Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26143216     EISSN : 26143569
SNH diterbitkan secara online dan cetak, menggunakan Bahasa Indonesia, memiliki fokus kajian, namun tidak terbatas pada bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Adat, Hukum Internasional, Hukum dan Masyarakat, dan Hukum Pertanahan.
Articles 119 Documents
Pemantapan Nilai-Nilai Ideologi Bangsa dalam Rangka Penguatan Ketahanan Nasional dalam Aras Global

Widjojo, Agus

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 2 No 01 (2016): Revitalisasi Ideologi Pancasila dalam Aras Global Perspektif Negara Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Proses reformasi yang sedang berlangsung saat ini, pada dasarnya merupakan suatu proses reinventing and rebuilding serta konsolidasi bangsa Indonesia menuju masyarakat demokratis yang modern dan sekaligus merupakan kesadaran korektif untuk menata kembali kehidupannya agar menjadi lebih baik demi pencapaian tujuan dan cita-cita nasionalnya. Namun, pada tataran empirik terindikasi bahwa reformasi ternyata belum berjalan seperti yang diharapkan semula, yaitu sebagai sebuah proses perubahan yang sistematis dan terukur. Hal ini terlihat pada penerapanhak kebebasan individu dan kelompok yang bahkan melahirkan konflik vertikal dan horisontal.Di sisi lain, tuntutan pemekaran wilayah yang dianggap sebagai wujud ekspresi kebebasan lokal, dalam praktiknya telah berkembang semakin luas dan semakin sulit dikendalikan. Munculah ego-sektoral, ego kedaerahan, ego kesukuan, ego kelompok agama, yang semuanya seringkali mengabaikan terhadap keharmonisan dan kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

REKONSTRUKSI CEGAH TANGKAL DALAM BINGKAI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Masyhar, Ali

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

DEWASA ini, pergerakan dan lalu lintas manusia tidak hanya terkungkung di seputar satu negaranya saja. Dalam tempo yang sangat singkat, seseorang bisa saja bergerak dari satu negara ke negara lain, bahkan berpindah ke beberapa negara. Kondisi demikian, tentu harus diikuti dengan pembaharuan konsep hukum, utamanya terkait hukum pidana. Tindak pidana pun bergerak tidak hanya berkutat dalam satu wilayah negara, tetapi sudah lintas batas negara. Salah satu tindak pidana yang melampaui batas wilayah negara adalah terorisme. Terorisme merupakan salah satu wujud tindak pidana yang berpotensi kuat lintas batas negara (transnational crime) bahkan terorganisasi (transnational organized crime), karena berjejaring dengan kelompok terorganisasi yang berdiam di negara lain. Oleh karena itu guna mengantisipasi terorisme yang berjejaring internasional, konsep Cekal (Cegah-Tangkal) menjadi instrumen yang sangat jitu. Pencegahan merupakan larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Sedang penangkalan merupakan larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian

KEBIJAKAN BEBAS VISA DAN FUNGSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGENDALIAN RADIKALISME DI INDONESIA

Dhesinta, Wafia Slivi

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kebijakan bebas visa yang ditetapkan  melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2016 guna meningkatkan devisa negara di bidang pariwisata, nyatanya tidak bebas dari sejumlah potensi permasalahan. Bebas visa yang diperuntukkan bagi 169 negara tersebut membuka peluang permasalahan tidak saja penyalahgunaan visa izin kunjung tetapi juga potensi penyebaran radikalisme dan terorisme. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia semakin potensial menjadi sasaran penyebaran paham radikalisme. Oleh karenanya peran keimigrasian sebagai penjaga pintu gerbang kedaulatan negara sangat diperlukan. Penulis dalam hal ini mengangkat permalahan mengenai bagaimana fungsi pengawasan keimigrasian dalam mengendalikan radikalisme di Indoesia setelah diterapkan kebijakan bebas visa. Kebijakan bebas visa membuka kemungkinan lemah dan rentannya pengawasan bagi imigran. Keimigrasian sebagai institusi yang pertama dan terakhir dalam menyeleksi kedatangan dan keberangkatan orang asing di wilayah Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat besar dalam melakukan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keimigrasian tidak akan berjalan tanpa peran serta dan dukungan secara integral dari aparatur daerah dan juga masyarakat. Pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) merupakan salah satu instrumen bagi Keimigrasian untuk melakukan pengawasan bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Dalam regulasinya, Timpora dibekali kewenangan untuk melakukan operasi gabungan dalam melakukan fungsi pengawasannya. Multitafsir mengenai ketentuan “radikalisme” di Indonesia berdampak pada lemahnya fungsi pengawasan yang dimiliki oleh keimigrasian dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

INTEGRASI CEKAL KEIMIGRASIAN DALAM PENCEGAHAN TERORISME

Abdullah, Reza Riansyah

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pengawasan keimigrasian melalui sistem cekal menjadi salah bagian dari pelaksanaan tupoksi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, belum diberdayakan secara maksimal untuk fungsi penegakan hukum di luar kepentingan keimigrasian. Secara formal sistem cekal keimigrasian memiliki keterbukaan terhadap kerjasama lintas sektor untuk pemanfaatannya. Dalam konteks pencegahan terorisme, pengawasan keimigrasian berbasis sistem cekal memiliki konsep dan fasilitas yang dapat menjadi sarana untuk memperkuat daya dukung terhadap pelaksanaan pencegahan terorisme di Indonesia dengan tetap memperhatikan sisi hak asasi manusia.

SEKURITISASI MIGRASI PAKSA PENGUNGSI LINTAS-BATAS DI INDONESIA

Zayzda, Nurul Azizah

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sekuritisasi migrasi merujuk kepada fenomena melekatkan isu migrasi pada isu keamanan nasional. Konsep ini berkembang semenjak negara-negara Barat seperti Eropa dan Amerika Serikat menerapkan batasan-batasan bagi mereka yang bermigrasi melalui kebijakan imigrasi yang selektif, pengamanan perbatasan yang ketat. Disamping itu, disini berkembang pandangan bahwa imigran adalah ancaman, baik itu bagi keamanan nasional maupun keamanan manusia (Ibrahim, 2005). Pada dasarnya sekuritisasi migrasi bukan hanya mengenai membuat migrasi menjadi teratur; di dalamnya juga terdapat proses simbolik yang menciptakan atau menegaskan retorika mengenai eksklusivitas komunitas politik. Di Indonesia, sekuritisasi migrasi terletak pada kebijakan-kebijakan dan retorika yang disebarkan ke ranah publik mengenai migrasi warga negara asing ke dalam wilayah Indonesia. Ini ditunjukkan oleh penggunaan rumah detensi imigrasi untuk menahan imigran pencari suaka, penyelenggaraan Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime dan Lombok Treaty bersama Australia, serta kerjasama pengamanan perbatasan dengan Australia. Kesemuanya adalah bentuk kebijakan atau kerjasama untuk menangani masuknya imigran secara tidak teratur serta mencegah bahaya keamanan nasional termasuk terorisme. Yang menjadi dilema adalah, Indonesia adalah salah satu negara transit yang dilewati para asylum seekers atau pencari suaka dari berbagai wilayah di dunia yang mencari perlindungan ke Australia. Kelompok masyarakat internasional ini, kendati seringkali menggunakan cara ilegal, merupakan pengungsi lintas batas, yakni imigran paksa yang terpaksa bermigrasi karena masalah perang atau kemiskinan. Artinya, mereka tidak sepenuhnya berada dalam situasi dapat memilih. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sekuritisasi migrasi memiliki pengaruh kepada jalannya kebijakan mengenai perlindungan pengungsi internasional. Pertama, akan dideskripsikan mengenai kebijakan-kebijakan migrasi terkait dengan kebijakan counter-terrorism di Indonesia. Kedua, akan dibahas bagaimana kebijakan Indonesia mengenai pengungsi dan pencari suaka pada periode yang sama. Terakhir, tulisan ini akan menganalisis retorika dibalik dijalankannya kebijakan ini, khususnya mengenai pencari suaka dan pengungsi lintas batas.

DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA NON PENAL DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA

Maskur, Muhammad Azil

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang berbeda dengan kejahatan biasa. Pelaku kejahatan biasa seperti pembunuhan dan pencurian sadar bahwa yang dilakukannya merupakan perbuatan jahat dan salah, sedangkan pelaku terorisme sebagian besar merasa bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perintah agama dan akan mendapatkan balasan berupa surga dari Tuhan Yang Maha Esa. Persoalan sikap batin pelaku teror tersebut menjadikan sampai sekarang tindak pidana terorisme terus tumbuh dan berkembang bahkan mulai merambah ke pelaku perempuan. Teroris terus membangun jejaring dan merekrut anggota baru untuk melancarkan aksinya.  Melihat fenomena tersebut, maka metode pemberantasan terorisme tidak cukup hanya dilakukan melalui jalur penal akan tetapi juga jalur non penal. Bahkan jalur non penal ini harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memotong mata rantai pemahaman yang salah terhadap ajaran agama melalui upaya deradikalisasi. Deradikalisasi dilakukan dengan melibatkan semua elemen bangsa, baik aparatur penegak hukum, pelaku dan masyarakat. Pelaku dalam hal ini harus melibatkan keluarga pelaku, sedangkan elemen masyarakat melibatkan tokoh agama yang mumpuni dan memahami persoalan agama dan negara. Proses deradikalisasi tersebut akan memberikan kesadaran pelaku teror bahwa kejahatan yang dilakukan selama ini adalah salah dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Kesadaran tersebut juga akan membawa masyarakat luas tidak mudah terbawa pemahaman agama yang sempit dan radikal. Sehingga akhirnya akan memutus mata rantai faham radikal atas nama agama, dan mempersempit gerakan teroris dalam merekrut anggota. Hasil akhir dari deradikalisasi adalah menurunnya angka kejahatan terorisme di masyarakat.

SINERGI TERHADAP PENCEGAHAN TERORISME DAN PAHAM RADIKALISME

Muin, Fatkhul, Aspihanto, Aan

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kajian ini menganalisis sudut pandang yang bersifat komperhensif terhadap upaya pencegahan terorisme dan penyebaran paham radikalisme di Indonesia. Gerakan-gerakan terorisme merupakan isu yang menjadi perhatian utama bagai seluruh elemen/steakholder yang ada di Indonesia. Penanganan terhadap kejahatan tersebut sering menimbulkan problematika di masyarakat, dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan upaya preventif terhadap pencegahan terorisme dan paham radikalisme yang sering menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat akibat tindakan teororisme dan penyebaran paham radikalisme terutama kepada generasi muda. Dalam upaya pencegahan terhadap terorisme dan paham radikalisme, keterlibatan seluruh elemen diperlukan. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9  Tahun  2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, secara kelembagaan maka pencegahan dan penindakan tidak pidana terorisme dapat dilakukan oleh alat Negara, tetapi pada aspek lain keterlibatan masyarakat secara aktif terhadap pencegahan terorisme dan paham radikal dalam masyarakat diperluakan, karena dengan pelibatan aktif masyarakat, tingkat penyebaran pahan radikal dan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme bagi keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk mengekslorasi perlunya sinergi seluruh stakeholder dalam pencegahan terorisme dan penyebaran paham radikalisme. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif.

UPAYA DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KEDUNG PANE SEMARANG

Febriyansah, Mochamad Nurhuda, Khodriah, Lailatuh, Wardana, Raka Kusuma

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sepanjang tahun 2016, masyarakat Indonesia kembali dikejutkan oleh serangkaian aksi terorisme. Berbagai macam modus yang dilakukan oleh teroris ini dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bahkan dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan Negara. Para pelaku peristiwa-peristiwa tersebut selain dilakukan oleh wajah-wajah baru juga dilakukan oleh mantan narapidana atas kasus yang sama, yakni terorisme. Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Salah satunya dengan upaya deradikalisasi sebagai upaya menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan. Upaya deradikalisasi perlu dilakukan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) agar pada saat napi kembali ke masyarakat, kondisi-kondisi lingkungannya telah mendukung bagi perubahan yang terjadi dalam dirinya.

EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN ANCAMAN PENYEBARAN PAHAM EKSTRIM KANAN YANG MEMICU TERORISME OLEH POLRI DAN BNPT RI

Sumardiana, Benny

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Masyarakat Indonesia saat ini sedang menghadapi kondisi darurat adanya penyebaran paham ekstrim. Paham ekstrim yang dimaksud disini adalah pemikiran yang berlebihan atas suatu aliran sehingga menyebabkan loyalis atau penganutnya dapat bersikap berbeda dengan masyarakat umum yang hanya menganut nilai Pancasila. Hal tersebut diperparah dengan pemaksaan terhadap anggota masyarakat lainnya untuk sama-sama menganut aliran atau paham yang dianut. Paham tersebut bila dibiarkan dipahami oleh masyarakat yang secara pengetahuan dan kedewasaan yang belum siap akan mengakibatkan pada lahirnya penganut-penganut paham ekstrim yang mau berbuat apapun untuk mempertahankan atau menyebarkan aliran pemikiran yang dianutnya. Konsep pemikiran ‘ekstrim kanan’ sendiri merupakan satu kelanjutan dari rasa semangat beragama yang sangat kuat, yang ditindaklanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik. Penganut aliran pemikiran ini memandang agama menjadi sumber motivasi pribadi, kelompok, bangsa dan negara. Kelompok yang hendak menerapkan ajaran agama secara paripurna sebagaimana diperintahkan oleh agama dipandang sebagai suatu nilai positif. Penulis menilai maraknya tindak terorisme dikarenakan masifnya penyebaran paham ekstrim yang dapat mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat. Masifnya penyebaran paham ekstrim ini salah satunya adalah disebabkan lemahnya pengawasan serta pencegahan oleh penegak hukum yang dalam hal ini perhatian khusus penulis tujukan pada institusi POLRI dan BNPT yang memiliki kewenangan secara langsung menangani terorisme dari segi dampak dan juga pencegahannya. Penulisan ini menggunakan Metode Yuridis Normatif dalam menganalisis permasalahan, mengkaji penyebaran paham ekstrim dan kaitannya dengan perbuatan pidana terorisme yang dilakukan oleh masyarakat dengan peraturan-peraturan yang ada dan teori-teori pakar hukum terkait diharapkan nantinya akan dapat memberikan masukan secara keilmuan atau pertimbangan pada pemerintah maupun pemangku kebijakan agar dapat mengambil keputusan yang tegas dan tepat. Ketegasan pemerintah dalam menangani kejahatan terorisme yang dilakukan oleh pelaku teroris sangat dibutuhkan. Perlu ada formulasi khusus kebijakan hukum pidana dalam menangani penyebaran paham ekstrim ini karena tindak pidana terorisme ini juga disebabkan oleh adanya penyebaran paham ekstrim yang tidak terbendung dalam masyarakat utamanya pemikiran paham ekstrim kanan, tentunya bila formulasi yang diambil tidak tepat justru akan menyebabkan semangat penanggulangan tindak pidana terorisme saat ini hanya akan menjadi usaha yang sia-sia.

MENGUATKAN NASIONALISME BARU GENERASI MUDA YANG BERKARAKTER (UPAYA MENGEMBANGKAN MODEL PENCEGAHAN RADIKALISME DAN TERORISME DI KAMPUS

Saliman, Abdul Rasyid, Agustian, Rio Armanda

Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 3 No 1 (2017): Pengawasan Keimigrasian dalam Pengendalian Radikalisme dan Terorisme di Indonesi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Patriotisme bagi generasi muda harus terus ditingkatkan, yaitu adanya suatu generasi yang berpikir integralistik dalam hubungan kesatuan dan keutuhan wilayah NKRI dengan semangat otonomi daerah, berkarakter unggul dengan pendekatan kearifan lokal, berpikir rasional, kritis, inovatif, terbuka dan dinamis yang didasari semangat merdeka dalam berkarya. Sebetulnya generasi muda telah memiliki kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil.  Faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan terhadap nasionalisme bagi generasi muda saat ini  adalah adanya keinginan mendirikan negara agama, seperti fenomena radikalisme yang masuk ke kampus-kampus, tokoh-tokoh radikal yang dijadikan idola baru generasi muda, fenomena ISIS dengan model rekrutmen yang menggunakan media sosial yang dapat memikat generasi muda, adanya pemimpin daerah yang tidak cakap memimpin, isu-isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, liberalisme dan universalisme yang telah menembus dan merasuki cara pandang dan cara berpikir pragmatis generasi muda. Dengan demikian, solidaritas agama dapat menggeser kesetiaan nasional, universalisme ideologi agama menggeser nasionalisme dan pada akhirnya menghilangkan identitas nasional. Tidak melawan perang pemikiran (perang ideologi) dengan kekuatan senjata, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Disinilah pentingnya kita mempertahankan kesatuan ideologi Pancasila dalam berperilaku, dan bertindak dalam perang melawan radikalisme yang tumbuh di masyarakat. Membangun semangat cinta tanah air dengan tujuan membangun generasi yang berbudaya unggul, bangga berbangsa dan berbahasa Indonesia pada saat ini menjadi masalah pokok dan penting dalam membentuk karakter bagi generasi muda agar memiliki daya tahan dalam menghadapi dinamika perubahan dan dalam upaya pencegahan radikalisme yang gencar berkembang di kampus-kampus tersebut. Tulisan ini menguraikan bagaimana membangun nasionalisme baru generasi muda yang berkarakter unggul dalam upaya mengembangkan model pencegahan radikalisme dan terorisme yang berkembang marak akhir-akhir ini di kampus.  

Page 1 of 12 | Total Record : 119