cover
Contact Name
Hafiz Muchti Kurniawan
Contact Email
Hafiz Muchti Kurniawan
Phone
-
Journal Mail Official
lppm.unaja@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
JURNAL YURIDIS UNAJA
ISSN : 26223473     EISSN : -     DOI : -
JURNAL YURIDIS UNAJA merupakan Jurnal yang dikelola Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa jambi yang mengkaji bidang Hukum dan Humaniora, jurnal ini dibentuk sebagai wadah bagi dosen dan peneliti hukum untuk menuangkan hasil penelitiannya baik secara konseptual maupun secara teknis. JURNAL YURIDIS UNAJA terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Mei dan Bulan Desember dan pertama kali terbit pada bulan Mei 2018.
Articles 9 Documents
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT MELAYU JAMBI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Rahman, Rahman
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.688 KB) | DOI: 10.5281/jyu.v1i1.99

Abstract

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalis  kedudukan  hukum pidana adat Melayu Jambi dengan ketentuan hukumnya masih diakui keberadaannya dalam sistem hukum nasional. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi dan relevansi hukum pidana adat Melayu Jambi dengan  sistem peradilan  pidana Indonesia. Dengan   rumusan permasalahan: 1) Kedudukan Hukum  pidana Adat  Melayu Jambi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. 2) Implikasi  penyelesaian melalui hukum  pidana adat  Melayu Jambi dan relevansinya dengan sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan metode penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut, maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan menginventarisasi, mensistemasi dan menginterpretasikan perundang-undangan dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kedudukan hukum pidana adat Melayu Jambi di Provinsi Jambi dalam sistem peradilan pidana di indonesia saat ini diakui keberadaannya walaupun Pemerintahan adat dewasa ini mengalami penurunan peran dan fungsinya, akan tetapi hukum pidana adat Melayu Jambi masih sangat diakui oleh masyarakat dan Negara dalam merumuskan kebijakan masyarakat adat dan penyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dalam konteks Sistem Peradilan pidana, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan penyidik kepolisian, jaksa penuntut dan bagi Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara pidana yang telah di selesaikan melalui penyelesaian adat sebelumnya. 2)  Implikasi penyelesaian tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana Adat Melayu Jambi sudah sesuai dengan ide mengenai relevansi Hukum Pidana Adat sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Dalam hal ini penyelesaian tindak pidana atau perselisihan yang terjadi dimasyarakat Melayu Jambi merupakan titik fokus dari objek penelitian ini yang diselesaikan secara sidang adat sering disebut rapat adat atau dalam bahasa hukum disebut mediasi penal. Sebelum proses hukum dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) sebagai pertanggung jawaban dari sipelaku, kiranya perlu dilakukan upaya penyelesaian secara adat pada tingkat awal melalui musyawarahmufakat (perdamaian adat), sehingga hubungan kekeluargaan atau silaturrahmi antara keluarga pihak pelaku dengan pihak korban tetap dalam kondisi; aman, rukun, tenteram, damai dan harmonis. Selayaknya hukum pidana adat diberlakukan dengan cara menormakan nilai-nilai hukum adat tersebut sebagai hukum yang hidup dimasyarakat, dan diharapkan pula penegak hukum formal sedikit  banyak mengetahui hukum pidana adat yang berlaku di masyarakat agar dapat digunakan dalam pertimbangan memutus suatu perkara atau tindak pidana.
POLITIK HUKUM PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Alfarisi, M.S
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.445 KB) | DOI: 10.5281/jyu.v1i1.100

Abstract

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalis apakah hukum pidana adat memiliki urgensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana nasional dan pengaturan hukum pidana adat dalam perundang-undangan yang telah ada serta bagaimana pola pengaturan dan sanksi hukum pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Bertolak dari hal tersebut maka permasalahan yang harus dijawab ada dua hal dalam penulisan ini. Pertama, apakah hukum pidana adat yang ada di Indonesia memiliki kepentingan yang mendesak agar bisa dimasukkan ke dalam perundang-undangan hukum pidana Indonesia dan mengenai keberadaan hukum pidana adat dalam perundang-undangan yang telah ada. kedua,  dalam perundang-undangan tentu saja memiliki pengaturan, bagaimana pengaturan hukum pidana adat dan sanksi pidana apabila dimasukkan ke dalam hukum pidana Indonesia ke depan (ius constituendum). Dengan metode penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual. Untuk lebih memahami hal tersebut, maka harus digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier dengan mendiskripsikan, menginterpretasikan perundang-undangan dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan tesis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amat pentingnya hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana adat baik dari sisi hukum pidananya ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana adat itu sendiri, karena hukum pidana yang ada pada saat ini (KUHP zaman Belanda), tidak mampu lagi menjawab perkembangan zaman dan bertentangan secara filsofis, politis, sosiologis dan yuridis terutama bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu keberadaan hukum adat telah diakui dalam berbagai perundang-undangan yang ada selama ini secara tersurat ataupun tersirat. Pengaturan hukum pidana  berkaitan dengan pidana adat yang diakomodasi dalam Rancangan KUHP Indonesia (2012) ke depan mengakomodasi ketentuan pidana, pedoman pemidanaan, putusan pengadilan dengan keadilan hal tersebut memiliki hubungan penting dengan penjatuhan sanksi kepada terdakwa harus memiliki keadilan dengan sanksi yang menekankan kepada perbaikan bukan penyengsaraan. Peran Pemerintah bersama DPR lah yang penting dalam pembaharuan hukum pidana agar seirama dengan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945.
KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM MELAKUKAN DISKRESI TERHADAP PENGANIAYAAN RINGAN Alendra, Alendra
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.703 KB) | DOI: 10.5281/jyu.v1i1.101

Abstract

Komplikasi yang tersering dan paling penting pada DM adalah neuropati perifer dan berisiko tinggi untuk terjadinya ulkus kaki. Rumah Sakit Umum Raden Mattaher menunjukan peningkatan kejadian kaki diabetik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mengontrol gula darah dan perawatan kaki dengan kejadian ulkus kaki diabetik di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi tahun 2013. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Raden Mattaher Jambi tentang hubungan mengontrol gula darah dan perawatan kaki dengan kejadian kaki diabetik. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan  desain cross sectional dan pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dengan jumlah sampel 77 pasien DM. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, mengunakan tabel distribusi  frekuensi dan uji chi-square.Dari hasil penelitian didapat kejadian kaki diabetik50,6%, pengontrolan gula darah yang baik 57,1% dan perawatan kaki yang baik yaitu 46,8%. Ada hubungan antara pengontrolan gula darah dengan kejadian kaki diabetik dimana p-value=0.008 dan terdapat hubungan juga antara perawatan kaki dengan kejadian kaki diabetik dengan p-value=0.002. Intervensi yang perlu dilakukan pada pasien DM lama untuk mencegah komplikasi ulkus diabetik akibat kelainan neurologi perifer adalah dengan mengontrol gula darah dan melakukan perawatan kaki   
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN Irawan, Agus
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.217 KB) | DOI: 10.5281/jyu.v1i1.102

Abstract

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? (2) Mengapa terdapat faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Direktorat Perairan Polda Lampung dilaksanakan dengan proses penyidikan yang tempuh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana perikanan di wilayah perairan dan untuk menemukan tersangkanya. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan untuk proses hukum selanjutnya sesuai dengan sistem peradilan pidana. (2) Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan yaitu penyidik yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan diskresi, kurangnya kuantitas penyidik Direktorat Kepolisian Perairan. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana patroli yang ada di Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung, sehingga penyidikan mengalami hambatan.
MEKANISME PENGAWASAN DPRD TERHADAP PENGGUNAAN APBD OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Kurniawan, Ridha
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 1 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.682 KB) | DOI: 10.5281/jyu.v1i1.103

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengawasan DPRD terhadap pengunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam  rangka otonomi daerah di Indonesia. Dalam Penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah Pertama, bagaimana mekanisme pengawasan DPRD terhadap penggunaan APBD oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, artinya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Atas dasar itu, pengkajian dalam penulisan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah hukum yang berhubungan dengan  Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan  APBD Oleh Pemerintah Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Indonesia. Sehubunngan dengan tipe penelitian ini adalah hukum normatif maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Pendekatan seperti ini berupaya menemukan kaedah-kaedah hukum yang mendasari adanya prinsip-prinsip dalam fungsi pengawasan DPRD dalam penggunaan  APBD  oleh  pemerintah  daerah,   sehingga  memudahkan  dalam mencari makna hukum yang terkandung dalam aturan hukum. Hasil penelitian ini bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD Oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah di Indonesia baik dalam tingkat Undang-Undang sampai Peraturan Pemerintah fungsi pengawasan DPRD ini tidak diatur  secara jelas sehingga tujuan  dari proses  kegiatan  yang ditujukan  untuk menjamin  agar  pemerintahan  daerah  berjalan  secara efisien  dan  efektif  sesuai dengan rencana tidak berjalan dengan semestinya.  sehingga tujuan dari proses kegiatan  yang ditujukan  untuk menjamin pemerintahan  daerah berjalan  secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan tujuan pengawasan tersebut. Dalam upaya memperkokoh fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda APBD dan dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan, harus dinyatakan   terbuka   untuk   umum.   Dengan   demikian,   masyarakat   dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antaralain melalui pembentukan Peraturan terkait mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan dan peraturan khusus mengenai fungsi pengawasan DPRD
URGENSI LEGALITAS FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH): PEER TO PEER (P2P) LENDING DI INDONESIA Sitompul, Meline Gerarita
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/jyu.v1i2.428

Abstract

Financial Technologi (Fintech) lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Salah satu layanan fintek yang mendapatkan perhatian adalah layanan peer to peer (P2P) lending. P2P lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Selama ini untuk fintech peer to peer (P2P) lending khususnya layanan pinjam meminjam secara online yang terdaftar di OJK, payung hukumnya mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016. Berdasarkan POJK, OJK sebagai lembaga untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi Fintech P2P Lending yang terdaftar. Sementara untuk fintech ilegal atau yang belum terdaftar di OJK, diperlukan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya dari POJK. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sudah 803 fintech yang telah diblokir karena tak memiliki izin atau illegal.  Penelitian ini mencoba untuk membahas tentang urgensi legalitas financial technologi, khususnya P2P Lending di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Di kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia, khususnya yang mencari kepastian hukum dalam penggunaan financial technologi P2P Lending.  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Irawan, Agus
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/jyu.v1i2.429

Abstract

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasan tentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.
SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA Rozi, Fachrul
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/jyu.v1i2.486

Abstract

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam  proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Analisis bahan hukum yang digunakan mengunakan metode deskriptif, yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan  penyidikan.
KEPASTIAN HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH PADA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Adzan, Emir
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol 1 No 2 (2018): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : JURNAL YURIDIS UNAJA

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/jyu.v1i2.488

Abstract

perjanjian jual beli tanah dengan suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam kepastian hukum yakni mengenai tanggung jawab PPAT dalam Pajak BPHTB adalah menyiapkan blanko pajak serta membantu wajib pajak dalam menghitung pajak. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kepastian Hukum Akta jual beli tanah pada pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dalam penentuan harga transaksi dalam peralihan akta jual beli ? (2) Bagaimana dasar penentuan pajak BPHTB atas peralihan Hak atas tanah dan bangunan karena jual beli ? berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Kepastian Hukum dalam keterkaitan PPAT di dalam Pengenaan BPHTB yaitu mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan salah satu tugasnya sebagai pejabat umum yang membantu pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah hal yang paling medasar di dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan pembuatan akta jual beli (AJB), dalam pelaksanaan Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), (2) Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah terutama berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) diamana kewenangan pemerintah pusat melalui direktorat jendral pajak dilimpahkan kepada kabupaten/ kota.

Page 1 of 1 | Total Record : 9