Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo dua kali setahun pada bulan Maret dan Desember. Redaksi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum menerima naskah artikel laporan hasil penelitian empirik dan naskah hasil kajian teoritis yang sesuai dengan visi Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum tentang Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, teori hukum, Hukum Agraria, Filsafat Hukum, Hukum dan Korupsi, Hukum Lingkungan, Pemerintahan Daerah, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum dagang dan Perbankan, Hukum dan ITE, Konstitusi, Hukum Pidana Khusus, Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Victimology
Articles
24
Articles
‚Äč
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG DILAKUKAN BADAN PENYELESAIAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Samosir, Agustinus

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Masalah mengenai perlindungan konsumen semakin marak dibicarakan dikalangan masyarakat sekarang ini. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum nakal para pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen perlu sangat diperhatikan. Hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa dirugikan. Menurut hukum konsumen dapat mengajukan permasalahan ini pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen dan pengusahadengan merancang sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan transparansi. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalamUndang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalahmenyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelakuusaha. Badan Pernyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yangberkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota yangberfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumendan pelaku usaha di luar pengadilan.

PILPRES RI 2019 DAN ANCAMAN SPYING ELECTION DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Prakasa, Satria Unggul Wicaksana

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Muncul modus operandi baru dari kegiatan mata-mata (spying) dalam bentuk intervensi terhadap hasil pemilihan Presiden (presidential election), yang bisa disebut sebagai spying election, merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara di era globalisasi ini. Isu hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini adalah: (1). Apakah spying election merupakan melanggar hukum internasional dan hukum Indonesia ? (2) Bagaimana mekanisme hukum untuk menindak terhadap kejahatan spying election?. Penulisan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil Penelitian ini adalah: (1). Sebagai bagian dari pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional, kegiatan spying hanya boleh digunakan sebagai strategi pada masa perang. Sehingga dengan tipologi pelanggaran yang ada, jelas spying election merupakan salah satu kejahatan terhadap kedaulatan dan keamanan negara yang itu telah jelas diatur dalam Piagam PBB dan perjanjian internasional lainnya dan termasuk dalam KUHP milik Indonesia; (2). kejahatan spy yang masih terbatas dalam KUHP sebagai kejahatan selama masa perang, dan tidak diakomodirnya spying election dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 yang tidak dijelaskan secara spesifik perlu diantisipasi oleh pemerintah RI dan parlemen untuk membuat peraturan hukum yang mengakomodir pelaku kejahatan tersebut untuk diadili di Indonesia dan agar tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden RI pada 2019 mendatang.

LEGAL PROTECTION FOR THE OBLIGEE CAUSED BY FAKE PERFORMANCE BONDS (LEGAL CONSTRUCTION TO DISPUTE SETTLEMENT IN CONSTRUCTION LAW)

Sari, Octaviani Cristiani Purnama

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

In a development project activity, financing is a very significant thing. Therefore, in all its activities required a smooth transaction in terms of financing, because without it will certainly be many obstacles that will be experienced by the owners of the project. To avoid this, project owners often involve third parties to ensure liquidity of funds. In order to guarantee this, project owners often use the services of banking institutions. The provisions contained in Law No. 2 of 2017 concerning Construction Services (hereinafter referred to as Construction Services Law) in Article 57 paragraph (1) provides that: "In selection of service providers as referred to in Article 42, the service provider shall submit a guarantee to the Service User to fulfill the obligations as required in the Service Provider's selection document ". Guarantees referred to by the above article is nothing but the guarantee of the implementation of the bank guarantee (performance bond) .But in reality often found bank warranty issuance turned out to be fake and cause dispute.

PARKING RETRIBUTION ON THE SIDE OF THE ROAD TOWARDS THE IMPROVEMENT OF LOCALLY-GENERATED REVENUE OF NGAWI REGENCY

Sarjiyati, Sarjiyati, Yitawati, Krista, Arifin, Zainal

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The aims of this study are to know and to analyze the contribution of parking retribution on the side of the road towards the improvement of locally-generated revenue in Ngawi Regency. In addition, it is to measure the whether or not the parking retribution on the side of the road in Ngawi is in accordance with the regional regulation number 23/2011 on parking retribution on the side of the road. This study use empirical juridical research design.†† The types of data used in this study are primary and secondary data. These data are obtained directly through interview, observation, and documentation. The data is analyzed qualitatively and quantitatively. Then, it is presented in a descriptive way. The result showed that the contribution of parking retribution on the side of the road towards the improvement of locally-generated revenue in Ngawi Regency in 2013-2017 is decreased. The biggest contribution was in 2013 with 4.69%, while the lowest contribution is in 2016 with 2.104%. Nowadays, the implementation of parking service in Ngawi Regency is not in accoradance with the regulation number 23/2011 concerning parking retribution on the side of the road.

PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA

Triwahyuningsih, Susani

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dalam interaksinya antara individu atau instansi. HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka HAM itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha memperoleh atau pemenuhan HAM pada kita sendiri.

AN OVERVIEW OF THE JUDICIARY AGAINST THE MARKETING AUTHORIZATION WHICH WAS REPEALED OF TRADITIONAL MEDICINAL PRODUCTS BRAND PI KANG SHUANG IN SAMARINDA BASED ON LAW NO. 36 OF 2009 ON HEALTH

Brigitta, Bella

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

In traditional medical products brands Pi Kang Shuang, experiencing problems with marketing authorization that are not listed on the traditional medical products Pi Kang Shuang brands, there are two problems in this thesis any reason What are the factors still circulating products not my traditional medical Pi Kang Shuang brands do not have a marketing authorization in Samarinda and how control center taken for the Food and Drug Administration's efforts (BBPOM) on the circulation and trafficking in conventional drugs that have not been recorded in the city of Samarinda. The purpose of this study was to determine the cause of traditional medicines that were not registered in the city of Samarinda trading and identify enforcement conducted by the Food and Drug Administration Center (BBPOM) in Samarinda for violating trading traditional medicines that are not registered and do not have BPOM number in the city of Samarinda. Writing method that I use is an experimental research done by direct observation of spaciousness for data collection, processing and analysis of law data on enforcement brand traditional medicinal Pi Kang Shuang products who do not have marketing authorization, which is where the study's authors are still trading products exist traditional medical Pi Kang Shuang brands. The concept of the book is provided to improve the supervision of the Centre for Food and Drug Control, provide guidance on traditional medicine which has a legitimacy that would come at a time when there is no longer in traditional medicine has not traded for marketing authorization

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

Wardojo, Mellysa Febriani

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

KPK sebagai lembaga Ad Hoc, sejak dibentuk tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia. Selama ini lembaga negara seperti POLRI maupun Kejaksaan dirasa belum efektif dan efisien dalam menanggani perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut yang menjadi salah satu dasar terbentuknya KPK. Disamping itu, Kata ad hoc selalu dipermasalahkan oleh beberapa oknum dssebagai salah satu cara untuk melemahkan posisi KPK sebagai lembaga negara.

THE ESTABLISHMENT OF HOLDING COMPANY FOR INDONESIAN STATE-OWNED ENTERPRISES (OPTION OR REQUIREMENT)

Sitorus, Rolib

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sometimes, a big company that has developed business broadly needs to be divided based on their business categories. However, it will be effective if the divided, independent companies, hereby called as subsidiaries, are controlled and managed by certain central leader. Therefore, those subsidiaries and other former companies with the same owner or correlated by particular relation are managed and owned by an independent parent company. This parent company is what is defined as holding company. Holding company or parent company is a company that aims to own the shares of one or more other companies and to control them. Usually, a holding company owns many subsidiaries focusing in different field of business. Generally, there are three procedures available in the process of establishing a holding company. They are (1) residue procedure, (2) complete procedure, and (3) structured procedure.

PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERKAIT ADANYA DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA NARKOTIKA

Naim, Muhammad

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The research entitled Principles Of Proportions In Cases Of Criminal Handling Connected With The Case Discussion Of Narcotics is aimed at different penalties relating to the proportionality of punishment under applicable constitutional rules. Judge, decision-making mechanism by the Panel of Judges, and indicted conditions. the criminal law factor is the principle of proportionality in decision making. Secondly, indicated in perpetrators of crime, crime victims. In this case, the Judge must play a role in determining matters relating law, even if the constitutional rule is unable to resolve.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMILIHAN KEPALA DESA TERKAIT MONEY POLITIC ( Studi Kasus Di Desa Pucung, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri )

Saidah, Siwi Ellis, Cahya, Fafa Nur, Wijayanti, Sofia Esti

Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

In the village election system there is always a political problem. In the election of the village head the seizure of power is very natural. In order to gain a power the candidates of the village head justified various ways to win the election result of the village head. It is intended that each candidate of the village head can fulfill his wish to occupy the highest position at the village level.This research has purpose to know how the implementation of village head election system in Pucung Village, Kismantoro Subdistrict, Wonogiri Regency whether the village head election system refers to Law number 6 year 2014 about Village. From the results of the research we get that the village head election system, in Pucung Village, Kismantoro Subdistrict, Wonogiri Regency there are some violations that are not realized especially by the village community such as money politics and campaign that precedes the start line because it has become the culture of the village community.Violations contained in the village head election system, in Pucung Village, Kismantoro Sub-district, Wonogiri District due to lack of public knowledge about Law number 6 of 2014 on the Village is due to the low education of the village community.