cover
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 23 Documents
Verlijden Pada Jabatan Notaris Di Indonesia (Bukti Di Sidoarjo) Multazam, Mochammad Tanzil; Purwaningsih, Sri Budi
Res Judicata Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Nomor 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.098 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1036

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pelaksanaan tahapan verlijden pada Jabatan Notaris di Indonesia setelah adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Metode yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (socio legal research) ditunjang data primer berupa dokumen dan wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Sidoarjo dan pejabat notaris di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini di temukan bahwa terdapat Notaris yang mlewatkan tahap-tahap verlijden, dan tidak memahami proses pembuatan aktanotaris secara lengkap dan komprehensif. 
Analisis Yuridis Putusan Hakim No. 3346/Pdt.G/2016/Pa.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak Mediawati, Noor Fatimah; Rosnawati, Emy
Res Judicata Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Nomor 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.779 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1037

Abstract

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan Putusan Hakim Nomor 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby Tentang Ayah Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak. Untuk menyelesaikan tulisan ini penulis memilih obyek penelitian di Pengadilan Agama Surabaya. Penulis ingin mengetahui hal-hal yang menyebabkan Ayah sebagai pemegang hak asuh anak akibat terjadinya perceraiannya. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hak asuh anak kepada Ayah, yang mana seharusnya hak asuhnya jatuh kepada Ibunya. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini tentang analisis terhadap putusan hakim yang memenangkan ayah sebagai pemegang hak asuh anak. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenangan Ayah sebagai pemegang hak asuh anak, karena Ibu dari anak tersebut tidak pernah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Ibu an lebih memilih bersenang-senang dinging teman-temannya.
Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859k/Pdt/2011) Walidani, Lutfi; Adjie, Habib
Res Judicata Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Nomor 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.038 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1038

Abstract

Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit mempunyai fungsi untuk memberikan rasa aman bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur melalui eksekusi Hak Tanggungan. Namun upaya hukum dari debitur berupa gugatan agar pelaksanaan lelang eksekusi ditangguhkan dan permohonan restrukturisasi kredit menimbulkan permasalahan baru.Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang upaya hukum debitur untuk menangguhkan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2859K/PDT/2011.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur hanya dapat mengajukan gugatan penangguhan lelang eksekusi hak tanggungan apabila didasarkan pada adanya cacat hukum pada perjanjian kredit atau hutang piutang atau perjanjian pengikatan hak tanggungan. Tidak adanya restrukturisasi pinjaman tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda eksekusi hak tanggugan.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perjanjian Pendahuluan Dalam Jual Beli Atas Satuan Rumah Susun Yang Dipasarkan Dengan Cara Pre Project Selling Triyanto, Triyanto; Adjie, Habib
Res Judicata Vol 1, No 1 (2018): Volume 1 Nomor 1 Juni 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.759 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i1.1039

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pemasaran rumah susun sudah dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Pelaksanaan jual beli satuan unit rumah susun yang seperti itu dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu atas unit yang akan dibeli, kemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan dalam bentuk bukti konfirmasi pemesanan. Penulis dalam tesis ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut Apakah Surat Konfirmasi Pemesanan Pembelian Rumah Susun dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan dalam mencari dan mengumpulkan data dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam jual beli rumah susun antara pengembang dengan konsumen, tanggung jawab pengembang dapat dilihat sejak dikeluarkannya brosur penawaran rumah susun oleh pengembang. Brosur yang dikeluarkan oleh pengembang bisa juga dijadikan dasar gugatan bagi konsumen yang merasa dirugikan karena tidak adanya fasilitas seperti yang dijanjikan dalam brosur tersebut. Perlindungan hukum bagi konsumen apabila pengembang wanprestasi sebelum dilakukan Perjanjian Perikatan Jual Beli dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila kata mufakat tidak dapat tercapai, maka konsumen dapat menggugat melalui pengadilan umum atau bila menempuh jalur diluar pengadilan, pada umumnya jalur yang ditempuh adalah melalui arbitrase. 
Pewarisan Saham Perseroan Terbatas Kepada Warga Negara Asing Melalui Surat Wasiat Zaharani, Fagustien
Res Judicata Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.846 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i2.1232

Abstract

The implementation of a will for the object of inheritance in the form of shares in a limited company of domestic investment aimed at foreign nationals as recipients of a will until now has not been regulated in the Laws and Regulations in force in Indonesia. The author in this study wants to examine and analyze further about the validity of a will addressed to foreign nationals and legal protection for foreign nationals who obtain an inheritance in the form of shares from a will. The research method used is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a law approach and conceptual approach. The results of the study indicate that making a will is not limited to the citizenship of a person, either an Indonesian citizen or a foreign national. A will addressed to a foreign national must be made in the form of an open will (open bar testament) made before a Notary who is domiciled in the country where the object of inheritance is located. Legal protection for the transfer of shares due to inheritance to foreign citizens is to change the status of the company into a foreign investment limited liability company in accordance with the provisions in Indonesia.
Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat) Anshari, Anshari; Fajrin, M.
Res Judicata Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.255 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i2.1237

Abstract

Di tengah lajunya jaringan komunikasi di dunia, segala macam bentuk informasi demikian cepat, mudah, atau gambang didapatkan. Kurangnya filter terhadap informasi yang berkembang mengakibatkan kecemasan masal akan dampak dari benturan-benturan kepentingan (conflict of interest) pada masyarakat dunia (international community). Dampak konkrit dari benturan tersebut adalah stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di suatu Negara, yang mana salah satu penyebabnya adalah Ujaran Kebencian (Hate Speech). Hal ini patut menjadi perhatian serius oleh Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) sebagai penjaga pilar demokrasi dalam kehidupan berbangsa. Diskursus soal ujaran kebencian yang menjadi perhatian di Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin krusial, seiring berjalannya penegakan hukum dan perlindungan atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan komitmen bersama rakyat Indonesia kepada dunia. Semua pihak sepakat bahwa ujaran kebencian memiliki dampak terhadap harkat dan martabat manusia serta dalam aspek kemanusiaan. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan adalah pemusnahan atau pembantaian terhadap suatu kelompok baik itu dalam aspek budaya, etnis, ras, dan agama yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Dalam beberapa tahun terakhir (2015-2017) telah terjadi banyak pelaporan terhadap kasus ujaran kebencian, baik di Indonesia secara umum, maupun di Kalimantan Barat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang berkomitmen untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap aspek ujaran kebencian ini. Komitmen tersebut diejawantahkan melalui Surat Edaran Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Namun, dalam penegakan hukum seringkali ditemukan ketidakseimbangan dalam penanganan sebuah perkara oleh Penyidik/Penyelidik di Institusi Kepolisian. Beberapa kasus yang menjadi konsumsi publik, seringkali ditemukan berhenti di tengah jalan terhadap kasus-kasus tersebut. Tidak lagi terdengar tindak lanjut sampai dengan tahap ajudikasi. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian terhadap bagaimana proses penetapan tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia, khususnya d Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan adanya tindak pidana ujaran kebencian di Polda Kalimantan Barat, dengan terpublikasinya beberapa kasus pelaporan terhadap dugaan tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat socio-legal research, dengan menggunakan dan mengkaji norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Taggungan Widiasari, Hayuning
Res Judicata Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.338 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i2.1233

Abstract

First, Execution security rights as a consequence of credit guarantees for legal protection for the benefit of creditors. This thesis raised about how the principles of justice that exist in the security rights can provide equal justice between the parties that the creditor and the debtor.As part of the creditors get credit guarantee from the debtor, the debtor has an attachment relationship with the lender if a default then the lender can do to guarantee the execution of the credit. The debtor in accordance with tracts of credit that has been approved by both parties in this case is the creditor and the debtor could not resist the execution unless resolve all obligations that have been agreed by both parties.Execution of dependents sometimes be biased in its implementation because the debtor not be included in the determination of the auction price execution. Prices are sometimes determined not correspond to the actual sale price, but only in accordance with debt that is owned. It needs legal protection fairest to protect the debtor in order to apply the principles of justice can be essential
Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar) Hamzah, Ivan Virgiawan Pratama
Res Judicata Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.857 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i2.1234

Abstract

Judul tesis ini "Pembinaan Anak Pelaku Pencabulan Yang Korbannya Anak" (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Di Blitar) yang difokuskan pada pembahasan rumusan masalah 1). Apa Karakteristik Anak Pelaku Pencabulan Terhadap "Anak"? 2). Apakah Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) di Blitar Sudah Memperhatikan Aspek Perlindungan Anak? Tipe Penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Statute Approach, Conseptual Approach, dan Case Approach. Pencabulan merupakan suatu kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Tidak jarang juga pelaku dari pencabulan tersebut juga merupakan anak. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini, anak pelaku pencabulan terhadap anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Tesis ini dibahas Putusan Pengadilan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pbl tanggal 28 Januari 2016. Dari Pertimbangan Hakim dalam Putusan tersebut tampak bahwa Hakim tidak mempertimbangkan pentingnya pemberian pembinaan khusus pada anak pelaku dan korban tindak pidana pencabulan. Dalam kesehariannya anak pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar mendapatkan pembinaan yang sama seperti anak yang berkonflik hukum yang melakukan tindak pidana yang berbeda-beda.
Hak Waris Anak Adopsi Dari Orang Tua Yang Telah Bercerai Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Megawati, Karina; Anand, Ghansham
Res Judicata Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.408 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i2.1235

Abstract

Pluralism concerning stipulation of regulation regarding inheritance in Indonesia commonly stimulates numerous problems. This situation is getting complicated when it deals with regulation about adoption. Complex issue that commonly occurs within this regulation is concerning the status of adopted children when their foster parents are getting divorce. The present study aims to examine and elaborate further about civil connection between adopted children and their foster parents coupled with their inheritance rights when their parents are divorced based on western civil law point of view. The method uses in the present study is normative legal research, in which conducted it is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches. The present study shows that based on Staastlaad 129:1917 it is stated that adopted children possess civil relation with their foster parents  in which the relationship is same as with their biological parents. Therefore, although their foster parents are divorced, they still hold inheritance rights from their foster father and mother. Moreover, inheritance rights that holds by adopted children is equal with the inheritance rights that is possessed by biological children.
Pengelolaan Risiko Kredit Atas Objek Jaminan Fidusia Berupa Hewan Ternak Arto, Ugi Sugih
Res Judicata Vol 1, No 2 (2018): Volume 1 Nomor 2 Oktober 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.634 KB) | DOI: 10.29406/rj.v1i2.1236

Abstract

This thesis, entitled “Credit Risk Management for Fiduciary Collateral Objects in the Form of Livestock” by using juridical normative type of research, which focused on the application of the rules and/or norms in positive laws that applies. With Bank’s effort on how to minimized the credit risk of the collateral objects in the form of livestock and bank’s effort if the collateral objects in the form of livestock are gone as the formulation of the problem which produced in this research. On practice, this type of credit is given to various type of businesses including livestock business. One of them is the type of business engaged on cattle breeding through cattle breeding credit scheme with subsidized interest. By its character, livestock can be classified as a fiduciary collateral in inventory. In general, the credit given by bank should be based on faith of debitor’s ability to repay their debts, and must be done by the principle that doesn’t harm the bank’s prominence, client as the debitor, and the depositors. This must be done, considering the credit given by the bank contain risks. 

Page 1 of 3 | Total Record : 23