Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Published by Universitas Pekalongan
ISSN : -     EISSN : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum" : 6 Documents clear
KECENDERUNGAN SARJANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERDAMPAK RENDAHNYA MINAT BERWIRAUSAHA DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN Loso, Loso
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Faktor kesejahteraan yang meliputi, gaji PNS yang tetap tiap bulan; kemudianprospek kehidupan PNS dibanding profesi yang lain terutama dari segi keamanandari segala resiko; adanya uang pensiun yang dapat digunakan sebagai jaminankehidupan di hari tua. selain itu adanya Faktor status sosial yang menempatkanPNS dalam status sosial yang di hormati dan disegani dalam masyarakatmerupakan alasan sarjana menjadi PNS serta adanya anggapan bahwapekerjaan PNS yang terkesan santai sehingga dapat digunakan untuk usahasampingan merupakan sebagai pemicu sarjana berminat menjadi Pegawai NegeriSipil disisi lain adanya faktor tidak adanya pilihan kerjaan lain dan serta belumadanya lingkungan yang mendukung sarjana untuk berwiraswasta menjadipemicu sarjana menjadi Pegawai Negeri SipilKata Kunci : PNS, Sarjana, Wirausaha..
PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Wibowo, Dwi Edi
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seluruh lapisan masyarakat mempergunakan alat transportasi terutama angkutankota, dengan adanya angkutan kota dapat memperlancar kegiatan di dalammasyarakat baik dalam mencari nafkah maupun kegiatan lainnya yang sangatmembutuhkan sarana angkutan . Di dalam perkembangannya kegiatan usaha dibidang angkutan kota mempunyai dampak yang sangat kompleks , dampaktersebut adalah mengenai pelayanan angkutan kota terhadap konsumen ataupenumpang dalam ini bisa perorangan atau kelompok . Pelayanan terhadapkonsumen menyangkut tentang hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan,keamanan, keselamatan dalam memakai jasa angkutan kota melibatkan berbagaipihak yang terkait dalam penggunaan jasa angkutan kota yaitu pengguna jasaatau konsumen dan perusahaan angkutan .Buruknya sistem angkutan kota yangdikeluhkan oleh konsumen itu menyangkut beberapa hal diantaranya sepertitempat duduk sesak, penumpang yang bergelantungan di pintu, ketidakpedulianawak angkutan kota terhadap nasib penumpang bila ada musibah termasuktindakan kriminal angkutan kota.Kata Kunci : Angkutan Kota, Tanggungjaawab, Pelayanan.
PILIHAN HUKUM MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI PEKALONGAN Sulistyorini, Isti
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses pewarisan sewaktu pewaris masih hidup bagi masyarakat Tionghoaadalah termasuk pemberian orang tuanya berupa sejumlah uang, emas murni,rumah atau tempat usaha sebagai modal usaha putranya dan bagi anakperempuan yaitu waktu ia menikah orang tua kandungnya memberikan sejumlahhadiah yang iasanya berupa emas sebagai bekal hidup atau cidera mata sehinggaketika ia masuk kekerabatan suaminya diharapkan tidak diremehkan. Prosespewarisan setelah pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalandilimpahkan kepada anak tertua yang biasanya adalah anak laki-laki sulung.Sebenarnya pewarisan setelah pewaris meninggal dunia merupakankesinambungan dari proses pewarisan ketika orang tuanya masih hidup. Dimanaseluruh harta peninggalan dilimpahkan kepada anak tertua atau yang dituakandan dianggap paling mampu untuk mengendalikan kekayaan serta mengurus danmembesarkan adik-adiknya hingga dewasa.Kata Kunci : Pewaris, Warisan, Pembagian Waris
AMBIVALENSI SISTEM PEMBUKTIAN-DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGANUKLIRAN Sugeng, Esmara
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang kehidupan manusia, dewasa ini sudahsemakin berkembang dan maju pesat, dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyatselain manfaatnya yang begitu besar tenaga nuklir juga mempunyai potensibahaya radiasi apabila dalam pemanfaatan tenaga nuklir, ketentuan-ketentuantentang keselamatan nuklir tidak diperhatikan dan tidak diawasi dengan sebaikbaiknya,oleh karenja itu perlu pengaturan yang jelas dan tegas disamping itrupenegakan hukum apabila terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan Nuklir jugaharus tegas. Oleh karena itu perlu adanya kejelasan mengenai kecelakaan(accident) yang mungkin timbul siapa yang harus bertanggungjawab dan sejauhmana pertanggungjawaban yang harus dipikulnya.Kata Kunci : Nuklir, Pemanfaatan, pertanggungjawaban
PERANAN NEGARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA Zulaekhah, Siti
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang berlangsungmelalui serangkaian proses dan tidak terjadi secara otomatis. Salah satu carapengalihan tekonologi tersebut adalah dengan cara perjanjian tertulis. masingmasingnegara diberikan hak untuk sampai pada derajad tertentu mengambillangkah-langkah yang diperlukan untuk menunjang pengalihan teknologi yangsesuai denga kebutuhan, keadaan, dan kondisi masing-masing negara pesertaTRIPs. permasalahan alih teknologi sudah menjadi perhatian serius negaranegaradi dunia, karena Indonesia telah mratifikasi WTO yang menjadi landasandari TRIPs pada tahun 1994, maka demi hukum harus melaksanakan ketentuanyang ada dalam TRIPs dan wajib untuk melaksanakan pengawasannya.Kata Kunci : Alhi Teknologi, Penanaman Modal, Pengawasan
LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 42 TAHUN 1999 Hijriwati, Siti Asadah
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suatu sistem hukum jaminan yang baik adalah hukum jaminan yang mengaturasas-asas dan norma-norma hukum yang tidak tumpang tindih (overlapping) satusama lain. Asas hukum dalam jaminan fidusia harus berjalan secara harmonisdengan asas hukum di bidang hukum jaminan kebendaan lainnya. Ketaksinkronanpengaturan asas hukum dalam jaminan fidusia dengan jamianan kebendaanlainnya akan menyulitkan penegakan hukum jaminan fiduasi tersebut. Jaminanfiduasi tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminankebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan popularkarena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai hak kebendaan, jaminanfidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain (droit de preference)untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Haktersebut tidak hapus walaupun terjadi kepailitan pada debitur.Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Kredit, Eksekusi Jaminan

Page 1 of 1 | Total Record : 6