cover
Filter by Year
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Articles
99
Articles
Front and Bak Matter

Ferbiansyah, ilham

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1594.995 KB)

Abstract

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU TERLUAR DI TINJUAU DARI ASPEK KEPENDUDUKAN

Alihar, Fadjri

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.68 KB)

Abstract

Ada beberapa persoalan yang terkait dengan pulau-pulau terluar di Indonesia. Pertama, aspek keamanan yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pemeliharaan. Kedua, banyak di antara pulaupulau tersebut yang tidak berpenghuni. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi berbagai data, baik hasil penelitian, naskah-naskah akademik dan berbagai data dari internet untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi di pulau-pulau terluar Indonesia. Metoda analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia terlalu menyepelekan persoalan yang terjadi pulau-pulau terluar, padahal menyangkut harga diri dan martabat bangsa. Pemerintah dituntut untuk mendata kembali berbagai pulau-pulau terluar yang tersebar di daerah perbatasan dengan negara tetangga. Selain itu pemerintah juga dituntut mereklamasi beberapa pulau terluar karena terancam tenggelam dan ini berdampak terhadap garis perbatasan Indonesia. Untuk mengisi pulau-pulau terluar tersebut diperlukan sebuah program transmigrasi lokal yang dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berbasis kelautan dan kepulauan.Title: Policies on The Management of The Outer Islands According to Population AspectThere are several issues related to the outer islands in Indonesia. First, security aspects relating to aspects of conservation and management. Second, many of these islands are uninhabited. Third, the aspect of community empowerment. This paper tries to explore various data, both research results, academic texts and various data from the internet to understand the various problems that occur in Indonesia’s outer islands. Qualitative descriptive analysis method was used in this study. The results of the study indicate that the Indonesian Government has undermined the problems that occur in the outer islands, even though it concerns the self-respect and dignity of the nation. The government is required to re-assessment various outermost islands scattered in the border area with neighboring countries. In addition, the government is also required to reclaim some of the outermost islands because they are threatened with sinking and this has an impact on the Indonesian border line. To fill the outer islands, a local transmigration program is needed which is equipped with marine and island-based knowledge and skills.

SISTEM BAGI HASIL PADA USAHA PERIKANAN TANGKAP DI KEPULAUAN ARU

Widihastuti, Retno, Rosyidah, Lathifatul

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.46 KB)

Abstract

Sistem bagi hasil usaha perikanan merupakan sistem yang diberlakukan dari pemilik kapal/perahu atau juragan kepada awak kapal. Sistem bagi hasil memiliki pengaruh penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan. Dari hasil pembagian usaha, ABK mendapatkan presentase yang paling rendah jika dibandingkan dengan awak lainnya. Sehingga pada musim paceklik, ABK seringkali menemui masalah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan ini menjadi masalah abadi yang menjadikan ABK di Kabupaten Kepulauan Aru terlilit oleh hutang dengan pihak peminjam informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem bagi hasil pada usaha perikanan di Kepulauan Aru dan menyusun opsi rekomendasi sebagai strategi dalam mengatasi permasalahan ekonomi ABK sebagai nelayan kecil. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Aru pada bulan Juli 2016. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis sistem bagi hasil pada usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Aru. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis pendapatan dari pemilik dan awal kapal/perahu. Hasil peneltian menunjukan bahwa pada sistem bagi hasil nelayan yang diberlakukan pada nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan jenis alat tangkapnya, memiliki pendapatan diatas Upah Minimum Regional (UMR) per bulan. Meskipun demikian, nelayan ABK masih menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya khususnya ketika musim paceklik.Hal ini karena nelayan masih memiliki ketergantungan pada pemilik baik ketika akan melakukan kegiatan melaut, maupun ketika akan memenuhi kebutuhan keluarga yang semakin tinggi. Dari analisa tersebut, maka disarankan perlunya kebijakan yang menjamin ketersediaan modal untuk nelayan kecil dan perlu adanya pendampingan usaha dari pemerintah. Hal ini penting agar nelayan kecil tidak tergantung kepada pemilik sehingga nelayan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya pada atau bukan saat musim paceklik.Title: Profit Sharing System of Fishing Business in The Aru IslandsProfit sharing system in the fishery is a system applied by the ship / boat owner or skipper to the crew. The profit sharing system has an important role influencing in fishers’s life needs. From the results of the division of fishing business earning, crews received the lowest percentage of earning compared to other crew position members. This, in turn, creates problems for lowest level crew to fulfill their householdlife needs. Finally, these crews keep entangling with debts with informal borrowers. This study aimed at describing profit sharing system of fishing business in the Aru Islands and formulating recommendations as a strategy to overcome problem of lowest crew members as a small-fisher. Study was conducted in Aru Islands Regency in July 2016. Sampling was carried out using purposive sampling method. A qualitative analysis was used to analyze the profit sharing system in fishing business in the Aru Islands Regency. A quantitative data analysis was used to analyze the owner’s income and the start of the ship / boat. Results of the study showed that the fishers profit sharing system was applied to fishers in the Aru Islands Regency based on the type of fishing gear generating an income above the Regional Minimum Wage (UMR) per month. Even so, lowest level crew fishers still have difficulties in fulfilling their living needs, especially when the season is famine. This was because fishers still have a dependency on the owner both when going to sea activities, and when they will meet the needs of higher families. From the analysis, this study suggest the need for policies to ensure availability capital for small fishers and assistantship of fishing business from the government. This is important in order to ensuring small fishers are not dependent on the owner so that small fisher can fulfill their household needs during high and low fishing seasons.

REKLAMASI DI TELUK JAKARTA DAN PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT NELAYAN DI CILINCING JAKARTA UTARA

Hikmah, Hikmah, Zulham, Armen, Nasution, Zahri

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.944 KB)

Abstract

Pembangunan pulau N di Teluk Jakarta telah mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Cilincing yang terkait dengan perubahan sumber pendapatan, pola aktivitas penangkapan ikan, serta sistem gender pada masyarakat perikanan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi guna memperoleh kombinasi data yang akurat. Pemilihan informan melalui teknik bola salju dan dilakukan secara sengaja yaitu memilih orang-orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai gejala perubahan sosial akibat adanya pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas hingga datanya jenuh. Hasil penelitian menggambarkan adanya perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pembangunan pulau reklamasi di sekitar Teluk Jakarta antara lain perubahan jenis sumber pendapatan, perubahan pola aktivitas penangkapan, perubahan struktur sosial masyarakat nelayan dan perubahan sistem gender. Tulisan ini merekomendasikan agar pemerintah melakukan asistensi pada masyarakat nelayan yang tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan karena pulau reklamasi dengan program mata pencaharian alternatif. Dan bagi masyarakat nelayan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, Harus disiapkan skema bantuan yang jelas, sehingga perekonomian masyarakat nelayan dapat berkembang.Title: Reclamation in The Jakarta Bay and Social Change of Fishing Community In the Cilincing of North JakartaThe development of the N-island of the Jakarta bay has affected on socio-economic life of the community in Cilincing, especially related to changes in income sources, patterns of fishing activities, and gender systems in fisheries communities. This research was a case study using qualitative method. Data collection techniques use a triangulation method to obtain accuracy data combinations. Informants were selected through snowball techniques and carried out intentionally was chosen for person who were considered understood in detail about the symptoms of social change due to the development of the Jakarta Bay reclamation. Qualitative data analysis was carried out interactively and ended continuously until complete until the data was saturated. Results of the study illustrate that social changes that occur due to the development of reclamation islands around the Bay of Jakarta include changes in the type of income sources, changes in patterns of fishing activities, changes in the social structure of fishing communities and changes in the gender system. This paper recommends that the government do assistant to fishermen communities who are unable to adapt to changes due to reclamation islands with alternative livelihood programs. And for fishing communities who are able to adapt to existing changes, a clear assistance scheme must be prepared, so that the economy of the fishing community can develop.

STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN TRADISIONAL: STUDI KASUS DI DESA PECANGAAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI

Damayanti, Herna Octivia

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (649.903 KB)

Abstract

Produktivitas yang rendah merupakan salah satu ciri umum nelayan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan prioritas strategi dalam rangka mengembangkan usaha penangkapan ikan tradisional di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Data primer berasal dari 55 sampel responden (nelayan di Desa Pecangaan) dan data sekunder berasal dari Pemerintah Desa Pecangaan,Kecamatan Batangan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metoda analisis Strength Weakness Opportunity Threat(SWOT)dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian memberikan ilustrasi strategi pengembangan sebagai berikut. Strategi pertama adalah peningkatan produktivitas dengan penggunaan alat tangkap modern. Strategi kedua adalah pengawasan dan pemberian sanksi tegas tentang alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan, strategi ketiga adalah perubahan tata niaga penjualan hasil tangkapan melalui proses lelang di Tempat Pendaratan Ikan (TPI) dan pengembangan akses pemasaran, strategi keempat adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, strategi kelima adalah pembinaan berkaitan dengan dampak perubahan iklim, dan strategi keenam adalah kemudahan dalam pengajuan pinjaman modal. Title: Strategy For Developing Traditional Fishing Bussiness: Case Study in The Pecangaan Village, Batangan Subdistrict of Pati RegencyLow of productivity is a one of common characteristics of traditional fishing business. This research aimed at formulating a priority development strategy in order to improve the traditional fishing bussiness in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. The research uses a descriptive method with quantitative and qualitative approach and was conducted in October 2016 in the Pecangaan village, Batangan subdistrict of Pati regency. Primary data comes from 55 respondents were selected as a sample (fishers in the Pecangaan village) and secondary data ere collected from Government of the Pecangaan village level of Batangan Subdistrict. The sample was 55 people. Data was analyzed by using Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analysis methods. Results of the research are: the first strategy is namely the increase of fishing productivity with the use of modern fishing gear. The second strategy is supervision and giving strict sanctions on fishing gear which is not environmentally friendly, the third strategy is the change of sales management throughauction process in fish auction and development of marketing access, the fourth strategy is to improve the quality of human resources, the fifth strategy is coaching related to the impacts of climate change, and the sixth strategy is the ease of capital lending.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PESISIR DI DESA BENTUNG KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINSI SULAWESI UTARA

Tatali, Aldy Adrianus, Lasabuda, Ridwan, Andaki, Jardie A, Lagarense, Bet E. S.

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.439 KB)

Abstract

Pengelolaan pariwisata pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe telah banyak diteliti namun penelitian yang menekankan pada pengembangan potensi pariwisata pesisir desa bentung belum dilakukan. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kabupaten bahari yang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata sesuai dengan PERDA Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008, yaitu kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan Desa Bentung mempuyai atraksi wisata Mairokang Beach Game (MBG) yang diselenggarakan setiap tahun. Penelitian ini berfokus pada pengembangan atraksi wisata pesisir di Desa Bentung dengan bentuk diversifikasi produk-produk wisata yang masih banyak selain lomba MBG. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016 hingga Maret 2017 mengunakan metode observasi, kualitatif dan kualitatif (campuran). Metoda analisis deskriptif dan SWOT digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian mmenunjukkan bahwa potensi sumber daya pesisir di Desa Bentung seperti terumbu karang, hutan mangrove yang memiliki luas 2,82 Ha, keadaan hutan Mangrove tergolong dalam kondisi tidak rusak. Potensi pariwisata pantai Desa Bentung memiliki tiga kawasan pantai yang memiliki pasir yang berbeda yaitu Pantai Bulo, Pantai Nagha, Pantai Mairokang Bentung. MBG melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bernuansa budaya Sangihe dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, lomba ini merupakan lomba balap perahu. Hasil penelitian menyarankan erlunya fokus pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.Title: Coastal Tourism Development Strategy in The Bentung Village, Sangihe Islands Regency of North SulawesiManagement of Sangihe coastal tourism has been extensively researched; however, research emphasizing on the development of coastal tourism potentials in Bentung Villages has yet been carried out. The regency of Kepulauan Sangihe which is a maritime regency has a Tourism Strategic Area in Sangihe Islands Local Regulation No. 15 Year 2008 which tell that a region that has a major function of tourism or has potential for tourism development that has an important influence in one or more aspects such as economic, social and cultural growth, natural resources empowerment, environmental carrying capacity, defense and security. Bentung Village a tourist attraction such as Mairokang Beach Game (MBG) that held annually. This study focuses on the development of coastal tourism attractions in the village of Bentung with a diversified form of tourism products that are still many other than the MBG competition. This research was conducted between October 2016 until March 2017 using qualtitaive and quantitative observation method (mix method). A descriptive and SWOT analysis were used in this study. Results of the research showed that potential of coastal resources in Bentung Village such as coral reefs, mangrove forest has an area of 2.82 Ha and classified as undamaged. Bentung Beach tourism has three areas that have different sand such as Bulo Beach, Nagha Beach and Mairokang Beach. MBG carries out cultural activities of Sangihe and becomes a tourist attraction of Kepulauan Sangihe Regency, This attraction is a boat racing competition. The research suggests the need to be focused on the development of tourism’s infrastructure and facilities.

PENILAIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN ENTITAS BISNIS PERIKANAN PADA SKPT SELAT LAMPA, NATUNA

Zulham, Armen

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.692 KB)

Abstract

Kehadiran nelayan asing pelaku Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) pada Laut Natuna Utara merupakan sinyal, perairan tersebut cukup potensial. Keberhasilan menangkap pelaku IUU Fishingpada perairan itu, seharusnya mendorong pelaku usaha perikanan Natuna memanfaatkan peluang itu. Namun, hal itu belum terwujud, karena struktur sosial dan jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, kapasitasnya belum dipetakan. Pemetaan perlu dilakukan untuk mengukur: kemampuan pemupukan modal, kemampuan akses potensi ikan, membangun industri pengolahan, membangun akses pasar dan jaringan perdagangan ikan, serta perilaku bisnis pelaku usaha perikanan di Natuna. Upaya meningkatkan peran entitas bisnis perikanan di Natuna, dilaksanakan melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa. SKPT yang dimulai sejak tahun 2016. Lokasi ini dipilih karena kontruksi sosialnya masih premature sehingga perlu strategi untuk memfungsikannya. Assessmentosial ini, bertujuan memberi informasi tentang struktur sosial dan  jaringan sosial entitas bisnis perikanan diluar SKPT Selat Lampa, sebagai bahan untuk operasionalisasi SKPT tersebut. Informasi tulisan ini diperoleh melalui Focus Group Discussion(FGD) di Ranai. Informasi FGD itu, diperkaya dengan mewawancara 50 nelayan, 5 pedagang, 5 pengolah dan 3 pengusaha yang melakukan bisnis perikanan di Natuna. Informasi dikumpulkan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Hasil analisis merekomendasikan pedagang besar pada jaringan bisnis ikan di Natuna harus diintegrasikan dalam entitas bisnis usaha patungan, sebagai wadah pedagang tersebut berperan di SKPT Selat Lampa.Social Assessment on The Development of The Fishery Business Entity in SKPT Selat Lampa, NatunaThe presence of foreign fishermen committing Illegal Unreported and Unregulated fishing (IUU- Fishing) in North Natuna Sea indicates that the sea is highly potential. The arrest of IUU-Fishing actors is supposed to encourage the local businessmen to take the opportunities. However, the role has not been established yet due to lack of capacity mapping of social structure and social networking for the fishing business outside SKPT Lampa Strait. The mapping was required to measure the ability of capital accumulation, access to fish resources, development of processing industry, development of market access and fish trading network, and behaviour of fish businessmen in Natuna. The Integrated Centre of Marine and Fisheries (SKPT) in Lampa Strait, which has been initiated since 2016, is developed to empower the role of fish business in Natuna. This location was chosen due to the prematurity social construction, therefore, a particular strategy is necessary to function it. This social assessment aimed to inform social structure and social networking of fish business outside SKPT Lampa Strait as a subject to operate the SKPT. The information of this article were collected through Focus Group Discussion (FGD) in Ranai, as well as interview with 50 fishermen, 5 traders, and 3 businessmen doing fish business in Natuna. The information was collected on July and October 2017. The result of the analysis recommended that fish wholesaler in Natuna network business should be integrated in joint venture to encourage their engagement in business activities at SKPT Lampa strait.

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PENGGALIAN PASIR PANTAI DI PANTAI NASAI – KABUPATEN MERAUKE

Widiastuti, Maria Diana, Samderubun, Godefridus, Arifin, Taslim

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.807 KB)

Abstract

Penambangan pasir pantai menimbulkan eksternalitas. Bentuk eksternalitas yang terlihat adalah kerusakan jalan raya, penurunan produktivitas produk perikanan, dan kerusakan ekosistem hutan mangrovedi pesisir pantai. Pemerintah telah mengeluarkan himbauan pelarangan penggalian pasir pantai, namun ekstraksi penggalian pasir di pesisir pantai masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan penanggulangan penggalian pasir melalui analisis motivasi dan persepsi masyarakat terhadap usaha penggalian pasir pantai dengan pendekatan metodologi analisis Strength Weakness Opportunity Threat(SWOT)dan penentuan alternatif strategi dengan metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Hasil penelitian menyebutkan bahwa motivasi masyarakat menjual pasir karena tuntutan ekonomi, tidak perlu bekerja keras, hasilnya stabil dan harga tidak pernah turun dibandingkan usaha pertanian. Adanya anggapan menjual pasir adalah pekerjaan sampingan. Jika tidak ada permintaan pasir, maka masyarakat akan berkebun, berburu, meramu dan mengambil ikan di laut. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap pasir. Masyarakat paham dampak negatif penggalian pasir dan menjadi kekuatan dalam penanggulangan penggalian pasir. Kebijakan pemerintah tidak ditegakkan dan terjadi penelantaran diduga sebagai penyebab tetap dilakukan praktek penambangan pasir pantai. Urutan strategi kebijakan yang dapat disarankan untuk pemerintah berdasarkan analisis QSPM adalah: (1) penetapan harga pasir lokal dengan menginternalisasi biaya eksternalitas; (2) penegakan ijin usaha pertambangan dan (3) membentuk kelompok peduli lingkungan pesisir untuk mengembangkan perekonomian masyarakat lokal.Title: Policy Strategy to Overcome Beach Sand Mining In The Nasai Beach – Merauke RegencyBeach sand mining caused externalities. Those type of externalities were shown by road damage, decreasing fisheries productivity, and destruction of mangrove forest ecosystems in coastal areas. Government has prohibited beach sand mining, however, extraction continues to occur. This study aims to analyze the policy strategy to overcome beach sand mining through motivation analysis and perception of community using the Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analytical methods. Results of the study showed that people sell sand due to economic reason without having to work hard, its stable production and prices compared to agriculture activity. Selling sand is considered a temporary job. Whenever there is no demand for sand, the community will work for another job, i.e., hunting, fishing and other agricultural activities. Community is aware of negative impact of sand mining and it empower them to prevent sand mining. A weak enforcement of government policy was likely to be the reason of keep practicing beach sand mining. The policy strategy that we suggest for government to overcome the beach sand mining based on the QSPM analysis are: (1) determining the price of local sand by internalizing the externalities cost; (2) law enforcement of sand mining business permits, and; (3) establishing coastal environmental groups to develop other economic activities for local people.

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM PESISIR DAN LAUT DI PANTAI DEPOK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Setyaningrum, Agustina, Setyorini, Heny Budi, Masduqi, Edy

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.547 KB)

Abstract

Kawasan pariwisata Pantai Depok dewasa ini mulai dikenal luas oleh masyarakat. Selama ini tempat wisata ini dikenal dengan wisata kulinernya. Sumber daya alam pesisir dan laut yang ada di Pantai Depok beragam baik itu sumber daya hayati maupun sumber daya non hayati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata berbasis sumber daya alam pesisir dan laut di Pantai Depok. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik Rapid Rural Apraisal digunakan dalam penelitian ini. Keberagaman sumber daya alam pesisir dan laut dapat menjadi salah satu daya tarik wisata baru di Pantai Depok. Salah satunya adalah dengan pengolahan produk hasil kelautan. Produk tersebut perlu dimaksimalkan agar produk tersebut memiliki nilai tambah dan nilai jual yang tinggi. Pengolahan produk hasil kelautan ini dapat dijadikan sebagai produk unggulan baru yang mendukung kegiatan pariwisata di Pantai Depok.Title: Develompment Strategy of Tourism Activity Base on Coastal and Marine Resources in Depok Beach, Daerah Istimewa YogyakartaDepok Beach tourism area today is becoming widely known by the public. This tourist spot known as culinary tour. The coastal and marine natural resources in Depok Beach are both biological and nonbiological resources. The purpose of this research is to formulate coastal and marine natural resourcebased tourism development strategy in Depok Beach. Data used in this research include primary data and secondary data. Rapid Rural Apraisal techniques were used in this study. The diversity of coastal and marine natural resources can be one of the new tourist attraction in Depok Beach. One of them is the processing of marine products. The product needs to be maximized so that the product has added value and high selling value. Processing of marine products can be used as a new flagship product that supports tourism activities in Depok Beach..   

ANALISIS PENGAWASAN KAPAL PERIKANAN TERHADAP PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, INDONESIA

Suharto, Bayu Y., Budiman, Johnny, Karwur, Denny BA

Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1031.474 KB)

Abstract

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah masih maraknya kegiatan illegal fishing yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP (Analisis Hirarki Proses) yaitu untuk menentukan stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasanillegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi stakholder prioritas dalam pengawasan kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal.Title: Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in the Waters of The Regency of Sangihe Islands, IndonesiaThe regency of Sangihe Islands belongs to an area directly bordering with the neighborhood country, the Philippines and also possesses a typical marine waters with diverse highly economic living resources. Recent problem is illegal fishing practices done by either Indonesian or foreign fishing vessels. Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The study used a Hierarchy Process Analysis to determine the priority stakeholders and the priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising the illegal fishing in the waters of Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important factors in the supervision of illegal fishing activities are availability of facilities, monitoring infrastructure and supervision budget and supported by skilled human resources supervisor and also socialization of regulation so that fishery supervision activity can run optimal.