cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26143216     EISSN : 26143569     DOI : -
Core Subject : Social,
SNH diterbitkan secara online dan cetak, menggunakan Bahasa Indonesia, memiliki fokus kajian, namun tidak terbatas pada bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Adat, Hukum Internasional, Hukum dan Masyarakat, dan Hukum Pertanahan.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 4 No 01 (2018): Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Ha" : 6 Documents clear
Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Prakoso, Abdul Rahman; Nurmalinda, Putri Ayu
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 01 (2018): Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Ha
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang yang saat ini masih menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Perdagangan orang yang dilakukan meliputi proses perekrutan hingga hingga tindakan jual beli orang. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai perlindungan atas tindakan perdagangan orang. Kebijakan hukum dalam ranah perdagangan orang tidak hanya menyangkut elemen pemerintah pusat namun juga terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Undang-undang sebagai instrumen peraturan yang ada di Indonesia dilandasi adanya kebijakan daerah untuk melindungi warganya. Perdagangan orang tidak lepas dari berbagai pihak. Hal ini menyangkut berbagai aspek elemen masyarkat yang terlibat di dalamnya. Diperlukan pencegahan yang menyeluruh agar tidak terjadi perdagangan orang. Dalam hal ini pemangku jabatan sekaligus penegak hukum harus berperan dalam penindakan dan perlindungan atas perdagangan orang.     The crime of trafficking in persons is still a problem in peoples lives. Trafficking of persons undertaken includes the process of hiring up to the act of buying and selling people. The existence of Law Number 21 Year 2007 concerning the Eradication of Crime of Trafficking in Persons as protection for trade acts.            The legal policy in the realm of human trafficking is not only about central government elements but also related to the policies issued by the local government. The law as an existing regulatory instrument in Indonesia is based on the existence of regional policy to protect its citizens. Trafficking can not be separated from various parties. This concerns various aspects of the community elements involved in it. There is a need for comprehensive prevention to avoid trafficking. In this case both the office and the law enforcers must play a role in the prosecution and protection of trafficking.
Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian Syahrin, Muhammad Alvi
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 01 (2018): Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Ha
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Hasil penelitian ini adalah (i) penegakan hukum keimigrasian dilakukan salah satunya dengan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Imigrasi. Proses penyidikan terhadap pelaku pelanggaran Undang-Undang Keimigrasian dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP sebagai lex generalis dan Undang-Undang Keimigrasian sebagai lex specialis. Dalam penelitian ini, telah dilakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana turut serta memperdagangkan blangko dokumen perjalanan keimigrasian/paspor palsu dengan cara memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar kepada petugas Imigrasi untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri. (ii) dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum keimigrasian masih ada kendala-kendala yang dihadapi PPNS Keimigrasian diantaranya masih rendahnya pengetahuan, minimnya dana operasional, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan orang asing di lingkungannya, lemahnya koordinasi dengan aparat hukum lainnya serta hambatan yang bersumber dari faktor hukum.
Hubungan Illegal Fishing dengan Masuknya Imigran Gelap Sebagai Bentuk Kejahatan Lintas Negara Lewerissa, Yanti Amelia
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 01 (2018): Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Ha
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) maupun kapal ikan Indonesia (KII) di wilayah perairan Indonesia juga menimbulkan kejahatan lain seperti masuknya imigran gelap ke Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk menilai hubungan antara illegal fishing dengan masuknya imigran gelap sebagai bentuk kejahatan lintas negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penulisan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 buah pulau besar dan kecil serta panjang garis pantai sepanjang 81.700 km 2 menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya laut yang melimpah. Karena itulah, banyak armada laut asing yang menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai tujuan utama perikanan tangkap mereka. Perusahaan perikanan tangkap yang lebih banyak milik asing ini, negeksploitasi sumber daya laut yang kita milik baik secara legal maupun illegal. Demikian juga yang terjadi di wilayah periaran Maluku. Sebagai propinsi Kepulauan dengan luas lautannya 658.295 km 2 dengan panjang garis pantai 11.000 km 2 menjadikan laut Maluku menyimpan potensi kekayaan laut yang melimpah. Laut Arafura adalah Salah satu wilayah pengelolaan perikanan yang sering menjadi tujuan utama armada perikanan tangkap milik asing. Ikan-ikan segar dari periaran Maluku ini dicuri dan dibawa lari dalam keadaan segar langsung ke daerah asal pelaku. Kegiatan illegal fishing tidak saja membuat Indonesia merugi secara ekonomi, namun ada persoalan lain yakni adanya kejahatan-kejahatan lain yang biasanya mengikuti kegiatan illegal fishing tersebut. Salah satunya adalah masuknya imigran gelap ke wilayah Indonesia. Disimpulkan bahwa ada keterkaitan atau hubungan antara kejahatan illegal fishing dengan masuknya imigran gelap ke Indonesia. Kegiatan illegal fishing oleh kapal-kapal ikan asing di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah Maluku, juga berdampak bagi masuknya imigran gelap. Para imigran gelap ini diangkut masuk ke wilayah Indonesia melalui kapal-kapal ikan yang mereka pakai untuk melakukan perikanan tangkap di wilayah Indonesia. Diharapkan adanya peran serta semua pihak dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan illegal fishing sebagai kejahatan lintas negara karena dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut, maka kejahatan-kejahatan lain yang biasanya mengikuti seperti masuknya imigran gelap pun akan dapat diminimalisir.
Hukuman Gogoli Sebagai Pembaharuan Sanksi Pidana Mati Nasional terhadap Imigran yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dalam Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia (Studi Masa Kekuasaan Kesultanan Buton) Ali, La Ode Bunga; Mansyah, Muh Syutri
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 01 (2018): Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Ha
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Saat ini, negara Indonesia sedang mengalami masalah narkotika yang belum terselesaikan. berbagai upaya untuk pemberantasan dan pencegahan narkotika telah dilakukan, tetapi belum menimbulkan efek jera dalam penegakan hukum. Terdapat kesulitan dalam memberantas sampai ke akarnya-akarnya, itu menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum kita, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis, pendekatan konseptual yang telah mengkaji sanksi pidana adat yang berlaku pada masa kekuasaan kesultanan buton dan hambatan-hambatan dalam pemberlakuan hukuman gogoli. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembaharuan hukum pidana nasional dalam kaitannya mengenai sanksi pidana dapat bersumber dari hukum adat yang berlaku di kesultanan buton sebagaimana yang dimaksud ialah hukuman gogoli, adapun konsep penjatuhan hukuman gogoli ialah tali dililiti pada tubuh orang yang dijatuhi hukuman dan ditarik dengan cara yang berlawanan arah sampai hilang daya tahan tubuhnya atau mati, hukuman tersebut termasuk dalam jenis hukuman mati , hal ini relevan dengan imigran yang melakukan tindak pidana narkotika di indonesia  yang telah beberapa kali divonis hukuman mati namun ternyata sampai saat ini masih belum menimbulkan efek, maka penulis memiliki harapan bahwa hukuman tersebut dapat diterapkan secara nasional mengingat tindak pidana narkotika yang terjadi hampir diseluruh daerah dan akan merusak moral anak bangsa pada dewasa ini.
Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana Krismiyarsi, Krismiyarsi
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 01 (2018): Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Ha
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, kekerasan seksual terhadap anak  semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengemukakan tahun 2015 terdapat 218 kasus,  tahun 2016 terdapat 120 kasus, dan tahun 2017 tercatat sebanyak 116 kasus. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, maka Presiden  Indonesia mengeluarkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.  Isinya pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia disertai rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dasar pertimbangan keluarnya Perppu ini meminimalisir tindak kejahatan seksual, Memberi efek jera bagi pelaku kejahatan seksual dan Mencegah niat bagi setiap orang untuk melakukan kejahatan seksual. Namun keluarnya Perppu ini mengundang pro dan kontra mengenai bagaimana penerapannya, mengingat sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut,  terlebih Ikatan Dokter Indonesia menolak untuk melakukan kebiri kimia. Tulisan ini ingin mengupas mengenai eksistensi Perppu tersebut dilihat dari kajian politik hukum pidana.
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa Ash-shidiqqi, Ellectrananda; Wibisono, Hindrawan
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 01 (2018): Penegakan Hukum terhadap Pengendalian Imigran Ilegal di Indonesia Perspektif Ha
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan Dana Desa belum digunakan secara optimal untuk pembangunan desa. Beberapa kasus penyelewengan dana desa terjadi karena kurangnya akuntablitas penggunaan dana desa serta minimnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Belum kompetennya penggunaan dana desa juga menjadi sebab terjaidnya kasus penyalahgunaan dan korupsi dana desa.mPenelitian ini berfokus mengenai aspek akuntablitas serta pengawasan dana desa dengan menggunakan studi pustaka. Hasil penelitian ini menghasilkan model ideal akuntabilitas penggunaan dana desa mulai dari pengawasan hingga penggunaan sehingga diharapkan desa agar lebih maksimal dalam menggunakan dana desa untuk pembangunan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6