cover
Filter by Year
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Articles
116
Articles
STATUS STOK SUMBER DAYA IKAN TAHUN 2016 DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (WPP NRI) DAN ALTERNATIF PENGELOLAANNYA

Suman, Ali, Satria, Fayakun, Nugraha, Budi, Priatna, Asep, Amri, Khairul, Mahiswara, Mahiswara

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (Nopember) 2018
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Status stok merupakan salah satu dasar utama dalam merumuskan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan di WPP NRI. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi status stok sumber daya ikan di WPP NRI dan alternatf pengelolaannya. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2015-2016 dengan menggunakan metode holistik dan analitik. Hasil analisis menunjukkan potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia (WPP NRI) adalah sebesar 12,54 juta ton per tahun dengan potensi tertinggi sebagai ikan pelagis kecil sebesar 4,88 juta ton/tahun (39 %) dan yang terendah adalah lobster sebesar 11.159 ton (1 %). Berdasarkan WPP NRI, potensi sumber daya ikan tertinggi sebesar 2,64 juta ton (21 %) terdapat di WPP NRI 718 (Laut Aru dan Laut Arafura) dan yang terendah sebesar 425.444 ton di perairan WPP NRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman). Tingkat pemanfaatan ikan di WPP NRI secara keseluruhan didominasi status fully-exploited (indikator warna kuning) sekitar 44 %, diikuti status overfishing (indikator warna merah) sekitar 38% serta status moderat sekitar 18 %. Agar sumber daya ikan di perairan WPP NRI berada dalam tahapan yang berkelanjutan, maka harus dilakukan penataan upaya penangkapan dengan mengurangi jumlah upaya penangkapan sesuai acuan upaya optimal (f.opt) pada WPP yang mengalami kondisi overfishing dan meningkatkan upaya di WPP yang tingkat pemanfaatannya masih moderat dan fully-exploited. Stock status of fish resources were a basis advices to define an apropriate fisheries management towards sustainable fish resource. The purpose of this study was to evaluate the stock status of fish resources and its management alternative in FMAs. The study was conducted from 2015 to 2016 using a holistic and analytic method. Estimation of all fish potency in Indonesia marine waters was 12.54 million tons/year which the highest potency was small pelagic fish group about 4.88 million tons/year (39 %) and the lowest potency was spiny lobster group about 11,159 tons/year (1 %). Based on the FMAs, the highest potency was about 2.64 million tons/year (21 %) in FMA 718 (Aru sea and Arafura sea) and the lowest potency was about 425,444 tons/year (3 %) found in FMA 571 (Malacca strait and Andaman sea). Most of fish resources was in the condition of fully-exploited (44 % yellow color) followed by overfishing (34 % red color) and moderate (21 % green color). Fish groups which included in the highest overfishing by FMAs were squid group. Management alternatives in those prespective are suggested to decrease the fishing effort at the level of f.opt (fishing optimum) by fish groups on the FMAs experiencing overfishing accordingly and to increase an effort at the level of f opt for fish groups on the FMAs in the fully exploited and moderate condition 

PENGELOLAAN PERIKANAN DI DANAU LIMBOTO PASCA PENGERUKAN

Krismono, Krismono, Nurfiarini, Amula, Sugianti, Yayuk, Setiyo Hendrawan, Andika Luky

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (Nopember) 2018
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Danau Limboto di Propinsi Gorontalo termasuk danau kritis yang disebabkan karena sedimentasi/pendangkalan, eutrofikasi dan gulma air eceng gondok. Pada 2013 di Danau Limboto telah dilakukan program pengerukan dan tanah hasil pengerukan dijadikan tanggul penahan air mengelilingi danau. Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan pola pengelolaan perairan Danau Limboto pasca pengerukan. Penelitian perikanan di Danau Limboto telah dilakukan sebelum pengerukan sejak tahun 2006 ?? 2010 dan sesudah pengerukan pada periode 2014 ?? 2016. Pelaksanan pengerukan dan pembuatan tanggul di Danau Limboto menyebabkan terjadi perubahan ekologis yang penting yaitu; pendalaman air, tanggul penahan air, habitat lumpur yang terangkat ke atas dan tertutupnya wilayah ruaya ikan yang bermigrasi.Limboto Lake in Gorontalo Province belongs a critical lake caused by sedimentation, eutrophication and water hyacinth ). The dredging program had been initiated at Limboto lake since 2013 and dredged soil has been used as water-retaining embankments around the lake. This paper aim was to derive the management pattern of Limboto lake waters after dredging. Fisheries research was conducted at Limboto lake during before dredging during 2006 - 2010 and after dredging program. During 2014 ?? 2016. Implementation of dredging and embankment construction in Limboto Lake , hence has caused an important ecological changes that is; Water depths, water retention embankment, uplifted mud habitat and the closure of migratory fish beeding areas. 

PENGELOLAAN KUALITAS PERAIRAN MELALUI PENERAPAN BUDIDAYA IKAN DALAM KERAMBA JARING APUNG ??SMART?

Astuti, Lismining Pujiyani, Hendrawan, Andika luky Setiyo, Krismono, Krismono

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (Nopember) 2018
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sistem budidaya ikan dalam karamba jaring apung (KJA) yang berkembang pesat saat ini disinyalir menjadi salah satu sumber pencemaran perairan waduk/danau. Sumber pencemar berasal dari sisa pakan yang terbuang, tak tercerna dan sisa metabolisme ikan. Pakan ikan mengandung fosfor, apabila terbuang dan terdekomposisi di perairan dapat menyebabkan eutrofikasi. Perlu menciptakansuatu teknologi budidaya ikan di perairan terbuka yang mampu menekan terbuangnya sisa pakan langsung ke perairan umum. Salah satu sistem budidaya yang dapat dikembangkan adalah dengan budidaya ikan dalam karamba jaring apung ??Smart? yaitu KJA Sistem Manajemen Air dengan Resirkulasi dan Tanaman yang merupakan sistem akuaponik yang dimodifikasi dan diterapkan di perairan terbuka. Tujuan penulisan ini adalah untuk  memberikan informasi terkait dengan pengelolaan kualitas air melalui penerapan budidaya ikan dalam karamba jaring apung Smart. Data dan informasi diperoleh melalui kegiatan eksperimental maupun hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh,sistem KJA Smart mempunyai konstruksi semi tertutup sehingga sisa pakan dan eksresi ikan akan tertampung dan terendapkan di dasar kolam. Terdapat proses penyedotan sisa pakan kemudian pengaliran ke tanaman akuaponik dan pengembalian air ke kolam. Keunggulan KJA smart adalah: (i) seluruh proses dekomposisi terjadi di dalam kolam sehingga tidak mempengaruhi perairan terbuka; (ii) tanaman akuaponik berfungsi sebagai biofilter yang akan memanfaatkan hasil dekomposisi sisa pakan sebagai sumber nutrisinya yaitu nitrogen dan fosfor sebagai contoh efektivitas penurunan fosfat oleh  kangkung mencapai 84% dan juga sebagai perangkap sedimen; dan(iii) menghasilkan tanaman akuaponik sebagai produk pangan organik. Kata kunci: sisa pakan, akuaponik, biofilter, KJA Smart

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PRODUKSI PADA BUDIDAYA IKAN NILA BERDAYA SAING

Hadie, Lies Emmawati, Kusnendar, Endhay, Priono, Bambang, Sinarni Dewi, Raden Roro Sri Pudji, Hadie, Wartono

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (Nopember) 2018
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kontribusi perikanan budidaya termasuk ikan nila terhadap ekonomi perikanan dan ekonomi nasional, menunjukkan nilai strategis dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan mencapai 99,72. Khususnya kontribusi komoditas nila mencapai 30,72 % dari total produksi ikan bersirip nasional tahun 2015. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi jangka pendek yang diperlukan adalah penerapan tehnik budidaya yang efisien pada komoditas nila unggul merupakan kebutuhan mendesak untuk mencapai produktivitas yang kompetitif. Strategi jangka menengah yang perlu dipertimbangkan adalah pemanfaatan tambak darat untuk budidaya nila sebagai upaya perluasan lahan budidaya selain kolam dan karamba jaring apung yang telah eksis. Kebutuhan induk unggul nila dapat di produksi secara massal melalui beberapa brodstock center milik pemerintah maupun perusahaan swasta yang telah beroperasi. Antisipasi kebijakan dalam merespon Inpres No.7 Tahun 2016 adalah pengembangan industri pakan ikan skala kecil dan pemanfaatan induk unggul dalam perspektif pertumbuhan dan perluasan yang mencakup dua aspek kebijakan sebagai berikut : (a) Pengembangan produksi berbasis potensi pasar yang dikomplemen dengan perbaikan sistem budidaya ikan, dan (b) Pengembangan inovasi kelembagaan dan sistem insentif dalam mendukung ketersediaan dan akses sarana produksi utama pada usaha budidaya nila skala kecil. The contribution of aquaculture including tilapia to fishery economy and national economy shows strategic value with Fisheries Term of Trade reaching 99.72. Especially the contribution of tilapia commodities reaches 30.72% of the total national finned fish production in 2015.Result of the analysis showed that application of efficient cultivation techniques to superior tilapia commodities is a short-term strategy to achieve competitive productivity. The medium-term strategy is the use of terrestrial ponds for tilapia cultivation as an effort to expand cultivation land in addition to ponds and floating net cages that already exist. The needs of superior tilapia parents can be mass produced through several government broodstock centers and private companies that have been operating. Anticipation of policies in responding to Presidential Decree No.7 of 2016 is the development of small-scale fish feed industry and utilization of superior broodstock in the perspective of growth and expansion which includes two aspects of policy as follows : (a) Development of market-based potential production that is complemented by improved fish farming systems; and (b) Development of institutional innovations and incentive systems in support of availability and access to key production facilities on small-scale tilapia aquaculture.

KELAYAKAN UMUM DAN TEKNIS PENGEMBANGAN KAWASAN SENTRA INDUSTRI BUDIDAYA IKAN NILA DI KABUPATEN MUSI RAWAS

Dewi, Raden Roro Sri Pudji Sinarni, Nugroho, Estu, Priyatna, Fatriyandi Nur, Sugiyono, Sugiyono

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 2 (2018): (Nopember) 2018
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penetapan kawasan industri budidaya ikan nila merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik untuk berinvestasi. Kabupaten Musi Rawas sebagai produsen ikan nila terbesar di Indonesia berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan sentra industri budidaya ikan nila. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kesenjangan kondisi eksisting dan kondisi ideal pada aspek kelayakan umum dan teknis Kabupaten Musi Rawas yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan sentra industri budidaya ikan nila. Diharapkan agar kawasan industri yang dikembangkan sesuai dengan tata ruang, meminimalisasi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif terhadap lingkungan hidup, berdaya guna dan berhasil guna, sehingga pada gilirannya mampu menarik peluang investasi bagi pengembangan industri di daerah. Aspek yang dianalisis meliputi aspek kelayakan umum dan kelayakan teknis. Aspek kelayakan umum meliputi: dimensi infrastruktur, masyarakat dan bisnis, sumberdaya, kelembagaan, teknologi, kebijakan, dan pemasaran. Aspek kelayakan teknis meliputi pembenihan, pembesaran di kolam air deras, pembesaran di kolam air tenang, dan pengolahan produk perikanan. Berdasarkan analisis kesenjangan, Kabupaten Musi Rawas termasuk dalam kategori SEDANG, yaitu secara umum dan teknis Kabupaten Musi Rawas memiliki beberapa kriteria sebagai sebuah kawasan sentra industri budidaya ikan nila namun masih diperlukan adanya pengembangan pada beberapa hal seperti: optimalisasi balai benih ikan, penerapan teknologi tepat guna dan peningkatan pemasaran produk hasil perikanan didukung kebijakan yang menfasilitasi kebutuhan akan meningkatkan kelayakan sebagai lokasi sentra industri budidaya ikan nila. Rekomendasi kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan kawasan sentra industri di Kabupaten Musi Rawas diantaranya melalui optimalisasi peranan balai benih ikan, transfer teknologi tepat guna, diversifikasi produk olahan, penguatan potensi pasar melalui promosi, penguatan kelembagaan produksi, pengolah dan pemasaran hasil perikanan, dan resolusi konflik pemanfaatan dan pengelolaan air irigasi untuk kebutuhan pertanian dan perikanan.Determination of area for Tilapia culture will be meaningful for business development, eco-friendly, sustainability, and attractiveness by the investor. Musi Rawas Regency as the largest tilapia producer in Indonesia is highly potential areas to be developed as a center of tilapia farming industry. The purpose of this study is to determine the general and technical feasibility condition of Musi Rawas Regency which will be developed as a center of tilapia farming industry. It is expected that industrial zones developed in accordance with the spatial plan, will minimize the negative impact to the environment, efficient and effective so that the ability to attract opportunities for industrial development in the region. Aspects analyzed for general eligibility were infrastructure, society and business, resources, institutions, technologies, policies, and market. The aspect of the techniques is the feasibility of hatchery, farmings in flowing water pond, stagnant water ponds, and fish product processing. Based on the gap analysis, Musi Rawas Regency is belonged to the moderate category, in which generally and technically Musi Rawas Regency already has several criteria as a center of tilapia industry but still a need for development on several items such as optimization of the hatchery, application of appropriate technology and enhancement of marketing for fishery products supported by the facilitating policy. Required policy recommendations to be implemented by the central and regional governments for the development of industrial centers in Musi Rawas Regency are optimization of fish seed center, transfer of appropriate technology, diversification of fish products, strengthening of the market potential through promotion, strengthening of production institutions, fish product processing and marketing, and resolution of utilization and management of irrigation water for agricultural and fishery needs.

KONTRUKSI SOSIAL DALAM MEMBANGUAN BISNIS LOBSTER DI INDONESIA

Zulham, Armen

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kontruksi sosial bisnis lobster merupakan fenomena sosial yang berperan menjaga keberlanjutan bisnis lobster. Peran itu telah ditunjukkan melalui berbagai regulasi dan kelembagaan (asosiasi lobster) di Amerika Utara, Australia dan Uni Eropa. Di Indonesia asosiasi atau organisasi yang demikian belum ada. Keberadaan Permen KP No. 56/ 2016, merupakan kontruksi sosial yang penting untuk merintis pengembangan bisnis lobster Indonesia yang berkelanjutan. Tulisan ini mempelajari fenomena kontruksi sosial dari jaringan sosial bisnis lobster pada berbagai kawasan di Indonesia. Bahan tulisan ini, diperoleh dari studi pustaka, hasil survey di Simeulue tahun 2015 ?? 2016 dan wawancara narasumber yang terkait langsung dengan bisnis lobster pada bulan Juli 2017. Hasil analisis menunjukkan kebijakan terobosan harus dilakukan dalam mengembangkan bisnis lobster di Indonesia dengan membentuk kelembagaan Asosiasi Lobster Indonesia (ALI) atau Konsorsium Lobster Indonesia (KLI). ALI atau KLI berperan tidak hanya untuk berdagang, tetapi membantu pemerintah menjaga stok lobster dan mempromosikan teknik penangkapan/budidaya lobster, serta merancang kebijakan untuk mempengaruhi pasar global.Social construction of lobster business is a social phenomenon to maintain the sustainability of lobster business. The role has been showed by many regulation and institution (lobster associations) in North America, Australia and European Union. Such associations have not been established in Indonesia. The Ministerial Decree of Fisheries & Marine Affair No. 56/2016 is an important social construction as a pioneer to develop sustainable lobster business only in Indonesia. This paper studied the phenomenon of social construction from lobster business network in many areas in Indonesia. The source of data and information were obtained from literature study, survey in Simeulue from 2015-2016, and interview with sources directly related with lobster business in July 2017. Result analysis showed that an innovation in Indonesian lobster business policy should be made by creating Indonesian Lobster Association (ILA) or Indonesian Lobster Consotium (KLI). The role of ILA or KLI are not only related to lobster trading, but also to assist the government in maintaining lobster stock, promoting techniques of lobster cultivation, and designing policy to affect global market.

PENGENDALIAN PENYAKIT ICE-ICE BUDIDAYA RUMPUT LAUT, Kappaphycus alvarezii: KORELASI MUSIM DAN MANIPULASI TERBATAS LINGKUNGAN

Maryunus, Robert Pensa

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Serangan penyakit ice-ice di periode musim tertentu pada budidaya rumput laut Kappaphycus alvarezii menjadi masalah serius, yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Salah satu faktor pemicu awal (primary impact) adalah terjadinya kekurangan nutrien (nutrients shortage) pada perairan laut. Pada pihak lain, ketersediaan nutrien di perairan laut pada wilayah-wilayah tertentu sangat dipengaruhi oleh fenomena upwelling. Fenomena upwelling terjadi karena adanya arus lintas Indonesia yang juga turut berpengaruh terhadap musim. Makalah ini membahas keterkaitan antara serangan penyakit ice-ice, arus lintas Indonesia, fenomena upwelling, downwelling dan musim dalam kaitannya dengan upaya untuk mencegah potensi dan mengelola serangan ice-ice melalui perendaman pupuk yang mengandung sumber unsur N (nitrogen), P (fosfor) dan K (kalium) dikombinasikan dengan pembersihan rutin dan pengaturan posisi tanam terhadap permukaan air. Tindakan manipulasi terbatas lingkungan budidaya rumput laut pada periode musim ekstrim terbukti efektif mengendalikan penyakit ice-ice sekaligus diyakini mampu mempertahankan kontinuitas produksi.Ice-ice disease attacks in certain season on seaweed cultivation Kappaphycus alvarezii are a serious problem, which are caused by interaction of various factors. One of the primary impact is the occurrence of nutrients shortage in marine waters. Meanwhile, availability of nutrients in marine waters in certain areas is strongly influenced by upwelling phenomenon. Upwelling phenomenon occurs due to the Indonesian throughflow which also affect the season. This paper discusses the correlation between ice-ice disease attacks, Indonesian throughflow, phenomenon of upwelling, downwelling and season in connection with efforts to prevent potential and manage ice-ice attacks through immersion of fertilizer which containing source of N (nitrogen), P (phosporus) and K (potassium) elements in combination with regular weeding and setting position of planting towards  water surface. The limited environmental manipulation of seaweed cultivation on the extreme season period proved to be effective in controlling ice-ice disease at a time believed to be afford of sustaining production continuity.

DINAMIKA KELEMBAGAAN DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN KEPITING BAKAU DI OHOI EVU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Abrahamsz, James, Makailipessy, Marvin M, Thenu, Imanuel M

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pengelolaan perikanan kepiting pada Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pulau Kei Kecil dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku telah dilakukan. Salah satunya melalui pengembangan kelembagaan pengelola di Ohoi Evu, Kecamatan Hoat Sorbay. Inisiatif pengembangan model pengelolaan perikanan kepiting berbasis masyarakat dimulai dengan pembentukan kelompok nelayan Sinar Abadi. Kajian bertujuan menilai dinamika, status dan perkembangan kelembagaan di masyarakat dalam mendukung pengelolaan perikanan kepiting secara berkelanjutan. Dinamika kelembagaan dianalisis melalui penilaian domain kelembagaan dalam Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) dan pendekatan flag model. Status dan perkembangan kelembagaan dianalisis dengan pendekatan Institutional Development Framework (IDF). Penelitian ini menemukan dinamika kelembagaan pengelola perikanan kepiting bakau di Ohoi Evu tergolong dalam kategori sedang. Status kelembagaan cukup baik, berada pada tahap pemantapan dan kebutuhan pengembangan kelembagaan mendesak. Implikasi pengembangannya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan perikanan kepiting bertanggungjawab, penetapan dan implementasi Rencana Pengelolaan Perikanan Kepiting, serta penguatan sumberdaya manajemen kelompok dan kemitraan.The management of crab fishery in the Coastal and Small Islands Conservation Area of Kei Kecil Island and the surrounding Waters of Southeast Maluku Regency of Maluku Province has been conducted. One of them is through the development of management institution in Ohoi Evu, Hoat Sorbay Sub-district. The initiative of developing a community-based crab fisheries management model begins with the formation of the Sinar Abadi fishing group. The study aims to assess the dynamics, status and institutional development in the community to supporting the sustainable management of crab fisheries. The institutional dynamics are analyzed through the assessment of institutional domains in the Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) and the flag model approach. Institutional status and development are analyzed by Institutional Development Framework (IDF) approach. This research found that the institutional dynamics of crab fishery management in Ohoi Evu belong to medium category. The institutional status is quite good, at the consolidation stage and the urgent institutional development needs. The implications are enhancement of institutional capacity in responsible fishery management of crabs, establishment and implementation of the Crab Fisheries Management Plan, and strengthening of institutional management resources and partnership.

KONTRIBUSI RANTAI NILAI TERHADAP PENINGKATAN DAYA SAING PERIKANAN TUNA DI KABUPATEN CILACAP DAN SEKITARNYA

Nariyono, Bambang, Daryanto, Arief, Firdaus, M, Johar, Setijadi

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Indonesia dalam industri tuna sangat diperhitungkan karena posisinya sebagai pemasok lebih dari 15 % produksi tuna dunia, tetapi di sisi lain daya saing perikanan tuna masih rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kontribusi rantai nilai perikanan tuna terhadap daya saing industri perikanan tuna di Kabupaten Cilacap. Penelitian dilaksanakan pasa bulan April sampai dengan September 2017. Hasil analisis Second Order Structural Equation Modeling didapatkan bahwa rantai nilai berpengaruh terhadap daya saing industri tuna dengan loading factor 0.540 dan nilai p yang signifikan. Pengujian terhadap model secara simultan terbukti bahwa model telah fit dengan telah dipenuhinya semua ukuran fitting model yang diindikasikan dengan nilai Chi-Square kecil yaitu 301.252, RMSEA = 0.072, GFI = 0.907, CFI= 0.923, dan CMIN/DF = 1.814. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa rantai nilai mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap daya saing industri tuna. Dengan demikian strategi yang tepat untuk memperkuat daya saing industri tuna dapat dilakukan dengan cara meningkatkan rantai nilai perikanan tuna terutama dari aspek operasional, outbond logistic, dan services.Indonesia is the world??s larget tuna produser with contributing 15 percent to the world tuna market. However, the competitiveness of tuna fishery is still low. The aim of this research is to analyze the contribution of value chain of tuna fishery toward competitiveness of tuna industry in Cilacap. The study was conducted from April to September 2017. The results of analysis using using second order Structural Equation Modeling method (SEM) found that the value chain influenced the competitiveness of tuna industry with loading factor of 0.540 and significant p value. Tests on the model simultaneously proved that the model has been fit with the fulfillment of all fittings of the model. It gives indication with variables value, such as : Value of Chi-square is low with value 301.252; 0.072 for Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA); 0.907 for Goodness Fit Index (GFI); 0.907 for (CFI); and 1.814 for minimum discrepancy (CMIN/DF). This research gives evidence that value chain has a significant impact toward competitiveness of tuna fishery industries.The best strategies to increase competitiveness of tuna fishery industries is increasing a value chain of of tuna fishery industries, Mainly from operational aspect, outbond logistic and services to raise tuna commodity productvity in global market.

URGENSI PEMIDANAAN KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN MENGGUNAKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 13 TAHUN 2016

Suhariyanto, Budi

Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Undang-undang Perikanan Indonesia memiliki kelemahan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menimbulkan multitafsir dan menyulitkan penegak hukum dalam memidana korporasi pelaku tindak pidana perikanan. Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Kajian dilakukan untuk mendalami urgensi pemidanaan korporasi pelaku tindak pidana perikanan menggunakan PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk keperluan tersebut, dengan menggunakan analsis yuridis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 13 Tahun 2016 dapat diberlakukan dalam rangka mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi dalam UU Perikanan.Indonesian Fisheries Laws are not explicitly mention about the corporation responsibilities so that it is difficult for the Court to convict the related and responsible corporations. The Supreme Court has already launched the Supreme Court Regulation No. 13/2016 that systematically legalize the way to deal with any felonies and crimes conducted by corporation. This study was then directed toward identifying to what extend this Supreme Court Regulation could appropriately be applied in dealing with crimes by fisheries corporations. Normative Law research method was applied for this purposes. By implementing Qualitative judicial analysis. The analysis showed that Supreme Court Regulation No. 13/2016 could be implemented accordingly to fill the gap found in Indonesian Fisheries Law.