Jurnal Sains Sosio Humaniora
Published by Universitas Jambi
Jurnal Sains Sosio Humaniora (JJSH) |E-ISSN: 2580-2305|P-ISSN: 2580-1244|is an open-access published by Research institutions and community service (LPPM), Universitas Jambi, Indonesia. receives research-based and conceptual articles in the fields of humanities and social science which have not been previously published, nor is it under review or consideration for a book chapter or journal publication elsewhere.
Articles
40
Articles
‚Äč
Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belajar di SMA Swasta Pelita Raya Kota Jambi

Muspawi, Mohamad, Claudia, Peavey Resa

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sarana dan prasarana belajar yang dimiliki serta pemanfaatan sarana dan prasarana oleh guru dan kualitas sarana dan prasarana di SMA Swasta Pelita Raya Kota Jambi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (case study) yaitu suatu metode yang bertujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Objek penelitian ini meliputi berbagai pihak, yaitu kepala sekolah, waka bidang sarana dan prasarana, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan sarana dan prasarana belajar di SMA Swasta Pelita Raya sudah memenuhi standar, guru telah memanfaatkan sarana dan prasarana belajar untuk menunjang kegiatan belajar mengajar menjadi efektif serta memudahkan guru memberikan materi pelajaran kepada siswa, akan tetapi ditemukan kendala dalam hal pembaharuan, ada beberapa sarana dan prasarana sudah tidak layak pakai tetapi belum diperbaharui oleh pihak sekolah, hal ini menyebabkan terkendalanya guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan penelitian ini disarankan agar memberikan perhatian maksimal terhadap keadaan ruang kelas dan cepat dalam memperbaiki sarana dan prasarana belajar di kelas yang sudah tidak layak agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif.

Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit dan Karet serta Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani di Kecamatan Pelepat Ilir

Hastuti, Dwi, Delis, Arman, Rosmeli, Rosmeli

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kelapa sawit dan karet merupakan salah satu komoditi unggulan ekspor Indonesia yang sangat potensial untuk dikembangkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi, skala pengembalian hasil dan pengembangan komoditas kelapa sawit dan karet serta dampaknya terhadap pendapatan masyarakat di Kecamatan Pelepat Ilir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Produksi perkebunan kelapa sawit dipengaruhi oleh output tenaga kerja, luas lahan, jumlah tanaman dan pupuk. Sedangkan faktor-faktor yang signifikan terhadap produksi karet dipengaruhi oleh tenaga kerja, luas lahan, dan jumlah tanaman. Selain itu, skala pengembalian usahatani keduanya berada pada kondisi Increasing Return to Scale. Selanjutnya, pengembangan kelapa sawit dan karet adalah dengan meningkatkan produktivitas petani, peremajaan tanaman tua, penggunaan bibit unggul dll.

Model Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Pasar Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Yarni, Meri

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Desa sebagai entitas terkecil dari suatu pemerintahan daerah  memiliki peran penting untuk mensukseskan pembangunan nasional. Oleh karena itu eksistensi desa tetap tidak dapat dilepaskan dari pengaturan pemerintah pusat dan diakomodir keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis  model kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaan peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sedangkan kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam pelaksanaan tugas dari kepala desa  dalam pengelolaan pasar desa khususnya di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-perundangan dan pendekatan  konseptual. adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen  (penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan) dan studi pustaka. Dengan sumber data  secara primer dan sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif lalu diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa di Kecamatan Sungai Gelam  Kabupaten Muaro Jambi belum dapat dilakukan secara baik dan benar karena pemerintah desa belum bisa mengeluarkan suatu kebijakan secara formal sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang diatur secara langsung oleh pemerintah kabupaten.. Sebaliknya sesuai kenyataan pasar desa  dapat dikelola oleh pihak ketiga atau perseorangan 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa di  Kecamatan Sungai Gelam adalah  pemerintah desa belum diberi kewenangan penuh dalam pengeloaan pasar desa oleh pemerintah kabupaten  Muaro Jambi dan  disamping itu  pemerintah desa tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Di samping itu  Badan Permusyaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Sedangkan hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah terciptanya suatu model yang sesuai dengan sistem dan mekanisme  penyelenggaraan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Indonesia.

Penerapan Nilai-Nilai Adat Melayu Jambi Dalam Mewujudkan Good Governance di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi

Nopriyandri, Nopriyandri, Usman, Saidina

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan nilai-nilai adat di lingkungan pemerintah kota Jambi, penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya peran lembaga adat di provinsi Jambi dalam mengambil peran didalam lingkungan pemerintah provinsi Jambi dalam mewujudkan pembangunan di provinsi Jambi. Pertanyaan penelitiannya adalah apakah di lingkungan pemerintah kota Jambi sudah diterapkan nilai-nilai adat melayu Jambi yang sangat kental dengan nilai gotong royong, nilai musyawarah dan lain-lain. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi keterpercayaan hasil penelitian diperoleh dengan teknik perpanjangan keikutsertaan, ketelitian pengamatan, triangulasi data. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai adat melayu Jambi dalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah kota Jambi sudah dilakukan dengan baik, ini dibuktikan dengan program bangkit berdaya dimana program tersebut mengandung nilai-nilai gotong royong melalui cara pemerintah memberikan fasilitas material untuk membangun lingkungan tetapi masyarkatlah yang bersama-sama mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan di lingkungan tersebut misalnya pembangunan jalan di lorong-lorong, pembangunan jembatan kecil dll, nilai adat yang lain yang terdapat didalam program pemerintahan kota Jambi adalah nilai kemandirian dimana masyarakat tidak berpangku tangan menunggu hasil pembangunan dari pemerintah tetapi mau meluangkan waktu untuk sama-sama membangun desa dan lingkungan mereka.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Alat yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi

Arfa, Nys.

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Maraknya terjadi tindak pidana menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan dalam masyarakat, salah satu tindak pidana tersebut adalah tindak pidana perikanan. Perikanan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Banyak masyarakat menyalahgunakan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi diri mereka sendiri tanpa memikirkan ekosistem laut, misalnya dengan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem laut. Tindak pidana perikanan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan salah satunya yang diatur dalam Pasal 85 tersebut tidak bisa dibiarkan karena akan meresahkan masyarakat dan mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan khususnya di wilayah hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi, melihat banyaknya tindak pidana yang melanggar Pasal 85 tersebut. Permasalahan mendasar yang tampak adalah dalam hal upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menunjukkan belum terlaksana secara maksimal karena tindak pidana ini masih terus terjadi. Oleh karena itu pentingnya mengetahui pelaksanaan upaya penanggulangan yang sudah dilakukan.

Analisis Kebutuhan Standar Kompetensi Sumberdaya Manusia Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi

Fazriyas, Fazriyas, Irawan, Bambang, Wicaksono, Rezky Lasekti

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Limau  Sarolangun adalah salah satu KPH yang terdapat di Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Sarolangun. Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi kelembagaan KPHP Limau Sarolangun sejak berbentuk UPTD tahun 2012 sampai tahun 2017 adalah ketersediaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi yang sangat terbatas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 63 Tahun 2013 bahwa sektor kehutanan harus memiliki standar kompetensi kerja nasional. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa mulai Tahun 2017 kewenangan pengelolaan hutan produksi sudah berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, maka semua KPHP di provinsi Jambi menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil survei terhadap status pegawai 34 pegawai KPHP Unit VIII (Limau) Sarolangun hanya 10 orang berstatus PNS (29,4%) dan 24 orang berstatus Non PNS (70,6%). Berdasarkan kondisi status dan kepangkatan dalam srutuktur kepegawaian UPTD KPHP Unit VII masih jauh dari yang ideal. Berdasarkan pengalamam pelatihan kepemimpinan hanya 1 orang telah mendapat diklatpim III. Mengacu kepada aturan ekselonisasi UPTD dan jenjang struktural maka ketersediaan SDM pada KPHP Unit VII saat ini masih banyak belum memenuhi aturan struktural. Pemenuhan standar kompetensi SDM KPHP sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi masih belum memadai dalam mengisi struktur dan strutural organisiasi UPTD KPH. Standar kompetensi SDM KPHP Unit VII Hulu (Limau) dalam kegiatan manajemen, konservasi, budidaya dan pengolahan hasil hutan masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar kompetensi. KPHP sebagai unit bisnis Dinas kehutanan Provinsi Jambi memerlukan SDM yang memiliki kompetensi dalam hal pemanfaatan hasil hutan, dan enterpreneurship. Untuk  peningkatan SDM KPHP dalam memenuhi struktural organisasi KPH sebagai sebuah UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi maka pelatihan kepemimpinan dan kepangkatan perlu dipertimbangkan karena kondisi SDM yang ada saat ini belum memenuhi syarat eksenlonisasi. Untuk memenuhi Standar Kompetensi SDM Untuk KPHP menuju mandiri maka sangat banyak diperlukan kegiatan pelatihan, workshop, kursus yang berkaitan dengan kegiatan KPH.

Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Irwandi, H., Ratnadewi, Ratnadewi

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Sungai Gelam  berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pemerintah Kecamatan memiliki  strategi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa melalui pemetaan daerah atau desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan adminsitasi pemerintah desa. Pada dasarnya pemerintah kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan  pemerintah desa tetapi secara rinciannya tidak dicantumkkan dalam program kerja. Hal ini  terbukti  dalam setiap 6 bulan pemerintah desa diminta untuk evaluasi kinerja supaya jangan ada kesalahan‚?Ě. Dan  selalu membina perangkat desa dengan pola ketika perangkat desa mempunyai masalah dilapangan selalu berkonsultasi kepada kasi pemerintahan dan diterima dengan baik‚?Ě.Program pembinaan dan pengawasan camat selalu  mengadakan evaluasi  dalam persoalan  penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi secara  implementasi program tersebut tidak dirinci  tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintah desa..Dalam hal ini masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang tidak benar.. kemudian Masyarakat masih sangat kurang mengetahui adanya peran camat dalam mengawasi dan membina pemerintah desa karena yang dilihat masyarakat adalah camat menghadiri suatu acara saja.salah satu faktor penghambat adalah  pembinanaan dan pengawasan terhadap  administrasi desa yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai  sertanya kurangnya staf yang mempunyai keahlian. Hendaknya Pemerintah kecamatan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan desa.

Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi

Fitria, Fitria

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi.  Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian sebagai suatu penelitian eksploratoris dimana penelitian bertujuan untuk menelaah dan mengkaji  secara lebih mendalam  prinsip dan azas hukum yang terkait pada aspek pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi. Sesuai dengan bentuk dan spesifikasi penelitian di atas, maka penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statuta approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Diharapkan dalam penelitian ini terlihat pengaturan Kewenangan izin pertambangan mineral dan batubara pada pemerintah pusat dan daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakan izin pertambangan diterbitkan atau tidak. Pada Prinsipnya, kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pasal 11 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan: Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, memberikan kewenangan tidak hanya kepada pemerintah daerah provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota. Pasal 8 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.Hal ini berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada undang-undang ini, tidak mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Using Sequencing Cards to Explore Students‚?? Vocabulary in Junior High School

Silfia, Efa

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This research is aimed to describe how sequencing card can improve students‚?? vocabulary at grade VII A of SMPN 2 Sungai Penuh Academic Years 2015/2016 and the factors that influenced the changes of Students‚?? Vocabulary by using sequencing cards. It is a classroom action research. It was carried out in Class VII A. The data were quantitative and qualitative data. The quantitative data was taken from a vocabulary test. While the qualitative data was taken from observation done by the collaborator, field note and students‚?? interview. From the result of the research, the researcher found there was also an improvement in students‚?? achievement. The mean score of 48.7 in test cycle 1 increased to 73.1 in test cycle 2. Thus, the result of the research showed that sequencing card could improve students‚?? vocabulary and it becomes one of the appropriate ways in teaching vocabulary.

The Effect of Using Illustrated Folklore Series in Reading Comperhension Ability of The Second Grade Students‚?? at SMP Negeri 24 Kota Jambi in Academic Year 2018

Dewi, Kartika

Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 2 No 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This study was a discussion about ability reading comprehension and the purpose of the study is to find out the application of Folklore series illustrate in improving the ability of students; reading comprehension of the Second Grade Students at SMP 24 Kota Jambi in Academic Year 2018. The research is designed by using pre and post-test design.  This research design is chosen to refer to its superiority in controlling for extraneous factors that may influence the outcome though random assignment procedure. The pre-test result showed that the mean score of data was 53.66. From the pre-test result, it could be seen the lowest score was 36.66 and the highest score was 70. The post-test result in this group shown that the mean score of the post-test result is 74.32  test result with the lower score was 43.33 and the highest score was 90.The analysis the mean score of students; reading comprehension by using illustrated Folklore it effect of using ore Series was higher than mean score of students; reading comprehension not using illustrated Folklore Series. It means the effect of using comprehension at SMP Negeri 24 Kota Jambi was accepted.