JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW
ISSN : 25990314     EISSN : 25990306
Journal of Privat and Commercial Law (JPCL) menerima artikel hasil-hasil penelitian dan pemikiran dalam Hukum Perdata Dagang dan Hukum Bisnis. JPCL menerima tulisan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. JPCL terbit 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Mei dan Nopember. Jurnal ini diterbitkan oleh Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Articles
18
Articles
THE STATE POSITION AS A PREFERENT CREDITOR OF THE TAX DEBT IN BANKRUPTCY

Damayanti, Ratih

JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Bankruptcy is a decision issued by the Court that resulted in a general confiscation of all the wealth owned and the wealth that will be owned by the debtor in the future. The State has the preference right to tax debt on the property of the Taxpayer. This means that the position of the state as a preferent creditor who is declared to have prior rights over the property of the Taxpayer to be auctioned in public. The states preference by taxpayer repayment is in fact not as easy as one might imagine, there are some problems. The purpose of article writing is to know the position of the State as a preferent creditor for the tax debt of the taxpayer declared bankrupt and know the obstacles of the State as a preferent creditor to the repayment of tax debt on taxpayers declared bankrupt. Provisions on the States prior rights include the principal taxes, administrative sanctions in the form of interest, penalties, increases, and tax collection fees. The weakness in the regulation creates an impediment to the application of the State as a preferential creditor who has the preference right, namely the formulation of the preference right itself that is unclear about the notion of the states position as the preferent creditor, in addition to the overlapping regulation of the preference right (preferent creditor) The Civil Code, the Law on General Taxation and Bankruptcy Laws and Postponement of Debt Payment Obligations which not only the State as the Preference rights holders creditors.

ONLINE BUYING AND SELLING TRANSACTIONS UNDER INTERNATIONAL PRIVATE LAW

Lubis, Muhammad Ikhsan

JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Development of business transactions especially buying and selling has globally impact to daily activities, and in modern era it disrupted by technology. Distance and time was no longer an obstacle in terms of getting the desired goods or services. The buying and selling transaction is then called online buying and selling transaction, a term commonly used by business actors in Indonesia and even the world. Civilizations and actions of a person change drastically in fulfilling his desire to get something what he wants. The online buying and selling transaction is even considered the 5th Industrial Revolution for the order of trade and industrial civilization in the world today. This paper will see and examine online buying and selling transactions from the perspective of the International Private Law, because it is not impossible this online buying and selling transactions cross the border of the country. It is hoped that this paper will give different insight and perspective for readers about online transaction.

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG)

Sulistianingsih, Dewi, Kamal, Ubaidillah

JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Semakin berkembangnya jenis penyakit, penyembuhan secara medis yang tidak selalu menjanjikan kesembuhan dan mengandung resiko, serta keinginan masyarakat untuk dapat sembuh dari penyakitnya secara instan mendorong semakin menjamurnya praktek-praktek jasa pengobatan alternatif di masyarakat termasuk di Kota Semarang. Cara pengobatan dan obat yang digunakan dalam jasa pengobatan alternatif sangat berfariasi dan sering tidak bisa diukur berdasarkan standar-standar medis bahkan banyak yang bersifat klenik. Banyak kasus menunjukkan jaminan kesembuhan dan garansi bila terjadi hal-hal yang lebih parah bahkan kematian masih jarang diberikan atau ditemukan dalam praktek jasa pengobatan alternatif, bahkan beberapa muncul sebagai kasus pidana penipuan. Tulisan membahas tentang pengaturan Jasa Pengobatan Alternatif di Kota Semarang dan bentuk perlindungan konsumen jasa pengobatan alternatif di Kota Semarang serta tanggung jawab pelaku usaha jasa pengobatan alternatif terhadap konsumennya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe yuridis-sosiologis. maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara, (2) observasi, (3)dokumentasi dan (4) tinjauan pustaka. Analisis menggunakan analisis kualitatif. Pengaturan pengobatan alternatif di Kota Semarang didasarkan kepada peraturan perundangan yang ada, tetapi belum diterapkan secara komprehensif. Bentuk perlindungan kepada konsumen dilakukan secara preventif dan represif bekerjasama antara Dinkes Kota Semarang dengan IKNI, LSM, dan penegak hukum. Ada tiga pola tanggungjawab yang muncul dari pelaku usaha pengobatan alternatif terhadap konsumen, yaitu tanggungjawab etis, tidak bisa memberikan ganti kerugian, dan sengaja tidak mau bertanggungjawab. (4)Kontruksi Perlindungan Konsumen berbasis pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar menjadi dapat diukur, jelas, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai konsumen dengan pelayanan kesehatan yang aman, bermanfaat dan ilmiah.

PENGGUNAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Sulistianingsih, Dewi, Ulinnuha, Lutfi

JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perkembangan ekonomi dan hukum Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan pengaturan baru mengenai Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta? Bagaimana kesesuaian antara Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? Prinsip Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak lepas dari teori hukum alam yang menghargai setiap hasil akal pikiran manusia. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat Nreward teory, Recovery theory, Incentive theory, Risk theory dan teori kepentingan makro sehingga Pasal Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada prinsipnya Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia karena Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan hak ekonomi yang dapat dijaminkan. Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia sudah sesuai dengan ketentuan pembebanan, pendaftaran dan pengalihan Jaminan Fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA DALAM PERSPEKTIF DUE PROCESS OF LAW

Sulistianingsih, Dewi, Tobing, Donny W

JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tulisan ini menguraikan prinsip due process of law dalam hukum beracara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi), dan menggunakan teori hukum progresif untuk menganalisis dan memberikan saran terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pengaturan mengenai prosedur beracara di Komisi baik dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 maupun peraturan Komisi sebelumnya yakni Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2006, telah mendasarkan pada prinsip due process of law. Adapun saran dalam tulisan ini adalah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 mengenai batas waktu pemeriksaan, dimana perlu dibedakan antara pemeriksaan yang melibatkan pelaku usaha asing dengan pemeriksaan yang hanya melibatkan pelaku usaha dalam negeri. Terhadap perkara yang melibatkan para terlapor dari luar wilayah Negara Indonesia dan memperhatikan sifat keadaan perkara yang permasalahannya cukup sulit atau kompleks untuk diputuskan, maka ada baiknya, peraturan mengenai tata cara penanganan perkara di Komisi merujuk pada SEMA RI No 6/1992.

IMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Sulistianingsih, Dewi, Marthin, Marthin, Salinding, Marthen B, Akim, Inggit

JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang- Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan alternatif bentuk-bentuk kegiatan CSR bagi perusahaan perseroan terbatas (PT) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung dan untuk mengetahui apa saja kendalakendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif , yaitu data skunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan yang berkaitan dengan pengentasan masalahmasalah sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa norma kewajiban CSR bagi perseroan terkesan tidak tegas, karena tidak memuat sanksi bagi perseroan yang melanggarnya. Pelaksanaan CSR dalam pelaksanaannya selama ini mengalami kendala karena hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung kepada kebijakan perusahaan masing-masing

Juridical Reviews on Branchless Banking Toward the Potential of Fraud Due to the Using of Agent

Sulistianingsih, Dewi, winarsih, Winarsih

JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Branchless banking is a new system which is implemented by banks in Indonesia with aims to provide services to rural communities in order to access banking services such as lending or deposit money in the bank through an intermediary agent. At first the rural communities are hard to obtain banking facilities such as micro-credit whereas economic activities are largely actuated by lower-class sector therefore the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan (OJK) issued the regulation number. 19/POJK.03/2014 about the financial services without office in the framework of financial inclusion on November 18, 2014 to face it. In this regulation, there are several things that need to be reviewed such assessment accountability arrangements of agent as a third party who is not clearly regulated whereas according to some research there are some risk in the mechanism of implementation like as potential of fraud due to the using of agent in this system. Though basically branchless banking is one of the strategic national strategies to provide financing to small businesses in rural areas in order to increase the competitiveness of products to compete in the ASEAN economic community. Therefore, a legal instrument that can ensure and provide legal certainty in branchless banking system is a very important thing, more over branchless banking is the strategic of government to develop the quality of the rural economy to face the ASEAN economic community.

ANALISIS PUTUSAN PAILIT NOMOR: 02/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SMG TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Sulistianingsih, Dewi, Tamba, Fransman Ricardo

JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perseroan Terbatas memiliki hak melakukan perbuatan hukum didalam pengadilan. Salah satunya adalah mengajuakn permohonan pailit terhadap dirinya sendiri kepada Pengadilan Niaga untuk masalah insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan solusi. Terbukti dengan adanya putusan pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. Peneliti membahas mengenai dasar permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit dan pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan metode pendekatan analitis (analytical approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Keabsahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data yang memanfaatkan penggunaan sumber. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pailit nomor : 02/Pailit/2009/PN.Niaga.Smg menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memperinci masalah syarat perimbangan anatar aktiva dan pasiva, keadaan insolvensi dan kesulitan kondisi keuangan yang membuat dapat dimintakan permohonan pailit, serta tidak memperinci alasan dan mekanisme permohonan pailit terhadap dirinya sendiri, permohonan pailit oleh Kreditor, dan permohonan oleh Pihak ke tiga.