JURNAL MERCATORIA
Published by Universitas Medan Area
ISSN : 19798652     EISSN : -
Mercatoria is a Journal of Law for information and communication resources for academics, and observers of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of Business Law, International law, Criminal law, and Civil law. All papers are peer-reviewed by at least two referees. Published twice a year (June and December) and first published for print edition in June 2008.
Articles 139 Documents
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING PERUSAHAAN JOINT VENTURE SEKTOR AIR BERSIH DI KABUPATEN DELI SERDANG (Studi Pada PT. Tirta Lyonnaise Medan)

Effendy, Sjahril ( Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara )

JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 2 (2014): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i2.666

Abstract

Penanaman modal asing memegang peranan penting dalam perekonomian. Keberhasilan suatu pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari penanaman modal asing sebagai faktor penunjang dan turut menentukan pembangunan ekonomi, antara lain dapat menciptakan pekerjaan, terjadinya alih teknologi, memberikan masukan dari segi perpajakan dan pendapatan negara dan daerah. Menciptakan kepastian hukum terhadap investor asing perusahaan joint venture sebagai bentuk perlindungan hukum. Pemerintah  Kabupaten Deli Serdang dalam pembangunan sektor air bersih juga memberlakukan Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal walaupun belum sepenuhnya diterapkan. Hambatan-hambatan yang dihadapi antara lain berupa perjanjian kerjasama dengan PDAM Tirtanadi tidak sepenuhnya dilaksanakan, penyerahan air bersih merupakan objek PPN padahal menurut ketentuan merupakan objek yang bebas dari PPN, dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah disalahgunakan oleh oknum serikat pekerja perusahaan. Penyelesaian sengketa berpedoman kepada  perjanjian kerjasama  antara PT. Tirta Lyonnaise Medan dengan PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara.

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Sukwanto, Bakti, Siregar, Taufik

JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 1 (2010): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v3i1.589

Abstract

Penyelesaian sengketa bisnis dengan cara konvensional melalui pengadilan litigasi sudah mulai ditinggalkan. Pengadilan dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi serta tidak  profesional serta menempatkan para pihak yang bersengketa pada sisi yang bertolak belakang, satu pihak sebagai pemenang dan satu pihak lagi sebagai pihak yang kalah. Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para  pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang untuk mengambil keputusan. Arabitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana ,waktu cepat dan biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusan cepat, pleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu arbitrase juga memilih kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan politik, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada keistimewaan arbitrase dibanding dengan pengadilan adalah proses penyelesaiaan nya tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi atupun peninjauan kembali kerena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Kenyataannya pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrasse Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC.

PUNISHMENT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN

Marlina, Marlina ( Universitas Sumatera Utara )

JURNAL MERCATORIA Vol 7, No 1 (2014): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v7i1.659

Abstract

Seorang guru harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, yakni mengkondisikan agar pekerjaannya berhasil secara efektif dan efisien. Guru yang profesional akan mengambil tindakan yang tepat untuk melaksanakan dan menjalankan perannya tersebut. Menghadapi perkembangan teknologi dan pengaruh globalisasi proses pendidikan hari ini menuntut guru harus lebih berhati-hati dan terus mengembangkan ilmu pengetahuannya agar dapat menjalankan tugas dan perannya tersebut. Salah satu hal delematis yang di hadapi oleh guru pada saat ini adalah adanya ketakutan untuk melakukan punishment terhadap siswa-siswa yang melakukan tindakan salah dan tidak sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Hukuman tersebut pada dasarnya ditujukan agar siswa menjadi jera dan sadar akan kesalahannya, serta tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari. Akan tetapi, hukuman yang diberikan kepada anak juga dapat menjurus kepada tindak pidana kekerasanterhadapanak. Sehingga, guru harus memberikan punishment sesuai dengan tujuan pendidikan dan bukan untuk tujuan kekerasan.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam)

Prima, Aristo ( Pengadilan Negeri Lubuk Pakam )

JURNAL MERCATORIA Vol 9, No 2 (2016): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v9i2.437

Abstract

Status of employment law    in the national legal order Indonesia theoretically can be separated into three areas, namely the areas of administration, the field of civil and criminal fields. Relationships law made by workers / laborers with employers included in the field of civil law. However, during the manufacturing process, implementation, and an end to the relationship controlled by the government. If during these processes there is a violation (not in accordance with applicable regulations), it can be applied to criminal sanctions. Based on this it raised the question of how the criminal law policy of the offenses in the field of employment, how goal setting normative regarding labor relations. The results of research and discussion to explain policies Criminal Law Against Crime in the Field of Employment is the regulation of provisions regarding the issue penal law in relation to employment issues in the legislation which is national that aims to maintain synchronization of the working relationship between employers and workers and put the government functions as a function harmonization between employers and workers. Goal setting normative concerning the employment relationship is to maintain order tangle working relationship between workers and employers.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli)

Dahlan, Muhammad ( Dirlantas Polda Aceh ) , Marlina, Marlina ( Universitas Sumatera Utara )

JURNAL MERCATORIA Vol 6, No 1 (2013): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v6i1.634

Abstract

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan Mengendarai kendaraan secara kurang hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang matang. Pengemudi kebanyakan kurang menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan pelanggaran. Pengemudi berani untuk mengambil resiko, akibatnya perilaku-perilaku yang dihasilkan adalah frustasi Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 80/Pid.B/2011/PN-SGI adalah Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa Sofyan Hadi Bin Ahmad yaitu pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah kurang tepat. Hambatan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana lalu lintas di Pengadilan Negeri Sigli adalah hambatan terjadi apabila terdakwa tidak ditahan.  Terdakwa sering kali tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses persidangan.

PERANAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM)

Nainggolan, Marsaulina, Zahara, Elvi, Saparuddin, Saparuddin

JURNAL MERCATORIA Vol 3, No 2 (2010): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v3i2.600

Abstract

Pada saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pengguna narkoba sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbilkan berbagai dampak negatif pada penggunanya, baik secar fisik maupun psikis. Tidak jarang penggunaan narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Perlindungan terhadap anak korban penyalahgunaan narkotika oleh hakim adalah dengan menempatkan pengguna/ pecandu narkotika sebagai korban dan memasukkannya ke dalam proses rehabilitasi. 

Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional

Sirait, Ningrum Natasya ( Universitas Medan Area )

JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 1 (2008): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i1.718

Abstract

Saat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa system ekonomi yang cenderung liberal dan mengadopsi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternyata tidak mutlak liberal tetapi mengizinkan peran negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan hal ini dengan mengizinkan peran pemerintah yang bertujuan mengkoordinasikan upaya ekonomi yang individual dan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama (unified social purpose). Sebagai negara yang berdaulat dan berpartisipasi aktif dalam persaingan internasional maka Indonesia telah memilih untuk ikut terjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengan mempersiapkan kebijakan persiangan (competition policy) yang lebih jelas dan pro investasi serta memberlakukan penegakan Hukum Persaingan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan perekonomian Indonesia saat ini serta aturan rule of law yang berlaku dalam pasar persaingan internasional.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

Marlina, Marlina, Zahara, Elvi

JURNAL MERCATORIA Vol 1, No 2 (2008): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v1i2.650

Abstract

Anak adalah seseorang yang secara fisik dan psikis memiliki terbatasan dalam memahami hak yang dimilikinya. Anak melakukan segala perbuatan berdasarkan pada keinginannya akan tetapi bukan berdasarkan akibat dan tujuan dari perbuatannya. Banyak anak yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak memahami bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan perkawinan, anak dibawah umum melakukan perkawinan karena keinginan untuk kawin, kondisi ini berbahaya jika orang tuanya tidak memberikan pengarahan untuk anak sebelum melakukan perkawinan. Kekhawatiran yang muncul anak tidak memahami makna  tujuan dan hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang dilakukan. 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) DI INDONESIA RELEVANSINYA DENGAN MEA 2015

Setiawan, Agus ( PT. INCO )

JURNAL MERCATORIA Vol 10, No 1 (2017): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v10i1.616

Abstract

Pengamanan perdagangan (safeguard) terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri.Hal ini terlihat dari masih kurang dapat bersaingnya produk tekstil Indonesia di pasar internasional. Tindakan pengamanan (safeguard) berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari ancamankerugian ataupun kerugian atas terjadinya lonjakan impor. Namun, menurut aturan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) tidak diperbolehkan lagi melakukan perlakuan yang berbeda terhadap produk dalam negeri dengan produk asing.Hal ini lah yangmenimbulkan pertanyaan mengenai peraturan di Indonesia yang mengatur tentangtindakan pengamanan perdagangan (safeguard).

URGENSI PERLINDUNGAN BAGI KORBANKEKERASAN SEKSUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU BERKEADILAN GENDER

Rahmi, Atikah

JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 1 (2018): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i1.1499

Abstract

Masalah kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), oleh karenanya penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya.Dalam penangangannya, tidak sedikit kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang mengambang tanpa solusi hukum yang jelas. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) merupakan salah satu terobosan untuk mengubah sistem hukum yang tidak berperspektif gender menjadi berperspektif gender.Sistem tersebut diharapkan mampu merespon situasi yang senantiasa dialami oleh perempuan korban kekerasan seksual yang berbasis gender.

Page 1 of 14 | Total Record : 139