cover
Contact Name
Muhammad Syafar
Contact Email
m.syafar@uinbanten.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alqolam.journal@uinbanten.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
ALQALAM
ISSN : 14103222     EISSN : 2620598X     DOI : -
ALQALAM (e-ISSN: 2620-598X; p-ISSN: 1410-3222) is a journal published by the Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-INDONESIA. ALQALAM is an academic journal published twice a year (every six months). ALQALAM had been accreditated by Ministry of Education and Culture No. 80/DIKTI/Kep./2012, 13 Desember 2012. This journal focuses on specific themes of Islamic Studies.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016" : 9 Documents clear
MESSAGE OF PEACE IN THE TEACHING OF ISLAM Wahyuddin, Wawan; Hanafi, Hanafi
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.352 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.393

Abstract

This study aims to (1) describe the message of peace in the Qur'an, (2) describe the message of peace in the Hadith, and (3) describe the message of peace in the Medina Charter. The focus of this research is the message of peace in the teachings of Islam, which is broken down into three subfocus, namely (1) the message of peace in the Qur'an, (2) the message of peace in the Hadith, and (3) message of peace in Medina Charter. This study uses literature review. Data of this research is the theory and concepts of Islam, peace and war. The source of research data are books, papers, journals, and articles, as well as relevant research reports. It is concluded that (1) Messages of peace in the Qur’an is the outline (the main points), (2) Messages of peace in the Hadith is more detailed (description in detail), and (3) Messages peace in the Medina Charter is applicable (implementable). Al-Quran, the Hadith, and the Medina Charter, as well as historical facts have proved that Islam is a religion of peace (rahmatan lil Alamin) which is recognized not only by Muslims but also recognized by people of other faiths. Therefore, believers of other religions no longer need to worry about the development of Islam.
MENAKAR HERMENEUTIKA DALAM KAJIAN SASTRA NURSIDA, IDA
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.684 KB)

Abstract

Kajian sastra ditandai oleh suatu aktivitas penting yang inheren di dalam dirinya, yakni interpretasi (penafsiran). Kegiatan apresiasi sastra dan kritik sastra, pada tepi dan muaranya, bertautan dengan karya sastra yang harus diinterpreatasi. Setiap aktivitas interpretasi karya sastra selalu melibatkan suatu proses hermeneutis. Oleh karena itu, hermeneutika menempati posisi krusial dan tidak mungkin diabaikan dalam analisis karya sastra. Atas dasar itulah hermeneutika perlu diperbincangkan secara komprehensif guna memperoleh pemahaman yang memadai. Hermeneutika yang berkembang dalam interpretasi sastra sangat berkait dengan perkembangan pemikiran hermeneutika, terutama dalam sejarah filsafat dan teologi karena pemikiran hermeneutika mula-mula muncul dalam dua bidang tersebut. Untuk memahami hermeneutika dalam interpretasi sastra diperlukan pemahaman komprehensif mengenai sejarah dan konsepsi hermeneutika, terutama terkait dengan tiga varian hermeneutika yang berkembang dalam tradisi hermeneutika modern, yakni hermeneutika metodologis/teoritis, filosofis, dan kritis. Dengan pemahaman tiga varian hermeneutika tersebut, niscaya akan lebih memungkinkan adanya pemahaman yang memadai tentang hermeneutika dalam kajian sastra.
FENOMENA KAWIN KONTRAK DAN PROSTITUSI 'DAWAR' DI KAWASAN PUNCAK BOGOR Wahab, Abdul Jamil; Kustini, Kustini; Ali, Muchtar
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.538 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.392

Abstract

Keindahan alam di kawasan Cisarua Puncak Bogor telah lama dikenal oleh wisatawan Arab. Mereka banyak datang ke kawasan ini untuk berwisata. Kehadiran mereka memiliki dampak positif, yaitu telah menggeliatkan ekonomi masyarakat. Namun pada sisi lain, muncul adanya praktik kawin kontrak, bahkan kini ditemukan perubahan trend, praktik prostitusi secara sembunyi, sehingga mulai dianggap meresahkan. Kajian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan, untuk mengelaborasi fenomena praktik kawin kontrak dan prostitusi terselubung di kawasan Cisarua Puncak Bogor, dimulai dari sejarah terjadinya, proses, para aktor yang terlibat, dan respon masyarakat serta pemerintah setempat. Kajian ini juga akan menganalisa dari sisi pelanggaran hukum dan indikasi tindak pidana atas peraturan perundang-undangan terkait. Hasil kajian ini, berhasil mendeskripsikan secara rinci fenomena kawin kontrak dan prostitusi "dawar" (keliling). Kajian juga menyimpulkan bahwa kawin kontrak dan turunannya yaitu prostitusi "dawar", merupakan pelanggaran secara nyata atas norma agama dan hukum yang berlaku. Namun harus diakui, fenomena itu tidak mudah untuk diberantas secara langsung, akan tetapi penertibannya dapat dilakukan secara gradual. Untuk itu hasil kajian merekomendasikan perlu pendekatan hukum, keagamaan, juga pendekataan ekonomi yaitu perlu adanya pelatihan-pelatihan keterampilan, khususnya yang menunjang bidang sektor pariwisata, sehingga dapat memberikan mereka kompetensi dan peluang untuk beralih profesi, dengan bekerja di bidang lain yang legal.
KEEFEKTIFAN KEPEMIMPINAN KYAI PADA PONDOK PESANTREN Muhibah, Siti
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.501 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.394

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kritik yang bermunculan bahwa pola kepemimpinan yang diterapkan pada pesantren di propinsi Banten sering kali tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman. Langgengnya watak kharismatik dalam kepemimpinan pesantren menjadi salah satu penyebab dari pasang surutnya pola kepemimpinan pesantren selama ini. Di sisi lain masalah system manajemennya masih sangat sederhana dan tradisional. Penelitian ini difokuskan pada ditemukannya jawaban atas pertanyaan “Bagaimanakah model pengembangan kepemimpinan kyai efektif pada pondok pesantren di propinsi Banten?”. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model konseptual kepemimpinan kyai efektif pada pondok pesantren salafiyah di propinsi Banten. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data yang kemudian dideskripsikan secara naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Profil pondok pesantren di propinsi Banten secara umum sudah cukup baik (2) Tipe kepemimpinan kyai pondok pesantren di propinsi Banten bersifat kharismatik-otoritatif. (3) Dampak kepemimpinan yang diterapkan oleh kyai pondok pesantren di propinsi Banten tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja dan aktivitas santri, hal ini karena santri menganggap menjalankan perintah kyai merupakan ta‟dzim kepada kyai. Namun model kepemimpinan kyai yang masih bersifat turun temurun inilah yang terkadang mengakibatkan menurunnya perkembangan pondok pesantren tersebut (4) Faktor pendukung pelaksanaan kepemimpinan kyai pondok pesantren di provinsi Banten adalah minat masyarakat terhadap pengetahuan agama berbasis terapan sangat tinggi, sedangkan faktor penghambatnya ialah sarana prasarana yang masih kurang memadai dan manajemen yang belum matang. (5) Tingkat efektifitas kepemimpinan Kyai pondok pesantren di propinsi Banten menunjukkan kepemimpinan yang bervariasi, ada yang sudah berkepemimpinan efektif dan ada yang belum berkepemimpinan efektif.
PENGOBATAN ALTERNATIF SUPRANATURAL MENURUT HUKUM ISLAM Syamsuddin, Syamsuddin
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.261 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.395

Abstract

Fenomena pengobatan medis yang relative cukup mahal, tidak terjangkau oleh semua orang, terlebih lagi bagi yang tarap kehidupannya pas pasan menggiring sebagian masyarakat untuk memilih jalan alternatif berobat yang lebih singkat dan lebih ekonomis. Maraknya praktek pengobatan di luar medis seperti pengobatan supranatural nyaris menjadi pilihan seperti yang terjadi di klinik YPS Serang. Tatacara pengobatan yang dilakukan di klinik YPS ini, selain memijat dengan gerakan variatif, juga menggunakan pendekatan meditasi dengan mengucapkan bacaan-bacaan tertentu secara sir (mantera) kepada pasien dan air untuk diminum dan mandi pasien setelah pulang ke rumah masing-masing. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengobatan Supranatural Menurut Hukum Islam (Studi di YPS Serang)". Pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek pengobatan supranatural di YPS Serang? 2. Bagaimana pengobatan supranatural di YPS Serang menurut hukum Islam? Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengobatan supranatural di YPS Serang. 2. Untuk mengetahui bagaimana pengobatan supranatural di YPS Serang menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber data, yaitu: sumber primer : hasil observasi dan wawancara dengan Pimpinan YPS, Penerapi, Pegawai dan Pasien. Sementara sumber sekunder penulis dapatkan dari buku-buku, brosur, pamflet, jurnal maupun tulisan populer, baik yang diakses lewat media cetak maupun elektronika tentang praktek pengobatan supranatural dan hukumnya. Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama: Praktek pengobatan supranatural di YPS Serang lebih bersifat fisik dengan melakukan gerakan pijatan terhadap pasiennya secara variatif diawali dengan bacaan-bacaan tertentu sebelum memulai pijatan, baik yang diucapkan secara sir di hadapan pasien maupun yang dibacakan pada air untuk diminum dan mandi; Kedua: Pengobatan Supranatural di YPS Serang menurut hukum Islam, ada dua kategori, yaitu: yang dibolehkan (mubah) dan ada yang dilarang (haram). Yang dibolehkan (mubah) adalah praktek pengobatan supranatural yang dilakukan dengan gerakan pijatan oleh pemijat yang orangnya sejenis atau muhrimnya dengan bacaan do'a yang bersumber dari Nabi. Sedangkan pengobatan supranatural yang dilarang (haram) adalah pemijatnya laki-laki pasiennya perempuan yang antara keduanya bukan muhrim, bacaan yang diucapkan secara sir baik kepada pasien sebelum dipijat maupun pada air untuk diminum dan mandi pasien, ternyata bukan do'a tapi mantera (yang biasa digunakan oleh dukun), demikian pula nama klinik YPS kepanjangan dari Yang Penting Sembuh mengesankan pasti sembuh dengan cara apa saja, hal ini bertentangan dengan 'aqidah Islamiyah karena yang berwenang menyembuhkan hanya Allah. Praktek pengobatan supranatural di YPS Serang termasuk kategori yang kedua.
DEMOKRASI DALAM NEGARA BERDASARKAN HUKUM PANCASILA DAN MASYARAKAT ISLAM Azmi, Azmi
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (713.048 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.390

Abstract

Demokrasi dan hukum dua pilar utama berkenaan dengan diri manusia ; baik dalam kapasitas individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat internasional. Apakah demokrasi dan hukum berbenturan antar keduanya atau saling mengisi bergerak dalam fungsi masing-masing. Bagaimana keberadaan demokrasi dalam negara hukum Pancasila dan Masyarakat Islam. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi dan hukum tidak terdapat pertentangan antar keduanya, melainkan saling mengisi dan melengkapi. Islam memberi arah bagi demokrasi dan hukum. Kesimpulan, demokrasi dan hukum muncul atas kehendak rakyat dari karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai perlawanan terhadap paham kekuasaan otoriter, untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, masyarakat, bangsa, negara dan masyarakat dunia dalam mencapai dan mewujudkan kehidupan bersama lebih baik. Keberadaan kedua tak terpisahkan dari konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Islam memberi filter dan arah terhadap pelaksanaan demokrasi pada masyarakat Indonesia dalam negara hukum Pancasila. Saran, implmentasi demokrasi dan hukum di Indonesia, dijalankan harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, Falsafah Negara, Pancasila, UUD 1945 dan nilai-nilai Islam yang telah membentuk negara dan menata masyarakat Indonesia.
TINJAUAN TEORITIS KEBIJAKAN FISKAL ISLAM PERIODE NABI MUHAMMAD SAW Haryanto, Joko Tri
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.79 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.396

Abstract

Dewasa ini dunia sedang mengalami kelesuan akibat kegagalan sistem ekonomi konvensional yang diterapkan baik sosialisme maupun kapitalisme. Karenanya banyak pihak kemudian mulai menggagas perlunya sistem ekonomi baru yang mampu menjawab beberapa tantangan di masa depan. Sistem ekonomi Islam (SEI) kemudian diharapkan dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam memenuhi ekspektasi tersebut. Salah satu yang paling signfikan adalah kebijakan fiskal yang Islami baik di periode jaman kepemimpinan Rasulullah SAW maupun para pemimpin sesudahnya. Dengan mengulas tinjauan teoritis kebijakan fiskal Islami dalam periode Rasulullah SAW, dapat dijelaskan bahwa kebijakan fiskal yang diimplementasikan sudah mengandung banyak prasyarat dan praktik-praktik yang bersifat modern. Struktur pendapatan negara di periode pemerintahan Rasulullah SAW misalnya sudah menerapkan praktik-praktik pendapatan modern baik berupa penetapan pajak dan pungutan bea misalnya Jizyah dan Kharaj juga mencerminkan pelaksanaan pengaturan perpajakan modern atas individu dan penguasaan hartanya. Beberapa item yang menjadi sasaran obyek pajak relatif sempurna jika diselaraskan dengan situasi dan kondisi saat itu. Pembagian Belanja Negara menjadi pos belanja primer dan sekunder sekiranya menjadi cikal bakal sistem APBN modern saat ini. Adanya belanja untuk pertahanan seperti persenjataan, unta, kuda dan persediaan, merepresentasikan belanja sektoral pertahanan dan fungsi pelayanan umum. Dari sisi pembiayaan, defisit dapat dihindari karena pengeluaran disesuaikan dengan belanja-belaja yang bermanfaat.
PARADIGMA DAKWAH TRANSFORMATIF PADA LEMBAGA PENDIDIKAN PESANTREN (Kajian Peran dan Tanggung Jawab Pesantren di Era Modern) Suhaemi, Kholid
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.259 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.1178

Abstract

This paper aims to explore the paradigm of transformative dakwah (religious dissemination) in pesantren (Islamic boarding schools). In general, dakwah is some sort of responsibility and real implementations of Islam, whereas the outcomes are men’s masterwork, individually or collectively (in organizations), presented to Allah. Dakwah is an Islamic obligation for its adherents. Dakwah is an actual effort in order to enforce justice, improve welfare, fertilize the equality, and achieve happiness on the basis of Allah’s sincerity. Therefore, dakwah will, teologically and sociologically, exist because Islam will remain until humans are gone, or Islam will still be a blessed religion, or a haq religion. In this paper, transformative dakwah is a dakwah model which not only relies on verbalistic calls (convensional) in disseminating religious materials or not only makes dai (preachers) conveyors of religious messages, but also internalizes the messages in people’s real life by directly accompanying people. These tasks can be conducted by dai individually or collectively in the community in the forms of social organizations or educational institutions, such as pesantren.   Keywords: Transformative dakwah, pesantren, dai, kiai, dakwah paradigm
KEDAULATAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG BERKETUHANAN Azmi, Azmi
ALQALAM Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016
Publisher : Center for Research and Community Service of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten-Serang City-Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.282 KB) | DOI: 10.32678/alqalam.v33i2.1301

Abstract

Negara hukum memperlihatkan ciri adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara di mana terdapat susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembatasan tindakan dan pelaksanaan kekuasaan badan-badan negara bersifat fundamental, serta tindakan warga negara sebagai pemegang kedaulatan untuk membentuk kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif dan kekuasaan pemerintahan terkait lainnya melalui wakil-wakil rakyat yang memerintah. Persoalan muncul: apakah kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan rakyat, bebas dari hukum dan kekuasaan Allah sebagai Tuhan Yang Mahakuasa? Deskripsi esensional tersebut merupakan suatu masalah, memerlukan kajian mendalam terutama mengenai bagaimana kedaulatan rakyat dalam perspektif negara hukum berketuhanan. Melalui pola pendekatan induktif, kajian ini menemukan, bahwa kedaulatan rakyat harus dilaksanakan melalui pelaksanaan fungsi hukum, baik kekuasaan dan juga hukum pelaksanaannya bersandar atas dasar-dasar dan nilai-nilai yang diilhami Tuhan.  Merupakan kesimpulan, bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi salah satu caranya diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai bentuk perjanjian umum hukum untuk membentuk kekuasaan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang akan memerintah mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan terkait lainnya dengan bersandar kepada nilai-nilai ketuhanan berdasarkan Alquran dan Pancasila sebagai norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Kata Kunci: Kedaulatan Rakyat, Kekuasaan Memerintah, Hukum, Nilai-Nilai Ketuhanan, Demokrasi 

Page 1 of 1 | Total Record : 9


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol 36 No 1 (2019): Januari - Juni 2019 Vol 35 No 2 (2018): July - December 2018 Vol 35 No 1 (2018): January - June 2018 Vol 34 No 1 (2017): January - June 2017 Vol 34 No 2 (2017): July - December 2017 Vol 34 No 1 (2017): January - June 2017 Vol 33 No 2 (2016): July - December 2016 Vol 33 No 1 (2016): January - June 2016 Vol 32 No 2 (2015): July - December 2015 Vol 32 No 1 (2015): January - June 2015 Vol 31 No 2 (2014): July - December 2014 Vol 31 No 1 (2014): January - June 2014 Vol 30 No 3 (2013): September - December 2013 Vol 30 No 2 (2013): May - August 2013 Vol 30 No 1 (2013): January - April 2013 Vol 29 No 3 (2012): September - December 2012 Vol 29 No 2 (2012): May - August 2012 Vol 29 No 1 (2012): January - April 2012 Vol 28 No 3 (2011): September-December 2011 Vol 28 No 2 (2011): May - August 2011 Vol 28 No 1 (2011): January - April 2011 Vol 27 No 3 (2010): September - December 2010 Vol 27 No 2 (2010): May - August 2010 Vol 27 No 1 (2010): January - April 2010 Vol 26 No 3 (2009): September - December 2009 Vol 26 No 2 (2009): May - August 2009 Vol 26 No 1 (2009): January - April 2009 Vol 25 No 3 (2008): September - December 2008 Vol 25 No 2 (2008): May - August 2008 Vol 25 No 1 (2008): January - April 2008 Vol 24 No 3 (2007): September - December 2007 Vol 24 No 2 (2007): May - August 2007 Vol 24 No 1 (2007): January - April 2007 Vol 23 No 3 (2006): September - Desember 2006 Vol 23 No 2 (2006): May - August 2006 Vol 23 No 1 (2006): January - April 2006 Vol 22 No 3 (2005): September - December 2005 Vol 22 No 2 (2005): May - August 2005 Vol 22 No 1 (2005): January - April 2005 Vol 21 No 102 (2004): September - December 2004 Vol 21 No 101 (2004): May - August 2004 Vol 21 No 100 (2004): January - April 2004 Vol 20 No 98-99 (2003): July - December 2003 Vol 20 No 97 (2003): April - June 2003 Vol 20 No 96 (2003): January - March 2003 Vol 19 No 95 (2002): October - December 2002 Vol 19 No 94 (2002): July - September 2002 Vol 19 No 93 (2002): April - June 2002 Vol 19 No 92 (2002): January - March 2002 Vol 18 No 90-91 (2001): July - December 2001 Vol 18 No 88-89 (2001): January - June 2001 Vol 17 No 87 (2000): Oktober - December 2000 Vol 17 No 86 (2000): July - September 2000 Vol 17 No 85 (2000): April - June 2000 Vol 14 No 74 (1998): September - October 1998 Vol 13 No 72 (1998): May - June 1998 Vol 13 No 68 (1997): November - Desember 1997 Vol 13 No 67 (1997): September - Oktober 1997 Vol 13 No 66 (1997): Juli - Agustus 1997 Vol 11 No 63 (1997): Maret - April 1997 Vol 11 No 62 (1996): September - Oktober 1996 Vol 11 No 59 (1996): Maret - April 1996 Vol 11 No 58 (1996): Januari - Februari 1996 Vol 10 No 56 (1995): September - October 1995 Vol 10 No 55 (1995): July - August 1995 Vol 10 No 54 (1995): May - June 1995 Vol 10 No 53 (1995): March - April 1995 Vol 10 No 52 (1995): January - February 1995 Vol 10 No 51 (1994): November - Desember 1994 Vol 10 No 51 (1994): November - December 1994 Vol 10 No 50 (1994): September - October 1994 Vol 4 No 15 (1988): September - October 1988 More Issue