cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota pekalongan,
Jawa tengah
INDONESIA
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Published by Universitas Pekalongan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum" : 7 Documents clear
PELAKSANAAN GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PEMERINTAH DALAM KASUS KERUSAKAN JALAN DI JALUR PANTURA Wibowo, Dwi Edi; Yuniarti, Yuniarti; Loso, Loso
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan penegakan hukum akan berkaitan dan tidak hanya bertumpu padaproduk undang-undangnya tapi juga terletak pada kemampuan agar aparatpenegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat pada undang-undang yangada. Penegakan hukum dalam hal ini dapat dilakukan melalui instrumen HukumAdministrasi Negara ( HAN ), Hukum Perdata , dan Hukum Pidana . Class Actionsebagai salah satu penegakan hukum Perdata. Class Action atau gugatanperwakilan kelompok merupakan prosedur beracara dalam perkara perdata yangmemberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang untuk bertindaksebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat sendiri,dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan orang lainnya yangmengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui efektifitas gugatan class action untuk mempercepat perbaikan jalandi jalur pantura, disamping itu juga untuk mengetahui dampak ekonomisterhadap masyarakat di jalur pantura akibat kerusakan jalan sehingga terjadigugatan class action . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifatyuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitian sekunder dan di dukungoleh pendekatan empiris. Sampel ditentukan secara purposive sampling danpengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Padapelaksanaannya keberadaan dan keberanian para pihak yang terlibat padaproses perwakilan sejak tahun 1997 sampai dengan 2002 memberikan kontribusiyang berarti bagi kehadiran dan penyempurnaan PERMA NO.1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Hasil penelitian menunjukkanbahwa sebagian besar responden belum tahu tentang class antion baik manfaatmaupun akses dan prosedur pengajuan class action . Secara umum kerusakanjalan di jalur pantura ini mengganggu perekonomian masyarakat baikmasyarakat umum, pengusaha angkutan umum maupun para pengusaha batik diPekalongan . Gugatan class action tidak akan efektif karena masyarakat belumtahu tentang class action meskipun secara ekonomis mendorong masyarakat inginmengajukan giugatan class actionKata Kunci : Class Action, Kasus Kerusakan Jalan , Jalur Pantura
PERANG, HUKUM HUMANITER, DAN PERKEMBANGAN INTERNASIONAL Santoso, Listyo Budi
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini perkembangan teknologi dan peradaban manusia semakin maju padasetiap tahunnya. Hal tersebut memicu berkembangnya peralatan dan teknik-teknikberperang yang baru. Sejalan dengan hal tersebut, norma-norma yang akanmelandasi hukum perang atau lebih sering dikenal sebagai InternationalHumanitarian Law (Hukum Humaniter Internasional) dituntut untuk berkembangpula. Tujuan utama hukum hunaniter adalah memberikan perlindungan danpertolongan kepada yang menderita/ menjadi korban perang, baik mereka secaranyata/ aktif turut serta dalam permusuhan (koombat), maupun mereka yang tidakturut serta dalam permusuhan. Yang perlu lebih ditekankan adalah perlindunganterhadap penduduk sipil saat berlangsungnya konflik bersenjata. Penekananpada masalah tersebut timbul atas banyaknya pelangaran hak-hak sipil dalamkonflik bersenjata Sipil digunakan sebagai tameng dalam banyak hal, sepertipenempatan sipil dalam military object maupun sebagai alat untuk mencapaikepentingan militer dari masing-masing pihak.Kata Kunci : Perang, Masyarakat Sipil, Hukum Humaniter
ADOPSI MENURUT STAATSBLAD 1917 NO. 129 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT Sulistyorini, Isti
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bagaimana pengaturan hukum mengenai pengangkatan anak menurut hukumadat kaitannya dengan adanya aturan hukum dalam Staatsblad 1917 No.129 ?Bagaimanapun aturan hukum pada zaman kolonial belanda sudah dianggapketinggalan zaman khususnya dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di dalammasyarakat adat.
PERJANJIAN JUAL BELI FIKTIF SEBAGAI TRIK PENCAIRAN KREDIT DENGAN SISTEM JAMINAN FIDUSIA Zulaekhah, Siti
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum positif kita berlaku azaz Fictie Hukum yang menegaskan bahwaseseorang dianggap tahu tentang hukum. Disamping itu, juga berlaku azas LexPosteriori Derogat Lex Priori bahwa hukum yang terbaru mengsampingkanhukum yang terdahulu (lebih lama). Dalam sistem jaminan fidusia, pokokterpenting adalah perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan bahwa bendaobjek jamian benar-benar berada ditangan pemohon kredit (nasabah).Perlindungan dan jaminan hukum ini adalah untuk menyeimbangkan kepentinganleasing (yang telah berprestasi terlebih dahulu dengan mengucurkan kreditnya)dengan nasabah yang harus membayar kewajibannya sampai lunas.Kata Kunci : Jual beli, Jaminan fiducia dan leasing
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Studi Komparasi antara Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Ketentuan dalam Fikih Islam) Yarianto, Yarianto; Mustofa, Imam
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu jenis kekerasan yangberbasis gender dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini pertama dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yangbelum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonissehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan. Bentuk KDRT yangdilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : 1) Kekerasanfisik ; 2) Kekerasan psikis, 3).Kekerasan seksual, 4). Penelantaran rumahtangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, Fikih Islam melarangsegala bentuk kekerasan tersebut. Hanya saja, Ada perbedaan antaraUU No. 23 Tahun 2004, dengan hukum Islam yang mana dalam fikihIslam dibolehkan memukul istri yang nusyuz dengan syarat-syarattertentu. Pembolehan memukul ini harus memenuhi syarat dan kaidahyang ditentukan oleh ulama fikih. Dari sisi yuridis alternatif pemecahanmasalah KDRT ditempuh melalui hukum privat, publik maupun administratif.Kata Kunci : KDRT, Hukum Positif dan hukum Islam
Kekerasan Terhadap Anak dan Masalah Sosial Yang Kronis Huda, Nurul
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kekerasan terhadap pria, wanita bahkan anakpun sering menjadiheadline di berbagai media. Namun, banyak kasus yang belum terungkap,karena kasus kekerasan ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting,terutama masalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Begitu banyakkasus kekerasan yang terjadi pada anak tetapi hanya sedikit kasus yangditindaklanjuti. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsakehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental danmoral anak ketika dewasa nanti. Kenyataannya, masih banyak anak Indonesiayang belum memperoleh jaminan terpenuhi hak-haknya, antara lain banyakyang menjadi korban kekerasan, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah,diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Semua tindakan kekerasankepada anak-anak direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa sampaikepada masa dewasa, dan terus sepanjang hidupnya.Kata Kunci : Kekerasan, perlindungan anak, Sikap moral dan etika anak
PROFESIONALISME DOKTER DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN Hijriwati, Siti As’adah; Wibowo, Dwi Edi
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 14 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesionalisme Dokter Dalam Rangka Perlindungan Hukum BagiPasien; dilatarbelakangi oleh kondisi dunia kesehatan sekarang ini, meskipundunia kedokteran telah mengalami kemajuan yang amat pesat, namun kasusmalpraktik juga meningkat tajam. Di samping itu, biaya untuk mendapatkan jasalayanan kesehatan juga meningkat, tetapi pelayanan tidak seperti yangdiharapkan. Ironisnya dalam kasus-kasus malpraktik yang terjadi, perlindunganhukum untuk pasien sangat lemah. Dari kondisi ini timbul pertanyaanbagaimanakah dokter dalam menjalankan profesinya, apakah pasienmendapatkan perlindungan hukum dan apakah terjadi perubahan paradigma dikalangan dokter terhadap profesi yang diembannya?Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan metode penelitiannaturalistic kualitatif, menggali data dengan cara wawancara mendalam,pengamatan partisipatif dan menelaah berbagai peraturan seputar profesidokter. Data yang diperoleh adalah bahwa dalam menjalankan profesinya,dokter diatur oleh berbagai peraturan, kode etik dan dilakukan sumpah dokterdiawal karirnya.Perlindungan hukum bagi pasien juga telah tercantum secarategas dalam ketentuan-ketentuan tersebut, tetapi tidak semua doktermelaksanakan 100% ketentuan-ketentuan dimaksud. Berbagai alasan baik yangtersurat maupun yang dapat diamati dari perilaku dalam berprofesimenunjukkan ada perubahan paradigma dikalangan dokter dalam menjalankanprofesinya. Profesi agung yang melekat padanya beralik menjadi sarana bisniskesehatan, meski tidak semua dokter melakukan demikian.Kata kunci: profesi dokter, pasien, perlindungan hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 7