cover
Contact Name
Tajerin
Contact Email
marina.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
marina.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 25020803     EISSN : 25412930     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Buletin Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 105 Documents
Front and Back Matter Ferbiansyah, Ilham
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3616.939 KB) | DOI: 10.15578/marina.v4i2.7585

Abstract

Memaknai Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kurniasari, Nendah; Reswati, Elly
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 6, No. 1, Tahun 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1200.59 KB) | DOI: 10.15578/marina.v6i1.5805

Abstract

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dinilai mempunyai efektifitas yang rendah. Selama delapan tahun PEMP berlangsung, wilayah pesisir masih menjadi kantung kemiskinan di negara ini. Tulisan ini merupakan analisis singkat terhadap pelaksanaan PEMP dalam tataran konseptual dan tataran praktis. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi program pemberdayaan berikutnya. Dalam tataran konsep, PEMP telah memenuhi stategi mata pencaharian dan strategi permodalan untuk memutus rantai kemiskinan. Namun PEMP kurang mendapat perhatian dalam strategi makro, karena sektor kelautan dan perikanan belum menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan nasional. Dalam tataran praktis, beberapa hal yang perlu diperbaiki yaitu merubah persepsi nelayan tentang makna bantuan, meningkatkan kapasitas sasaran dalam managemen dan administrasi keuangan, sinkronisasi antara berbagai program pemberdayaan, serta penyesuaian program dengan kultur sempat yang sangat bersifat lokalitas.
Penelitian Analisis Kebijakan Ketersediaan Ikan Menjelang Idul Fitri 1436 H Suryawati, Siti Hajar; Saptanto, Subhechanis; Wardono, Budi; Wijaya, Rizki Aprilian; Witomo, Cornelia Mirwantini
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 1, No. 2, Tahun 2015
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.956 KB) | DOI: 10.15578/marina.v1i2.2072

Abstract

Menjelang hari raya idul fitri kebutuhan bahan pangan mengalami peningkatan permintaan yang berbanding lurus terhadap ketersediaan dan kenaikan harga. Salah satu komoditas bahan pangan yang mengalami peningkatan permintaan dan kenaikan harga adalah komoditas ikan. Tulisan ini bertujuan menganalisis ketersediaan ikan menjelang idul fitri dengan menggunakan pendekatan metode Coppock Instability Index (CII). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder produksi ikan menurut triwulan dan harga ikan harian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Hasil analisis menunjukkan bahwapada kuartal III dan IV (saat ramadhan dan idul fitri) produksi ikan pada umumnya berada di atas rata-rata (nilai rata-rata sebesar 1,53 juta ton) dimana di kuartal III sebesar 1,57 juta ton dan kuartal IV sebesar 1,60 juta ton. Terdapat 10 provinsi yang berada pada kategori kurang tersedia yaitu provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Papua. Kondisi sebelum puasa sebagian indek berada pada kondisi yang stabil dan permintaan ikan meningkat (high growth low instability). Namun berdasarkan indeks ketidakstabilan, pada saat puasa menunjukkan ketidakstabilan yang tinggi dan permintaan ikan meningkat (high growth and high instability). Sementara itu pada saat idul fitri kondisinya adalah ketidakstabilan tinggi dan permintaan ikan menurun (high instability and low growth).
KEMITRAAN PEMASARAN RUMPUT LAUT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Suryawati, Siti Hajar; Nurlaili, Nurlaili; Witomo, Cornelia Mirwantini; Zamroni, Achmad
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.708 KB) | DOI: 10.15578/marina.v3i1.6920

Abstract

ABSTRAKModel pengembangan ekonomi kawasan berbasis teknologi adaptif lokasi di Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) adalah model yang berbasis kemitraan. Model ini mengakomodir kesepakatan kerjasama berbasis pasar yang melibatkan pembudidaya dan juga pengolah melalui KIMBis Lotim dan Mitra KIMBis Loteng. Pembudidaya sebagai produsen primer komoditi rumput laut dengan  para pengolah yang melakukan proses penambahan nilai melalui kegiatan pengolahan dan pemerintah sebagai regulator, mediator dan fasilitator bagi kedua belah pihak, disertai rincian komitmen dan tanggung jawab pada tiap pihak yang terlibat, untuk menjamin bahwa: (1) pembudidaya menerima bagian nilai (farmer’s share) yang adil dari hasil usahanya; (2) pembudidaya bisa mendapatkan pendapatan rutin; dan (3) pengolah mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang sesuai. Sampai akhirnya produk yang dihasilkan diterima oleh konsumen akhir dengan mendapat jaminan produk olahan yang sehat dan harga yang terjangkau. Selain itu implementasi model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir khususnya pembudidaya rumput laut, serta mengurangi kerugian karena malpraktek pedagang dalam penentuan harga beli. Title: Marketing Partnership for Poverty Reduction in East Lombok District and Central Lombok, West Nusa Tenggara ProvinceRegional economic development model based on adaptive location technology in East Lombok (Lotim) and Central Lombok (Loteng) is a partnership model. This model accommodates a market-based cooperation agreement involving farmers and processor through KIMBis Lotim and Mitra KIMBis Loteng. Farmers as primary producers of seaweed commodities with processor undertaking additional processingthrough processing and government as regulator, mediator and facilitator for both parties. They work together with commitment and responsibility to each party involved, to ensure: (1) the farmer receives a share (farmer’s share) fair from business results; (2) farmers get routine income; and (3) processor get raw materials with appropriate quality. Until finally the resulting product is accepted by the final consumer with a guaranteed healthy processed products and affordable prices. The implementation of this model is expected to improve the community welfare in coastal areas, especially seaweed farmers, and reducelosses due to malpractice traders in the determination of purchasing price.
Rantai Pemasaran Ikan Koi (Cyprinus carpio) di Kabupaten Blitar, Jawa Timur Triyanti, Riesti; Yulisti, Maharani
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 7, No. 1, Tahun 2012
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1739.84 KB) | DOI: 10.15578/marina.v7i1.4593

Abstract

Pemasaran merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem minabisnis. Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan perpindahan tempat dan kepemilikan barang dan jasa dari sentra pra produksi ke konsumen. Kegiatan pemasaran bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen serta memberikan keuntungan bagi pembudidaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi rantai pemasaran ikan koi (Cyprinus carpio) di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pemasaran ikan koi dimulai dari tahap pra produksi, produksi, pedagang dan eksportir. Setiap rantai terdapat pelaku usaha kunci dan nilai/keuntungan yang relatif dinamis karena tergantung pada nilai estetika terhadap ikan koi. Untuk memperkuat rantai pemasaran ikan koi diperlukan pembentukan kelembagaan keuangan untuk menertibkan sistem pembayaran terhadap pembelian ikan koi yang seringkali merugikan pembudidaya. Penelitian ini juga menyarankan perlunya menghidupkan kembali koperasi yang telah dibentuk agar pemasaran ikan koi dikoordinir dan harganya standar.
Pemanfaatan dan Pengelolaan Situ Panjalu di Ciamis, Jawa Barat Nasution, Zahri; Indah Yanti, Bayu Vita
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 9, No. 2, Tahun 2014
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (208.999 KB) | DOI: 10.15578/marina.v9i2.430

Abstract

Situ Panjalu merupakan situ alam yang dimanfaatkan untuk penangkapan ikan oleh masyarakat sekitar. Alat tangkap yang digunakan berupa alat tangkap jala tebar, gill net, sirib (anco) dan pancing. Ikan yang tertangkap sebagian dibudidayakan di karamba jaring apung (KJA). Situ Panjalu juga dimanfaatkan sebagai kawasan wisata budaya dengan memanfaatkan Nusa Gede sebagai lokasi ziarah. Meskipun pengelolaan Situ Panjalu untuk perikanan belum diatur secara formal. Pengaturan terkait dengan penggunaan alat tangkap, mesh size dan kawasan restocking dilakukan secara informal melalui himbauan dari aparat desa. Sementara itu, pemerintah desa dan Yayasan Borosngora yang mempunyai wewenang mengelola Situ Panjalu masih sebatas pada pengaturan kegiatan pariwisata.
Nilai Ekonomi Ikan Rucah Bagi Nelayan Di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan Triyanti, Riesti; Yusuf, Risna
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2152.513 KB) | DOI: 10.15578/marina.v4i2.7402

Abstract

Usaha penangkapan ikan di Kabupaten Lamongan terdiri dari komoditas pelagis kecil dengan jenis alat tangkap payang dan dogol. Hasil sampingan dari usaha penangkapan ikan ini terdiri dari ikan rucah yang seringkali tidak termanfaatkan atau dibuang begitu saja serta menimbulkan pencemaran di sekitar tempat pendaratan ikan. Kajian ini bertujuan untuk menggambarkan hasil ekonomi ikan rucah bagi nelayan. Data dikumpulkan pada bulan Juni 2015 melalui wawancara terhadap nelayan, pengepul kecil, dan pengepul besar. Data hasil wawancara dilengkapi hasil observasi dan dokumentasi, selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa nelayan di Kecamatan Paciran memperoleh ikan tangkapan berupa ikan ekonomis tinggi seperti kakap merah, cucut, manyung, tuna, kuningan, mata besar, pari, petek, bloso, dan layang serta hasil samping berupa ikan rucah. Ikan rucah dari nelayan dijual ke pedagang pengepul kecil dengan margin harga sebesar Rp 200,-/kg begitu juga margin harga dari pedagang pengepul kecil ke pedagang pengepul besar sebesar Rp 300,-/kg. Produksi ikan rucah tergantung musim tangkapan. Pada saat musim puncak, keuntungan yang diperoleh oleh nelayan sebesar Rp 500.000/hari sedangkan pada saat musim paceklik turun menjadi Rp 100.000/ hari. Ikan rucah dimanfaatakan sebagai pasokan bahan baku ke industri pengolahan tepung ikan di Kabupaten Lamongan sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi nelayan.Title: Economic Value of Trash Fish for Fishermen in Paciran  Sub District, Lamongan District, East JavaFishing effort in Lamongan consists of small pelagic commodities to the type of fishing gear payang and dogol. The by catch product of fishing effort consists of trash fish are often not utilized or dumped and cause pollution both at sea and around the fish landing sites. This study aims to describe the economic results of trash fish for fishermen. Data were collected in June 2015 through interviews with fishermen, small wholesalers, and major collectors. Data on the interview include the results of observation and documentation, further processed and presented descriptively. The results showed that fishermen in the Paciran sub district obtain high economical fish as red snapper, shark, ariidae, tuna, brass, big eyes, rays, etc as well as by cacth such as trash fish. Trash fish from fishermen sold to small traders collectors with a margin price of IDR 200 per kg as well as the price margin of a small collectors to large collectors. Production of trash fish catches depending on the season. At the time of the peak season, the benefits obtained by the fishermen of IDR 500.000 per day, while during the lean season dropped to IDR 100.000 per day. The utilization of trash fish is to supply the raw material to fishmeal processing industry in Lamongan District so as a by catch gives benefit for fishermen.
DAMPAK EKONOMI PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO. 2 TAHUN 2015 TERHADAP AKTIVITAS USAHA NELAYAN CANTRANG DI KOTA PROBOLINGGO, JAWA TIMUR Suryawati, Siti Hajar; Pramoda, Radityo
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 2, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.444 KB) | DOI: 10.15578/marina.v2i2.6300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak ekonomi pemberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 terhadap aktivitas usaha nelayan cantrang di Kota Probolinggo, yang meliputi aspek pendapatan, kerugian asset usaha, modal usaha serta mekanisme pemasaran. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan Regulatory Impact Assessment (RIA). Data yang digunakan adalah data primer yang diambil pada bulan Mei 2015 dengan teknik wawancara, pencatatan, dan observasi di TPI Mayangan, Kota Probolinggo. Sampel responden diambil secara snowball sampling terhadap pemilik kapal, nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), pedagang, juru timbang, dan kuli angkut. Hasil penelitian menunjukan bahwa nelayan cantrang merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak merasakan dampak pemberlakuan Permen KP No. 2 Tahun 2015. Mereka mengalami penurunan pendapatan, kerugian aset usaha yang sudah diinvestasikan, dan kredit macet ke bank. Penelitian dampak ekonomis dari pemberlakuan Permen KP No 2 Tahun 2015, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan implementasi permen tersebut sehingga nelayan cantrang juga tidak menanggung risiko terlalu besar. Tittle:  Economic Impact of Enforcement of Regulation of  The Minister of Marine and Fisheries No. 2 2015 Operating  Activities Against Fishermen in Probolinggo Cantrang, East JavaThe research aims to determine economic impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015 in Probolinggo City, including revenue aspect, business assets losses aspect, capital aspect, and marketing mechanism. Method of analysis was descriptive analysis and regulatory impact assessments. The research collects primary data during May 2015 by interview techniques, recording and observation in TPI Mayangan, Probolinggo City. Research sample were vessel owners, skippers, crews, traders, interpreter stations, and porters. They taken by snowball sampling method. Results show that cantrang fishermen were group society that feel many impact of implementation of the regulation of Minister of Marine and Fisheries No. 2 of 2015. They experienced a decline in revenues, asset Losses effort is well invested, less credit to the bank. It can be expected as the fundamental basis for the Implementation ot the regulation that the risk of fishermen not too big. 
Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dalam Konstruksi Peraturan di Indonesia Firdaus, Maulana
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2, No. 1, Tahun 2016
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.964 KB) | DOI: 10.15578/marina.v2i1.3280

Abstract

Sumberdaya alam memiliki peranan penting bagi negara Indonesia sehingga dalam pengelolaannya diamanatkan pada Pasal 33 UUD 1945. Setiap sumberdaya alam memiliki ketergantungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Sifat saling ketergantungan sumberdaya merupakan dasar utama yang menjadikan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Pengelolaan sumberdaya perikanan di Indonesia diantaranya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Namun sejak tahun 2014 telah terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana didalamnya juga terdapat pengaturan tentang perikanan. Ketika pengelolaan sumberdaya alam diatur dalam berbagai undang-undang dapat menimbulkan saling tidak konsisten, bahkan saling tumpang tindih dan bertentangan dengan segala implikasi didalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terkait pengaturan sumberdaya perikanan di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kedua undang-undang tersebut terkait wewenang pengelolaan wilayah penangkapan dan wewenang penerbitan izin pengadaan kapal penangkap dan pengangkut ikan. Adanya perbedaan ini dapat membuat undang-undang maupun peraturan yang telah diterbitkan menjadi tidak efektif dalam implementasinya. Oleh karena itu, turunan dari setiap undang-undang dan peraturan harus segera disusun agar pelaksanaan aturan dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih maupun saling bertentangan.Title: Fisheries Resource Management In Construction Regulations In Indonesia  Natural resources have an important role for Indonesia so that the management mandated by Article 33 of the 1945 Constitution Every natural resource dependent directly or indirectly. The interdependence of natural resources is a main reason for the sustainable management of natural resources is necessary. Fisheries resource management in Indonesia which have been regulated in Law Number 31 of 2004 on Fisheries as amended by Act Nomor 45 in 2009. However, since 2014 has published Law Nomor 23 Year 2014 on Regional Government, where it will also include regulations on fisheries. When the management of natural resources regulated in various laws can be inconsistent, even overlap and conflict with all the implications therein. The purpose of this study is to provide an arrangement related to fisheries resources in Indonesia listed in Act Nomor 31 of 2004 on Fisheries as amended by Act Nomor 45 of 2009 and Act Nomor 23 of 2014 on Regional Government. The analysis showed that there were differences between the two laws related to fishing area management authority and the authority issuing permits procurement of fishing vessels and fish transport. The existence of these differences can make laws and regulations that have been issued to ineffective implementation. Therefore, a derivative of any laws and regulations must be drafted for the implementation of the rules can be run effectively without overlapping or conflicting. 
ANALISIS DIMENSI EKONOMI KESIAPAN DAERAH DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN PABRIK RUMPUT LAUT Suryawati, Siti Hajar; Ma’ruf, Widodo Farid
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4354.082 KB) | DOI: 10.15578/marina.v4i1.7330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan status kesiapan pada dimensi ekonomi dan memberikan rekomendasi kebijakan industrialisasi rumput laut. Analisis kesiapan dilakukan dengan metode RAPFISH yang telah dimodifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks tingkat kesiapan pada dimensi ekonomi pembangunan pabrik rumput laut di Kabupaten Jeneponto sebesar “40,00”, Kabupaten Bone sebesar 44,33”; dan untuk Kabupaten Buton Tengah sebesar “41,65”. Nilai tersebut terletak antara 25,01 - 50,00 berarti “Kurang Siap”. Nilai indeks esiapan untuk Kabupaten Buton sebesar “71,64” yang menunjukkan kondisi “Cukup Siap” karena berada pada kisaran 50,01 – 75,00. Nilai indeks dan status kesiapan saat ini menunjukkan kondisi ekonomi wilayah  erairan di Kabupaten Butin yang cukup siap dalam pembangunan pabrik rumput laut. Adapun Kabupaten Jeneponto, Bone dan Buton Tengahkurang mendukung pengembangan pabrik rumput laut, sehingga perlukan intervensi kebijakan melalui pemberian bantuan modal usaha, pelatihan teknis diversifikasi produk, dan peningkatan kapasitaskelembagaan pemasaran untuk meningkatkan status kesiapan pembangunan dimensi ekonomi.Title: Analysis of Economic Dimension Toward Local GovernmentReadiness for Developing Seaweed IndustryThis research aims to measure the readiness status on economic imension as well as to provide policy recommendation concerning seaweed industry. The readiness level had been analyzed using modified RAPFISH technique. The result suggests that the readiness level of  seaweed industry inJeneponto Regency was on a score of “40,00”, Bone Regency of “44,33”, and Central Buton of “41,65”. Those value ranged between 25,02 to 50,00 indicating “Less Ready”. While readiness level of Buton Regency was on score “71,64” that indicates “Adequate” since it is on range between 50,01 to 75,00. This current index value and status indicate the readiness of economic condition in Buton territorial water to develop seaweed factory. Meanwhile, Jeneponto, Bone and Central Buton have not been ready to support the development of seaweed industry.  herefore, the policy is necessary through capital, product diversification training, and enhancing capacity the marketing institution to increase the readiness level of economic development.

Page 1 of 11 | Total Record : 105