cover
Contact Name
Atika Marzaman
Contact Email
tika.marzaman@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
gjgops.unigo@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota gorontalo,
Gorontalo
INDONESIA
Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Published by Universitas Gorontalo
ISSN : 26142120     EISSN : 26142104     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar Nurlaelah, Nurlaelah; Harakan, Ahmad; Mone, Ansyari
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.499

Abstract

The strategy in preventing the circulation of narcotics is one of the forms of performance carried out by the National Narcotics Agency and in collaboration with various agencies from government agencies, non-governmental organizations as well as the public in preventing drug trafficking in the city of Makassar which has experienced very high rates of drug trafficking. high. resulting in a large number of drug users mainly in the community. This type of research is qualitative. Data is collected through observation and documentation and interviews with informants. The results of this study indicate that the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics in the city of Makassar, from several strategic indicators namely Suplay Reduction, Demand Reduction and Harm Reduction has been carried out in accordance with the P4GN. The supporting factor in the National Narcotics Agency's strategy in preventing the circulation of narcotics is Presidential Instruction No. 12 of 2011 and support and cooperation from various agencies. While the inhibiting factor is the availability of human resources, budget and supporting tools.       Strategi dalam mencegah peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kinerja yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan bekerja sama dengan berbagai instansi baik dari instansi pemerintah, non pemerintah dan juga kalangan masyarakat dalam mencegah peredaran narkotika di kota Makassar yang selama ini mengalami tingkat laju peredaran narkotika yang sangat tinggi. sehingga mengakibatkan banyaknya pengguna narkotika utamanya pada kalangan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi serta wawancara terhadap informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika di kota makassar, dari beberapa indikator strategi yaitu Suplay Reductiont, Demand Reduction dan Harm Reduction sudah dilaksanakan sesuai dengan P4GN. Faktor pendukung dalam Strategi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkotika adalah Instruksi Presiden No. 12 tahun 2011 serta dukungan dan kerja sama dari berbagai instansi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan alat pendukung.
Front Matter Marzaman, Atika
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.567

Abstract

Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua Tentang Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua (Gerbangmas Hasrat Papua) Tahun 2017 Anangkota, Muliadi
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.496

Abstract

Salah satu program pemerintah provinsi Papua yang di implementasikan pada era Otonomi Khusus adalah program Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahatera Harapan Seluruh Rakyat Papua yang disingkat menjadi Gerbangmas Hasrat Papua. Program tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2014. Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi program Gerbangmas Hasrat Papua yang telah dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme implementasi, faktor-faktor berpengaruh, dan model yang cocok dalam pelaksanaa program Gerbangmas Hasrat Papua. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada program Gerbangmas Hasrat Papua di tahun 2017. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan wawancara serta observasi langsung ke Bappeda Provinsi Papua. Sumber data yang di gunakan dalah data Primer dan Sekunder. Indikator analisis yang di gunakan menggunakan konsep Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Gerbangmas Hasrat Papua di Implementasikan berdasarkan mekanisme yang telah diatur pada peraturan gubernur No 22 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Khusus Gerakan Bangkit Mandiri dan Sejahtera Harapan Seluruh Rakyat Papua. Hasil penelitian berikutnya adalah, Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program Gerbangmas Hasrat Papua adalah Faktor Politik, Geografis, Keamanan, SDM, Waktu Transfer dana, Pemahaman Program, Sosialisaso Program dan Pengawasan. Pada hasil model, menunjukkan bahwa program Gerbangmas menggunakan pendekatan spasial budaya wilayah adat, kebutuhan dasar dan potensi local sebagai kriteria penentuan lokasi dan fokus program.
Back Matter Marzaman, Atika
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.568

Abstract

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Diskursus Kolom Kosong Pada Pemilihan Bupati di Kabupaten Enrekang Khaerah, Nur; Junaedi, Junaedi; Muslimin, Muslimin
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 2, No 1 (2019): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v2i1.497

Abstract

This article discusses Community Political Participation in the selection of regent and deputy regent candidates in the Enrekang Regency and to find out the efforts of the Empty column winning team in increasing the political articipation of the community to choose the empty column. The research method used is a qualitative descriptive method and using two kinds of data, namely primary data and secondary data. The results of this study indicate that the form of community political participation in the selection of the district Head and Deputy Regent of Enrekang district is the Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting and Violence. Community participation in the electoral system and of course their have own reasons, star because of the political awareness of the community and most of them assume that choosing is the right of each individual so that everyone is free to choose according to their wishes without being influenced by others. The effort of the empty column winning team in increasing community participation to select the blank box is to focus on certain issues such as socializing the failure of the detention regentArtikel ini membahas tentang Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui upaya tim pemenangan Kolom Kosong dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat untuk memilih Kolom Kosong. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Enrekang yaitu dengan Electoral Activity, Lobbying, Organizational Activity, Contacting dan Violence. Keikutsertaan masyarakat dalam sistem pemilu dan tentunya memiliki alasan masing-masing, mulai karena kesadaran politik masyarakat. Upaya Tim Pemenangan Kolom Kosong dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat untuk Memilih Kolom Kosong adalah dengan memfokuskan pada isu tertentu seperti mensosialisasikan kegagalan dari bupati petahana
Reformasi Pelayanan Publik di Dinas Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo Djaafar, Lucyane
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 1, No 1 (2018): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v1i1.171

Abstract

This study aims is to analyze; 1) Public service reform at the Department of Investment and One Gate Integrated Services Gorontalo City; 2) Determinant factors affecting public service reform at the Department of Investment and One Gate Integrated Services Gorontalo City. The research method used qualitative research, data collecting technique by observation, interview and documentation. The results showed that; 1). Public service reform at the Department of Investment and One Gate Integrated Services Gorontalo City seen from structure, procedure, process not yet run well but from behavioral element already showed existence of change of attitude of good apparatus in giving services; 2). The determinant factors affecting public service reform at the Capital Market and Department of Investment and One Gate Integrated Services Gorontalo City need to pay attention to the supporting factors of public service reform related to; 1) the awareness of the police officers in service; 2) rule enforcement; 3) organization; 4) income of employee; 5) human skill and resources; 6) facilities.
Model Kebijakan Implementasi Rekrutmen Pejabat Struktural pada Jabatan Karir Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Harun, Nur Istiyan; Gani, Ferdi
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 1, No 2 (2018): Gorontalo Journal of Government and Political Studies - Vol.1 - No.2 - Oktober,
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v1i2.439

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis bagaimana pola penataan jabatan struktural yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun aspek yang dilihat dalam konteks penataan jabatan struktural ini ada tiga aspek yakni; kompetensi dari pejabat struktural, proses rekrutmen pejabat struktural dan kendala yang dihadapi dalam rekrutmen pejabat struktural di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada bab III tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural pasal 5 dan 6 serta bab V tentang penilaian dan pertimbangan pengangkatan dalam jabatan dijelaskan bahwa pengangkatan pejabat struktural didasarkan pada senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan dan pengalaman yang dimiliki. Dalam hal ini, peneliti ini menggambarkan sejauh mana Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara menerapkan aturan tersebut dalam proses rekrutmen pejabat struktural. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai langkah untuk membantu peneliti dalam merekam dan dalam pengambilan data. Karena spesifik penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana pola penataan jabatan struktural yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan metode ini peneliti dapat mengakrabkan diri dengan subyek penelitian secara langsung dalam waktu tertentu dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumenter dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Terkait dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh setiap pegawai, dapatlah dikatakan masih rendah, alasannya adalah sejauh ini banyak pegawai Golongan III yang direkruit, tetapi didominasi oleh tenaga fungsional, seperti guru dan dokter serta keperawatan. Sehingga ada beberapa jabatan yang harus diisi level struktural belum ditempati, karena belum ada pegawai yang memenuhi syarat untuk posisi tersebut, khususnya terkait dengan kepangkatan. 2). Proses perekrutan pejabat eselon secara teknis tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang mengatur tentang mekanisme pengangkatan pejabat struktural. 3) Terdapat 3 kendala utama didalam pelaksanaan rekrutmen pejabat struktural di Kabupaten Bolmong Utara , yaitu sumber daya manusia (SDM), kondisi fasilitas kerja, dan program kerja yang memberikan dampak yang begitu besar terhadap kinerja institusi. Kabupaten Bolmong Utara adalah kabupaten yang sementara membangun karena baru dimekarkan pada tahun 2007,sebagai daerah pemekaran terdapat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, yakni banyaknya aparatur pemerintah daerah yang di rekrut tidak berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di tambah pula kompetensi dan keterampilan tidak menjadi pertimbangan utama di dalam proses perekrutan.
Penguatan Gender dalam Pengambilan Keputusan Birokrasi di Kabupaten Bone Bolango Hunawa, Robby
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 1, No 1 (2018): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v1i1.172

Abstract

The long-term goal of this research is the birth of the process of drawing womens involvement in the bureaucratic decision-making process, and the gender reinforcement model in bureaucratic decision making in Bone Bolango District. The target of the research will be done by stages: 1) identify the problem of constraints faced; and 2) to formulate a model of gender reinforcement in bureaucratic decision making. The research method used is qualitative research with data collection techniques through: interview, documentation, and FGD. Further data collected will be analyzed data triangulation. The result of the research is the birth of a model of gender reinforcement in decision making bureaucracy. The impact of the study will provide answers on womens partisifasi in decision making. During this time the existence of women is very much ruled out. The presence of female figures in the public dimension brings new trends in the context of government. Women want to be treated proportionally. This tendency has implications for the inclusion of women to compete with men to become leaders.
Analysis of Indonesian Public Diplomacy Through Friends of Indonesia: Fellowship for Future Ambassadors Program 2018 Achsin, Muhaimin Zulhair; Nadifa, Khairunnisa
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 1, No 2 (2018): Gorontalo Journal of Government and Political Studies - Vol.1 - No.2 - Oktober,
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v1i2.440

Abstract

The aim of this writing is to understand the Indonesian Public Diplomacy and how it works through one of the implemented program which is Friends of Indonesia: Fellowship for Future Ambassadors 2018 carried out under the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. In addressing to this subject, this writing will analyze the implementation and the impact of Public Diplomacy by the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia with the concept of Mark Leonard’s three dimensions of Public Diplomacy, specifically in the dimension of Relationship Building in order to see the picture of Indonesian Public Diplomacy in the Friends of Indonesia program. 
Analisis Penguatan Fungsi Badan Permus yawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti Kabupaten Gorontalo Napir, Suaib
Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 1, No 1 (2018): Gorontalo Journal of Government and Political Studies
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/gjgops.v1i1.173

Abstract

The aim of this research is to investigate the function empowerment of the Village Deliberation Agency (VDA) in Karyamukti Village, Gorontalo Regency. This research is tring to investigate the function empowerment of the Village Deliberation Agency (VDA) in Karyamukti Village, Gorontalo Regency. The research method was the qualitative method with the institutional approach, and the research type was descriptive-qualitative in character. The data collections is doing by interviews, observation, and documentation. The research informants were the Chairman and the Vice-Chairman of the Village Deliberation Agency, the Village Chief, and the Community Members. The research results revealed that, First, the VDA has not been fullest accommodating and  channeling the aspirations of society because VDA is using his own way system division of region and all its members are accountable to their respective territories in receiving the communitys aspirations. Second, the VDA has made the draft, discuss and instituted regulations of the village along the village chief Karyamukti, but has not shown maximum results due to a lack of human resources capabilities and less effective organization of VDA in manufacturing process of the regulation of the Karyamukti village. Third, the VDA was already conducting surveillance performance village chief Tallambalao but has not shown the maximum supervision because of the limited regulation which became guidelines for VDA and the lack of human resources capabilities of members of VDA in the surveillance.

Page 1 of 2 | Total Record : 17