cover
Contact Name
moneter
Contact Email
moneter@uika-bogor.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
moneter@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
MONETER
ISSN : 23022213     EISSN : 26155141     DOI : -
Core Subject : Economy,
Jurnal MONETER Jurnal ini merupakan Jurnal Ilmiah yang menitik beratkan pada pengembangan Ilmu Keuangan dan Perbankan pada umumnya. Sesuai dengan namanya, Jurnal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan inovasi pada perkembangan teknologi dan ilmu Keuangan dan Perbankan, dengan memberikan informasi –informasi praktis hasil pemikiran dan penelitian para pakar Keuangan dan Perbankan.
Arjuna Subject : -
Articles 67 Documents
PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL PADA BANK INDONESIA Herman, Ayu; Bimo, Widhi Ariyo
MONETER Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.6 KB)

Abstract

Keberadaan jasa perbankan dalam masyarakat memang lebih menguntungkan terutama pada sektor perekonomian, dimana para pelaku ekonomi lebih leluasa dalam menjalankan proses kegiatan ekonominya untuk menunjang kelangsungan hidup. Usaha jasa perbankan dalam masyarakat yang mengedepankan pelayanan yang baik demi memperoleh kepercayaan dari masyarakat sebagai nasabahnya akan menghadapi berbagai macam keadaan atau pandangan yang timbul dari masyarakat sebagai ungkapan kepuasan atau ketidakpuasannya akan pelayanan yang diterimanya dari pihak bank yang dipercayainya.Kesehatan suatu Bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik, pengelola Bank, masyarakat, pengguna jasa Bank dan Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan Bank.
PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT BRIGUNA PURNA (PENSIUN) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK (KANTOR CABANG DEWI SARTIKA BOGOR) Wulandari, Sri; Bimo, Widhi Ariyo
MONETER Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.206 KB)

Abstract

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badanusaha untuk meminjam uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan pemberian bunga. Hingga saat ini, kredit merupakan aktiva produktif yang memberikan pendapatan utama bank. Terdapat beberapa jenis kredit yang diberikan bank untuk calon debitur salah satunya yaitu, Kredit Konsumtif. Kredit BRIguna Purna (Pensiun) adalah kredit BRIguna yang bersifat konsumtif yaitukredit yang diberikan kepada para pensiunan atau jandanya baik sipil, militer, BUMN, yang menerima uang pensiunan secara tetap setiap bulannya yang ditawarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan merupakan salah satu solusi bagi debitur pensiunan untuk mendapatkan dana dalam memenuhi kebutuhan nya.
IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN USAHA MIKRO PADA PT. BANK X (PERSERO) TBK. CABANG BOGOR Sari, Ulfa Fathia; ., Rachmatullaily
MONETER Vol 5, No 1 (2017)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.423 KB)

Abstract

Sebagaimana kita ketahui usaha mikro adalah sebagai penunjang perekonomian suatu negara dan tentunya pemerintah akan berupaya bagaimana mengembangkan usaha mikro tersebut. Dan lembaga keuangan mengambil peran dalam upaya pengembangan usaha mikro tersebut.Salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam membantu pengembangan usaha mikro adalah Bank X, dimana peranan Bank X membantu dukungan berupa biaya yang nantinya biaya tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha nasabah mikro.
PENGARUH EKSISTENSI PERBANKAN SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA Fajri, Ibrahim
MONETER Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.671 KB)

Abstract

Berkembangnya perbankan Islam di Indonesia tidak terlepas dari penggunaan legislasi atau peundang-undangan sebagai instrumen kebijakan politik negara. Di Indonesia legislasi telah memberikan tempat bagi tumbuh berkembangnya perbankan Islam. Dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu conventional banking system dan Islamic banking system membuka kesempatan seluas-luasnya kepada proses pengembangan perbankan Islam di Indonesia. Untuk mengantisipasi dinamika perkembangannya yang semakin pesat, maka pada akhirnya tanggal 18 juni 2008 disyahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang telah menjadi payung hukum praktik perbankan syariah di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa dengan eksisnya bank syariah ternyata telah berkonstribusi terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia. Lawrence Friedman memaparkan konsep sistem hukum dalam arti luas meliputi pertama, Struktur Hukum (Legal Structure). Kedua, Substansi Hukum (Legal Subtance). Ketiga, Budaya Hukum (Legal Culture). Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Struktur Hukum di Indonesia adalah Diperluasnya Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah dan Lahirnya Badan Arbitrase Berbasis Syariah; Berdasarkan Pasal 49 huruf ( i ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syari’ah”; BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang khusus menangani masalah persengketaan dalam bisnis Islam, BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari’ah Nasional) yang menangani masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Bank Syari’ah; Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah dalam Substansi Hukum di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah serta Penyerapan Fatwa MUI menjadi Hukum Positif; Pengaruh Eksistensi Perbankan Syariah Pada Budaya Hukum di Indonesia adalah Bila dilihat dari realitas politik, sosial-budaya dan perundang-undangan di Indonesia nampaknya eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan seperti terlihat dalam beberapa peraturan perundangan yang kehadirannya semakin memperkokoh Hukum Islam. Hal ini disebabkan melekatnya Islam sebagai agama yang merupakan identitas mayoritas bangsa Indonesia sebagai jumlah umat Islam terbesar di dunia. Paling tidak Ajaran Islam boleh dikatakan mewakili sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat
PROSES PEMBERIAN KREDIT GRIYA MULTI DAN PENGELOLAANNYA PADA BANK BTN CABANG BOGOR (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Cabang Bogor) Amelia, Nursana Rizki; Maulana, Hendri
MONETER Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.995 KB)

Abstract

Kredit merupakan kebutuhan masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan akan tetapi ingin merenovasi rumahnya atau untuk keperluan lainnya seperti pendidikan anak, membeli rumah lagi dan masih banyak lagi keperluan yang bisa dipenuhi dengan kredit ini. Dalam ketentuan perjanjian kredit griya multi tersebut ditegaskan bahwa selama jangka waktu kredit pihak debitur atau nasabah dilarang menjual atau mengalihkan hak atas rumah dan tanah tersebut pada pihak lain tanpa ada persetujuan secara tertulis dari bank selama jangka waktu kredit griya multi dari bank belum berakhir atau dilunasi oleh nasabah.Kredit griya multi adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan syarat nasabah harus memberikan agunan atau jaminan berupa sertifikat rumah kepada bank.
SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PRODUK PENDANAAN MUDHARABAH DI BPRS AL SALAAM Nurkholifah, Ely; Prasetyowati, Riris Aishah
MONETER Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.649 KB)

Abstract

Perbankan Syariah memiliki salah satu cara yang dipakai untuk menghimpun dana berupa deposito yaitu dalam bentuk investasi mudharabah atau lebih dikenal dengan sebutan deposito mudharabah. Pelaksanaannya sebenarnya tidak berbeda dengan deposito di bank konvensional, akan tetapi dalm perbankan syariah memiliki sistem yang mendasar yaitu tidak memberikan imbalan bunga kepada nasbah, melainkan porsi bagi hasil yang telah disepakati antara pihak nasabah dan pihak bank.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam merupakan salah satu bank syariah di Bogor . Bank tersebut menawarkan produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah yang merupakan simpanan , deposito mudharabah dan tabungan mudharabah menggunkaan prinsip bagi hasil dihitung menggunakan equivalent rate sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad.
PENERAPAN ANALISA 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT BANK X (Persero) TBK Lindariah, Putri; ., Supramono
MONETER Vol 2, No 2 (2014)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.936 KB)

Abstract

Analisa kredit yang komprehensif sangat menentukan keberhasilan aktivitaspenyaluran kredit dan dapat menekan resiko kredit. Tujuan analisa kredit yang utamaadalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dankemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara tertib, baik pembayaranpokok pinjaman maupun bunganya. Analisa kredit juga bertujuan untuk menentukanbesarnya jumlah pinjaman yang akan diberikan oleh bank kepada calon debitur. Berdasarkan ketentuan BI kepada pihak perbankan, agar menerapkan prinsipkehati-hatiannya dalam penyaluran kredit. Bentuk penerapan prinsip kehati-hatiantersebut adalah penyaluran kredit yang didasarkan prinsip 5C yaitu character (watak),capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (jaminan), dan condition of economy(kondisi ekonomi). Bank X sebagai bank yang taat pada ketentuan BI, menerapkanprinsip 5C dalam pemberian kredit usaha mikronya
PERHITUNGAN BAGI HASIL DAN PENANGANAN PENCAIRAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BPR SYARIAH AMANAH UMMAH Kurniati, Heny; Maulana, Hendri
MONETER Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.605 KB)

Abstract

Industri perbankan syariah di Indonesia meningkat cukup pesat dan terus berkembang dan salah satunya BPR Syariah Amanah Ummah yang jugamerupakan Bank Syariah. Perbankan syariah memiliki salah satu cara yangdipakai untuk menghimpun dana berupa deposito yaitu dalam bentuk investasimudharabah atau lebih dikenal dengan sebutan deposito mudharabah.Pelaksanaannya sebenarnya tidak berbeda dengan deposito di bank konvensional,akan tetapi dalam perbankan syariah memiliki perbedaan sistem yang mendasaryaitu tidak memberikan imbalan bunga kepada nasabah, melainkan porsi bagihasil yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihak bank. BPR Syariah Amanah Ummah menggunakan perhitungan bagi hasildengan menggunakan equivalent rate yang dalam penentuannya terdapat nisbahsesuai jangka waktu yang telah disepakati antara pihak nasabah dengan pihakbank. Indikator dalam penentuan equivalent rate bagi hasil, yaitu total rata-rataDPK, nisbah, dan total bagi hasil yang dibagi (profit distribution).
MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DIREKTORAT PERENCANAAN KEUANGAN, OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA PUSAT Intaniasari, Annisa Dwi; Prasetyowati, Riris Aishah
MONETER Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.115 KB)

Abstract

Anggaran adalah suatu rencana yang telah disusun secara sistematis, dimana meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu, perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka periode tertentu yang akan datang. Anggaran merupakan salah satu hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan baik mulai dari perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, penggunaan anggaran hingga pada tahap pencairan anggaran, tidak terkecuali dengan salah satu lembaga yang ada di Indonesia saat ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan singkatan OJK. Untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran OJK, penggunaan dana OJK hanya untuk membiayai pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang telah ditetapkan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan).
PROSEDUR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN DAERAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR Kasmoni, Virna Dewi; ., Rachmatullaily
MONETER Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : MONETER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.908 KB)

Abstract

Piutang negara atau daerah merupakan besarnya hutang seseorang atau lembaga lainnya yang harus dibayarkan kepada negara ataupun kepada pemerintah daerah . Piutang negara atau daerah akan mempengaruhi neraca pemerintah pusat atau daerah. Piutang tersebut harus diselesaikan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) karena memiliki kewenangan yang lebih dalam menyelesaikan piutang , seperti menerbitkan surat paksa, penyitaan dan dapat melaksanakan lelang pada barang yang dijadikan jaminan maupun barang lain yang dalam penguasaan debitur jika tidak ada barang yang menjadi jaminan hutang tersebut.