JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
ISSN : 25803298     EISSN : 25807277
Jurnal Hukum Media Bhakti dikelola oleh Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak dengan ISSN 2580-3298 (cetak) dan ISSN 2580-7277 (online). Jurnal Hukum Media Bhakti terbit pertama kali sejak tahun 2017 yang lalu, JHMB terbit dalam setiap 6 bulan yakni pada bulan Juni dan Desember yang merupakan berkala ilmiah bidang hukum, hasil-hasil penelitian dibidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan dimedia apapun.
Articles 26 Documents
UPAYA MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS ANAK

AS, Yenny

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.471 KB) | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.1

Abstract

Pemenuhan hak atas identitas bagi anak yang diwujudkan dalam bentuk akte kelahiran merupakan hak asasi bagi setiap anak. Pemenuhan hak atas identitas anak tersebut bukan semata menjadi tanggungjawab dan kewajiban setiap orangtua, namun merupakan tanggungjawab dan kewajiban Negara dan Pemerintah. Oleh karenanya Negara dan Pemerintah berupaya memenuhi tanggungjawab pemenuhan hak atas identitas bagi anak tersebut melalui beberapa regulasi kebijakan. Namun realitasnya upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identitas bagi anak tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini mengungkap faktorfaktor apa yang mempengaruhi belum optimalnya upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identias anak tersebut melalui teori sistem hukum sebagai pisau analisanya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa diperlukan langkah kebijakan yang lebih aplikatif dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak atas identitas bagi anak, yakni dengan mengedepankan prinsip bebas biaya, sederhana, mudah, cepat, transparan dan nyaman dalam proses pengurusan akte kelahiran.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Surinda, Yuoky

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.96 KB) | DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.17

Abstract

Pelaksanaan perjanjian kredit pada bank disyaratkan untuk menyerahkan jaminan. Fungsi jaminan ini adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa kredit yang diberikan kepada nasabah dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, dan itu juga untuk meminimalisir resiko yang terkandung dan senantiasa dimungkinkan dapat timbul dalam setiap pelepasan kredit. Jaminan yang menimbulkan keyakinan atas pemberian kredit oleh pihak bank tersebut, agunan atau jaminan kebendaan atau jaminan materiil dianggap yang paling aman dan ideal untuk mengisi resiko yang ditanggung oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk benda bergerak misalnya gadai, fidusia, maupun benda tidak bergerak misalnya hak tanggungan, hipotik, creditverband.  Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, kepentingan kreditur dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut.

FENOMENA BANYAKNYA WARGA NEGARA ASING YANG MASUK KE WILAYAH RI TANPA DILENGKAPI DOKUMEN RESMI (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Pontianak)

Yuliastini, Anita, Arabiyah, Hj. Syarifah

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.12

Abstract

Pergolakan di Timur Tengah karena perang saudara yang tiada hentinya, sehingga banyak warga negara Afganistan yang akhirnya mengungsi ke negara lain untuk mencari penghidupan yang damai. Namun terkadang imigran tersebut nekad masuk ke negara lain tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah/resmi. Tidak sedikit para pencari suaka ini masuk ke wilayah Indonesia dan tidak memiliki dokumen-dokumen resmi (tanpa paspor).  Para pencari suaka tersebut ditampung atau ditahan di Rumah Detensi Imigrasi yang mana Rudenim tersebut merupakan unit pelaksanan teknis yang berada di bawah nauangan Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.

LARANGAN KLAUSUL EKSONERASI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN

Annurdi, Annurdi

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.077 KB) | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.7

Abstract

Dalam sebuah perjanjian baku, isi dari perjanjian tersebut hanya ditentukan oleh satu pihak saja, sehingga dimungkinkan adanya pencantuman klausula ekonerasi yang merugikan pihak yang lain dalam hal ini adalah konsumen. Sehingga diperlukan adanya regulasi dan pengawasan terhadap hal tersebut dalam rangka terwujudnya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam sebuah perjanjian baku merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam rangka mengupayakan adanya  perlindungan hukum terhadap konsumen.

PERWUJUDAN KEADILAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM NEGARA HUKUM INDONESIA: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan

Purwanto, Purwanto

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.741 KB) | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.2

Abstract

Keadilan dan keadilan sosial memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan dan keadilan sosial. Dalam negara hukum Indonesia perwujudan keadilan dan keadilan sosial merupakan perjuangan yang tidak mudah dioperasionalkan. Metode`yang dipergunakan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan titikberat pada penulusuran studi pustaka. Dalam pembahasannya mengkonfirmasikan bahwa keadilan dan keadilan sosial memiliki pertemalian yang erat. Perwujudannya merupakan unsur utama, mendasar, paling rumit, luas, struktural dan abstrak. Keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui pemerataan sumber daya agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.

KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Agustina, Enny

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.446 KB) | DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan presidensial Data yang penulis peroleh kemudian diolah dengan tinjauan hukum yaitu dengan analisis langsung terhadap Peraturan Presiden No 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dan Undang Undang No 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian digunakan sebagai bahan hukum primer. Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem Presidensial di Indonesia masih mengalami ketidakjelasan  dimana dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa Kementerian Negara membawahi struktur birokrasi yang terdiri atas, Sekretariat jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Ispektorat Jenderal (Irjend), akan tetapi didalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa “Wakil Menteri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Keberadaan Peraturan Presiden ini menjadi legitimasi yuridis kedudukan Wakil Menteri saat ini meskipun tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang KIementerian Negara. Wakil Menteri diberikan kewenangan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2012 untuk meringankan beban kerja yang ada pada Kementerian Negara dalam hal ini membantu tugas Menteri yang kemudian disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Kewenangan dari jabatan Wakil Menteri terjabarkan dalam beberapa pengkategorian yang didasari oleh beberapa teori kewenangan yaitu jabatan Wakil Menteri yang didasarkan pada jenis kewenangannya (prosedural, substansial, personal dan offisial) dan jabatan Wakil Menteri yang didasarkan pada sumber kewenangannya (atribusi, delegasi dan mandat).

KEDUDUKAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

AS, Yenny, Purba, Charlyna S, Lipi, Lipi

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.13

Abstract

Apakah informasi elektronik dan data elektronik tersebut dapat dijadikan dasar sebagai alat bukti petunjuk bagi Majelis Hakim akan dianalisis menggunakan metode penelitian  menggunakan pendekatan yuridis normatif menunjukkan bahwa rekaman kamera Closed Circuit Television dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah di sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMENUHAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL

Damaryanti, Henny, Alkadrie, Sy Abdullah, Annurdi, Annurdi

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.32501/jhmb.v1i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemenuhan pembayaran upah minimum sebgai pemenuhan hak tenaga kerja yang dijamin sebagai hak konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Bahan penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan alat studi dokumen. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai pengupahan tenaga kerja merupakan upaya yang dilakukan oleh negara agar setiap tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dengan menggunakan ketentuan penetapan upah minimum, namun demikian masih ditemukan adanya pengusaha yang melakukan atau menerapkan pengupahan terhadap pekerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha (pengusaha) hendaknya dalam menjalankan kegiatan usaha miliknya haruslah memperhatikan pula kepentingan dari pekerjanya, dengan turut serta memperhatikan dan memenuhi hak-hak tenaga kerja, selain itu negara dalam hal ini dituntut untuk dapat melakukan penegakkan hukum ketenagakerjaan sehingga terwujud pemenuhan upah minimum sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional tenaga kerja.

Penerapan Pendekatan Per se Illegal Dalam Pemeriksaan Kasus Penetapan Harga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan KPPU RI No. Nomor 14/KPPU-I/2014)

Damaryanti, Henny, Utomo, Setyo

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.013 KB) | DOI: 10.32501/jhmb.v1i1.3

Abstract

Terjadinya persaingan antara pelaku usaha dalam dunia usaha merupakan sesuatu hal yang sewajarnya terjadi, namun demikian dalam praktek persingan tersebut dapat saja ditemukan adanya pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha  yang tidak sehat salah satunya ialah terjadinya “perjanjian penetapan harga” yang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang oleh hukum persaingan usaha di Indonesia. Sehingga peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat penting dalam pengawasan persaingan usaha dalam rangka menjamin persaingan yang sehat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana data yang digunakan pada penelitian ini antara lain peraturan perundang- undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa KPPU dalam pemeriksaan kasus sebagaimana dalam Putusan KPPU RI Nomor 14/KPPU-I/2014, megenai dugaan terjadinya perjanjian penetapan harga telah tepat menggunakan pendekatan per se illegal dalam memeriksa perkara tersebut, sehingga KPPU dalam pemeriksaannya hanya perlu membuktikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tanpa harus membuktikan adanya dampak dari perjanjian penetapan harga yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha  tidak sehat.

PEMAKZULAN KEPALA DAERAH YANG MELAKUKAN NIKAH SIRI BERDASARKAN PASAL 67B UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Budimansyah, Budimansyah

JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.618 KB) | DOI: 10.32501/jhmb.v2i1.19

Abstract

Kepala daerah merupakan pemimpin di daerah baik pada tataran pemerintah Kabupaten/Kota atau Provinsi. Sebagai pemimpin di daerah sepatutnya dalam setiap tindak tanduk dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan bahwa ia seorang pemimpin di daerah yang menjadi panutan dan pemberi contoh yang baik bagi masyarakat yang dipimpinnya. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat fitrah baik dipandang dari sisi agama, negara maupun hak asasi manusia (HAM). Setiap warga  negara maupun pejabat berhak untuk menikah kapan dan dengan siapa saja sesuai dengan pilihannya masing-masing, termasuk dalam melakukan nikah siri dan poligami. Aturan agama memberikan ruang untuk umatnya dalam melangsungkan nikah siri dan poligami sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi sehingga apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka dalam pandangan agama pernikahan tersebut adalah pernikahan yang sah hukumnya. Kebebasan dalam melakukan nikah siri yang disandarkan pada syarat dan rukun yang diatur oleh agama dalam kenyataannya berbeda dengan regulasi yang diatur oleh negara. Dalam pandangan agama, nikah siri adalah sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan, namun dalam hukum negara yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (undang-undang perkawinan) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mendaftarkan setiap perkawinan agar dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Persoalannya menjadi dilematis ketika yang melakukan nikah siri adalah seorang kepala daerah karena melakukan suatu perbuatan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemakzulan kepala daerah yang melakukan nikah siri berdasarkan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau data kepustakaan yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, dengan metode pengolahan data adalah dengan menggunakan metode kualitatif dan analisis data bersifat deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa seorang kepala daerah yang melakukan nikah siri telah melanggar ketentuan Pasal 67B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatannya kepala daerah harus mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dilakukan pemakzulan karena telah melanggar sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melibatkan 3 (tiga) lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Mahakamah Agung dan Presiden.

Page 1 of 3 | Total Record : 26