Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Published by Universitas Pekalongan
ISSN : -     EISSN : -
Articles 23 Documents
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT

Warassih, Esmi

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 6, No 12 (2007): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

APBD merupakan instrument policy dalam mengatur sumber-sumber daya sepertiekonomi, sosial, kekuasaan dan lain-lain. sehingga peraturan harus benar-benaradil agar APBD dapat memberikan dampak positif baik di masyarakat danlingkungannva. Dalam proses rancangan penyusunan hingga pelaksanaan APBDyang dapat mewujudan tujuan kesejahteraan masyarakat harus dilihat denganmenggunakan berbagai pendekatan yaitu filosofi, yuridis/kebijakan dansosiologis. APBD yang tidak mcncerminkan keadilan dan bersifat diskriminatifakan terjadi kesenjangan sosial yang semakin besar. Munculnya kelompokkelompokrentan, marjinal, ketidak berdayaan masyarakat semakin luas danseterusnya. Diharapkan APBD merupakan cerminan aspirasi dan kebutuhansemua penduduk yang ada di wilayah bukan kepentingan segelintir manusia.Disamping itu upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik yaitupenerapan anggaran berbasis prestasi kerja benar-benar dapat dilakukan.Kata Kunci : APBD, keadilan, diskriminatif dan kesenjangan sosial

IMPLIKASI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG

Suryani, Suryani

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 6, No 12 (2007): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tanah merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas kehidupan. Tanahmerupakan sumberdaya utama untuk usaha pertanian. Dewasa ini meningkatnyapembangunan menyebabkan sumberdaya tanah yang sesuai, baik untuk pertanianmaupun kegiatan-kegiatan lainnya menjadi sangat terbatas. Hal ini akanmenimbulkan berbagai konflik keperluan atas tanah yang menyebabkan upayapeningkatan produktivitas tanah pertanian dan upaya-upaya pemanfaatan lahanyang tidak sesuai dengan daya dukung menyebabkan terjadinya kerusakan tanahdan lingkungan yang membahayakan kehidupan

OTONOMI DAERAH DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Pujiningsih, Sri

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 6, No 12 (2007): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanyamenyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi pada pokoknyajuga perlu diwujudkan atas dasar keprakarsaan dari bawah untuk mendorongtumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yangmenentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah itu. Otonomi daerah jugamenuntut hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan DPRDoleh karena itu anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruhIndonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktifmengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaikbaiknyaKata Kunci : Otonomi Daerah, Kewenangan dan Pengawasan

PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA MASA REFORMASI Kajian Studi Hukum Progresif, Gerakan Tani Landreform sebagai Basis Dukungan Kandidat Kepala Daerah pada Pemilukada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Widodo, Yakub

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 6, No 12 (2007): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Political mobilisation and organising rural landless are needed to perform a landreform. A solid farmer movement for Land reform in democrasy point of view isbelieved will gain voter for a region leader candidate in districts generalelection. This efforts undoubtedly will bring justice come true which whomAgragrian main law 1960 is all about which for all this time seems to be likebeing hibernated.

PENJAMINAN KREDIT DENGAN HAK TANGGUNGAN

Hijriwati, Siti Asadah

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 6, No 12 (2007): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Salah satu hal didalam hukum tanah nasional yang harus diatur dalamperkembangan masyarakat modern saat ini adalah ketentuan mengenai sistemkredit modern dengan menggunakan tanah sebagai jaminan atas kredit tersebutatau dikenal sebagai Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dapat dilihat sebagaisuatau hal yang menarik apabila kita bandingkan dengan ketentuan pertanahanyang selama ini ada. proses pembebanan Hak Tanggungan diawali janji-janjiyang dilakukan oleh kreditor dan debitor, kemudian mengajukan pendaftaranpermohonan Hak Tanggunan dan permohonan pengahapusan Hak Tangguanapabila utang-piutang tersebut telah hapus. Pejabat yangberkepentingandidalam Hak Tanggungan hendaknya lebih arif dan bijaksana serta mampubersinergi dengan pemerintah dalam rangka proses hak tanggungan, sehinggamekanisme hukum Hak Tanggungan tidak hanya dijadikan sebagai lahan profitsemata.Kata Kunci : penjaminan kredit, hak tanggungan, eksekusi

MEKANISME DAN MASALAH-MASALAH KRUSIAL YANG DIHADAPI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

Huda, Nurul

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 6, No 12 (2007): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang tidak lagi menjadi kewenanganlembaga legislatif daerah merupakan hal baru dalam sistem Pemilu di Indonesia,walaupun hal tersebut sebenarnya sudah sering dilaksanakan pada saatpemilihan Kepala Desa. Sebagai hal yang baru berbagai macam persoalanmuncul terutama dalam hal pendanaan yang jauh lebih besar dibandingkandengan cara pemilihan sebelumnya. Demikian juga ditemukan hal krusial yangperlu diantisipasi sejak awal untuk menghindari berbagai kemungkinan kericuhandan kerawanan sosial.Kata kunci : Pilkada Langsung sebagai implementasi kedaulatan rakyat

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KOTA PEKALONGAN YANG BERSIH, AMAN, TERTIB, INDAH DAN KOMUNIKATIF (BATIK)

Yarianto, Yarianto, Zulaekhah, Siti

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 6, No 12 (2007): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan sendiri yaknidengan membuat blumbangan atau kumbangan untuk menampung sampah rumahtangganya. Selain itu, bentuk partisipasi yang dilakukan dengan caramenggantungkan kepada tenaga tehnis dari pemkot dan partisipasi yangdilakukan secara bersama –sama dalam bentuk kerja bakti kelompok. Faktorfaktoryang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat ada tiga faktor yangmempengaruhi tingkat partisipasi masyrakat, yakni: Pertama, kepentinganindividu yang bersangkutan,sementara untuk penanganan sampah public harusdidorong oleh stkeholder, Kedua, perlunya stimulant untuk tingkat kesadaranterhadap lingkungan khususnya terhadap pengelolaan sampah danketiga,bantuan berupa fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yangpermanent atau non permanent dalam pengelolaan sampah.Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat dan Keindahan Kota

KECENDERUNGAN SARJANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG BERDAMPAK RENDAHNYA MINAT BERWIRAUSAHA DI EKS KARESIDENAN PEKALONGAN

Loso, Loso

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Faktor kesejahteraan yang meliputi, gaji PNS yang tetap tiap bulan; kemudianprospek kehidupan PNS dibanding profesi yang lain terutama dari segi keamanandari segala resiko; adanya uang pensiun yang dapat digunakan sebagai jaminankehidupan di hari tua. selain itu adanya Faktor status sosial yang menempatkanPNS dalam status sosial yang di hormati dan disegani dalam masyarakatmerupakan alasan sarjana menjadi PNS serta adanya anggapan bahwapekerjaan PNS yang terkesan santai sehingga dapat digunakan untuk usahasampingan merupakan sebagai pemicu sarjana berminat menjadi Pegawai NegeriSipil disisi lain adanya faktor tidak adanya pilihan kerjaan lain dan serta belumadanya lingkungan yang mendukung sarjana untuk berwiraswasta menjadipemicu sarjana menjadi Pegawai Negeri SipilKata Kunci : PNS, Sarjana, Wirausaha..

PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Wibowo, Dwi Edi

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Seluruh lapisan masyarakat mempergunakan alat transportasi terutama angkutankota, dengan adanya angkutan kota dapat memperlancar kegiatan di dalammasyarakat baik dalam mencari nafkah maupun kegiatan lainnya yang sangatmembutuhkan sarana angkutan . Di dalam perkembangannya kegiatan usaha dibidang angkutan kota mempunyai dampak yang sangat kompleks , dampaktersebut adalah mengenai pelayanan angkutan kota terhadap konsumen ataupenumpang dalam ini bisa perorangan atau kelompok . Pelayanan terhadapkonsumen menyangkut tentang hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan,keamanan, keselamatan dalam memakai jasa angkutan kota melibatkan berbagaipihak yang terkait dalam penggunaan jasa angkutan kota yaitu pengguna jasaatau konsumen dan perusahaan angkutan .Buruknya sistem angkutan kota yangdikeluhkan oleh konsumen itu menyangkut beberapa hal diantaranya sepertitempat duduk sesak, penumpang yang bergelantungan di pintu, ketidakpedulianawak angkutan kota terhadap nasib penumpang bila ada musibah termasuktindakan kriminal angkutan kota.Kata Kunci : Angkutan Kota, Tanggungjaawab, Pelayanan.

PILIHAN HUKUM MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PENYELESAIAN PEMBAGIAN WARIS DI PEKALONGAN

Sulistyorini, Isti

Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 7, No 13 (2008): Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum
Publisher : Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Proses pewarisan sewaktu pewaris masih hidup bagi masyarakat Tionghoaadalah termasuk pemberian orang tuanya berupa sejumlah uang, emas murni,rumah atau tempat usaha sebagai modal usaha putranya dan bagi anakperempuan yaitu waktu ia menikah orang tua kandungnya memberikan sejumlahhadiah yang iasanya berupa emas sebagai bekal hidup atau cidera mata sehinggaketika ia masuk kekerabatan suaminya diharapkan tidak diremehkan. Prosespewarisan setelah pewaris meninggal dunia seluruh harta peninggalandilimpahkan kepada anak tertua yang biasanya adalah anak laki-laki sulung.Sebenarnya pewarisan setelah pewaris meninggal dunia merupakankesinambungan dari proses pewarisan ketika orang tuanya masih hidup. Dimanaseluruh harta peninggalan dilimpahkan kepada anak tertua atau yang dituakandan dianggap paling mampu untuk mengendalikan kekayaan serta mengurus danmembesarkan adik-adiknya hingga dewasa.Kata Kunci : Pewaris, Warisan, Pembagian Waris

Page 1 of 3 | Total Record : 23