cover
Filter by Year
YUSTISI
ISSN : -     EISSN : -
Articles
48
Articles
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LAPAS PALEDANG BOGOR SEBAGAI PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Nugraha, Muhyar

YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.725 KB)

Abstract

Pola Pembinaan Narapidana Di Lapas Paledang Bogor Sebagai Pelaksanaan SistemPemasyarakatan.Menyelenggarakan sistem pemasyarakatan di Indonesia dilandasi oleh kejelasan tentang fungsi dari lembaga pemasyarakatan di masyarakat, atau secara lebih khusus dalam sistem peradilan pidana. Selain itu pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang baik harus pula didasari oleh adanya pemahaman terhadap realitas pelaku pelanggar hukum. Kemudian dalam rangka melakukan revisi penyelenggaraan sistem pemasyarakatan harus dilandasai oleh adanyaevaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, agar dapat diketahui halhal kondusif bagi fungsi pemasyarakatan dan hal-hal yang menghambatnya. Pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan akibat perubahan sistemhukuman di Indonesia, yaitu dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan. Perubahan sistem hukuman ini didasarkan pada upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia (the protection of fundamental rights), kepribadian bangsa Indonesia yang berjiwa pancasila, dan perkembangan ilmu sosial dan psikologi. Perubahan sistem hukuman dari penjara ke pemasyarakatan ini dipertegas dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan pembinaan narapidana di Indonesia. Pembinaan Narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bogortelah didasarkan pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana yang dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni: a) Pembinaan Kepribadian dan b) Pembinaan Kemandirian. Namun dalam kenyataannya masih belum membawa hasil yang optimal, karena masih minimnya latar belakang pendidikan serta kemauan dari dalam diri para narapidana untuk merubah sikap menjadi lebih baik. Begitu pun upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam hal pembinaan, antara lain: a) Bekerja sama denganlembaga sosial b) Memberikan bekal keterampilan. c) Memberikan ceramah kerohanian. d) Meningkatkan tingkat pendidikan narapidana e) Mengikutsertakan narapidana dalam berbagaikegiatan. f) Memberikan bekal keterampilan IT. g) Mengajarkan latihan baris-berbaris dankegiatan pramuka.

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENYUSUNAN PERJANJIANSEKTORPENJAMINAN SYARIAH

Fajri, Ibrahim, Rosyadi, A. Rahmat

YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (726.498 KB)

Abstract

Lembaga penjaminan syariah di Indonesia masih tergolong baru keberadaannya yakni pada tahun 2013. Hingga tahun 2014, total asset perusahaan penjaminan syariah sudah mencapai Rp 376,89 miliar, dengan market share per Juni 2015 mencapai 4% dan sisanya 96% masih dikuasai oleh penjaminan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian-kajian khusus terkait implementasi prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrakkontrak)kegiatan transaksi di lembaga Penjaminan syariah. Penelitian ini menggunakan dataprimer dengan indepth interview kepada sejumlah praktisi di penjaminan syariah, serta data sekunder melalui research library (analisis dokumen perjanjian/aqd). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis perbandingan tetap (constant comparative method) dan content analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara umum, implementasi ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrak-kontrak) kegiatan transaksi di Lembaga Penjaminan Syariah mengacu sepenuhnya pada fatwa Dewan Syariah Nasioal Majelis UlamaIndonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA). Temuan menunjukkan bahwa akad-akad dilaksanakan masih terdapat yang belum sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BOGOR RAYA

Daming, Saharuddin, Iskandar, Dadang

YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.698 KB)

Abstract

Sejak UUD 1945 diamandemen pasca reformasi, Indonesia mengalami perubahanketatanegaraan secara mendasar. Perubahan ketatanegaraan dalam bidang Yudisial misalnya ditandai dengan munculnya lembaga peradilan maupun semi peradilan seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk kemudahan bagi warga negara khususnya konsumen untuk menuntut ganti rugi atas buruknya keadaan barang atau jasa yang dikonsumsinya dari pelaku usaha. Keberadaan BPSK dewasa ini hampir mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak terkecuali di Bogor Raya. Sayangnyakarena BPSK di Bogor Raya dirasakan kurang efektif dalam menjalankan fungsi danwewenangnya.. Hasil penelitian menyimpulkan: bahwa ketentuan pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK Di Bogor Raya cukup memadai, namun semua ketentuan itu sebagian besar tidak diimplementasikan; fungsi dan wewenang BPSK menurut hukum ternyata merupakan lembaga quasi peradilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi,arbitrase atau tindakan preventif persengketaan konsumen dengan pelaku usaha antara lain: pengawasan terhadap pelaksanaan klausula baku maupun pemberian layanan konsultasi kepada konsumen; efektivitas pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK kurang maksimal; faktor pendorong pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK meliputi: adanya peraturan perundangundanganyang memadai, dana hibah dari pemerintah daerah dll. Sedangkan faktor penghambat meliputi : rendahnya: tingkat pengetahuan konsumen di Bogor Raya terhadap eksistensi maupun fungsi dan wewenang BPSK, rendahnya sosialisasi mengenai BPSK, terbatasnya sarana danprasarana yang tersedia bagi pelaksanaan fungsi dan wewenang BPSK Bogor Raya.

PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK

Hartini, Sri

YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.417 KB)

Abstract

Terjadinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini anak yangberhubungan dengan hukum, karena melakukan tindak pidana, misal tindak pidana pencurian, penganiayaan,pembunuhan,perkosaan dan lain-lain, anak adalah mereka yang berumur 18 tahun. Jika anak melakukan tindak pidana adalah harus mempunyai tanggung jawab atas perbuatan tindak pidana.Di Indonesia sangat meningkat anak sebagai pelaku tindak pidana. Seharusnya anak berada dalam perlindungan disegala bidang, khususnya di rumah, di sekolah dan dimasyarakat, maka jika dia sebagai pelaku berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun2002 tentang Perlindungan Anak, harus mendapatkan perlakuan khusus. Semua pihak harus memperhatikan dan menjalankan perlindungan anak tersebut, tidak ada pengecuali, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Maka peran dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia harus berperan untuk memberikan perlindungan terhadapanak yang berhubungan dengan hukum.Begitupun terhadap system peradila anak harus mengedepankan keadilan restorative.

PELAKSANAAN PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI KAMPUNG PASIR TENGAH DESA PANCAWATI KECAMATAN CARINGIN KABUPATEN BOGOR

Bhudiman, Budy, Ratnawaty, Latifah, Purwaningsih, Prihatini

YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.932 KB)

Abstract

Salah satu tata cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalahperkawinan yang dilakukan secara adat atau secara agama dan tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai Perkawinan Dibawah yang meskipun sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 itu berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan di Kampung Pasir Tengah Desa Pancawati - Caringin diketahui banyak sekali dilakukan pernikahan dibawah tangan. Masyarakat Desa Pancawati melakukan pernikahan hanya secaraHukum Islam dan tidak mencatatkan perkawinan sesuai dengan Hukum Negara. Hal ini terjadi dikarenakan banyak faktor yang mendorong sehingga masyarakat cenderung melakukan Perkawinan Dibawah Tangan, diantaranya dikarenakan faktor agama, pendidikan yang masih rendah juga faktor mata pencaharian dengan tingkat ekonominya juga relatif kurang. Perkawinan dibawah tangan tersebut berakibat hukum pada suami atau istri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan perkawinannya tidak diakui atau tidak sah menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sangat berkaitan dengan Administrasi Kependudukan yang intinya berkaitan dengan kepastian hukum dalam kepemilikan Dokumen Kependudukan, yang mana sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan &Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006. Perkawinan dibawah tangan akan berakibat hukum pada suami atau istri, anak yang dilahirkan serta harta benda dalam perkawinan. Berdasarkan akibat hukum yang disebabkan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga perkawinannyatidak diakui atau tidak sah menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku maka orang yang melakukan perkawinan dibawah tangan harus mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum. Tanpa ada permohonan sah nikah, selamanya pemerintah tidak mengakui atau menganggap sah perkawinan itu karena tidak ada bukti otentik berupa akta nikah. Pemerintah Daerah harus dapat memberikan solusiterhadap perkawinan dibawah tangan ini, agar pasangan yang menikah dibawah tangan dapat memperoleh kekuatan hukum negara dan Pemuka agama/pemuka adat setempat harus mendapatkan bimbingan dari Kantor Urusan Agama sebagai bagian dari pemerintah dan merupakan lembaga pelaksana perkawinan.

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BOGOR

Ratnawaty, Latifah, Hartini, Sri

YUSTISI Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.169 KB)

Abstract

Kota Bogor telah mempunyai Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang KTR sertaPeraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tentang KTR. Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR Pasal 7 ayat (2). Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tempat umum; b. tempat kerja; c. tempat ibadah; d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak; e. kendaraan angkutan umum; f. lingkungan tempat proses belajar mengajar; g. sarana kesehatan; dan h. sarana olahraga. Penetapan KTR merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pengamananterhadap bahaya rokok, membatasi ruang gerak para perokok, serta melindungi perokok pasif. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2). Kota Bogor saat ini sudah menjadi salah satu percontohan penerapan KTR di Indonesia dan dianggap berhasil dalam implementasinya walaupun untuk kepatuhan masih belum optimal.hal ini terlihat dari hasil kegiatan Tindak Pidana Ringan, monitoring dan sidak KTR pada Mei 2010 - Desember 2016 di 8 kawasan KTR di KotaBogor yang menunjukkan banyaknya pelanggaran dilakukan. Masih banyak dijumpai orang yang bebas merokok, seperti di angkutan umum, tempat wisata, hotel, restoran, tempat-tempat umum lainnya yang merupakan area KTR.Penegakan Perda KTR harus dioptimalkan dengan memberikan sanksi tegas serta penghargaan bagi mereka yang peduli ataupun melanggar.Penerapan KTR memerlukan dukungan berbagai pihak atau stakeholder dan dampak penerapan Perda KTR telah membawa banyak perubahan, seperti dalam rapat-rapat formal pemerintahan sudah bersih dari rokok, pada rapat-rapat formal DPRD (paripurna), di sekolah-sekolah sudah tidak ada guru yang mengajar sambil merokok, di beberapa Hotel, Restoran, pasar tradisional sudah menerapkan aturan tentang KTR. Pemerintah dan masyarakat Kota Bogor diharapkan agardapat memahami dan menerapkan Perda tersebut dengan baik sehingga perlu komitmen dan kesungguhan hati serta semangat yang sama mewujudkan terlaksananya KTR di Kota Bogor secara optimal khususnya di tempat kerja Pemerintah.

PENEGAKAN HUKUM ATAS KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DALAM (INSIDER TRADING) DI PASAR MODAL

Iskandar, Dadang

YUSTISI Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.081 KB)

Abstract

Kejahatan perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal di mana yang menjadi objeknya adalah informasi. Kejahatan perdagangan orang dalam dilakukan dengan modus menggunakan informasi orang dalam secara elektronis yang pembuktiannya cenderung sulit. Penegakan hukum terhadap kejahatan di pasar modal belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (das sollen). Kesulitan dalam melakukan pembuktian atas kejahatan perdagangan orang dalam yang terjadi di pasar modal merupakan salah satu alasan utama tidak dilakukannya pengusutan secara tuntas. Perdagangan di pasar modal umumnya dilakukan dengan sistem elektronis, di mana hukum positif belum secara penuh mengakomodir pembuktian secara elektronis. Otoritas pasar modal (Bapepam) menganggap penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan di pasar modal sulit dilakukan. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal Bab XV Ketentuan Pidana, mengatur jenis jenis kejahatan di Pasar modal berikut sanksi pidana, yaitu Pasal 103 ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107. Salah bentuk kejahatan di pasar modal adalah perdagangan orang dalam (insider trading). Proses penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : hukum, mentalitas penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

PROSES PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MINANGKABAU

Purwaningsih, Prihatini, Ratnawaty, Latifah, Hendri, Zulmi

YUSTISI Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (680.776 KB)

Abstract

Peraturan pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat perbedaan yang mendasar antara UUPA dengan hukum adat Minangkabau tentang tanah. Sesuai dengan ketentauan UUPA dan peraturan pelaksananya pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dan telah dikeluarkan sertipikatknya dengan sertipikat hak milik adalah menjadi milik nama yang tercantum dalam sertipikat tersebut dan merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya bahwa Proses Pelaksanaan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau diasumsikan terdapat perbedaan dengan UUPA. Pertanyaan penelitian diajukan sebagai berikut: (1) Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau? (2) Bagaimana Eksistensi Tanah Ulayat Kaum di Minangkabau setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah? Jenis penelitian Jenis penelitian ini menggunakan kajian hukum yuridis normatif Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama pada masyarakat Minangkabau secara khusus belum ada aturan yang mengaturnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kendala dan kontroversi pada pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau Sumatera Barat. (2) Eksistensi dan Pendaftaran Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau menjadi semakin berkurang. Ini disebabkan karena adanya perbedaan yang mendasar pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dengan pola pemilikan tanah yang ada dalam UUPA. Direkomendasikan kepada instansi dan lembaga yang berwenang, baik eksekutif maupun legislatif supaya segera melakukan perubahan terhadap Undang- undang Pokok Agraria nasional dan membuat aturan yang khusus dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adat/tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal/bersama khususnya pada masyarakat Minangkabau Sumatera Barat, baik dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah sehingga keberadaan tanah ulayat di Minangkabau tetap dapat dipertahankan.

PERLINDUNGAN TERHADAP BURUH ATAS PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) DI KOTA BOGOR

Hartini, Sri, Ratnawaty, Latifah

YUSTISI Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.224 KB)

Abstract

Manusia membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kehidupannya, dalam hubungannya antara buruh dengan Pengusaha terikat dengan perjanjian kerja, Pengusaha menyediakan pekerjaan dan buruh melaksanakan pekerjaan berupa menghasilkan produksi barang dan jasa. Setelah selesai buruh mendapatkan upah, untuk menentukan Upah Minimum Kota Bogor, ditetapkan terlebih dahulu Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam ketentuan hukum dimaksud untuk menentukan UMK harus dibentuk terlebih dahulu Dewan Pengupahan Kota Bogor (DEPEKO). Sehingga UMK di kota Boogor telah ditetapkan oleh DEPEKO unsurunsurnya terdiri dari Pemerintah, Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor dan Asosiasi Pengusaha (APINDO) Kota Bogor dan unsur dari Perguruan Tinggi (Fakultas Hukum UIKB dan STIE Kesatuan Bogor). Adapun dalam prosesnya telah melalui kegiatan-kegiatan : Survey ke pasar Bogor dan Pasar Anyar, adanya pembahasan dari hasil survey dimaksud, dan selalu ada kendala dikarenakan adanya kepentingan buruh dan pengusaha, akan tetapi dapat dilakukan penetapan UMK Kota Bogor dengan pertimbangan dari unsur perguruan tinggi, dasar hukum serta teori hukum dan ekonomi dan pertimbangan dari SPN dan Apindo dan dari Pemerintah, hal ini terjadi setiap tahun, maka dengan adanya keputusan UMK Kota Bogor telah memberikan perlindungan terhadap buruh lajang.

PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ratnawaty, Latifah

YUSTISI Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : YUSTISI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (682.223 KB)

Abstract

Menurut hukum Islam walaupun halal perceraian itu, namun sangat dibenci dan dimurkai Allah, Subhanahu wa Ta?ala sehingga diharapkan manusia tidak mudah untuk melakukan perceraian. Cerai atau talak adalah salah satu perbuatan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan dari pihak suami terhadap pihak istri. Hokum Perkawinan Indonesia memberikan sah-nya perceraian itu, jika perceraian dilakukan di depan pengadilan. Sementara dalam Hukum Islam, sah-nya perceraian itu ketika telah memenuhi syarat dan rukunnya. Kedudukan cerai atau talak di bawah tangan menurut Hukum Islam (fiqih Islam) adalah sudah sah dan diakui keberadaannya, sehingga telah mempunyai akibat-akibat hokum berupa putusnya hubungan perkawinan dan akibat-akibat hokum lainnya. Sedangkan menurut hokum positif di Indonesia, cerai atau talak di bawah tangan tidak dapat pengakuan dan perlindungan oleh hokum beserta akibat-akibatnya dan dianggap belum putus perkawinan tersebut sebab dilakukan tidak sesuai menurut aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat diberi pemahaman bahwa walaupun sudah sah cerai atau talaknya secara Hukum Islam dalam konteks fiqih, namun akan lebih baik lagi dan bisa menjamin adanya kepastian hukum, cerai atau talaknya yang telah dilakukan seharusnya didaftarkan di Pengadilan agar bisa dicatatkan oleh Negara sebagaiperistiwa perceraian sehingga mendapatkan bukti akta cerai.