previous studies, it begins with learning experiences from other countries regarding transportation infrastructure development and economic growth. The discussion moves into social impacts of transportation infrastructures development in Java in the colonial era in order to address similar problems which may occur as a result of the TransJawa tollroad project, with a specif ic case of East Java province. This paper shows that there is no direct causality of infrastructure development to economic growth, yet both have been catalyst for the velocity of inevitable urbanization as well as modernization. Keywords: economic growth, East Java, modernization, transportation, urbanization Intisari: Makalah ini adalah sebuah telaah kritis tentang keterkaitan antara pembangunan infrastruktur transportasi, pertumbuhan ekonomi kawasan, dan perubahan sosial (urbanisasi dan modernisasi). Mengandalkan data sekunder, makalah ini mulai dari mempelajari pengalaman dari negara-negara lain tentang pembangunan infrastruktur transportasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Diskusi bergerak pada dampak-dampak sosial dari pembangunan infrastruktur transportasi di Jawa pada era Kolonial dalam rangka mendiskusikan persoalan serupa yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari proyek jalan tol TransJawa dengan kasus di Provinsi Jawa Timur. Makalah ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi keduanya telah menjadi katalis bagi percepatan proses urbanisasi dan modernisasi yang tak dapat dihindari. Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur, modernisasi, transportasi, urbanisasi

Reforma Kelembagaan Dalam Kebijakan Reforma Agraria Era Joko Widodo-Jusuf Kalla

Luthfi, Ahmad Nashih

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.906 KB)

Abstract

Abstract: The development of agrarian reform institution is one of the indicators of the government's seriousness in agrarian policy. The extent to which the government realizes the gravity of agrarian problems requires solution through agrarian reform are reflected through the existence of a special implementing institution. The Jokowi-JK government succeeded in creating two institutions called the Team of Identification and Inventoritation and the Agrarian Reform Task Force. Both are created by different presidential regulations. Under qualitative approach on policy review method, this article examines the institutions and implementation of agrarian reform at the national level and accompanied by a field study in Sigi Regency to illustrate the dynamics of the relationship between civil society and the state in the policy. This article concludes that in developing the Agarian Reform Institution the government undertook a strategic compromise in the midst of the sectoralization of existing ministries. It created in the midst of the sectoralization situation of existing ministries/ institution. The institutions unable to be free from sectoral burden; and the national government think that the urgency of the agrarian problem is the form of ensuring land rights through accelerating land registration, outbid agrarian inequality and agrarian conflict Uniquely, this legalization policy is organized within the framework of agrarian reform. Keywords: institution, agrarian reform, sectoralization, compromiseIntisari: Pembangunan kelembagaan Reforma Agraria merupakan cermin dan indikator keseriusan pemerintah dalam kebijakan agraria. Sejauh mana pemerintah memahami dan menyadari kegawatan masalah yang memerlukan pemecahan melalui Reforma Agraria terefleksikan melalui dibentuknya suatu lembaga pelaksana khusus. Pemerintah Jokowi-JK berhasil mewujudkan dua lembaga yang bernama Tim Inver dan Gugus Tugas Reforma Agraria. Keduanya dinaungi oleh peraturan presiden yang berbeda. Dengan pendekatan kajian kebijakan yang bersifat kualitatif, artikel ini menelaah kelembagaan dan pelaksanaan Reforma Agraria di aras nasional disertai kajian lapangan di Kabupaten Sigi untuk memberi ilustrasi dinamika hubungan antara masyarakat sipil dan negara di dalam kebijakan tersebut. Artikel ini menyimpulkan bahwa didalam membangun kelembagaan reforma agaria pemerintah melakukan strategi kompromi di tengah situasi sektoralisasi kementerian/lembaga yang ada; serta pemahaman pemerintah atas kegentingan masalah berupa pemastian hak atas tanah melalui percepatan pendaftaran tanah, alih-alih soal ketimpangan agraria dan konflik yang menyertainya. Uniknya, kebijakan legalisasi ini diskemakan dalam kerangka Reforma Agraria. Kata kunci: kelembagaan, Reforma Agraria, sektoralisasi, kompromi

Review Buku “Kolonialisme Dan Kapitalisme: Fenomena Global Yang Terus Berulang Dalam Proses Perubahan Agraria”

Mulyani, Lilis

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.918 KB)

Abstract

Buku ini diterbitkan sebagai buku pertama dalam rangkaian seri Agrarian Changeand Peasant Studies oleh Initiatives in Critical Agrarian Studies (ICAS). Dalam salahsatu pidato colloqium di Yale University, disebutkan mengenai gagasan awal buku ini,yaitu bahwa Bernstein bersama-sama dengan Saturnino J. Borras memiliki pandangankreatif untuk membuat rangkaian publikasi terkait dengan perubahan agraria dan studipetani, dua topik yang memang secara khusus menjadi perhatian Bernstein. Penulisbuku juga menjadi penggagas awal dan pengurus dua jurnal utama tentang topiktersebut, yaitu Journal of Agrarian Studiesdan Journal of Peasant Studies, yang keduanyaberada di dalam institusinya, yaitu School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London (Bernstein, 2010)

Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6960.41 KB)

Abstract

Abstract: The Land Use Balance (NPGT), among others, is a balance between Land Use and Regional Spatial Planning (RTRW). One of the government’s efforts is to control land in the regions,regional conditions can be adjusted to the ideal conditions in accordance with the needs in thefuture. One of the environmental control instruments used by implementing the Regional SpatialPlan. This research was carried out using overlapping analysis to analyze and calculate the use ofland with the spatial plan in all districts/city in Yogyakarta Special Region during the period 2010-2017. The results showed that there was a discrepancy between NPGT and the RTRW in YogyakartaSpecial Region. The highest inconsistency occurred in Kulonprogo Regency at 57,11%, and the lowest in Gunungkidul Regency at 20,06%. The impact of these mismatches is that land use control inDIY is not optimal. NPGT in DIY is not optimally utilized in the preparation/revision of the RTRW Intisari: Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) antara lain merupakan perimbangan antaraPenggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah daerah melakukanupaya pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah, sehingga kondisi wilayah bisa disesuaikandengan kondisi yang ideal sesuai dengan keinginan di masa yang akan datang. Instrumenpengendalian penggunaan tanah tersebut antara lain adalah Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitianini dilakukan dengan teknik analisis tumpang susun peta untuk menganalisis kesesuaian danketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di semuakabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010-2017. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara NPGT dengan RTRW di Daerah IstimewaYogyakarta. Ketidaksesuaian tertinggi terjadi Kabupaten Kulonprogo sebesar 57,11%, dan terendahdi Kabupaten Gunungkidul sebesar 20,06%. Dampak dari ketidaksesuaian tersebut adalah kegiatanpengendalian penggunaan tanah di DIY menjadi tidak optimal. NPGT di DIY tidak optimaldimanfaatkan dalam penyusunan/revisi RTRW.

Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Marryanti, Septina, Purbawa, Yudha

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.337 KB)

Abstract

Abstract: The government continuously strives to carry out land registration in all Indonesian regions to ensure legal certainty. By the government initiatives, the completion of land registration throughout Indonesia is planned to be completed in 2024 through the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. In its implementation, the number and speed of achievement of registered land parcels among Land Off ices are different. Based on this fact, it is very important to conduct a research on what factors that affect the achievement/realization of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) signif icantly. The method that was used in this research was a quantitative approach, and the data was processed by using multiple regression tests to get the signif icant simultaneously influential factors. The factors that had a signif icant effect simultaneously are: the number of human resources involved in PTSL, the number of juridical data collectors that are involved, the number of computers used in PTSL, the number of available theodolite, the number of available GPS, and less than 3%-slope of the area. Optimization of these factors can be done by optimizing the human resources involved in the PTSL team through participatory mapping, computer support tools, the use of measuring instruments in various slopes, and strengthening PTSL perceptions and innovations. Keywords: complete systematic land registration, influencing factors, optimization.Intisari: Pemerintah secara terus menerus berusaha melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Indonesia untuk menjamin kepastian hukum. Atas prakarsa pemerintah, penyelesaian pendaftaran tanah di seluruh Indonesia direncanakan akan selesai pada tahun 2024 melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam pelaksanaannya, jumlah dan kecepatan capaian bidang terdaftar antara satu Kantor Pertanahan dengan kantor lainnya berbeda. Berdasarkan uraian tersebut, sangat penting untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap capaian/realisasi PTSL. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan data diolah dengan menggunakan uji regresi berganda untuk mendapatkan faktor yang signifikan berpengaruh secara bersamaan/simultan. Faktor-faktor yang berpengaruh signif ikan secara simultan terhadap pelaksanaan PTSL adalah: jumlah SDM yang dilibatkan dalam Tim PTSL, jumlah petugas pengumpul data yuridis, jumlah komputer, jumlah alat ukur teodholit, jumlah alat ukur GPS, dan kemiringan wilayah kurang dari 3%. Optimalisasi faktorfaktor tersebut dapat dilakukan dengan optimalisasi sumberdaya manusia yang terlibat tim PTSL melalui pemetaan partisipatif, alat penunjang komputer, penggunaan alat ukur dalam berbagai kemiringan lereng, dan penguatan persepsi dan inovasi PTSL. Kata kunci: pendaftaran tanah sistematis lengkap, faktor yang memengaruhi, optimalisasi.

The Implementation Of Ladm Versionedobject Class For Representing Spatio-Temporal Of Cadastre 4d Objects

Aditya, Trias

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1966.067 KB)

Abstract

Abstract: Spatial representations and ownerships of 3D properties change over time. Changes arerecorded as historical data of transactions, adding the dimension of 3D spatial data into 4D data,known as Cadastre 4D. Spatial representations of 3D properties are prone to disputes when theshape and dimensions representing ownership changes do not match with the reality. This paperfocuses in assessing visualizations of 4D cadastre objects applying VersionedObject class stated inthe International Standard of Land Administration Domain Model (ISO 19152:2012). Based on theanalysis on the current strata title ownership registration implemented in Indonesia’s land Information System (known as KKP), a model of 4D spatial data that f its to the administration systemin Indonesia was developed. Visualization of 4D cadastre objects applied in this research is suitedto VersionedObject class LADM and presented on the web to represent changes of 3D geometryboundaries over time Intisari: Penyajian spasial dan kepemilikan properti 3D mengalami perubahan dari waktu ke waktu.Perubahan dicatat sebagai data historis transaksi, dengan menambahkan dimensi data spasial 3Dke dalam data 4D, yang dikenal sebagai Kadaster 4D. Representasi spasial properti 3D rentan terhadapsengketa ketika bentuk dan dimensi yang mewakili perubahan kepemilikan tidak sesuai dengankenyataan. Paper ini berfokus pada visualisasi data spasial obyek kadaster 4D dengan menerapkankelas VersionedObject LADM (ISO 19152:2012). Berdasarkan analisis pada pendaftaran kepemilikanatas satuan rumah susun terkini yang telah diterapkan di Sistem Informasi Tanah Indonesia (dikenalsebagai KKP), telah dikembangkan model data spasial 4D yang sesuai dengan sistem administrasidi Indonesia. Visualisasi objek kadaster 4D yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengankelas VersionedObject LADM dan disajikan di web untuk mewakili perubahan batas geometri 3Ddari waktu ke waktu.

Model-Model Pendekatan Partisipatif Dalam Sistem Informasi Geografi

Kusmiarto, Kusmiarto, Yulfa, Arie, Mustofa, Fahmi Charish

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2122.672 KB)

Abstract

Abstract: The participatory approach in decision making and the implementation of activities that directly or indirectly relate to the public interest has become a new stream of current research. Participatory Geographic Information System (PGIS), Public Participation Geographic Information System (PPGIS), Collaborative Geographic Information System (CGIS), Participatory Mapping (PM), Volunteered Geographic Information (VGI) and Crowdsourcing Spatial Data (CSD) are terms that are commonly used in scientif ic publications that focus on the public’s knowl edge in geospatial science and technology. These terms are increasingly emerging since the adoption of Web 2.0 technology. Reviews of these terms are increasingly widespread and also cause overlap in their use. This article aims to discuss the def inition, method, quality of output and implementation of these terminologies and outline in brief as an enrichment reference to encourage the potential of research themes related to participatory approaches and community knowledge. A literature review is applied to achieve the objectives of this article. The results obtained from this study are the similarity and the difference in the models of participatory-based approach to the object of this research. The similarity is an effort to utilize other people in solving problems. Whereas the differences found lies in the location, time, and design of the participant meeting strategy. Keywords: PGIS, PPGIS, PM, Collaborative GIS, VGI, Crowdsourcing.Intisari: Pendekatan partisipatif di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik telah menjadi arus baru penelitian-penelitian terkini. Sistem Informasi Geografi Partisipatif (SIG-P), Sistem Informasi Geografi Partisipasi Publik (SIG-PP), Sistem Informasi Geograf i Kolaboratif (SIG-K), Pemetaan Partisipatif (PP), Volunteered Geographic Information (VGI) dan Crowdsourcing data spasial merupakan istilah-istilah yang sering digunakan dalam publikasi ilmiah yang berfokus pada ilmu dan teknologi geospasial. Istilah tersebut semakin banyak muncul semenjak penerapan teknologi Web 2.0. Ulasan mengenai istilah-istilah tersebut menimbulkan tumpang tindih dalam pemakaiannya. Artikel ini bertujuan untuk membahas def inisi, metode, kualitas luaran dan implementasi dari terminologi-terminologi tersebut dan menguraikan secara ringkas sebagai pengayaan referensi untuk mendorong potensi tema-tema penelitian terkait pendekatan partisipatif dan pengetahuan masyarakat. Tinjauan pustaka digunakan sebagai satu pendekatan untuk meraih tujuan dari artikel ini. Hasil yang didapatkan adalah adanya kesamaan dan perbedaan pada model-model pendekatan berbasis partisipatif pada objek penelitian. Persamaanya adalah adanya pemanfaatan orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi, waktu, dan rancangan strategi pertemuan partisipannya. Kata Kunci: SIG-P, SIG-PP, SIG Kolaboratif, PP, VGI, Crowdsourcing

Reforma Agraria Di Kawasan Hutan Sungaitohor, Riau: Pengelolaan Perhutanan Sosial Di Wilayah Perbatasan

Salim, M. Nazir, Pinuji, Sukmo, Utami, Westi

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3379.043 KB)

Abstract

Abstract: Since 2007, seven villages in Tebingtinggi Timur have been listed on the concession scheme of Industrial Plantation Forest of PT. LUM, covering area of 10,390 Ha. At the end of 2008, PT LUM began to built canals for land clearing and transporting acacia seeds to the area. Since canalization, the surrounding land, especially community land, began to dried up, triggering forest f ire in the area. The peak occured in 2014, when big forest f ire occured, devouring more than 2400 Ha of community land in Sungai Tohor and its surrounding. In 2014, the community invited president to do “Blusukan Asap” in Tebingtinggi Timur, and resulted on the revoking of PT. LUM’s permit and handed over forest management to the 7 villages with Social Forestry (Village Forest) scheme. Currently, the community is on the process to manage social forestry, and some settlement and livelihood area on social forestry will be excluded from the concession, based on Presidential Regulation No. 88 of 2017 about the Change of Forest Area Boundaries. By observation and direct involvement with the community, this study found that the level of participation and motivation of the community to manage village forest is high. Keywords: Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Village Forest, Agrarian Reform, BorderIntisari: Sejak tahun 2007, tujuh desa di Tebingtinggi Timur masuk dalam skema konsesi Hutan Tanaman Industri PT LUM, seluas 10.390 Ha. Akhir tahun 2008 PT LUM mulai beroperasi membangun kanal untuk kepentingan land clearing dan memasukan bibit akasia. Sejak kanalisasi, lahan sekitarnya terutama lahan masyarakat mulai mengering dan kebakaran mulai terjadi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang menghabiskan lahan masyarakat lebih dari 2400 Ha. Tahun 2014 masyarakat mengundang Presiden Joko Widodo untuk “Blusukan Asap” di Tebingtinggi Timur. Pasca blusukan asap, presiden lewat Menteri LHK mencabut izin PT LUM dan menyerahkan klelola hutan ke 7 desa dengan skema Perhutanan Sosial (Hutan Desa). Kini masyarakat sedang memproses untuk mengelola hutan tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari Hutan Desa, khususnya pemukiman dan lahan penghidupan agar diselesaikan lewat Perpres No. 88 Tahun 2017, perubahan tata batas wilayah hutan. Dengan observasi dan pelibatan langsung ke masyarakat, temuan dalam kajian ini menunjukkan tingkat partisipasi dan motivasi warga desa cukup tinggi untuk mengelola hutan desanya. Kata Kunci: Sungaitohor, Tebingtinggi Timur, Hutan Desa, Reforma Agraria, perbatasa

Pengantar Redaksi

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 4, No 2 (2018): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.584 KB)

Abstract

Jurnal Bhumi sebagai jurnal ilmiah di lingkungan Sekolah Tinggi PertanahanNasional secara resmi telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Riset Teknologidan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) dengan nomor 30/E/KPT/2018, tertanggal 24 Oktober2018. Jurnal Bhumi dinyatakan terakreditasi dengan peringkat Sinta 3 untuk masaakreditasi lima tahun terhitung mulai Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016 hingga Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021

PETA P4T HASIL PEMETAAN PARTISIPATIF SEBAGAI INSTRUMEN IDENTIFIKASI TANAH ABSENTEE

Mujiati, Mujiati

BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol 1, No 1 (2015): BHUMI
Publisher : Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.048 KB)

Abstract

Abstract: An absentee land is one of the pieces of land for a Land Reform Object Tanah needed for distribution. Data of landsderived from absentee lands have not been available up to the present moment. The government needs to publish a policy toidentify and enlist the above mentioned absentee lands. Those lands can be identified by Maps on Land Ownership, LandTenure, Land Use and Land Utilization (P4T) made through Participative Mapping on Community-based Land Management(MPBM)..The data base of the MPBM activity are in the forms of Book A on land Register, Book B on spatial data resulted fromparcel measurement, Book C on notes of transfer and cases, Book D on spatial planning, land use, water use and buildingconstruction planning. The main data needed for IP4T mapping is Book A. The change of Article 3 on The GovernmentRegulation No. 224 of 1961 is required to make the identification more effective.Keywords: participative mapping, absentee lands, IP4T maps.Abstrak: Tanah absentee merupakan salah satu Tanah Obyek Landreform yang diperlukan dalam rangka kegiatan redistribusitanah. Data tanah obyek landreform yang berasal dari tanah absentee sampai saat ini belum tersedia. Pemerintah perlu melakukankebijakan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir data tanah absentee tersebut. Tanah absentee dapat diidentifikasi melaluiPeta Pemilikan Penguasaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang dibuat melalui Pemetaan Partisipatif kegiatanManajemen Pertanahan Bernbasis Masyarakat (MPBM). Data base kegiatan MPBM berupa Buku A tentang daftar tanah, BukuB tentang data spasial hasil pengukuran bidang tanah, Data C tentang catatan mutasi dan masalah tanah, Buku D tentangpenataan ruang, penggunaan tanah, tata guna air dan tata bangunan. Sedangkan data pokok yang diperlukan dalam membuatpeta IP4T adalah Buku A yang berisi daftar tanah dan data spasial mengenai bidang tanah di Buku B. Berdasarkan peta P4Ttersebut dapat diidentifikasi tanah pertanian absentee. Perlu perubahan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961agar identifikasi tanah absentee dapat lebih efektif.Kata kunci: pemetaan partisipatif, tanah absentee, peta IP4T