Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Published by Universitas Pekalongan
ISSN : -     EISSN : -
Articles 1 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 4 (2003): Pena Justisia" : 1 Documents clear
Membangun Pemerintahan Yang Berdasarkan Pada Prinsip-Prinsip Good Governance Syuhudi, Ichsan
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 2, No 4 (2003): Pena Justisia
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Krisis Nasional yang dihadapi bangsa Indonesia di penghujung abad 20 tidak lepas dari kegagalan dalam pemerintahan Negara dan pembangunan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip good govermennce. Saat sekarang  ini, issu tentang perlunnya akuntabilitas semakin mencuat dengan tingginya tuntutan public untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (good governance). Secara umum governance dikatakan baik atau tidak baik, diakatakan baik manakala tujuan-tujuan bersama dapat terlaksana dengan baik, proses pengabilan keputusan dapat teramati, penampilan pemerintah dalam menjalankan fungsi dan kekuasaan dapat terukur secara layak dan organisasi dapat berlanjut. Dikatakan tidak baik manakala hanya sedikit yang dicapai, terutama pemerintah yang dilayani, proses-proses penentuan yang tidak diindahkan (dilanggar) penyalahgunaan wewenang dan jabatan, dan manakala kelangsungan organisasi terancam atau organisasi terpecah-pecah atau berakhir good Governance sebagai suatu konsep mengandung arti yang mencakup banyak aspek kehisdupan secara luas, baik aspek hokum, politik, ekonomi dan social budaya. Demikian pula terkait erat dengan tugas fungsi eksekutif, legislative dan yudikatif serta peran dunia usaha/pasar (swasta) maupun masyarakat sebagai domain-domain dari good governance harus menempatkan dan memposisikan antar domain tersebut pada posisi yang setara/sederajat. Pelaksanaan good governance baik dalam level nasional maupun internasional harus bertumpu pada nilai-nilai demikrasi dan perlindungan terhadap HAM dengan mempurhatikan Sembilan karakteristik yaitu : particiaptian, rule of law, Transparency, Repsonsiveness, consensus Orientation, Equty, Efectiveness anda Effency, Accountability, Strategic Vision.

Page 1 of 1 | Total Record : 1