cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas as follows Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management.
Arjuna Subject : -
Articles 154 Documents
DEMOKRASI, OTONOMI DAN FENOMENA POLITIK DINASTI PADA PILKADA DI ERA REFORMASI Iskandar, Dadi Junaedi
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.57

Abstract

Musuh pertama republik adalah absolutisme yang mengejawantah dalam praktik pemerintahanraja-raja: politik dinasti diturunkan dari sistem politik seperti itu. Padahal dalam paham demokrasi,kekuasaan diproduksi secara sosial melalui suatu mekanisme demokratis dan partisipatif, bukanditurunkan secara biologis. Nilai-nilai dan semangat egalitarian memupus cara pandang feodal;sementara kehidupan politik rakyat harus berada dan senantiasa berada di bawah kontrol masyarakat,sehingga makna kedaulatan rakyat tercermin dalam mekanisme dan prosedur demokrasi empiris,termasuk dalam proses politik dan penyelenggaran suatu pemilihan umum atau pilkada.Ini berarti, semangat kerepublikan dan semangat demokrasi menjadi unsur penting bagi penandakedaulatan rakyat, di mana emansipasi politik merupakan penanda adanya penentangan yangserius terhadap politik dinasti. Sebab, sejatinya sasaran dan substansi pemilukada merupakan suatukesempatan memberi dan memperoleh legitimasi politik agar wajah demokrasi dan kepemimpinanlokal benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat di daerah dalam wujud penampilan politik yang sehat.
PENGARUH STRATEGI PENGEMBANGAN OUTLET DAN KINERJA PELAYANAN TERHADAP KEMAMPULABAAN KANTOR POS BANDUNG Tjahjono, Endro Tjahjono
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i1.71

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Strategi Pengembangan Outlet dan Kinerja Pelayanan baik secara bersama-sama maupun secara langsung terhadap Kemampulabaan Kantor Pos Bandung. Dimensi penelitian ini adalah Compatibility (Kecocokan/Kesesuaian), Comfort (Kenyamanan), Services (Ragam Layanan), Tangibles (Kenyataan, berwujud), Empaty (Kepedulian, perlindungan), Reliability (Kepercayaan, keandalan), Responsive (Ketanggapan), Assurance (Perlindungan, jaminan), Profitabilitas (Kemampulabaan). Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory yang menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dengan pendekatan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data adalah teknik statistik analisis jalur dengan basis data yang dikuantifikasikan kemudian hasilnya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan data interval menggunakan Method of Successive Interval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Pengembangan Outlet dan Kinerja Pelayanan berkontribusi secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap kemampulabaan Kantor Pos Bandung sebesar 16,09%, artinya bahwa upaya meningkatkan kemampulabaan melalui Strategi Pengembangan Outlet dan Kinerja Pelayanan cukup memberikan dampak yang positif.
REWARD AND PUNISHMENT PROJECT APPROACH: Model development and pilot study Rahman, Abdul
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i2.115

Abstract

Tax sanctions are vital for tax system to ensure tax laws to be obeyed. Despite the importance of tax sanctions, low feedbacks and law enforcement may limit the effectiveness of a tax system and reducing trust on the government. Therefore, the role of public officials in law enforcement is important. However, studies related to the role of tax sanction and public official are dearth. One of them is the study focusing taxpayers employed in public sectors. This study highlighted the tax sanction as the lowest assessment and effect on tax compliance. Then, the study conducted recommended the reward and punishment as a notion of other form of tax sanctions. This paper focuses on the development of model of reward and punishment based on the Project Design Matrix (PDM) by the steps involving problem analysis, objective analysis, generating project design matrix. The developed project provides a foundation for government and for future studies regarding reward and punishment in the tax sanction framework.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG mursalim, siti widharetno
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.1

Abstract

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu,A., dkk dalam Schaffers, 2010:3).Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.Fokus penelitian ini berada di Kota Bandung yang mana kota Bandung telah memenangkan ajang Smart City Award 2015 yang diadakan oleh majalah Asia’s Tech Ecosytem. Mengingat bahwa konsep Smart City ini masih terus berkembang dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di  Kota Bandung maka perlu dilakukan penelitian.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai Smart City yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai Smart Citydan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung.
NETRALITAS PNS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DALAM PILKADA SERENTAK 2015 Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i3.48

Abstract

Pilkada serentak tahap pertama akan digelar tahun 2015. Terkait dengan itu, netralitas PNSsebagai pegawai aparatur sipil negara (ASN) akan selalu menjadi salah satu isu yang diperdebatkandan menjadi sorotan berbagai kalangan. PNS yang netral selama pilkada berlangsung akan menjadipenopang utama demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Banyak tantangan danpermasalahan menghadang untuk mewujudkan aparatur birokrasi yang netral. PNS sebagai aparaturbirokrasi pemerintah yang netral akan memperkokoh perannya sebagai pelaksana kebijakan publik,pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Banyak pihak yang harus turut bertanggungjawabuntuk mewujudkan netralitas PNS demi masa depan demokrasi yang lebih baik.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI Saadah, Saadah
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v12i2.82

Abstract

Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan, hambatan-hambatan, serta upaya-upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disipli Pegawai. Model konseptual menggunakan teori Edwards III melalui analisis dari aspek; komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berusaha untuk memahami masalah berdasarkan fakta tentang kenyataan yang berada pada lokus penelitian melalui teknik triangulasi data dengan informan sebanyak 11 orang, teknik pengumpulan data melalui telaahan dokumen yang relevan dan pengamatan non partisipan. Aspek yang paling berperan dalam impelemntasi kebijakan yang belum optimal adalah sikap pelaksana dalam pemberian insentif kepada pegawai. Dalam hal ini, faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan  tersebut adalah sosialisasi belum sampai ke seluruh pegawai, komitmen pimpinan dan staf pelaksana yang kurang, tingkat kompetensi pegawai rendah, job description tidak jelas, kurangnya ketegasan dalam memberikan sanksi, tidak adanya pemberian insentif terhadap pelaksana kebijakan, belum adanya tim teknis sebagai penegak disiplin yang bertanggungjawab terhadap penegakan disiplin.   
ARGUMENTATIVE TURN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN UJI PUBLIK CALON KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PADA LINGKUNGAN KEBIJAKAN DI JAWA BARAT) Gedeona, Hendrikus Triwibawanto; Hendri, Denden Deni
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.104

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dinamika perbedaan pandangan terhadap keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis ruang dialog yang dipergunakan para aktor kebijakan dalam proses argumentative turn tentang keberadaan uji publik calon kepala daerah, menganalisis kompleksitas dan faktor pendukung terjadinya perubahan kebijakan uji publik serta mencari format ideal uji publik calon kepala daerah setelah dihapuskannya kebijakan tersebut dalam khazanah kebijakan pemilukada.  Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam bersama informan yang terdiri dari informan kelompok kepentingan yang berasal dari elit partai politik dan kelompok informan non kepentingan yang berasal dari pakar kebijakan dan praktisi pemilukada.Hasil penelitian menunjukan pertama kebijakan uji publik calon kepala daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari benang merah dinamika kebijakan pemilukada, kebijakan tersebut tidak muncul begitu saja sebagai sebuah inovasi kebijakan dalam sistem pemilu melainkan telah mengalami pergulatan pemikiran yang panjang dalam suatu proses argumentative turn, kedua uji publik calon kepala daerah bukanlah satu-satunya formula yang dapat menyelesaikan kompleksitas persoalan pemilukada langsung, ketiga uji publik calon kepala daerah yang diselenggarakan oleh tim independen bukan satu-satunya formula kebijakan yang harus diperjuangkan secara zero sum game dalam menghasilkan kepala daerah yang profesional, berkualitas dan berintegritas.
KAJIAN MOTIVASI KERJA PEGAWAI BKD KABUPATEN JOMBANG DITINJAU DARI ASPEK PEMBERIAN KOMPENSASI NONFINANSIAL Nurliawati, Nita; Puspitasari, Ratih Ayu
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 10, No 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v10i2.159

Abstract

Kajian ini berupaya menganalisa motivasi pegawai BKD Kabupaten Jombang ditinjau dari aspek pemberiankompensasi nonfinansial. Motivasi kerja pegawai diukur berdasarkan indikator intensitas, arah dan ketekunan dalambekerja. Sedangkan pemberian kompensasi nonfinansial dinilai dari aspek pekerjaan dan lingkungan kerja. Metodepenelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif.Berdasarkan hasil kajian terlihat bahwa motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Jombang dinilai cukup baikmeskipun dari tiga indikator yang dijadikan instrumen penelitian menunjukkan arah pegawai dalam bekerja termasukkategori kurang baik, salah satunya dapat dilihat dari inisiatif pegawai dalam bekerja masih minim. Demikian halnyadengan pemberian kompensasi nonfinansial yang dinilai cukup baik dengan penilaian aspek lingkungan kerja lebihrendah dibanding pekerjaan.Uji pengaruh pemberian kompensasi nonfinansial terhadap motivasi kerja pegawai BKD Kabupaten Jombangmenunjukkan angka 34,46% yang artinya faktor-faktor lain mempunyai pengaruh lebih besar dalam menggerakkanmotivasi kerja pegawai. Saran yang dapat disampaikan melalui kajian ini antara lain pentingnya penyediaaninfrastruktur dan suprastruktur yang seimbang dalam rangka menciptakan budaya organisasi yang mendukungsemangat mendukung semangat reformasi birokrasi seperti halnya fasilitas kesehatan, sarana ibadah, dan yang lebihpenting penciptaan hubungan harmonis antar pegawai, pengakuan dan penghargaan hasil kerja dari pimpinanmencakup penciptaan budaya organisasi yang mendukung amanat dan semangat reformasi birokrasi
PENGARUH KAPASITAS ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI DI STIA LAN BANDUNG Yustiono, Eris Yustiono
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 11, No 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.38

Abstract

Kinerja organisasi merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dari berbagai faktortersebut, nampaknya kapasitas organisasi memberikan pengaruh yang cukup siginifikan terhadap pencapaian kinerjasuatu organisasi. Adapun yang mendasari penelitian ini adalah adanya berbagai fenomena yang mengindikasikankinerja STIA LAN Bandung belum optimal.Dalam penelitian ini, kapastitas organisasi diteliti dengan menggunakan delapan dimensi yaitu kepemimpinanstratejik, struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, manajemen program, manajemen proses,dan hubungan antar organisasi. Sedangkan kinerja organisasi diteliti dengan menggunakan empat dimensi yaituefektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan keuangan.Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian, diketahuibahwa dari delapan dimensi kapasitas organisasi, hanya satu dimensi yang tidak berpengaruh terhadap kinerjaorganisasi, yaitu manajemen proses. Sedangkan ketujuh dimensi yang lain memberikan kontribusi kepada kinerjaorganisasi.
PENERAPAN MANAJEMEN STRATEGIK UNTUK PARTAI POLITIK PADA ERA DEMOKRATISASI: TANTANGAN, PERMASALAHAN DAN PROSPEK Sudrajat, Tatang
Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i2.96

Abstract

Keberadaan parpol pada negara demokrasi dan bagi demokratisasi dipandang sangat penting. Demikian pula di Indonesia yang saat ini tengah menapaki era konsolidasi demokrasi sangat bertumpu kepada kinerjanya yang semakin andal sebagai pilar demokrasi. Dengan metode penelitian deskriptifeksploratif, pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dokumenter dan kepustakaan terungkap bahwakeberadaan strategi yang tepat sebagai respon terhadap perkembangan lingkungan dipandang sangat menentukan bagi pelaksanaan fungsinya guna mendorong lahirnya sosok parpol yang berkeunggulan kompetitif. Penerapan manajemen strategik dalam setiap gerak langkah parpol masih dihadapkan kepada berbagai tantangan dan permasalahan, baik internal maupun eksternal. Rekomendasinya antara lain agar parpol selalu responsif dan adaptif terhadap setiap gerak perkembangan lingkungan; revisi terhadap visi dan misi organisasi yang tergambar pada tujuan, fungsi atau program serta aspek organisasi lainnya yang termuat dalam anggaran dasarnya perlu terus dilakukan;peningkatan kualitas anggota atau kader parpol, termasuk yang dipersiapkan menempati jabatan publik merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan; serta evaluasi terhadap berbagai langkah organisasi dalam kerangka manajemen strategik harus terus menerus dilakukan.

Page 2 of 16 | Total Record : 154